BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir akibat luapan Sungai Batang Tembesi melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Merangin setelah curah hujan tinggi mengguyur kawasan tersebut.

Gubernur Al Haris turun langsung meninjau kondisi warga terdampak sekaligus menyalurkan bantuan darurat, Sabtu (2/5/2026).

Kunjungan dilakukan di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Pamenang Selatan, yang menjadi salah satu titik terdampak cukup serius.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kebutuhan mendesak di lapangan.

Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur.

Salah satu dampak paling krusial adalah putusnya jembatan utama yang menjadi akses vital masyarakat.

Selain itu, beberapa rumah dilaporkan hanyut akibat derasnya arus air.

Gubernur Al Haris menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga.

Ia mengajak masyarakat tetap tabah dan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurutnya, bencana banjir tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga dipengaruhi aktivitas manusia seperti kerusakan hutan dan kondisi sungai yang semakin dangkal.

Untuk mempercepat penanganan, Gubernur meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat.

Langkah ini dinilai penting agar bantuan dari pemerintah provinsi hingga pusat dapat segera disalurkan.

Sebagai solusi sementara atas putusnya akses, Gubernur berinisiatif menyediakan perahu penyeberangan gratis, khususnya bagi pelajar agar tetap dapat bersekolah.

“Anak-anak harus tetap sekolah. Selama jembatan belum diperbaiki, kita siapkan perahu untuk membantu mobilitas warga,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten berkomitmen membangun kembali jembatan dengan konstruksi yang lebih kuat dan tahan terhadap banjir, bahkan dirancang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Selain itu, fokus penanganan juga akan diarahkan pada perbaikan rumah warga serta fasilitas umum yang rusak agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Sementara itu, Wakil Bupati Merangin, Khafid, menjelaskan bahwa banjir dipicu hujan deras yang berlangsung selama hampir dua hari sejak 26 April 2026.

Ia menyebutkan, khusus di Desa Pulau Bayur terdapat sekitar 82 kepala keluarga terdampak, dengan tiga rumah dilaporkan hanyut.

Putusnya jembatan gantung juga memperparah kondisi karena menghambat akses utama warga, terutama bagi anak-anak sekolah.

Dengan langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan penanganan banjir di Merangin dapat segera tertangani serta meminimalisir dampak lanjutan bagi masyarakat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Al Haris turun langsung meninjau lokasi banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Sabtu (2/5/2026).

Peninjauan dilakukan di Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cerminan Gedang, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat luapan Sungai Batang Asai. Banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir dipicu oleh tingginya curah hujan.

Data sementara menunjukkan, sebanyak 26 desa terdampak banjir dengan total 1.552 rumah warga terendam air setinggi 50 sentimeter hingga lebih.

Selain merendam permukiman, bencana ini juga menyebabkan satu jembatan roboh sehingga mengganggu akses masyarakat.

Dalam kunjungannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah fokus pada percepatan penanganan serta distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan sandang, hingga logistik darurat bagi warga.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut.

Menurutnya, banjir tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia seperti kerusakan lingkungan dan pendangkalan sungai.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain faktor alam, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk hutan dan sungai,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, sejak awal kejadian pihaknya terus memantau perkembangan situasi melalui laporan dari tim lapangan, termasuk dari BPBD Provinsi Jambi dan dinas terkait yang telah diterjunkan ke lokasi.

Selain penanganan darurat, perhatian juga difokuskan pada dampak pascabanjir. Gubernur mengingatkan potensi munculnya penyakit serta trauma, terutama pada anak-anak.

Oleh karena itu, pemulihan lingkungan dan kondisi psikologis masyarakat menjadi prioritas berikutnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang terdampak serta infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan yang roboh, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi disalurkan secara simbolis kepada warga, berupa paket sembako seperti mie instan, beras, minyak goreng, gula, teh, dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, bantuan logistik dari BPBD juga mencakup makanan siap saji, perlengkapan keluarga, matras, hingga air mineral.

Sementara itu, Bupati Sarolangun, Hurmin, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Gubernur Jambi yang turun ke lokasi di tengah agenda padat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penanganan pascabencana secara komprehensif, termasuk merumuskan langkah jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan penanganan banjir di Sarolangun dapat berjalan lebih efektif serta mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan proses penunjukan maskapai untuk penerbangan haji tahun 2026 segera diselesaikan.

Lion Group menjadi satu-satunya pihak yang dinilai siap menangani keberangkatan jemaah haji asal Jambi.

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi, Amrulsyah, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggunakan mekanisme penunjukan langsung.

Hal ini dilakukan setelah proses lelang sebelumnya tidak diikuti oleh maskapai mana pun.

Menurutnya, setelah dilakukan pendekatan lanjutan, hanya Lion Group yang menyatakan kesiapan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, untuk mengakomodasi penerbangan haji dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan, kesiapan tersebut didukung oleh armada yang dimiliki Lion Group, termasuk Lion Air, Batik Air, dan Super Air Jet.

Selain armada, faktor risiko juga menjadi pertimbangan utama. Maskapai harus siap menghadapi kemungkinan keterlambatan penerbangan, termasuk skenario pemberangkatan langsung jemaah ke Tanah Suci jika terjadi kendala di daerah.

Sebanyak 3.306 jemaah haji asal Jambi dijadwalkan akan diberangkatkan melalui total 44 penerbangan pulang-pergi.

Untuk memastikan kelancaran operasional, setiap jadwal penerbangan akan didukung oleh tiga pesawat utama dan satu pesawat cadangan.

“Setiap hari akan disiapkan empat pesawat, tiga untuk keberangkatan dan satu standby sebagai antisipasi,” jelas Amrulsyah.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov Jambi awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,5 miliar.

Namun, terjadi peningkatan menjadi Rp41 miliar akibat kenaikan harga avtur, penambahan kuota jemaah, serta faktor risiko global.

Meski sempat mengalami kekurangan anggaran, Amrulsyah memastikan seluruh kebutuhan tetap terpenuhi berkat kebijakan dari Gubernur Jambi yang mengambil langkah untuk menutup kekurangan tersebut.

Pemerintah berharap seluruh proses pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan aman hingga ke Tanah Suci.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah daerah di Provinsi Jambi resmi memperkuat langkah strategis dalam penanganan sampah melalui penandatanganan kerja sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy, Sabtu malam (11/04/2026).

Program ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian dari upaya jangka panjang mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional.

Menurutnya, diperlukan inovasi berbasis teknologi agar sampah memiliki nilai tambah sebagai sumber energi listrik.

“Persoalan sampah harus kita ubah pendekatannya. Dengan teknologi, sampah tidak hanya dibuang, tetapi bisa menjadi energi yang bermanfaat,” ujar Al Haris.

Ia juga mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Sejumlah program edukasi telah dilakukan, termasuk pelibatan pelajar dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat masih bervariasi. Karena itu, kerja sama lintas daerah ini diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Jambi bahkan diproyeksikan sebagai salah satu daerah penyangga energi untuk sistem kelistrikan Sumatera.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu serius di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Ia menyebutkan, volume sampah di Jambi mencapai sekitar 2.000 ton per hari, lebih rendah dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat, namun tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan narasi bahwa sampah adalah berkah, tanpa sistem yang benar,” ujarnya.

Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.

PSEL diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menekan pencemaran lingkungan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Masyarakat diharapkan mulai memilah sampah dari sumbernya menjadi organik, anorganik, dan residu.

Selain itu, DPRD juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini melalui fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta,” kata perwakilan DLH Muaro Jambi.

Dengan dimulainya kerja sama ini, Jambi memasuki babak baru transformasi pengelolaan sampah menuju sistem modern yang tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung percepatan pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy di wilayah Jambi Raya.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menegaskan bahwa Pemprov Jambi siap menindaklanjuti seluruh kebutuhan teknis, termasuk penyediaan lahan sebagai salah satu syarat utama pembangunan fasilitas tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik di Jambi Raya yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta sejumlah pemerintah kabupaten seperti Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (11/04/2026) malam.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan proyek strategis nasional pengelolaan sampah berbasis energi.

Dalam arahannya, Menteri LH menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang merupakan bagian dari kebijakan nasional.

Ia menjelaskan bahwa program PSEL ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, yang mengatur pengolahan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, dengan syarat minimal timbunan sampah mencapai 1.000 ton per hari.

“Terima kasih atas komitmen daerah di Jambi yang cepat merespons arahan Presiden untuk percepatan pengelolaan sampah menjadi energi,” ujar Menteri LH.

Ia menambahkan, proyek ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan saat ini tengah disiapkan untuk masuk tahap lelang, meski prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun.

Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa proyek PSEL merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah Jambi Raya.

Menurutnya, sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak lagi memadai sehingga diperlukan transformasi menuju pengelolaan modern berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

“Pemprov Jambi siap mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Ini solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Al Haris.

Ia juga menekankan bahwa sampah tidak lagi harus dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan energi dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Jambi berharap proyek PSEL dapat segera direalisasikan sehingga mampu mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menciptakan sumber energi baru bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi cukup berat tahun ini.

Imbauan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Subuh Pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Raya Magat Sari, Jumat (10/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara bijak, mengingat kemarau berpotensi menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah.

“Yang paling terasa saat kemarau adalah sulitnya air. Karena itu masyarakat harus mulai hemat dan menggunakan air secara bijak,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kondisi kekeringan.

Selain krisis air, Al Haris juga mengingatkan potensi meningkatnya gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat debu yang meningkat selama musim kemarau.

Tak hanya itu, risiko kebakaran lahan dan permukiman juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Debu meningkat, penyakit pernapasan bisa naik, dan risiko kebakaran juga tinggi. Ini harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.

Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mengingat kondisi global yang turut memengaruhi ketersediaan energi.

“Penggunaan BBM juga perlu kita hemat agar cadangan tetap terjaga,” tambahnya.

Kegiatan Safari Subuh tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan tokoh masyarakat, serta diisi dengan tausiah keagamaan dan penyerahan bantuan sosial kepada warga.

Melalui imbauan ini, pemerintah berharap masyarakat lebih siap menghadapi dampak musim kemarau, mulai dari menjaga kesehatan, menghemat air, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M di Provinsi Jambi telah mencapai tahap optimal, baik dari sisi teknis maupun pelayanan kepada jemaah.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan haji, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (09/04/2026).

Dalam kesempatan itu, Al Haris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dukungan anggaran mencapai Rp40,7 miliar guna menunjang kelancaran pelayanan jemaah haji.

“Berbagai persiapan sudah dilakukan secara maksimal, baik teknis maupun pelayanan. Kami juga memberikan dukungan anggaran untuk memastikan jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari administrasi, transportasi, hingga koordinasi lintas instansi.

Namun demikian, masih terdapat satu tahapan yang belum final, yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan maskapai penerbangan.

“Secara umum sudah siap, tinggal MoU dengan maskapai yang belum selesai. InsyaAllah segera tuntas,” katanya.

Al Haris juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam skema pelayanan, pemerintah kabupaten/kota turut menyiapkan transportasi darat bagi jemaah menuju Kota Jambi.

Selanjutnya, Pemprov memfasilitasi perjalanan ke Bandara Sultan Thaha dan penerbangan menuju embarkasi di Batam.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai serius dalam mendukung kelancaran ibadah haji.

Menurutnya, alokasi anggaran puluhan miliar rupiah tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan jemaah.

“Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya pada aspek transportasi,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan penyerapan aspirasi terkait berbagai kendala di lapangan, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depan.

Dengan kesiapan yang terus dimatangkan, Pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, sehat, dan khusyuk.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan muncul dalam beberapa bulan mendatang.

Meski sebelumnya fokus pada penanganan banjir, perhatian kini mulai diarahkan pada ancaman kekeringan serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa penetapan status lanjutan akan menunggu informasi resmi dan pembaruan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Saat ini kita masih menunggu update resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca, termasuk potensi El Nino,” kata Sudirman.

Menurutnya, setelah fase penanganan banjir selesai, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan diri menghadapi potensi kekeringan yang berisiko memicu karhutla.

“Kalau fase banjir sudah selesai, fokus kita harus beralih ke kekeringan dan potensi karhutla,” jelasnya.

Sejumlah langkah mitigasi awal sudah disiapkan, termasuk kesiapsiagaan sumber daya dan penguatan koordinasi lintas instansi.

Upaya ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak El Nino, khususnya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Sudirman mengimbau seluruh pihak agar tetap waspada dan aktif memantau informasi cuaca terbaru.

“Kami minta semua pihak tetap siaga dan mengikuti perkembangan informasi resmi, sambil menunggu penetapan status lanjutan berdasarkan pemantauan terkini,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempersiapkan proses lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal, khususnya pada OPD yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan enam OPD untuk mengikuti lelang jabatan dan saat ini menunggu tahapan administrasi dari pemerintah pusat.

“Beberapa OPD yang akan dilelang sudah kita ajukan. Dari enam yang diajukan, lima sudah mendapatkan rekomendasi, satu masih menunggu dan akan diajukan kembali,” kata Sudirman.

Untuk tahap awal, proses lelang jabatan akan difokuskan pada OPD yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat.

“Yang sudah siap, lima OPD itu akan jalan dulu,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan mekanisme lanjutan berupa job fit untuk mengisi jabatan yang masih kosong atau akan segera kosong.

Tahap pertama berupa lelang, tahap kedua job fit, dan tahap ketiga lelang kembali jika diperlukan.

Sudirman menegaskan bahwa daftar OPD yang akan dilelang telah dipetakan, termasuk sejumlah jabatan yang saat ini diisi Plt.

OPD yang masuk rencana lelang antara lain RSUD Raden Mattaher, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengisian jabatan strategis di Pemprov Jambi sehingga pelayanan publik dan kinerja OPD tetap maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Administrator atau eselon III.

Pelantikan ini digelar Senin (6/4/2026) malam di ruang kerja Rumah Dinas Sekda dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sudirman mewakili Gubernur Jambi, Al Haris.

Pengangkatan resmi tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 264/KEP.GUB/BKD-3.3/2026.

Rotasi dan promosi jabatan ini menyasar berbagai instansi strategis, termasuk Inspektorat Daerah, RSUD Raden Mattaher, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Beberapa nama tenar ikut dilantik, seperti Dr. Mustarhadi yang sebelumnya menjabat Kepala UPTB (Samsat) Kota Jambi kini menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher.

Ferdiansyah, Wadirum sebelumnya, kembali ke Inspektorat Provinsi Jambi sebagai Inspektur Pembantu I.

Sementara dr. Sephelio, mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjabi Bangko, kini memimpin Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Berikut daftar lengkap 13 pejabat administrator baru beserta jabatan mereka:

1. Ferdiansyah, S.STP., MA – Inspektur Pembantu I, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Dr. Mustarhadi, S.HI., M.H – Wakil Direktur Umum & Keuangan, RSUD Raden Mattaher
3. Helvirani, SE – Kepala UPTB (Samsat) Kota Jambi, Bapenda
4. M. Ridwan, SH – Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPTSP
5. Makhbub Junaidi, S.T – Kepala UPTB (Samsat) Kabupaten Tebo, Bapenda
6. Isro Handayani, SH – Kepala UPTB Kabupaten Merangin, Bapenda
7. dr. Sephelio – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Provinsi Jambi
8. Benny Pardilah, SH., MAP – Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur & Penghargaan, BKD
9. Pahari, SH – Kepala Bidang Sertifikasi, Kompetensi, & Pengelolaan Kelembagaan, BPSDM
10. Misriadi, SP., M.Sc – Kepala Bidang Sarana Prasarana & Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan
11. Budi Kus Yulianto, S.Hut – Kepala UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun, Dinas Kehutanan
12. Rauyani, SP., M.Eng – Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X, Dinas Kehutanan
13. Yopie Said Ramadhany, SE., M.Ak – Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi & Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Bapenda

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jambi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memastikan pengelolaan instansi strategis lebih efektif, dan mendukung pelayanan publik bagi masyarakat.(*)