JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial mengenai seorang perempuan yang disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bungo yang diduga mengalami penganiayaan di Malaysia.

Juru Bicara Pemprov Jambi yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan hasil penelusuran dan koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut, perempuan yang ada dalam unggahan viral tersebut bukan merupakan warga Kabupaten Bungo sebagaimana yang ramai diberitakan di media sosial.

“Informasi yang beredar tidak sesuai fakta. Berdasarkan hasil pengecekan dan koordinasi, yang bersangkutan bukan berasal dari Kabupaten Bungo,” ujar Ariansyah, Jumat 19 Juni 2026.

Pemprov Jambi juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang bersumber dari media sosial tanpa verifikasi yang jelas.

Ariansyah menegaskan pentingnya prinsip cek dan ricek sebelum sebuah informasi dipublikasikan, baik oleh masyarakat maupun insan pers.

Ia juga menyoroti kemungkinan beredarnya kembali konten lama yang disebarkan ulang tanpa konteks, termasuk foto atau video yang tidak relevan dengan kejadian terkini.

“Kami mengimbau agar setiap informasi harus diverifikasi terlebih dahulu. Bisa saja itu merupakan berita lama atau konten yang sudah diedit dan disebarkan ulang,” katanya.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya merujuk informasi terkait pekerja migran Indonesia melalui lembaga resmi seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Langkah verifikasi dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman publik serta menghindari keresahan akibat informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, turut memberikan penjelasan terkait isu yang beredar di media sosial tersebut.

Berdasarkan koordinasi dengan Camat Rantau Pandan serta pihak keluarga, ia memastikan bahwa peristiwa yang dikaitkan dalam unggahan tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi sekitar dua tahun lalu.

“Ini merupakan kejadian lama sekitar dua tahun yang lalu. Dan yang bersangkutan saat ini diketahui masih bekerja di Malaysia,” jelas Taufik Hidayat.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jumlah pendaftar Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas 2026 untuk jenjang sarjana (S1) mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga penutupan pendaftaran pada 11 Juni 2026, tercatat sebanyak 1.397 mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut.

Data yang dihimpun menunjukkan mayoritas pendaftar berasal dari kategori mahasiswa kurang mampu, yakni sebanyak 869 orang.

Sementara kategori mahasiswa berprestasi mencatatkan 528 pendaftar.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pelaksanaan program pada tahun 2025.

Saat itu, total pemohon beasiswa mencapai 2.823 orang, terdiri dari 1.894 pendaftar kategori kurang mampu dan 929 pendaftar kategori berprestasi.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jambi, Amrulsyah, mengakui adanya penurunan jumlah peminat pada tahun ini.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan jadwal pelaksanaan yang dilakukan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pelaksanaan tahun ini memang dimajukan lebih awal karena proses seleksi dan penyaluran beasiswa cukup panjang. Kemungkinan hal itu menjadi salah satu penyebab jumlah pendaftar berkurang dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya, Rabu 17 Juni 2026.

Meski jumlah pendaftar menurun, proses seleksi tetap akan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Saat ini seluruh berkas yang masuk tengah dipersiapkan untuk memasuki tahap verifikasi administrasi dan penilaian oleh panitia pelaksana.

Tahapan tersebut akan menentukan mahasiswa yang berhak menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2026.

Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Khususnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta mereka yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.

Pemprov Jambi berharap bantuan pendidikan tersebut dapat menjadi dukungan nyata bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Harapan kami, bantuan Jambi Cerdas ini benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa dan membantu mereka melanjutkan pendidikan. Pada akhirnya program ini diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas generasi muda dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Amrulsyah.

Setelah tahap verifikasi selesai, pemerintah akan mengumumkan penerima beasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai kuota dan ketentuan program yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa lahan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan belakangan menjadi sorotan publik memiliki dasar hukum yang jelas melalui Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diterbitkan negara.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai klaim dan tudingan terkait status kepemilikan tanah di wilayah Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jambi yang juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan bahwa Pemprov Jambi memiliki dua Sertifikat Hak Pengelolaan yang telah tercatat secara resmi.

Kedua sertifikat tersebut berada di Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat dengan luas mencapai 1.876.060 meter persegi dan di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu seluas 519.946 meter persegi.

Menurut Ariansyah, setiap pihak yang mengklaim kepemilikan atas suatu bidang tanah wajib membuktikannya melalui dokumen hukum yang sah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh negara.

Ia menegaskan bahwa dasar kepemilikan tanah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan informasi dalam aplikasi maupun dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah.

“Bukti kepemilikan tanah yang diakui adalah sertifikat resmi, bukan aplikasi,” tegasnya.

Ariansyah menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Dalam aturan tersebut, masyarakat yang masih memiliki bukti tanah berupa dokumen lama seperti girik, petuk, pipil maupun bukti hak adat diberikan waktu untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh sertifikat resmi.

Menurutnya, masa transisi yang diberikan pemerintah berlangsung selama lima tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan.

“Bukti tanah lama harus segera didaftarkan agar memperoleh legalitas yang sah. Setelah masa yang ditentukan berakhir, dokumen seperti girik, petuk, pipil maupun verponding tidak lagi menjadi bukti kepemilikan yang berdiri sendiri,” jelas Ariansyah.

Lebih lanjut, posisi hukum lahan milik Pemprov Jambi juga diperkuat oleh data resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebelumnya, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan permohonan data terkait alas hak tanah menyusul adanya aktivitas pembukaan lahan pada sebagian kawasan yang berada di atas HPL Nomor 03 Tahun 2007 di Kelurahan Kampung Singkep.

Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui surat resmi Nomor IP.01/152-16.07/IV/2025 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Egi Metri Wilda.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak ditemukan adanya hak atas tanah lain yang terbit di atas Sertifikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi Jambi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar yang memperkuat posisi hukum kepemilikan lahan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan adanya sertifikat resmi yang diterbitkan negara serta dukungan data dari instansi pertanahan, Pemprov Jambi menegaskan bahwa status lahan yang saat ini menjadi polemik memiliki landasan hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memastikan seluruh proses administrasi terkait pengelolaan lahan tersebut telah dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana memastikan program Sekolah Rakyat di Kota Jambi terus berjalan sesuai target.

Bahkan, pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, kini telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu itu mendapat perhatian langsung dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf yang melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi Al Haris meninjau Sekolah Rakyat Sentra Alyatama dan melihat secara langsung perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang dipersiapkan menjadi pusat pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Wali Kota Maulana mengatakan saat ini proses penjaringan calon peserta didik terus dilakukan secara ketat agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, untuk jenjang SMP dan SMA, tim telah melakukan verifikasi hingga ke rumah calon siswa guna memastikan seluruh penerima manfaat berasal dari keluarga yang masuk kategori kurang mampu.

“Kami memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Verifikasi dilakukan langsung ke lapangan agar program ini tepat sasaran,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Jambi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan proses seleksi peserta didik berjalan transparan dan akuntabel.

Saat ini, kata Maulana, tantangan terbesar berada pada penjaringan siswa tingkat sekolah dasar karena sebagian orang tua masih perlu diberikan pemahaman terkait sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.

Meski demikian, dirinya optimistis program tersebut akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena manfaat yang diberikan sangat besar bagi masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Maulana berharap pembangunan Sekolah Rakyat Bagan Pete dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh siswa yang saat ini belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru yang lebih representatif dan modern.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Tidak hanya melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan bagi peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegas Maulana.

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang dinilai aktif mendukung percepatan program Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan program pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin.

Ia juga mengungkapkan rasa senangnya melihat perkembangan para siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

Perubahan positif terlihat dari tingkat kedisiplinan, kesehatan, hingga kepercayaan diri para peserta didik.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Provinsi Jambi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang yang lebih baik bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.

Dengan progres pembangunan yang terus berjalan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat Kota Jambi diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang serta menjadi harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dalam peninjauan progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maulana memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga kurang mampu itu dapat berjalan sesuai target.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Sentra Alyatama Jambi sebelum rombongan bergerak menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bagan Pete.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris beserta jajaran pemerintah daerah.

Di hadapan Menteri Sosial, Maulana menjelaskan bahwa proses seleksi calon peserta didik terus dilakukan secara ketat untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Bahkan, verifikasi dilakukan hingga ke rumah calon siswa guna memastikan mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang berhak menerima manfaat program.

“Alhamdulillah untuk jenjang SMP dan SMA proses penjangkauan dan verifikasi sudah selesai dilakukan sampai ke tempat tinggal calon siswa. Kami ingin memastikan seluruh penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan,” ujar Maulana.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis yang akan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kota Jambi.

Maulana juga menyampaikan harapannya agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

“Semoga seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu sehingga siswa yang saat ini masih belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru dengan fasilitas yang lebih lengkap dan representatif,” katanya.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga dipersiapkan untuk menampung peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD).

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurut Mensos, perkembangan pembangunan yang telah mencapai 70 persen menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

Ia juga mengaku senang melihat perkembangan siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

“Saya melihat anak-anak semakin percaya diri, lebih sehat, lebih disiplin dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Ini perkembangan yang sangat baik,” ujar Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan terus mendukung keberlangsungan program Sekolah Rakyat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun proses penjaringan peserta didik.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Jambi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas Tahun 2026 untuk jenjang Sarjana (S1).

Pendaftaran berlangsung mulai 2 hingga 11 Juni 2026 dan diperuntukkan bagi mahasiswa asal Jambi melalui kategori penerima beasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jambi, Amrulsyah, menjelaskan bahwa kategori penerima beasiswa berprestasi terbagi menjadi dua kelompok, yakni prestasi akademik dan non-akademik.

Menurutnya, mahasiswa yang berhasil mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional maupun internasional menjadi salah satu prioritas dalam program tersebut.

“Prestasi non-akademik seperti atlet yang pernah meraih prestasi di PON, SEA Games, Olimpiade, maupun ajang nasional dan internasional lainnya akan menjadi perhatian khusus. Program ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda Jambi untuk terus berprestasi,” ujar Amrulsyah, Rabu (3/6/2026).

Untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses seleksi, Pemprov Jambi menggandeng tim panitia seleksi independen dari kalangan akademisi Universitas Jambi.

Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara daring sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa asal Jambi yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah.

Amrulsyah menegaskan, pemerintah hanya memfasilitasi pelaksanaan program, sementara penentuan hasil seleksi sepenuhnya dilakukan oleh tim independen.

“Mahasiswa asal Jambi yang kuliah di luar provinsi bahkan di luar negeri tetap memiliki peluang yang sama untuk memperoleh beasiswa ini, selama memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan,” katanya.

Selain program beasiswa S1, Pemprov Jambi juga tengah melaksanakan program Beasiswa Tahfiz yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Dari kuota sebanyak 300 penerima, jumlah pendaftar saat ini telah melampaui angka seribu peserta.

“Animo masyarakat sangat tinggi. Saat ini jumlah pendaftar beasiswa tahfiz sudah lebih dari 1.000 orang. Nantinya akan dilakukan seleksi berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku,” jelasnya.

Untuk Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas jenjang S1 tahun 2026, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 500 mahasiswa.

Pemprov Jambi berharap jumlah penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila kondisi fiskal daerah semakin membaik.

“Kuota tahun ini sebanyak 500 mahasiswa. Ke depan kami berharap jumlahnya bisa bertambah, termasuk untuk program beasiswa S2 dan S3 yang juga akan terus diupayakan,” ungkap Amrulsyah.

Sementara itu, terkait perkembangan jumlah pendaftar pada hari-hari awal pembukaan program, pemerintah masih melakukan pemantauan dan akan memberikan pembaruan data setelah beberapa hari masa pendaftaran berlangsung.

Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gubernur Jambi Al Haris menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Al Haris mengatakan setiap kebijakan yang diambil Presiden tentu melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Program ini sudah berjalan dan tentu ada banyak evaluasi yang dilakukan. Presiden pasti menerima berbagai masukan, laporan masyarakat, serta melihat langsung kondisi yang terjadi selama pelaksanaannya,” kata Al Haris, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Evaluasi terhadap kinerja pembantu presiden merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

“Ini sesuatu yang normatif. Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian apabila dianggap perlu demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Kita harus menyikapinya secara bijak,” ujarnya.

Al Haris berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan program hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita berharap program ini semakin baik, lebih efektif, dan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T,” katanya.

Menurut Al Haris, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

“Harapan kita ke depan program ini semakin luas cakupannya, semakin merata, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama jajaran di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/6/2026) malam.

Pertemuan tersebut membahas penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan sekaligus strategi meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan di Provinsi Jambi.

Audiensi itu turut dihadiri jajaran BPJS Ketenagakerjaan pusat dan wilayah, termasuk anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato, Deputi Sekretariat Badan Irvansyah Utoh Banja, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel Muhyidin, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat program jaminan sosial bagi pekerja.

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan bagi masyarakat, terutama pekerja sektor informal, pelaku UMKM, dan kelompok rentan yang masih membutuhkan jaminan sosial.

Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial di daerah.

“Pemerintah daerah siap mendukung sosialisasi dan kolaborasi agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan UMKM, mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Al Haris.

Selain memperluas cakupan kepesertaan, Al Haris juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana santunan secara produktif.

Ia mengusulkan agar santunan yang diterima keluarga peserta tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi modal usaha yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kondisi rentan dan mencegah terjadinya kemiskinan berkelanjutan setelah kehilangan sumber penghasilan utama.

“Dana santunan sebaiknya tidak habis untuk konsumsi sesaat. Jika dikelola dengan baik sebagai modal usaha, manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh keluarga penerima,” katanya.

Untuk mendukung gagasan tersebut, Al Haris mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Bank Indonesia, dinas terkait, lembaga pendidikan, hingga pelaku usaha.

Pendampingan dinilai penting agar penerima santunan memiliki kemampuan mengelola usaha dan keuangan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya fokus pada pemberian santunan, tetapi juga mendorong agar manfaat yang diterima peserta dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat.

“Kami ingin manfaat yang diterima peserta dapat menjadi stimulus produktif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari program literasi keuangan, pengembangan UMKM, hingga pendampingan usaha,” ujarnya.

Menurut Saiful, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan instansi terkait dapat membantu penerima manfaat mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, bahkan menciptakan lapangan kerja baru.

Melalui kerja sama yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan perlindungan sosial bagi pekerja terus meningkat sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih diperkirakan terjadi hingga pertengahan Juni 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan sejumlah daerah di Provinsi Jambi masih berpotensi diguyur hujan, terutama pada sore hingga malam hari.

Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan air, hingga pohon tumbang di beberapa wilayah yang rawan terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan masyarakat tidak boleh lengah meskipun secara klimatologis Jambi mulai memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, perubahan cuaca yang masih cukup dinamis perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Kita sudah memasuki musim kemarau berdasarkan catatan BMKG. Namun masyarakat tetap harus waspada karena potensi hujan masih cukup tinggi, terutama pada sore hari. Ini perlu diantisipasi karena dapat memicu banjir maupun tanah longsor di sejumlah wilayah,” ujar Sudirman.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG, peluang hujan di Provinsi Jambi masih cukup besar hingga memasuki dasarian kedua Juni atau sekitar tanggal 20 Juni 2026.

Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Sudirman menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam upaya mitigasi bencana.

Warga yang tinggal di daerah bantaran sungai, kawasan perbukitan, maupun wilayah dengan riwayat longsor diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk rutin memantau informasi cuaca resmi dari BMKG, membersihkan saluran drainase dan lingkungan sekitar, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana.

Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini dapat meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar selama masa peralihan musim.

Dengan kondisi cuaca yang masih fluktuatif, warga diharapkan tidak mengabaikan peringatan dini yang dikeluarkan instansi terkait dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di luar ruangan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir akibat luapan Sungai Batang Tembesi melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Merangin setelah curah hujan tinggi mengguyur kawasan tersebut.

Gubernur Al Haris turun langsung meninjau kondisi warga terdampak sekaligus menyalurkan bantuan darurat, Sabtu (2/5/2026).

Kunjungan dilakukan di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Pamenang Selatan, yang menjadi salah satu titik terdampak cukup serius.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kebutuhan mendesak di lapangan.

Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur.

Salah satu dampak paling krusial adalah putusnya jembatan utama yang menjadi akses vital masyarakat.

Selain itu, beberapa rumah dilaporkan hanyut akibat derasnya arus air.

Gubernur Al Haris menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga.

Ia mengajak masyarakat tetap tabah dan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurutnya, bencana banjir tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga dipengaruhi aktivitas manusia seperti kerusakan hutan dan kondisi sungai yang semakin dangkal.

Untuk mempercepat penanganan, Gubernur meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat.

Langkah ini dinilai penting agar bantuan dari pemerintah provinsi hingga pusat dapat segera disalurkan.

Sebagai solusi sementara atas putusnya akses, Gubernur berinisiatif menyediakan perahu penyeberangan gratis, khususnya bagi pelajar agar tetap dapat bersekolah.

“Anak-anak harus tetap sekolah. Selama jembatan belum diperbaiki, kita siapkan perahu untuk membantu mobilitas warga,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten berkomitmen membangun kembali jembatan dengan konstruksi yang lebih kuat dan tahan terhadap banjir, bahkan dirancang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Selain itu, fokus penanganan juga akan diarahkan pada perbaikan rumah warga serta fasilitas umum yang rusak agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Sementara itu, Wakil Bupati Merangin, Khafid, menjelaskan bahwa banjir dipicu hujan deras yang berlangsung selama hampir dua hari sejak 26 April 2026.

Ia menyebutkan, khusus di Desa Pulau Bayur terdapat sekitar 82 kepala keluarga terdampak, dengan tiga rumah dilaporkan hanyut.

Putusnya jembatan gantung juga memperparah kondisi karena menghambat akses utama warga, terutama bagi anak-anak sekolah.

Dengan langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan penanganan banjir di Merangin dapat segera tertangani serta meminimalisir dampak lanjutan bagi masyarakat.(*)