Proyek Tol Jambi–Rengat Fase I Dikebut, Al Haris: Pengadaan Lahan Harus Tuntas

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I terus dimatangkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempercepat proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi agar proyek strategis nasional tersebut dapat mulai dibangun pada 2027.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Rapat dihadiri Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dari wilayah terdampak.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting agar seluruh tahapan persiapan dilakukan sejak dini, terutama terkait pengadaan lahan.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Al Haris meminta seluruh tim bekerja secara profesional, transparan, dan mengantisipasi berbagai potensi persoalan, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, jalan tol akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Ia juga memastikan masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dan hasil penilaian independen.

“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera memetakan desa yang terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga diminta terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, perizinan, hingga penyelesaian kawasan hutan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan ruas Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.

Proyek tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dikerjakan dalam empat paket konstruksi, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tersebut.

Robert menyebutkan jalan tol akan melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, terdiri atas enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan dapat rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai dipenuhi.

Dalam pelaksanaannya, proyek juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga pembangunan underpass maupun overpass untuk menjaga akses masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak serta mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui percepatan persiapan ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat berjalan sesuai jadwal sehingga mampu memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)




Pelantikan IKA UNY Jambi, Wagub Dorong Kolaborasi Alumni untuk Kemajuan Daerah

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (DPD IKA UNY) Provinsi Jambi memperkuat kolaborasi dengan organisasi alumni dari berbagai perguruan tinggi guna mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Jambi.

Ajakan tersebut disampaikan Abdullah Sani saat menghadiri pelantikan pengurus DPD IKA UNY Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, organisasi alumni memiliki posisi strategis karena dihuni sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu yang dapat berkontribusi melalui ide, inovasi, maupun program nyata untuk pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan organisasi alumni. Kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana mempercepat pembangunan di Provinsi Jambi,” ujar Abdullah Sani.

Ia berharap kepengurusan baru DPD IKA UNY Provinsi Jambi tidak hanya menjadi wadah mempererat silaturahmi antarsesama alumni, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Abdullah Sani juga mendorong IKA UNY membangun sinergi dengan organisasi alumni kampus lainnya sehingga kontribusi dunia akademik terhadap pembangunan daerah semakin besar.

“IKA UNY dan berbagai kampus lainnya harus bersinergi dan bersatu untuk memajukan Jambi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub turut mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Semoga IKA UNY membawa keberkahan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kemajuan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD IKA UNY Provinsi Jambi Endarman Saputra mengatakan kepengurusan yang terdiri dari 21 orang tersebut dilantik langsung oleh Ketua DPP IKA UNY, Prof Suranto, dari Yogyakarta.

Menurut Endarman, IKA UNY Jambi akan membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa peluang kerja sama yang akan dikembangkan di antaranya pengiriman mahasiswa asal Jambi untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, pelaksanaan riset bersama, program pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai sektor.

Pelantikan DPD IKA UNY Provinsi Jambi juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan IKA UNY yang juga Rektor UNY Sumaryanto, Sekretaris DPP IKA UNY Wawan Sundawan Suherman, Staf Ahli Gubernur Jambi Ferry Kusnadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Umar, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Novriadi.(*)




Evaluasi APBD 2026, Gubernur Al Haris Minta OPD Jambi Percepat Realisasi Program Strategis

SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris memimpin Rapat Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Jambi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 8 Juli 2026 malam.

Rapat tersebut diikuti Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, para asisten, staf ahli gubernur, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Agenda evaluasi ini difokuskan untuk mengukur capaian pelaksanaan program pembangunan hingga triwulan kedua, baik dari sisi realisasi fisik maupun serapan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga membahas berbagai kendala di lapangan sekaligus menyusun strategi percepatan agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

Dalam rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian.

Di antaranya evaluasi realisasi program prioritas, percepatan penyelesaian proyek yang mengalami keterlambatan, peningkatan koordinasi antarinstansi dalam mengatasi persoalan pengadaan dan pembayaran, hingga penguatan sistem monitoring serta evaluasi agar pelaksanaan program berjalan lebih akuntabel.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis daerah.

Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci agar seluruh target pembangunan dapat direalisasikan sesuai jadwal.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD menyampaikan laporan perkembangan program secara terbuka dan objektif, termasuk memaparkan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, Al Haris memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia meminta seluruh OPD yang memiliki target penerimaan daerah bekerja lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan demi mendukung pembiayaan pembangunan.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Jambi, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, maupun kemajuan sektor pendidikan,” tegas Al Haris.

Di akhir rapat, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk mempercepat realisasi program yang masih tertinggal dari target.

Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala agar pelaksanaan pembangunan pada semester berikutnya berjalan lebih efektif dan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.(*)




Gubernur Al Haris Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Geng Motor di Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmen untuk memberantas aksi geng motor yang belakangan semakin meresahkan masyarakat.

Selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga menyiapkan langkah pembinaan bagi pelaku yang masih berstatus pelajar melalui program Sekolah Rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu 8 Juli 2026.

Rapat lintas sektoral itu dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, jajaran TNI, para bupati dan wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta menyepakati deklarasi bersama bertajuk Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi” sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa aksi geng motor tidak boleh lagi diberi ruang berkembang di Provinsi Jambi.

Menurutnya, maraknya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah mengganggu rasa aman masyarakat bahkan menyebabkan korban jiwa.

Meski demikian, Al Haris menilai persoalan geng motor tidak cukup diselesaikan melalui proses hukum semata.

Pemerintah juga harus melakukan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang masih berusia sekolah.

Ia meminta Dinas Pendidikan mendata seluruh pelajar yang terlibat dalam kelompok geng motor.

Data tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan program pembinaan melalui Sekolah Rakyat agar para remaja dapat kembali memperoleh pendidikan dan lingkungan yang lebih positif.

Menurut Al Haris, sejumlah kasus menunjukkan bahwa sebagian pelaku berasal dari keluarga yang mengalami persoalan sosial, termasuk kondisi broken home.

Karena itu, pemerintah ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, pembinaan karakter, dan kesejahteraan anak.

Ia berharap program Sekolah Rakyat mampu menjadi tempat bagi anak-anak yang selama ini kurang mendapatkan perhatian keluarga maupun akses pendidikan yang layak sehingga mereka dapat memperbaiki masa depan.

“Keberadaan geng motor tidak boleh dibiarkan karena berdampak buruk terhadap mental generasi muda dan membahayakan masyarakat. Korbannya bisa siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena itu seluruh pihak harus bergerak bersama dalam satu langkah,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi komprehensif untuk menekan aksi geng motor di Provinsi Jambi.

Menurutnya, penanganan tidak hanya mengedepankan proses hukum, tetapi juga memerlukan regulasi yang kuat serta program-program yang mampu mengarahkan energi para remaja ke kegiatan yang lebih positif.

Kapolda menambahkan, Polda Jambi akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga masyarakat untuk mencegah munculnya aksi kekerasan jalanan yang melibatkan kelompok bermotor.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi memastikan pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap pelaku geng motor.

Ia menilai fenomena tersebut kini telah berkembang menjadi tindak kriminal serius yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Kajati, aksi kelompok bermotor tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja semata.

Ketika para pelaku membawa senjata tajam, melakukan penyerangan, merusak fasilitas umum hingga menyebabkan korban luka maupun meninggal dunia, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang harus diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Kajati menegaskan, negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui sinergi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Ia berharap komitmen bersama yang telah dibangun dalam rapat koordinasi tersebut dapat menjadi langkah nyata untuk menghapus keberadaan geng motor di Provinsi Jambi.(*)




KONI Jambi Dorong Konsolidasi IPSI, Fokus Menuju PON 2028

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi terus memperkuat pembinaan cabang olahraga (cabor) binaan sebagai persiapan menghadapi kalender kompetisi nasional.

Salah satu langkah strategis tersebut terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jambi yang digelar di Hotel Ratu, Minggu 14 Juni 2026.

Forum tersebut dihadiri langsung Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, AKBP Mat Sanusi, bersama Ketua IPSI Jambi Hasan Basri Harahap, perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta pengurus perguruan silat se-Provinsi Jambi.

Apresiasi Prestasi Atlet Silat Jambi

Dalam sambutannya, Mat Sanusi memberikan apresiasi kepada IPSI Jambi atas kontribusi atlet pencak silat yang berhasil menyumbangkan medali pada ajang PON Bela Diri di Kudus beberapa waktu lalu.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di Jambi mulai menunjukkan hasil positif dan perlu terus ditingkatkan secara konsisten.

Musprov Bukan Sekadar Seremonial

Mat Sanusi menegaskan bahwa Musprov tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda rutin organisasi atau pergantian kepengurusan semata.

Lebih dari itu, forum ini harus menjadi ruang strategis untuk melahirkan kepemimpinan baru yang memiliki visi kuat dalam mengembangkan prestasi pencak silat Jambi.

“Musprov ini harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang mampu membawa IPSI Jambi lebih berprestasi ke depan,” ujarnya.

Fokus Soliditas dan Pembangunan Gedung IPSI

Dalam arahannya, Mat Sanusi juga menekankan pentingnya soliditas internal organisasi.

Ia menyebut kekompakan menjadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai program kerja ke depan, termasuk rencana pembangunan Gedung IPSI Provinsi Jambi dengan anggaran sekitar Rp6,3 miliar.

“Tantangan ke depan semakin berat. Pembangunan Gedung IPSI membutuhkan kekompakan dan kerja sama seluruh pengurus dan perguruan,” tegasnya.

Target Prestasi Menuju PON 2028

Selain pembangunan infrastruktur, KONI Jambi juga menyoroti agenda kompetisi mendatang.

Pada 2027, Jambi akan menghadapi Babak Kualifikasi (BK) PON serta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KONI Jambi berharap setiap cabang olahraga, khususnya pencak silat, dapat melakukan inovasi dalam pola latihan untuk meningkatkan daya saing atlet.

Target jangka panjangnya, IPSI Jambi diharapkan mampu meloloskan lebih banyak atlet ke ajang PON NTB–NTT 2028.

IPSI Tekankan Pelestarian Budaya

Sementara itu, Ketua IPSI Jambi Hasan Basri Harahap menegaskan bahwa pencak silat bukan hanya sekadar cabang olahraga prestasi, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga.

“Pencak silat adalah bagian dari identitas budaya bangsa yang harus kita lestarikan, sekaligus menjadi sarana melahirkan atlet berprestasi,” ujarnya.

Ia berharap Musprov ini mampu menghasilkan kebijakan strategis yang sejalan dengan peningkatan kualitas atlet di Provinsi Jambi.

Pengukuhan Pengurus dan Penghargaan

Selain agenda pemilihan pengurus baru, Musprov IPSI Jambi di Hotel Ratu juga dirangkai dengan prosesi pengukuhan anggota baru IPSI.

Di akhir kegiatan, IPSI Jambi turut memberikan piagam penghargaan kepada Ketua KONI Jambi, perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi, serta Dispora Jambi sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap perkembangan pencak silat di daerah tersebut.(*)




Konsolidasi MBG di Jambi, Kepala BGN RI Soroti Dampak Gizi dan Ekonomi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kunci strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Prof. Dadan saat menghadiri Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Kehadirannya di Jambi menjadi bentuk dukungan langsung BGN terhadap percepatan pelaksanaan MBG di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Prof Dadan mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai sangat responsif dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Saya melihat semangat yang sangat tinggi dari Provinsi dan Kota Jambi untuk bergerak cepat menyelesaikan Program Makan Bergizi Gratis. Ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa MBG sangat penting bagi masa depan kualitas SDM Indonesia,” ujar Prof. Dadan.

Menurutnya, dampak Program MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Setiap dana yang disalurkan ke Satuan Pelayanan Berbasis Gizi (SPBG) akan berputar untuk pembelian bahan pangan lokal, pembayaran relawan, hingga keterlibatan tenaga ahli gizi.

“Dengan skema ini, produktivitas wilayah meningkat, pengangguran terbuka bisa ditekan, dan perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih cepat,” jelasnya.

Prof Dadan juga menekankan pentingnya kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG.

Ia memastikan setiap SPBG memiliki tenaga ahli gizi yang menyusun menu berbasis potensi pangan lokal dan selera masyarakat setempat, serta membuka ruang evaluasi dari penerima manfaat.

“Program ini akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Targetnya bukan hanya anak-anak tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria, tetapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan ikut meningkat,” tegasnya.

Terkait sasaran, Prof. Dadan memastikan Program MBG menjangkau seluruh kelompok strategis, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak PAUD hingga SMA, santri dan sekolah keagamaan, anak usia sekolah yang putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik.

Konsolidasi percepatan MBG ini turut dihadiri Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran Kepala BGN RI di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh percepatan MBG hingga menjangkau wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Kehadiran Kepala BGN RI menjadi motivasi besar bagi kami. Kami ingin memastikan anak-anak di daerah terpencil juga mendapatkan asupan gizi yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” ujar Al Haris.

Dengan dukungan langsung BGN RI dan sinergi pemerintah daerah, Program Makan Bergizi Gratis di Jambi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.(*)




Gubernur Jambi Tegaskan Dukungan Penuh Program MBG hingga Daerah 3T

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Keseriusan tersebut terlihat dalam Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang digelar di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam satu langkah sinergis.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Prof Dr Ir Dadan Hindayana, Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam kesempatan itu, Prof Dadan Hindayana mengapresiasi sambutan hangat sekaligus komitmen kuat Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dalam mendukung percepatan Program MBG.

Menurutnya, antusiasme yang ditunjukkan Jambi menjadi modal penting dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Saya melihat semangat yang sangat tinggi dari Provinsi dan Kota Jambi untuk bergerak cepat menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Semua pihak sudah memahami bahwa program ini sangat krusial bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia di masa depan,” ujar Prof. Dadan.

Ia menjelaskan, Program MBG tidak hanya berfokus pada perbaikan asupan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Dana yang masuk ke setiap Satuan Pelayanan Berbasis Gizi (SPBG) akan menggerakkan pembelian bahan pangan lokal, pembayaran relawan, serta keterlibatan tenaga ahli gizi.

“Produktivitas wilayah akan meningkat, angka pengangguran terbuka bisa ditekan, dan perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih cepat karena melibatkan banyak pihak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Dadan menekankan pentingnya pemanfaatan kearifan lokal dalam penyusunan menu makan bergizi.

Setiap SPBG dilengkapi ahli gizi yang bertugas menyusun menu berbasis potensi pangan lokal dan cita rasa khas daerah, sekaligus menerima masukan dari penerima manfaat.

“Program ini akan terus disempurnakan. Target kita bukan hanya anak-anak tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan ikut meningkat,” tegasnya.

Terkait sasaran program, Prof Dadan memastikan bahwa Program MBG menjangkau seluruh kelompok strategis, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah PAUD hingga SMA, santri dan sekolah keagamaan, anak putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BGN RI di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan bahwa sejak awal, Jambi menyambut positif arahan Presiden terkait Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami bangga melihat anak-anak makan dengan lahap di sekolah. Saya cek langsung, makanannya habis. Artinya enak dan diterima anak-anak. Dampaknya jelas pada kesehatan, gizi, dan peningkatan kecerdasan mereka,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperluas Program MBG hingga ke wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Jambi agar proaktif menyiapkan lahan serta infrastruktur pendukung.

“Anak-anak di daerah 3T memiliki potensi luar biasa dan berhak mendapatkan asupan gizi yang layak. Kehadiran Kepala BGN di Jambi menjadi motivasi besar agar Jambi tidak tertinggal dari provinsi lain,” pungkasnya.(*)




Wali Kota Maulana: Dukungan Pemprov Dorong Ekonomi dan Pembangunan Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas berbagai dukungan yang telah diberikan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Jambi.

Apresiasi tersebut disampaikan Wali Kota Maulana usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa pagi (06/01/2026).

Menurut Maulana, dukungan Pemerintah Provinsi Jambi selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jambi, baik melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi maupun bantuan konkret dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi. Banyak kegiatan dan event yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk dukungan pembebasan lahan untuk penanggulangan banjir,” ujar Wali Kota Maulana.

Ke depan, ia berharap dukungan tersebut dapat terus ditingkatkan, terutama dalam peningkatan kualitas jalan-jalan milik Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Kota Jambi.

Menurutnya, perbaikan jalan melalui overlay dan peningkatan kualitas infrastruktur sangat penting agar Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi tampil lebih representatif.

Selain infrastruktur jalan, Wali Kota Maulana juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan dalam penanganan banjir.

Ia menilai, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya antara Pemerintah Kota dan Provinsi, tetapi juga melibatkan Pemerintah Pusat. Dengan kerja bersama, setiap permasalahan dapat diatasi secara bertahap,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap berbagai Program Strategis Nasional, seperti Sekolah Rakyat (SR), Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, hingga rencana pembangunan flyover di kawasan Pal 10.

Ia menyebutkan, pembangunan flyover Pal 10 menjadi harapan bersama untuk mengurai kemacetan, khususnya akses keluar masuk Kota Jambi dari exit tol.

“Program-program strategis ini sangat penting bagi masyarakat. Kami berharap seluruh rencana pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bersama,” tutup Wali Kota Maulana.

Sementara itu, dalam Rapat Paripurna tersebut, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Jambi.

Ia menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani untuk terus mengawal pembangunan daerah.

“Saya bersama Pak Wakil Gubernur tentu berupaya memberikan yang terbaik dalam mengawal pembangunan Provinsi Jambi. Terima kasih atas dukungan seluruh Bupati dan Wali Kota, DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi Jambi yang terus bersinergi membangun Jambi yang kita cintai,” ujar Al Haris.

Peringatan HUT ke-69 Provinsi Jambi tahun ini mengusung tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029”, yang menjadi momentum refleksi perjalanan panjang daerah sekaligus penguatan komitmen bersama dalam pembangunan berkelanjutan.

Peringatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan Jambi Mantap 2029, sekaligus mendukung visi Kota Jambi Bahagia melalui pembangunan yang merata dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, serta dihadiri sejumlah tokoh penting dari Pemerintah Pusat, di antaranya Ketua Pembinaan Kejaksaan Agung RI Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.H, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Jambi, serta perwakilan Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dr. Drs. Suhariyono, Kepala BPSDM Kemendagri.

Turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi beserta istri, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, kepala daerah se-Provinsi Jambi, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi, serta undangan lainnya.(*)