SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Al Haris turun langsung meninjau lokasi banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Sabtu (2/5/2026).

Peninjauan dilakukan di Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cerminan Gedang, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat luapan Sungai Batang Asai. Banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir dipicu oleh tingginya curah hujan.

Data sementara menunjukkan, sebanyak 26 desa terdampak banjir dengan total 1.552 rumah warga terendam air setinggi 50 sentimeter hingga lebih.

Selain merendam permukiman, bencana ini juga menyebabkan satu jembatan roboh sehingga mengganggu akses masyarakat.

Dalam kunjungannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah fokus pada percepatan penanganan serta distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan sandang, hingga logistik darurat bagi warga.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut.

Menurutnya, banjir tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia seperti kerusakan lingkungan dan pendangkalan sungai.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain faktor alam, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk hutan dan sungai,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, sejak awal kejadian pihaknya terus memantau perkembangan situasi melalui laporan dari tim lapangan, termasuk dari BPBD Provinsi Jambi dan dinas terkait yang telah diterjunkan ke lokasi.

Selain penanganan darurat, perhatian juga difokuskan pada dampak pascabanjir. Gubernur mengingatkan potensi munculnya penyakit serta trauma, terutama pada anak-anak.

Oleh karena itu, pemulihan lingkungan dan kondisi psikologis masyarakat menjadi prioritas berikutnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang terdampak serta infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan yang roboh, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi disalurkan secara simbolis kepada warga, berupa paket sembako seperti mie instan, beras, minyak goreng, gula, teh, dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, bantuan logistik dari BPBD juga mencakup makanan siap saji, perlengkapan keluarga, matras, hingga air mineral.

Sementara itu, Bupati Sarolangun, Hurmin, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Gubernur Jambi yang turun ke lokasi di tengah agenda padat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penanganan pascabencana secara komprehensif, termasuk merumuskan langkah jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan penanganan banjir di Sarolangun dapat berjalan lebih efektif serta mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi tengah mempersiapkan langkah strategis dengan menyusun kajian risiko bencana sebagai dasar penanganan banjir dan bencana lainnya di Kota Jambi dalam waktu dekat.

Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya potensi bencana, khususnya banjir, yang masih menjadi ancaman utama di sejumlah wilayah kota.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Suamtriadi, mengatakan bahwa kajian tersebut akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi mitigasi yang lebih terukur dan terintegrasi.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan kajian risiko bencana, sebagai dasar penyusunan penanganan banjir maupun bencana lainnya di Kota Jambi,” ujarnya.

Doni menjelaskan, banjir di Kota Jambi umumnya dipicu oleh dua faktor utama.

Pertama, curah hujan lokal dengan intensitas tinggi yang menyebabkan genangan dalam waktu singkat.

Kedua, limpahan air kiriman dari wilayah hulu melalui aliran Sungai Batanghari.

“Selain hujan lokal, kita juga menghadapi kiriman air dari kabupaten/kota di hulu. Ini yang sering menyebabkan debit air meningkat di wilayah Kota Jambi,” jelasnya.

Dalam penyusunan kajian risiko tersebut, BPBD Kota Jambi akan melibatkan para lurah se-Kota Jambi serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan risiko yang lebih akurat hingga tingkat wilayah terkecil.

Pendekatan berbasis data dan partisipasi ini dinilai penting agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, tercatat sekitar 24 RT di 22 kelurahan terdampak banjir.

Bahkan, sekitar 55,85 persen wilayah Kota Jambi masuk dalam kategori rawan terdampak banjir.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik kata dia, menunjukkan bahwa terdapat potensi hingga 38 kelurahan yang berisiko terdampak banjir di Kota Jambi.

Data tersebut menjadi dasar penting bagi BPBD dalam menyusun strategi mitigasi yang lebih komprehensif.

Dengan adanya kajian risiko ini, BPBD Kota Jambi berharap upaya penanganan bencana ke depan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan tepat sasaran.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih siap menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menunjukkan respons cepat dalam menangani warga yang terdampak bencana.

Sebanyak 10 korban kebakaran menerima bantuan sosial dengan total nilai Rp162 juta yang diserahkan langsung oleh Pemkot Jambi, Senin (20/04/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Jambi dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menjadi bentuk sinergi dalam penanganan bencana di daerah.

Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan yang dialami masing-masing korban, berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh tim Pemerintah Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dalam meringankan beban masyarakat.

“Pemerintah hadir untuk membantu warga yang terdampak. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Maulana juga menjelaskan bahwa bantuan serupa sebelumnya telah disalurkan melalui Dinas Sosial dan Baznas sebagai bentuk penanganan darurat pascabencana.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, mengingat kejadian serupa masih cukup sering terjadi di Kota Jambi, terutama saat kondisi cuaca panas.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, karena risiko kebakaran masih cukup tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah.

Ia juga mendorong agar alokasi bantuan ke depan dapat terus ditingkatkan sehingga mampu menjangkau lebih banyak korban bencana di Kota Jambi.

“Semoga bantuan ini bisa memberikan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan program prioritas “Kota Tangguh”, yakni konsep pembangunan kota yang mampu menghadapi berbagai potensi bencana secara cepat dan terukur.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan wilayah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat setempat.

Dalam agenda tersebut, Menhan menyaksikan proses pengerukan alur sungai serta pekerjaan teknis lain yang dilakukan di lapangan.

Normalisasi ini bertujuan mengurangi potensi banjir dan memperbaiki sistem drainase kawasan yang terdampak.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut bukan hanya respons darurat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

Pemerintah ingin memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek keselamatan warga hingga stabilitas kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.

“Pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi.

Fokus Keamanan dan Keberlanjutan Ekonomi

Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah juga menargetkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam hal keamanan lingkungan maupun penguatan kedaulatan ekonomi lokal.

Satgas Kuala sendiri berperan dalam pengerahan alat berat dan personel untuk mempercepat normalisasi sungai serta pemulihan kawasan terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan juga berdialog dengan prajurit dan petugas teknis guna memastikan kebutuhan operasional, termasuk logistik dan peralatan, terpenuhi dengan baik.

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan program pemulihan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis cukup berat.

Pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan agar pekerjaan di lapangan berjalan aman, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Program normalisasi sungai di Aceh Tamiang diharapkan mampu menekan risiko bencana di masa mendatang.

Selain meningkatkan keselamatan warga, proyek ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru melalui perbaikan akses dan stabilisasi lingkungan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan kawasan yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa kayu yang terbawa arus banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan bencana dan pemulihan, bukan untuk diperjualbelikan.

Ketentuan ini dituangkan dalam surat edaran yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025, yang berlaku sejak akhir Desember 2025.

Menurut Menhut, kebijakan ini bertujuan agar pemanfaatan kayu hanyut tetap berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan pemulihan lingkungan, bukan menjadi celah eksploitasi ekonomi.

Masyarakat terdampak banjir diperbolehkan menggunakan kayu hanyut untuk kebutuhan mendesak, selama tidak dikomersialkan.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, pemulihan pasca bencana, dan bantuan material untuk masyarakat terdampak, atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli Antoni.

Pemanfaatan kayu hanyut bisa mencakup perbaikan rumah, pembangunan fasilitas sementara, atau kebutuhan material lain yang berkaitan langsung dengan pemulihan pascabencana.

Namun, segala bentuk perdagangan, pengolahan industri, atau distribusi komersial terhadap kayu tersebut tetap dilarang.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Kehutanan memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah terdampak banjir.

Selama moratorium, tidak ada dokumen legalitas kayu yang diterbitkan, sehingga kayu hanyut tidak dapat masuk ke rantai perdagangan resmi.

Pemerintah juga melakukan pendataan bersama aparat penegak hukum dan otoritas daerah untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis kayu hanyut di lapangan, memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah bencana.

Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, menyebabkan kayu dari hulu terbawa arus hingga ke permukiman warga.

Pengaturan terhadap kayu hanyut dianggap penting tidak hanya untuk membantu pemulihan masyarakat, tetapi juga mencegah praktik perdagangan kayu ilegal yang dapat merusak hutan dan ekosistem.

Dengan larangan komersialisasi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap pemanfaatan kayu pascabencana berjalan selaras dengan prinsip keselamatan, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meskipun pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat kunjungan kerja di Aceh, Kamis (1/1/2026).

Presiden menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional bukan berarti pemerintah menganggap remeh dampak bencana.

Menurutnya, penetapan status tersebut bergantung pada kemampuan negara dalam menangani bencana yang terjadi.

“Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ditetapkan bencana nasional. Kita ini punya 38 provinsi, dan bencana ini berdampak di tiga provinsi. Selama negara masih mampu menangani, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, status bencana nasional biasanya diberlakukan jika suatu bencana telah melampaui kapasitas negara, baik dari sisi sumber daya, logistik, maupun anggaran.

Selama pemerintah masih dapat mengerahkan kekuatan yang ada, fokus utama adalah penanganan langsung di lapangan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memandang bencana di Sumatera sebagai persoalan yang sangat serius.

Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di wilayah terdampak.

“Ini bukan berarti kita tidak serius. Faktanya, banyak menteri turun langsung. Ada yang di Aceh Utara, ada sekitar 10 menteri di Aceh hari ini, dan lainnya di wilayah terdampak lain,” katanya.

Selain pengerahan personel, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan.

“Kita akan habis-habisan membantu. Anggaran sudah disiapkan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa segera pulih,” tegas Prabowo.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat koordinasi agar penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran, dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan provokasi.

Menyusul insiden pengibaran bendera bulan bintang dalam sebuah konvoi massa di Aceh.

Aksi tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan mengalihkan fokus negara dari upaya penanganan bencana.

Peristiwa pengibaran bendera bulan bintang yang kerap dikaitkan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi di wilayah Lhokseumawe, Aceh, pada akhir Desember 2025.

Insiden itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut terlihat aparat TNI menurunkan bendera dan membubarkan massa di lokasi kejadian.

Menanggapi insiden tersebut, Panglima TNI menekankan bahwa saat ini seluruh unsur negara tengah berkonsentrasi membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu kegaduhan atau memperkeruh kondisi keamanan.

Agus Subiyanto menyatakan TNI bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada kelompok yang melakukan provokasi dan mengganggu upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

Jika masih terdapat kelompok yang melakukan tindakan provokatif dan dinilai mengancam ketertiban serta keamanan nasional.

Menurut Agus, TNI memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan stabilitas keamanan tetap terpelihara.

Ia menilai penggunaan simbol yang berkaitan dengan separatisme berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta membuka kembali memori konflik masa lalu di Aceh.

Insiden tersebut memicu beragam respons dari publik.

Sebagian pihak menilai tindakan aparat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang melarang penggunaan simbol separatis.

Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan agar penanganan dilakukan secara proporsional dan mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak memperkeruh situasi sosial.

Pemerintah pusat pun mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mempolitisasi insiden tersebut.

Fokus utama pemerintah saat ini, menurut pernyataan resmi, tetap pada penanganan bencana, pemulihan masyarakat, serta menjaga perdamaian dan ketertiban di Aceh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat menuai sorotan publik.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan bantuan kemanusiaan dari Malaysia dalam penanganan bencana di Aceh, yang dinilai kontroversial setelah potongan ucapannya beredar luas di media sosial dan sejumlah media nasional.

Tito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud mengecilkan atau meremehkan bantuan dari Malaysia maupun negara sahabat lainnya.

Ia menyebut polemik yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan penafsiran konteks pernyataannya.

“Saya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan bantuan dan dukungan dari saudara-saudara kita di Malaysia. Kalau ada yang salah paham, saya minta maaf,” ujar Tito menanggapi reaksi publik.

Ia menjelaskan, inti dari pernyataannya adalah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas dan kesiapan dalam menangani bencana secara mandiri.

Penekanan tersebut, kata Tito, bukan berarti menolak atau menutup diri dari bantuan internasional, melainkan menunjukkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi situasi darurat.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah tetap menghargai setiap bentuk bantuan kemanusiaan yang datang dari luar negeri, baik dari pemerintah asing maupun komunitas internasional.

Menurutnya, bantuan harus dipandang dari niat solidaritas dan kepedulian, bukan semata dari besar kecilnya nominal.

Polemik sebelumnya mencuat setelah potongan pernyataan Tito yang menyebut nominal bantuan asing tertentu menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi menyinggung negara pemberi bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kesalahpahaman sekaligus mengembalikan fokus publik pada upaya penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.

Klarifikasi ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang akibat potongan pernyataan di luar konteks.

Pemerintah pun mengajak semua pihak untuk terus mendukung kerja sama kemanusiaan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi bencana alam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah lebih mengutamakan aksi nyata dan kecepatan penanganan bencana, dibandingkan penetapan status bencana nasional.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan sejumlah pihak yang meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana alam yang terjadi di beberapa daerah.

Menurut Teddy, sejak awal kejadian, pemerintah pusat telah bergerak secara aktif dan terkoordinasi tanpa menunggu keputusan administratif.

Fokus utama pemerintah adalah keselamatan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Penanganan bencana itu tidak menunggu status. Pemerintah sudah bergerak sejak detik pertama kejadian,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, berbagai unsur langsung dikerahkan sejak hari pertama, mulai dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan relawan.

Upaya yang dilakukan mencakup evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendataan warga terdampak.

Teddy menilai, perdebatan mengenai status bencana nasional justru berpotensi mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak di lapangan.

Ia menegaskan bahwa, penanganan bencana tetap dilakukan dengan pendekatan nasional, terlepas dari ada atau tidaknya penetapan status secara formal.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera tertolong, bukan soal label atau statusnya,” tegasnya.

Selain itu, Seskab Teddy juga mengajak media dan masyarakat untuk berperan secara konstruktif dalam menyampaikan informasi terkait bencana.

Ia berharap pemberitaan dapat memberikan gambaran yang berimbang mengenai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, sekaligus menjaga optimisme publik.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga semangat dan optimisme dalam proses penanganan dan pemulihan,” kata Teddy.

Lebih lanjut, Teddy memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai perkembangan situasi di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan korban bencana dapat terpenuhi secara optimal.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap tahap penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpadu, dan tidak bergantung pada label administratif semata.(*)

BANDAACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membantah keras kabar yang menyebut Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan tidak sesuai fakta.

Isu ini muncul setelah beredar kabar mengenai surat yang disebut dikirim Pemerintah Aceh ke PBB.

Kabar tersebut memicu polemik publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi internasional.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB. Ia menyebut terjadi kesalahan tafsir terhadap surat yang dimaksud.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (surat) bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dikirim memang ada, namun ditujukan kepada lembaga atau mitra kemanusiaan lokal, bukan PBB.

Koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Muhammad MTA, langkah ini wajar mengingat Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.

Pemerintah Aceh menegaskan tidak ada pelanggaran kewenangan karena tidak mengajukan permintaan resmi kepada organisasi internasional.

Pemerintah Aceh berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Fokus utama tetap pada percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak secara optimal melalui koordinasi yang sesuai ketentuan hukum.(*)