JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Program ini menawarkan berbagai kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak, sekaligus menjadi upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan keringanan dan kemudahan layanan pajak ini. Sejak program digelar, realisasi target pendapatan baru mencapai 31 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi.

Pemprov Jambi menargetkan penerimaan dari program pemutihan PKB sebesar Rp60 miliar.

Namun, hingga saat ini capaian baru mencapai Rp21,2 miliar atau sekitar 31 persen dari target.

Program pemutihan berlaku hingga 22 Desember 2025, dan pemerintah berharap momentum ini bisa mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

Agus Pirngadi menambahkan, pihaknya berharap mulai awal hingga minggu keempat Desember, masyarakat lebih aktif memanfaatkan program ini agar target pendapatan daerah dapat tercapai.

“Program ini hanya diberikan satu kali, bertujuan meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar PKB,” jelas Agus.

Selain itu, Pemprov Jambi juga mengimbau warga agar tidak menunda pembayaran.

“Karena waktu tersisa tinggal tiga minggu, kami imbau masyarakat untuk segera membayar agar layanan pembangunan tetap berjalan lancar,” tegasnya.

Program pemutihan PKB ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap didukung oleh kontribusi pajak kendaraan yang dibayarkan warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Nurdin Hamzah (UNH) periode 2025–2029 resmi dilantik dalam acara yang digelar di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (27/11/2025) siang.

Pelantikan berlangsung meriah dengan dihadiri civitas akademika UNH, perwakilan Pemprov Jambi, dan Pemkot Jambi.

Ketua panitia, Septrian, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Sementara itu, Ketua IKA UNH, Fiet Haryadi M.Kom, mengungkapkan bahwa jumlah alumni UNH dari angkatan 1992 hingga 2023 telah mencapai sekitar 35.000 orang.

Mereka tersebar di berbagai bidang mulai dari pemerintahan, dunia usaha, akademisi, media, birokrasi, hingga sektor sosial kemasyarakatan.

Menurut Fiet, pengukuhan organisasi alumni menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lulusan UNH dalam berkontribusi bagi masyarakat.

“Kehadiran organisasi alumni bukan hanya wadah silaturahmi, tapi ruang kolaborasi untuk melahirkan manfaat nyata. Kita ingin menunjukkan bahwa alumni UNH mampu menjadi motor perubahan, teladan pelayanan publik, serta mitra strategis pemerintah daerah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia berharap IKA UNH dapat memperkuat jejaring komunikasi antar alumni dan menjadi mitra strategis kampus dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Rektor Universitas Nurdin Hamzah, Dr Samsuddin, mengapresiasi terbentuknya kepengurusan alumni dan berharap kontribusi mereka dapat memperkuat kemajuan kampus.

“Silakan membuat program, dan kami siap mendukung,” katanya.

Asisten I Setda Provinsi Jambi, Arief Munandar, yang mewakili Gubernur Jambi, turut menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus IKA UNH.

Ia berharap organisasi ini mampu menjadi mitra pemerintah provinsi dalam meningkatkan kolaborasi antara kampus dan dunia kerja.

Gubernur melalui Arief menekankan pentingnya kontribusi alumni dalam pengembangan kurikulum berbasis industri, pembinaan karir, dan literasi digital agar lulusan mampu bersaing di era transformasi teknologi.

Ia juga mendorong IKA UNH untuk memperkuat riset yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.

“Alumni bisa memberikan insight dan kajian yang lebih presisi, karena banyak tantangan pembangunan membutuhkan analisis data,” ujarnya.

Arief berharap IKA UNH dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Provinsi Jambi ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rilis terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai daerah rawan korupsi mendapat tanggapan serius dari Ombudsman RI Perwakilan Jambi.

Kepala Ombudsman Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jambi untuk melakukan evaluasi dan bersih-bersih pejabat yang dianggap bermental koruptif.

Saiful menegaskan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK harus dijadikan alarm penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan kinerja birokrasi.

“Sudah saatnya Gubernur Jambi mengecek kinerja bawahannya. Rilis KPK melalui SPI ini harus menjadi titik awal melakukan bersih-bersih terhadap pejabat bermental korup,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa, Jambi memiliki riwayat buruk terkait kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat, baik dari eksekutif maupun legislatif.

“Kita sudah punya banyak pengalaman. Pejabat PUPR diperiksa, anggota legislatif diperiksa. Ini membuat Jambi tertinggal dalam pembangunan karena pejabatnya sibuk menghadapi proses hukum,” tambahnya.

Saiful menjelaskan bahwa, praktik korupsi biasanya muncul akibat maladministrasi dalam pelayanan publik.

Karena itu, pejabat diminta memahami prosedur secara benar, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Korupsi itu bermula dari maladministrasi, kadang dilakukan dengan sengaja. Ini yang harus dihindari. Pejabat publik wajib memahami prosedur pelayanan agar tidak menyimpang,” tegasnya.

Sementara itu, KPK dalam hasil SPI 2024 menempatkan Provinsi Jambi dalam zona rawan korupsi.

Skor integritas Pemprov Jambi tercatat di angka 69,39, mengalami penurunan signifikan sebesar 6,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola birokrasi dan tingginya potensi penyimpangan dalam internal pemerintahan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memastikan kesiapan penuh menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor, seiring meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan seluruh tim gabungan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah disiagakan untuk menghadapi dampak musim penghujan.

“Kami telah menyiapkan tim gabungan di semua daerah untuk mengantisipasi ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” ujar Al Haris, Selasa (28/10/2025).

Tim siaga tersebut terdiri dari unsur BPBD, Basarnas, TNI-Polri, dan berbagai instansi teknis lainnya. Seluruh personel juga telah mendapat pelatihan khusus dalam menghadapi situasi darurat bencana alam.

Al Haris berharap, dengan kesiapan tersebut, dampak bencana dapat diminimalkan dan proses tanggap darurat berjalan lebih cepat.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan lereng perbukitan untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

“Kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 pada Kamis (23/10) lalu.

Kegiatan yang dipimpin oleh Bupati Kerinci, Monadi, menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor menghadapi potensi banjir, longsor, dan angin kencang.

“Kerinci termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Dengan kondisi geografis bergunung dan curah hujan tinggi, kewaspadaan menjadi hal wajib,” kata Monadi.

Berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2025 hingga April 2026.

Sejumlah kecamatan yang memiliki potensi banjir kategori rendah hingga menengah antara lain Air Hangat Timur, Batang Merangin, Bukit Kerman, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat, Sitinjau Laut, dan Siulak Mukai.

Bupati Monadi menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya soal logistik dan peralatan, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat.

Ia meminta seluruh camat dan kepala desa di wilayah rawan seperti Kayu Aro, Gunung Tujuh, dan Air Hangat Timur, untuk terus memberikan edukasi mitigasi kepada masyarakat.

“Apel ini bukan hanya seremonial, tapi wujud komitmen kita untuk melindungi masyarakat dan menjaga keselamatan lingkungan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memperkuat sistem koordinasi dengan kabupaten/kota, khususnya dalam penyaluran bantuan logistik dan peralatan evakuasi ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Karena itu, kami terus berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan seluruh lini menghadapi musim hujan tahun ini,” pungkas Al Haris.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah aksi demonstrasi dan blokade jalan lintas timur oleh warga RT 3 Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH, menandatangani surat pernyataan resmi mewakili Pemerintah Provinsi Jambi.

Surat pernyataan ini disampaikan usai gelombang protes dari warga yang menolak pembangunan stockpile batu bara milik PT Sinas Anugerah Sukses (PT SAS) dan pembangunan jalur hauling (houling) yang berada sangat dekat dengan permukiman padat penduduk di wilayah Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya.

Dalam surat yang juga turut ditandatangani oleh Sekda Kota Jambi, Drs. H.A. Ridwan, M.Si, terdapat tiga poin utama sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap tuntutan warga:

1. Menghentikan pembangunan jalur hauling di kawasan padat penduduk di wilayah Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya secara permanen.

2. Menghentikan pembangunan stockpile PT SAS dan RMKE di wilayah Aur Kenali dan sekitarnya yang terdampak.

3. Jika Sekda tidak memiliki kewenangan menutup langsung aktivitas proyek, maka Sekda wajib memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Jambi, pihak perusahaan, dan warga pada Selasa, 16 September 2025.

Penandatanganan surat ini dilakukan di hadapan massa aksi yang sebelumnya melakukan penyegelan langsung ke lokasi proyek underpass dan pintu gerbang stockpile PT SAS.

Aksi warga pada Sabtu (11/9) tersebut sempat membuat lalu lintas di Jalan Lintas Timur lumpuh total selama hampir delapan jam.

Warga mengaku telah merasakan dampak langsung dari aktivitas pembangunan, mulai dari kebisingan hingga getaran yang menyebabkan kaca rumah pecah.

Mereka menilai proyek ini tidak ramah lingkungan dan membahayakan keselamatan warga sekitar.

Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan hasil aksi dan isi surat pernyataan tersebut kepada Gubernur Jambi, Al Haris, sebagai bahan tindak lanjut dalam pertemuan resmi pada tanggal 16 September.

“Kami minta semua pihak menahan diri dan menunggu pertemuan selanjutnya. Surat ini sebagai bentuk keseriusan Pemprov dalam menanggapi keresahan warga,” ujar Sudirman.

Sementara itu, Sekda Kota Jambi Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara warga, perusahaan, dan pemerintah kota, sesuai instruksi Wali Kota Jambi.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Jambi, Maulana didampingi Asisten III dan BKPSDM Kota Jambi menghadiri penandatanganan komitmen pembangunan sistem meritokrasi di lingkungan instansi daerah se-wilayah kerja Kantor Regional VII BKN (Badan Kepegawaian Negara), yang berlangsung di Palembang.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar penempatan ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan potensi individu secara tepat.

Dengan sistem terbaru ini, seluruh kader terbaik ASN akan mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, mulai dari CPNS hingga jabatan struktural yang lebih tinggi.

Pemetaan potensi telah dilakukan untuk memastikan birokrasi berjalan secara optimal dan profesional.

Penandatanganan ini diikuti oleh seluruh kepala daerah di wilayah kerja Kantor Regional VII BKN.

Hadir dalam acara ini Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Bengkulu, Gubernur Bangka Belitung, serta Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, bersama para wali kota dan bupati se-wilayah kerja Regional VII.

Langkah ini menjadi komitmen nyata dalam reformasi birokrasi, menjadikan meritokrasi sebagai landasan utama dalam pengembangan karier ASN di daerah.

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, yang turut hadir dalam kegiatan penandatanganan komitmen pembangunan sistem merit ASN di Kantor Regional VII BKN Palembang, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi birokrasi yang berbasis kompetensi.

“Penerapan sistem meritokrasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan kapasitas dan potensinya,” kata Maulana.

“Dengan sistem ini, tidak ada lagi penempatan yang tidak tepat sasaran. Pemerintah Kota Jambi sangat mendukung penuh upaya ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Wali Kota Maulana.

Ia juga menambahkan bahwa, Pemerintah Kota Jambi telah mulai melakukan pemetaan potensi ASN sejak beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

“Kita sudah memulai dari hulu, termasuk dalam proses rekrutmen CPNS, pelatihan, hingga penempatan jabatan. Sistem merit ini akan memperkuat langkah-langkah itu dan membawa dampak positif bagi pelayanan publik,” tambahnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi masih berlangsung secara bertahap.

Beberapa aset berupa lahan dan bangunan telah dialihkan, namun Gentala Arasy, ikon bersejarah Kota Jambi, belum termasuk dalam daftar yang siap diserahkan.

Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, menyatakan bahwa Pemkot belum bersedia menerima Gentala Arasy jika belum melalui tahapan perbaikan menyeluruh.

“Penyerahan harus mempertimbangkan kondisi fisik dan aspek perawatan. Pak Gubernur juga menginginkan agar Gentala Arasy dalam keadaan layak dan terawat sebelum diserahkan,” kata Ridwan.

Ia menegaskan, saat ini biaya pemeliharaan dan perbaikan cukup besar, dan menjadi pertimbangan utama sebelum aset resmi berpindah tangan ke Pemkot Jambi.

“Kami tidak ingin menerima aset yang masih membutuhkan anggaran besar untuk pembenahan. Kalau sudah siap secara teknis, tentu kami siap menerima,” lanjut Ridwan.

Meski begitu, Pemkot Jambi tidak menjadikan penyerahan Gentala Arasy sebagai keharusan. Jika tidak jadi diserahkan, Pemkot tetap menghormati keputusan Pemprov

“Kalau diberikan, tentu kita terima. Tapi kalau belum bisa, juga tidak masalah,” ujarnya.

Gentala Arasy dikenal sebagai salah satu ikon wisata dan budaya Jambi yang menghubungkan sejarah dengan modernitas kota.

Ketidakpastian penyerahan aset ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat soal arah pengelolaan jangka panjang dan optimalisasi potensi wisatanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah sempat ditutup, Helen’s Play Mart Jambi kini resmi kembali beroperasi. Pembukaan kembali tempat hiburan malam tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi.

Ketua LAM Kota Jambi, Aswan Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi terkait keberadaan Helen’s.

“LAM bukan LSM atau ormas yang harus turun ke jalan melakukan aksi. Kami menyampaikan sikap melalui jalur resmi, memberikan pendapat dan masukan langsung kepada pemerintah,” tegas Aswan saat dikonfirmasi, Jumat (2/5/2025).

Aswan menyampaikan bahwa sejak munculnya upaya pemblokiran Helen’s Play Mart beberapa waktu lalu, LAM Kota Jambi telah aktif memberikan perhatian dan masukan secara kelembagaan.

“Hal itu juga telah kami sampaikan dalam konferensi pers di Aula Balai Adat Melayu Kota Jambi belum lama ini,” tambahnya.

LAM Kota Jambi Tekankan Kepatuhan Terhadap Perda

Dalam keterangannya, Aswan menegaskan bahwa LAM meminta seluruh pihak, khususnya pengelola tempat hiburan malam seperti Helen’s, untuk mematuhi aturan yang berlaku di daerah.

Salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum.

“LAM meminta agar operasional Helen’s mengikuti aturan sesuai ketentuan dan Perda yang berlaku. Itu menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi polemik berkepanjangan,” ujar Aswan.

Menurutnya, sekarang tanggung jawab ada pada pemerintah kota dan provinsi, serta dinas-dinas terkait, untuk memastikan aturan ditegakkan.

“Kami sudah menjalankan peran kami. Sekarang tinggal bagaimana langkah konkret dari pemerintah daerah dan OPD terkait dalam menegakkan regulasi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, Kapolda Jambi yang baru, Irjen Pol Krisno H Siregar, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Gubernur Jambi, pada Kamis (17/4/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Jambi didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Jambi dan disambut hangat oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, Wakil Gubernur Drs. H. Abdullah Sani, Sekda Dr. H. Sudirman, serta para asisten dan pejabat Pemprov Jambi lainnya.

Irjen Pol Krisno menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus perkenalan dirinya sebagai Kapolda Jambi yang baru.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur dan jajaran.

“Sebagai orang baru, saya memperkenalkan diri sekaligus memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjalankan tugas dengan maksimal,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Kapolda sebelumnya dan memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Menurutnya, dukungan dari seluruh pihak, khususnya masyarakat Jambi, sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik kehadiran Kapolda Jambi yang baru.

Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan dan kerja sama antara Pemprov dan Polda Jambi demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan Polda Jambi harus terus ditingkatkan, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan harmonis dan memberi rasa aman kepada masyarakat,” tegas Al Haris.

Gubernur juga mengucapkan selamat datang kepada Irjen Pol Krisno H Siregar di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, seraya berharap agar kemitraan antara Pemprov Jambi dan kepolisian dapat semakin solid untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemprov Jambi tengah mempersiapkan rangkaian acara untuk menyambut kembalinya Gubernur Jambi, Al Haris, yang baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi bersama kabupaten/kota akan segera dilakukan untuk memastikan persiapan acara penyambutan berjalan lancar.

“Kami akan menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota untuk membahas detil penyambutan Gubernur dan para kepala daerah lainnya,” kata Sudirman.

“Jadwal pasti akan ditentukan dalam rapat tersebut, namun berdasarkan informasi awal, kepulangan Gubernur kemungkinan besar pada 1 Maret mendatang, meskipun masih akan dikonfirmasi lebih lanjut,” ujar Sudirman.

Baca juga: Jelang Ramadan, Satgas Pangan Jambi Pastikan Kestabilan Harga Bahan Pokok di Pasar Angso Duo

baca juga: Bupati HM Syukur dan Gubernur Al Haris Bertemu di Retreat Kepala Daerah, Bahas Sinergi Pemerintah

Sudirman juga menambahkan bahwa, undangan resmi telah disebarkan kepada semua kabupaten/kota, dan koordinasi dengan pihak bandara telah dilakukan untuk memastikan penyambutan di ruang VVIP Bandara berjalan sesuai rencana, berkolaborasi dengan Lembaga Adat Melayu.

Saat ini, Gubernur Al Haris tengah menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meskipun cuaca dingin menyebabkan sedikit demam, Sudirman menegaskan bahwa kondisi kesehatan Gubernur tetap terjaga.

“Gubernur dalam kondisi baik, meskipun sempat sedikit demam. Aktivitas di retret cukup padat, dengan rutinitas yang dimulai dari pukul 4 pagi dan berlangsung hingga malam hari,” kata Sudirman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Abdullah Sani juga hadir dalam retret tersebut, meskipun dalam kondisi khusus karena baru saja menjalani operasi.

Penyambutan resmi Gubernur Jambi juga akan diadakan di DPRD Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, menjelaskan bahwa Gubernur dijadwalkan kembali ke Jambi pada 2 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.

Rangkaian acara penyambutan resmi akan dilaksanakan pada Senin, 3 Maret 2025, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

“Acara rapat paripurna akan berlangsung pada pagi hari dan diikuti dengan serah terima jabatan di Kota Jambi dan Muarojambi,” pungkas Hafiz.

Dengan persiapan yang matang, Pemprov Jambi memastikan bahwa penyambutan ini akan berlangsung khidmat dan penuh makna, menyambut Gubernur Al Haris yang siap menjalankan tugasnya dalam periode 2025-2030.(*)