JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana memastikan program Sekolah Rakyat di Kota Jambi terus berjalan sesuai target.

Bahkan, pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, kini telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu itu mendapat perhatian langsung dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf yang melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi Al Haris meninjau Sekolah Rakyat Sentra Alyatama dan melihat secara langsung perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang dipersiapkan menjadi pusat pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Wali Kota Maulana mengatakan saat ini proses penjaringan calon peserta didik terus dilakukan secara ketat agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, untuk jenjang SMP dan SMA, tim telah melakukan verifikasi hingga ke rumah calon siswa guna memastikan seluruh penerima manfaat berasal dari keluarga yang masuk kategori kurang mampu.

“Kami memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Verifikasi dilakukan langsung ke lapangan agar program ini tepat sasaran,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Jambi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan proses seleksi peserta didik berjalan transparan dan akuntabel.

Saat ini, kata Maulana, tantangan terbesar berada pada penjaringan siswa tingkat sekolah dasar karena sebagian orang tua masih perlu diberikan pemahaman terkait sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.

Meski demikian, dirinya optimistis program tersebut akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena manfaat yang diberikan sangat besar bagi masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Maulana berharap pembangunan Sekolah Rakyat Bagan Pete dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh siswa yang saat ini belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru yang lebih representatif dan modern.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Tidak hanya melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan bagi peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegas Maulana.

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang dinilai aktif mendukung percepatan program Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan program pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin.

Ia juga mengungkapkan rasa senangnya melihat perkembangan para siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

Perubahan positif terlihat dari tingkat kedisiplinan, kesehatan, hingga kepercayaan diri para peserta didik.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Provinsi Jambi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang yang lebih baik bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.

Dengan progres pembangunan yang terus berjalan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat Kota Jambi diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang serta menjadi harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dalam peninjauan progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maulana memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga kurang mampu itu dapat berjalan sesuai target.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Sentra Alyatama Jambi sebelum rombongan bergerak menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bagan Pete.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris beserta jajaran pemerintah daerah.

Di hadapan Menteri Sosial, Maulana menjelaskan bahwa proses seleksi calon peserta didik terus dilakukan secara ketat untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Bahkan, verifikasi dilakukan hingga ke rumah calon siswa guna memastikan mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang berhak menerima manfaat program.

“Alhamdulillah untuk jenjang SMP dan SMA proses penjangkauan dan verifikasi sudah selesai dilakukan sampai ke tempat tinggal calon siswa. Kami ingin memastikan seluruh penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan,” ujar Maulana.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis yang akan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kota Jambi.

Maulana juga menyampaikan harapannya agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

“Semoga seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu sehingga siswa yang saat ini masih belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru dengan fasilitas yang lebih lengkap dan representatif,” katanya.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga dipersiapkan untuk menampung peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD).

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurut Mensos, perkembangan pembangunan yang telah mencapai 70 persen menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

Ia juga mengaku senang melihat perkembangan siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

“Saya melihat anak-anak semakin percaya diri, lebih sehat, lebih disiplin dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Ini perkembangan yang sangat baik,” ujar Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan terus mendukung keberlangsungan program Sekolah Rakyat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun proses penjaringan peserta didik.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Jambi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas Tahun 2026 untuk jenjang Sarjana (S1).

Pendaftaran berlangsung mulai 2 hingga 11 Juni 2026 dan diperuntukkan bagi mahasiswa asal Jambi melalui kategori penerima beasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jambi, Amrulsyah, menjelaskan bahwa kategori penerima beasiswa berprestasi terbagi menjadi dua kelompok, yakni prestasi akademik dan non-akademik.

Menurutnya, mahasiswa yang berhasil mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional maupun internasional menjadi salah satu prioritas dalam program tersebut.

“Prestasi non-akademik seperti atlet yang pernah meraih prestasi di PON, SEA Games, Olimpiade, maupun ajang nasional dan internasional lainnya akan menjadi perhatian khusus. Program ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda Jambi untuk terus berprestasi,” ujar Amrulsyah, Rabu (3/6/2026).

Untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses seleksi, Pemprov Jambi menggandeng tim panitia seleksi independen dari kalangan akademisi Universitas Jambi.

Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara daring sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa asal Jambi yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah.

Amrulsyah menegaskan, pemerintah hanya memfasilitasi pelaksanaan program, sementara penentuan hasil seleksi sepenuhnya dilakukan oleh tim independen.

“Mahasiswa asal Jambi yang kuliah di luar provinsi bahkan di luar negeri tetap memiliki peluang yang sama untuk memperoleh beasiswa ini, selama memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan,” katanya.

Selain program beasiswa S1, Pemprov Jambi juga tengah melaksanakan program Beasiswa Tahfiz yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Dari kuota sebanyak 300 penerima, jumlah pendaftar saat ini telah melampaui angka seribu peserta.

“Animo masyarakat sangat tinggi. Saat ini jumlah pendaftar beasiswa tahfiz sudah lebih dari 1.000 orang. Nantinya akan dilakukan seleksi berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku,” jelasnya.

Untuk Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas jenjang S1 tahun 2026, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 500 mahasiswa.

Pemprov Jambi berharap jumlah penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila kondisi fiskal daerah semakin membaik.

“Kuota tahun ini sebanyak 500 mahasiswa. Ke depan kami berharap jumlahnya bisa bertambah, termasuk untuk program beasiswa S2 dan S3 yang juga akan terus diupayakan,” ungkap Amrulsyah.

Sementara itu, terkait perkembangan jumlah pendaftar pada hari-hari awal pembukaan program, pemerintah masih melakukan pemantauan dan akan memberikan pembaruan data setelah beberapa hari masa pendaftaran berlangsung.

Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gubernur Jambi Al Haris menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Al Haris mengatakan setiap kebijakan yang diambil Presiden tentu melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Program ini sudah berjalan dan tentu ada banyak evaluasi yang dilakukan. Presiden pasti menerima berbagai masukan, laporan masyarakat, serta melihat langsung kondisi yang terjadi selama pelaksanaannya,” kata Al Haris, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Evaluasi terhadap kinerja pembantu presiden merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

“Ini sesuatu yang normatif. Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian apabila dianggap perlu demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Kita harus menyikapinya secara bijak,” ujarnya.

Al Haris berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan program hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita berharap program ini semakin baik, lebih efektif, dan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T,” katanya.

Menurut Al Haris, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

“Harapan kita ke depan program ini semakin luas cakupannya, semakin merata, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama jajaran di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/6/2026) malam.

Pertemuan tersebut membahas penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan sekaligus strategi meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan di Provinsi Jambi.

Audiensi itu turut dihadiri jajaran BPJS Ketenagakerjaan pusat dan wilayah, termasuk anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato, Deputi Sekretariat Badan Irvansyah Utoh Banja, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel Muhyidin, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat program jaminan sosial bagi pekerja.

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan bagi masyarakat, terutama pekerja sektor informal, pelaku UMKM, dan kelompok rentan yang masih membutuhkan jaminan sosial.

Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial di daerah.

“Pemerintah daerah siap mendukung sosialisasi dan kolaborasi agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan UMKM, mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Al Haris.

Selain memperluas cakupan kepesertaan, Al Haris juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana santunan secara produktif.

Ia mengusulkan agar santunan yang diterima keluarga peserta tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi modal usaha yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kondisi rentan dan mencegah terjadinya kemiskinan berkelanjutan setelah kehilangan sumber penghasilan utama.

“Dana santunan sebaiknya tidak habis untuk konsumsi sesaat. Jika dikelola dengan baik sebagai modal usaha, manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh keluarga penerima,” katanya.

Untuk mendukung gagasan tersebut, Al Haris mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Bank Indonesia, dinas terkait, lembaga pendidikan, hingga pelaku usaha.

Pendampingan dinilai penting agar penerima santunan memiliki kemampuan mengelola usaha dan keuangan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya fokus pada pemberian santunan, tetapi juga mendorong agar manfaat yang diterima peserta dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat.

“Kami ingin manfaat yang diterima peserta dapat menjadi stimulus produktif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari program literasi keuangan, pengembangan UMKM, hingga pendampingan usaha,” ujarnya.

Menurut Saiful, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan instansi terkait dapat membantu penerima manfaat mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, bahkan menciptakan lapangan kerja baru.

Melalui kerja sama yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan perlindungan sosial bagi pekerja terus meningkat sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih diperkirakan terjadi hingga pertengahan Juni 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan sejumlah daerah di Provinsi Jambi masih berpotensi diguyur hujan, terutama pada sore hingga malam hari.

Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan air, hingga pohon tumbang di beberapa wilayah yang rawan terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan masyarakat tidak boleh lengah meskipun secara klimatologis Jambi mulai memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, perubahan cuaca yang masih cukup dinamis perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Kita sudah memasuki musim kemarau berdasarkan catatan BMKG. Namun masyarakat tetap harus waspada karena potensi hujan masih cukup tinggi, terutama pada sore hari. Ini perlu diantisipasi karena dapat memicu banjir maupun tanah longsor di sejumlah wilayah,” ujar Sudirman.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG, peluang hujan di Provinsi Jambi masih cukup besar hingga memasuki dasarian kedua Juni atau sekitar tanggal 20 Juni 2026.

Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Sudirman menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam upaya mitigasi bencana.

Warga yang tinggal di daerah bantaran sungai, kawasan perbukitan, maupun wilayah dengan riwayat longsor diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk rutin memantau informasi cuaca resmi dari BMKG, membersihkan saluran drainase dan lingkungan sekitar, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana.

Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini dapat meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar selama masa peralihan musim.

Dengan kondisi cuaca yang masih fluktuatif, warga diharapkan tidak mengabaikan peringatan dini yang dikeluarkan instansi terkait dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di luar ruangan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir akibat luapan Sungai Batang Tembesi melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Merangin setelah curah hujan tinggi mengguyur kawasan tersebut.

Gubernur Al Haris turun langsung meninjau kondisi warga terdampak sekaligus menyalurkan bantuan darurat, Sabtu (2/5/2026).

Kunjungan dilakukan di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Pamenang Selatan, yang menjadi salah satu titik terdampak cukup serius.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kebutuhan mendesak di lapangan.

Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur.

Salah satu dampak paling krusial adalah putusnya jembatan utama yang menjadi akses vital masyarakat.

Selain itu, beberapa rumah dilaporkan hanyut akibat derasnya arus air.

Gubernur Al Haris menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga.

Ia mengajak masyarakat tetap tabah dan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurutnya, bencana banjir tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga dipengaruhi aktivitas manusia seperti kerusakan hutan dan kondisi sungai yang semakin dangkal.

Untuk mempercepat penanganan, Gubernur meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat.

Langkah ini dinilai penting agar bantuan dari pemerintah provinsi hingga pusat dapat segera disalurkan.

Sebagai solusi sementara atas putusnya akses, Gubernur berinisiatif menyediakan perahu penyeberangan gratis, khususnya bagi pelajar agar tetap dapat bersekolah.

“Anak-anak harus tetap sekolah. Selama jembatan belum diperbaiki, kita siapkan perahu untuk membantu mobilitas warga,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten berkomitmen membangun kembali jembatan dengan konstruksi yang lebih kuat dan tahan terhadap banjir, bahkan dirancang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Selain itu, fokus penanganan juga akan diarahkan pada perbaikan rumah warga serta fasilitas umum yang rusak agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Sementara itu, Wakil Bupati Merangin, Khafid, menjelaskan bahwa banjir dipicu hujan deras yang berlangsung selama hampir dua hari sejak 26 April 2026.

Ia menyebutkan, khusus di Desa Pulau Bayur terdapat sekitar 82 kepala keluarga terdampak, dengan tiga rumah dilaporkan hanyut.

Putusnya jembatan gantung juga memperparah kondisi karena menghambat akses utama warga, terutama bagi anak-anak sekolah.

Dengan langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan penanganan banjir di Merangin dapat segera tertangani serta meminimalisir dampak lanjutan bagi masyarakat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Al Haris turun langsung meninjau lokasi banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Sabtu (2/5/2026).

Peninjauan dilakukan di Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cerminan Gedang, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat luapan Sungai Batang Asai. Banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir dipicu oleh tingginya curah hujan.

Data sementara menunjukkan, sebanyak 26 desa terdampak banjir dengan total 1.552 rumah warga terendam air setinggi 50 sentimeter hingga lebih.

Selain merendam permukiman, bencana ini juga menyebabkan satu jembatan roboh sehingga mengganggu akses masyarakat.

Dalam kunjungannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah fokus pada percepatan penanganan serta distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan sandang, hingga logistik darurat bagi warga.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut.

Menurutnya, banjir tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia seperti kerusakan lingkungan dan pendangkalan sungai.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain faktor alam, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk hutan dan sungai,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, sejak awal kejadian pihaknya terus memantau perkembangan situasi melalui laporan dari tim lapangan, termasuk dari BPBD Provinsi Jambi dan dinas terkait yang telah diterjunkan ke lokasi.

Selain penanganan darurat, perhatian juga difokuskan pada dampak pascabanjir. Gubernur mengingatkan potensi munculnya penyakit serta trauma, terutama pada anak-anak.

Oleh karena itu, pemulihan lingkungan dan kondisi psikologis masyarakat menjadi prioritas berikutnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang terdampak serta infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan yang roboh, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi disalurkan secara simbolis kepada warga, berupa paket sembako seperti mie instan, beras, minyak goreng, gula, teh, dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, bantuan logistik dari BPBD juga mencakup makanan siap saji, perlengkapan keluarga, matras, hingga air mineral.

Sementara itu, Bupati Sarolangun, Hurmin, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Gubernur Jambi yang turun ke lokasi di tengah agenda padat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penanganan pascabencana secara komprehensif, termasuk merumuskan langkah jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan penanganan banjir di Sarolangun dapat berjalan lebih efektif serta mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan proses penunjukan maskapai untuk penerbangan haji tahun 2026 segera diselesaikan.

Lion Group menjadi satu-satunya pihak yang dinilai siap menangani keberangkatan jemaah haji asal Jambi.

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi, Amrulsyah, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggunakan mekanisme penunjukan langsung.

Hal ini dilakukan setelah proses lelang sebelumnya tidak diikuti oleh maskapai mana pun.

Menurutnya, setelah dilakukan pendekatan lanjutan, hanya Lion Group yang menyatakan kesiapan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, untuk mengakomodasi penerbangan haji dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan, kesiapan tersebut didukung oleh armada yang dimiliki Lion Group, termasuk Lion Air, Batik Air, dan Super Air Jet.

Selain armada, faktor risiko juga menjadi pertimbangan utama. Maskapai harus siap menghadapi kemungkinan keterlambatan penerbangan, termasuk skenario pemberangkatan langsung jemaah ke Tanah Suci jika terjadi kendala di daerah.

Sebanyak 3.306 jemaah haji asal Jambi dijadwalkan akan diberangkatkan melalui total 44 penerbangan pulang-pergi.

Untuk memastikan kelancaran operasional, setiap jadwal penerbangan akan didukung oleh tiga pesawat utama dan satu pesawat cadangan.

“Setiap hari akan disiapkan empat pesawat, tiga untuk keberangkatan dan satu standby sebagai antisipasi,” jelas Amrulsyah.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov Jambi awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,5 miliar.

Namun, terjadi peningkatan menjadi Rp41 miliar akibat kenaikan harga avtur, penambahan kuota jemaah, serta faktor risiko global.

Meski sempat mengalami kekurangan anggaran, Amrulsyah memastikan seluruh kebutuhan tetap terpenuhi berkat kebijakan dari Gubernur Jambi yang mengambil langkah untuk menutup kekurangan tersebut.

Pemerintah berharap seluruh proses pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan aman hingga ke Tanah Suci.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah daerah di Provinsi Jambi resmi memperkuat langkah strategis dalam penanganan sampah melalui penandatanganan kerja sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy, Sabtu malam (11/04/2026).

Program ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian dari upaya jangka panjang mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional.

Menurutnya, diperlukan inovasi berbasis teknologi agar sampah memiliki nilai tambah sebagai sumber energi listrik.

“Persoalan sampah harus kita ubah pendekatannya. Dengan teknologi, sampah tidak hanya dibuang, tetapi bisa menjadi energi yang bermanfaat,” ujar Al Haris.

Ia juga mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Sejumlah program edukasi telah dilakukan, termasuk pelibatan pelajar dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat masih bervariasi. Karena itu, kerja sama lintas daerah ini diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Jambi bahkan diproyeksikan sebagai salah satu daerah penyangga energi untuk sistem kelistrikan Sumatera.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu serius di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Ia menyebutkan, volume sampah di Jambi mencapai sekitar 2.000 ton per hari, lebih rendah dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat, namun tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan narasi bahwa sampah adalah berkah, tanpa sistem yang benar,” ujarnya.

Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.

PSEL diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menekan pencemaran lingkungan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Masyarakat diharapkan mulai memilah sampah dari sumbernya menjadi organik, anorganik, dan residu.

Selain itu, DPRD juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini melalui fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta,” kata perwakilan DLH Muaro Jambi.

Dengan dimulainya kerja sama ini, Jambi memasuki babak baru transformasi pengelolaan sampah menuju sistem modern yang tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi berkelanjutan bagi masyarakat.(*)