JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pengelolaan sampah di Kota Jambi mulai diarahkan tidak sekadar sebagai persoalan kebersihan lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi menyebut sebanyak 997 Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat (OPBM) telah berjalan di berbagai lingkungan.

Angka tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Jambi Maulana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Maulana menilai keberadaan ratusan OPBM tersebut harus terus diperkuat agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah.

Menurutnya, sistem yang dibangun di tingkat masyarakat juga memiliki peluang untuk mendorong ekonomi sirkular.

“Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” kata Maulana.

Dengan 997 OPBM yang disebut telah berjalan, pengelolaan sampah kini memiliki basis yang cukup luas di tingkat lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi pun menargetkan program tersebut dapat terus diperluas dan berjalan secara berkelanjutan.

Hampir 1.000 Titik Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Keberadaan 997 OPBM menjadi indikator penting dalam strategi Pemkot Jambi menangani persoalan sampah dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut menempatkan warga bukan hanya sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga sebagai bagian dari solusi pengelolaannya.

Maulana mengatakan konsistensi dalam menjaga kebersihan harus dibangun bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri apabila persoalan sampah ingin ditangani secara menyeluruh.

Karena itu, OPBM diarahkan menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Pemerintah Kota Jambi juga menghubungkan program tersebut dengan konsep ekonomi sirkular.

Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikelola kembali sehingga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Ketika lingkungan bersih dan asri, di saat yang sama kita juga bisa mendorong ekonomi sirkular dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Kampung Bahagia Ikut Diperluas

Selain OPBM, Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis lingkungan dan masyarakat.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT. Pemerintah menyebut capaian tahap pertama bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk dalam pelaksanaan program.

Pemkot Jambi juga menyiapkan dukungan, termasuk pengadaan kendaraan bentor untuk mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan.

Maulana berharap OPBM dapat terus berkembang hingga pelaksanaannya menjangkau seluruh lingkungan yang menjadi sasaran program.

“Insyaallah pelaksanaan OPBM ini dapat kita selesaikan secara keseluruhan,” ujarnya.

Kebersihan Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi Pemkot Jambi, persoalan kebersihan memiliki hubungan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Maulana menyebut kota yang bersih dan aman akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkot Jambi sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Karena itu, pemerintah mendorong agar kebersihan tidak dipandang sebagai tanggung jawab petugas kebersihan semata.

Masyarakat di tingkat RT, kelurahan hingga komunitas memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan program.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegas Maulana.

Tantangannya Bukan Sekadar Menambah Jumlah

Dengan hampir 1.000 OPBM yang disebut telah berjalan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh unit tersebut benar-benar aktif dan memberikan dampak nyata.

Keberadaan OPBM pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit yang terbentuk.

Keberlanjutan kegiatan, partisipasi masyarakat, pengelolaan hasil pemilahan serta manfaat ekonomi menjadi bagian penting dari efektivitas program.

Pemerintah Kota Jambi menilai pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus terus diperkuat agar kebersihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga.

Momentum HUT ke-81 RI pun dimanfaatkan Maulana untuk kembali menegaskan bahwa pembangunan kota membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Bagi Jambi, 997 OPBM yang telah berjalan bukan sekadar angka. Jika mampu dipertahankan dan dikembangkan secara konsisten, jaringan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang lebih bersih sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi tidak hanya diwarnai prosesi pengibaran Bendera Merah Putih.

Momentum 17 Agustus 2026 itu dimanfaatkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. untuk menegaskan sejumlah pekerjaan besar pemerintah daerah, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Upacara berlangsung di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin 17 Agustus 2026, dengan Maulana bertindak sebagai inspektur upacara.

Hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, ASN, veteran, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bertugas membacakan Naskah Proklamasi.

Prosesi pengibaran bendera diawali dengan penjemputan Duplikat Bendera Pusaka dari Griya Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Bendera kemudian dibawa ke lapangan upacara dengan pengawalan TNI dan Polri.

Petugas pembawa baki adalah Lufita Khairi Lestari, siswi SMAN 8 Kota Jambi, didampingi Aqila Zahira dari SMA Negeri 2 Kota Jambi.

Sementara pengibaran bendera dilakukan Polin Manalu dari SMA Negeri 5 Kota Jambi, Torik Ramadhan dari SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan M. Dafa Rino Aji dari MAN 2.

Di balik suasana khidmat peringatan kemerdekaan tersebut, Maulana membawa pesan yang lebih konkret: kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Banjir Jadi Salah Satu Fokus Utama

Salah satu pekerjaan besar yang disoroti Maulana adalah penanganan banjir. Pemkot Jambi tengah membangun kolam retensi yang diarahkan untuk mengurangi persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Target pemerintah cukup ambisius. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi sekitar 60 persen persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Tak berhenti sebagai fasilitas pengendali air, kawasan kolam retensi juga disiapkan sebagai ruang publik.

Pemerintah merencanakan pembangunan jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer berikut fasilitas pendukung dan penerangan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir diupayakan sekaligus memberi fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Nanti di sekelilingnya kita siapkan jogging track sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung,” kata Maulana.

Ia berharap penanganan Sungai Asam mulai memberikan hasil pada musim banjir tahun depan.

Namun, persoalan banjir Kota Jambi tidak akan selesai hanya dengan membenahi satu sistem.

Pemkot Jambi masih harus menuntaskan dua sistem lainnya, yakni Sistem Kenali dan Sistem Kambang.

Lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kedua sistem tersebut disebut telah dipersiapkan.

Maulana menilai penyelesaian tiga sistem itu menjadi bagian penting dari strategi jangka bertahap Pemkot Jambi dalam mengurangi risiko banjir.

“Kalau tiga sistem ini bisa kita selesaikan, insyaallah persoalan banjir dapat kita tanggulangi secara bertahap,” ujarnya.

Target Ekonomi 6 Persen Dikaitkan dengan Kebersihan dan Keamanan

Maulana juga menghubungkan agenda pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Menurut dia, kebersihan dan keamanan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan pelayanan dasar.

Dua faktor tersebut juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkot Jambi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Karena itu, Maulana mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan, keamanan, dan kenyamanan kota.

“Kita harus terus menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Dengan kebersihan dan keamanan yang baik, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita dapat sesuai target, yaitu mencapai 6 persen,” katanya.

Pendekatan itu juga terlihat dari rencana pemanfaatan kawasan kolam retensi. Selain untuk mengendalikan banjir, ruang publik di kawasan tersebut diharapkan membuka peluang aktivitas ekonomi dan mendorong konsep ekonomi sirkular.

997 OPBM Disebut Sudah Berjalan

Di sektor lingkungan, Pemkot Jambi juga memperluas program Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat atau OPBM.

Maulana menyebut sekitar 997 OPBM saat ini telah berjalan di Kota Jambi.

Angka tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggeser pengelolaan sampah dari sekadar persoalan kebersihan menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

“ Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT dengan capaian yang disebut telah melampaui 100 persen.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk program, termasuk dukungan pengadaan bentor.

Bagi Pemkot Jambi, penguatan pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat RT menjadi penting karena keberhasilan program kota pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Kemerdekaan Didorong Menjadi Kerja Nyata

Maulana menegaskan peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni.

Pemerintah dan masyarakat harus mengisinya melalui kerja nyata yang berdampak terhadap kualitas hidup warga.

Mulai dari kebersihan, keamanan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur, seluruhnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegasnya.

Usai upacara, Pemkot Jambi turut menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Jambi, fasilitator tercepat Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2026, serta anggota Polri yang berhasil mengungkap kasus benih bening lobster atau BBL.

Maulana juga memberikan apresiasi kepada jajaran Paskibraka Kota Jambi yang dinilai berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi berjalan dengan baik. Adik-adik Paskibraka juga telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Jambi pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Pemerintah daerah menjadikan momentum tersebut untuk kembali menempatkan tiga agenda sebagai pekerjaan penting ke depan: mengurangi persoalan banjir, memperkuat kebersihan dan pengelolaan sampah, serta menjaga agar roda ekonomi kota terus bergerak.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., Ketua GOW Kota Jambi Marsha Lystia, S.E., B.Com, para veteran, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dugaan intimidasi dan perundungan terhadap seorang guru di SD Negeri 64 Kota Jambi memasuki tahap penanganan serius.

Pemerintah Kota Jambi tidak hanya meminta Dinas Pendidikan menelusuri persoalan tersebut, tetapi juga menurunkan psikolog dan Inspektorat untuk memastikan kondisi guru sekaligus mengungkap fakta di balik laporan tersebut.

Guru berinisial EK itu sebelumnya mendapat perhatian DPRD Kota Jambi setelah dugaan intimidasi di lingkungan sekolah mencuat ke publik.

Wali Kota Jambi, dr Maulana mengatakan dirinya telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk turun langsung memeriksa kondisi guru dan menggali informasi mengenai kronologi kejadian.

Tak hanya itu, tenaga psikolog juga dilibatkan untuk melihat kondisi psikologis guru yang disebut mengalami tekanan.

“Perihal ada seorang guru yang katanya diduga diintimidasi oleh kepala sekolah, saya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung. Kita juga turunkan psikolog untuk mengecek langsung apakah betul dan bagaimana kronologinya,” ujar Maulana.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan internal Dinas Pendidikan.

Maulana juga memerintahkan Inspektorat Kota Jambi melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam persoalan tersebut.

Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah memastikan tindakan akan diberikan sesuai ketentuan dan tingkat pelanggarannya.

“Inspektorat juga sudah saya perintahkan untuk turun. Kalau benar nantinya ditemukan kesalahan, akan kita beri sanksi sesuai aturan yang ada dan jenis pelanggarannya,” tegasnya.

Kondisi Guru Belum Stabil

Di tengah proses pemeriksaan tersebut, aspek pemulihan kondisi korban menjadi perhatian tersendiri.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi telah turun melakukan pendampingan terhadap EK.

Namun, proses tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal lantaran kondisi psikologis guru masih belum stabil.

Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Rosa Rosilawati, membenarkan pihaknya telah melakukan langkah awal pendampingan.

“Memang benar kami sudah melakukan pendampingan. Hanya saja belum sepenuhnya bisa dilakukan,” ujar Rosa.

Menurut Rosa, kondisi psikologis EK menjadi kendala utama. Guru tersebut belum memungkinkan untuk menjalani komunikasi langsung maupun sesi tatap muka secara intensif.

“Itu kendala kita, jadi belum ada pendampingan secara dekat, face to face,” katanya.

Kondisi tersebut membuat petugas memilih tidak memaksakan proses wawancara. Pendampingan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis guru.

Keluarga Jadi Penghubung Sementara

UPTD PPA kemudian meminta keluarga memantau kondisi EK sekaligus menjadi penghubung dengan petugas.

Keluarga diminta segera menghubungi UPTD PPA apabila kondisi guru sudah memungkinkan untuk berkomunikasi.

Pendekatan tersebut dipilih agar proses penanganan tidak justru menambah tekanan terhadap guru yang disebut masih mengalami trauma.

Namun, UPTD PPA memastikan pendampingan tidak akan dibiarkan tanpa tindak lanjut.

Jika dalam beberapa hari tidak ada perkembangan atau komunikasi dari keluarga, petugas berencana kembali mendatangi kediaman EK.

“Kami sudah meminta pihak keluarga untuk segera menghubungi kami jika yang bersangkutan sudah bisa diajak berbicara. Namun, jika tidak ada kabar beberapa hari lagi, kami akan ke sana lagi,” jelas Rosa.

Dugaan Intimidasi Belum Bisa Disimpulkan

Di sisi lain, pemerintah masih harus menjawab pertanyaan utama: apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan SDN 64 Kota Jambi?

Sampai saat ini, dugaan intimidasi maupun perundungan tersebut masih dalam tahap penelusuran.

Belum ada kesimpulan resmi mengenai pihak yang dinilai bertanggung jawab ataupun bentuk pelanggaran yang terjadi.

Keterangan EK nantinya menjadi salah satu bagian penting untuk menguji kronologi dan mencocokkannya dengan informasi dari pihak-pihak lain.

Karena itu, pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk mencari kemungkinan adanya pelanggaran, tetapi juga memastikan proses tersebut tidak mengabaikan kondisi psikologis guru yang bersangkutan.

Penanganan kasus kini berjalan melalui dua jalur sekaligus: pemulihan kondisi psikologis guru dan pemeriksaan fakta mengenai dugaan intimidasi di lingkungan sekolah.

Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran, Pemkot Jambi telah membuka kemungkinan pemberian sanksi sesuai aturan.

Namun sebelum kesimpulan tersebut keluar, seluruh pihak terkait masih memiliki ruang untuk memberikan keterangan.

Dengan demikian, dugaan intimidasi terhadap guru SDN 64 Jambi tetap harus diposisikan sebagai dugaan hingga proses pemeriksaan selesai dan fakta resmi ditetapkan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dedikasi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam mendukung pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka mendapat apresiasi dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Diza menerima Lencana Darma Bakti Pramuka dalam rangkaian Jambore Nasional Pramuka ke-XII di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Cibubur, Kamis 13 Agustus 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso.

Diza menerima penghargaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Waka Mabicab Gerakan Pramuka Kota Jambi.

Bagi Diza, penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas kiprahnya secara pribadi.

Ia justru melihat Lencana Darma Bakti sebagai dorongan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembinaan generasi muda melalui kepramukaan.

“Alhamdulillah, pada acara kali ini Kwartir Nasional berkesempatan memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah. Alhamdulillah, hari ini saya sendiri diberikan Lencana Darma Bakti,” ujar Diza.

Diza: Penghargaan Jadi Pengingat untuk Terus Bergerak

Diza mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat agar Pemerintah Kota Jambi tidak berhenti memberikan dukungan terhadap aktivitas kepramukaan.

Menurutnya, pembinaan Pramuka memiliki nilai strategis karena tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter anak dan remaja.

“Penghargaan ini juga menjadi pengingat dan motivasi bagi kami untuk selalu bisa membimbing adik-adik dan juga teman-teman Pramuka di Kota Jambi,” katanya.

Ia menilai nilai-nilai yang ditanamkan melalui Gerakan Pramuka, seperti disiplin, kemandirian, kepedulian sosial, cinta tanah air, kepemimpinan, dan gotong royong, tetap relevan di tengah perubahan pola kehidupan generasi muda.

Karena itu, Pemkot Jambi ingin kegiatan kepramukaan terus beradaptasi dengan kebutuhan anak muda tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Pramuka Tak Cukup Hanya Jadi Ekstrakurikuler

Pemkot Jambi mendorong agar Gerakan Pramuka di sekolah tidak berhenti sebagai kegiatan ekstrakurikuler semata.

Kegiatan kepramukaan diharapkan menjadi salah satu instrumen pembinaan karakter peserta didik yang mampu melatih tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bekerja dalam tim, hingga jiwa kepemimpinan.

Dukungan pemerintah ke depan diarahkan pada penguatan pembinaan gugus depan, peningkatan kapasitas pembina dan peserta didik, serta pengembangan kegiatan yang lebih kreatif, edukatif, dan relevan dengan tantangan generasi muda.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar Pramuka tetap memiliki daya tarik bagi generasi saat ini sekaligus mampu memberikan manfaat di luar lingkungan sekolah.

Pemkot Jambi Ingin Manfaat Pramuka Dirasakan Masyarakat

Diza juga menekankan pentingnya memperluas dampak kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keberadaan Gerakan Pramuka idealnya tidak hanya dirasakan oleh anggota, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kami untuk sama-sama memberikan program-program yang relevan, sehingga Pramuka bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh para anggota Pramuka, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Kota Jambi,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Jambi akan memperkuat sinergi dengan sekolah, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, orang tua, pembina, dan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang apresiasi bagi peserta didik yang aktif dalam kegiatan kepramukaan maupun yang berhasil menorehkan prestasi.

Pemberian Lencana Darma Bakti kepada Diza diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen tersebut.

Bukan hanya mempertahankan eksistensi Pramuka di sekolah, tetapi mendorong organisasi kepanduan itu menjadi ruang pembentukan generasi muda Jambi yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat.

Dengan demikian, penghargaan yang diterima Diza bukan hanya berhenti sebagai seremoni di Jambore Nasional Pramuka XII.

Pemkot Jambi ingin menjadikannya sebagai pemantik untuk memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang lebih adaptif dan berdampak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — DPRD Kota Jambi mulai mengarahkan pembahasan kebijakan pembangunan 2027 agar lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor pelayanan dasar yang mendapat perhatian khusus dalam penyusunan program dan anggaran tahun depan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah.

Menurutnya, program nasional tidak cukup hanya dijadikan acuan. Pemerintah daerah dan DPRD harus melihat mana yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

“Program-program nasional yang dicanangkan Bapak Presiden untuk tahun 2027 bisa kita selaraskan dengan program Pemerintah Kota Jambi. Harapan kami tentu akan mendorong skala prioritas, terutama pelayanan dasar,” kata Kemas Faried, Jumat 14 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Bagi DPRD Kota Jambi, rangkaian agenda kenegaraan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali arah kebijakan daerah menjelang pembahasan KUA-PPAS dan APBD Murni 2027.

Pendidikan Jadi Salah Satu Titik Tekan

Kemas mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan pembangunan Kota Jambi tahun depan.

Rencana pemerintah pusat terkait pembangunan dan rehabilitasi sekolah dinilai memiliki irisan dengan agenda revitalisasi sarana pendidikan yang juga didorong di Kota Jambi.

“Di bidang pendidikan, tadi kita dengarkan bagaimana pembangunan maupun rehabilitasi sekolah menjadi salah satu prioritas. Ini sejalan dengan program revitalisasi sekolah yang juga akan didorong Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya.

Namun, pembangunan fisik sekolah menurut DPRD bukan satu-satunya ukuran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga membutuhkan dukungan dari sektor kesehatan.

Kemas menilai pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan. Kualitas generasi muda tidak akan optimal jika akses pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat tidak diperkuat secara bersamaan.

“Kalau manusianya sehat dan pendidikannya baik, maka Kota Jambi siap melahirkan generasi muda yang berkualitas dan ikut berperan aktif dalam pembangunan ke depan,” katanya.

APBD 2027 Jadi Ujian Prioritas

Arah kebijakan tersebut nantinya akan diuji dalam pembahasan anggaran.

DPRD Kota Jambi kini mempersiapkan pembahasan KUA-PPAS, yang kemudian menjadi salah satu tahapan menuju penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.

Di titik ini, DPRD dituntut tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memastikan program yang dibiayai memiliki sasaran yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Kemas menegaskan DPRD akan mendorong agar alokasi anggaran tidak terjebak pada program yang minim dampak.

“Insya Allah program yang kita dorong semuanya pro rakyat. Ini tidak lain merupakan bentuk kecintaan pemerintah dan DPRD Kota Jambi kepada masyarakat,” ujarnya.

Tiga Fungsi DPRD Jadi Instrumen Pengawalan

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, DPRD akan menggunakan tiga fungsi utamanya, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD akan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tidak berhenti pada dokumen perencanaan.

“Kami akan berupaya bagaimana program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal,” kata Kemas.

Sementara fungsi legislasi diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Regulasi yang kami lahirkan harus pro rakyat dan mampu mendukung program serta visi-misi kepala daerah dalam membangun Kota Jambi,” ujarnya.

Adapun melalui fungsi anggaran, DPRD akan memastikan program yang masuk dalam APBD 2027 memiliki skala prioritas yang jelas.

Jangan Sampai Program Pusat dan Daerah Berjalan Sendiri

Selain anggaran, DPRD menilai sinkronisasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjalankan pembangunan.

Kemas meminta pemerintah daerah, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjaga koordinasi agar kebijakan tidak berjalan secara parsial.

“Yang paling utama sekarang adalah bagaimana kita menjaga kekompakan antara eksekutif, legislatif dan Forkopimda. Program pembangunan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi dan kolaborasi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan arah kebijakan 2027 bukan berada pada banyaknya program yang tercantum dalam dokumen anggaran.

DPRD ingin memastikan program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Semangat kemerdekaan ini harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur harus dimulai dari daerah, termasuk dari Kota Jambi,” ujar Kemas.

Dengan pembahasan APBD 2027 yang segera memasuki tahapan penting, perhatian kini tertuju pada bagaimana DPRD dan Pemkot Jambi menerjemahkan prioritas tersebut menjadi alokasi anggaran konkret, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi Maulana mengingatkan generasi muda agar tidak kehilangan jati diri dan semangat kebangsaan di tengah derasnya perkembangan teknologi dan era digital.

Pesan tersebut disampaikan Maulana saat turun langsung membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Jambi, menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Maulana, kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda.

Namun, perkembangan tersebut harus tetap diimbangi dengan pemahaman terhadap identitas bangsa dan nilai perjuangan para pendiri Indonesia.

Karena itu, kegiatan sederhana seperti membagikan dan mengibarkan bendera Merah Putih dinilai memiliki makna penting.

“Di era digital sekarang, untuk menanamkan jati diri kita, salah satunya melalui kegiatan seperti pagi hari ini. Kita berbagi secara sukarela sekaligus mengingatkan kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa,” ujar Maulana.

Maulana: Kemerdekaan Jangan Berhenti pada Seremoni

Maulana menilai peringatan HUT RI tidak seharusnya hanya menjadi agenda tahunan yang dipenuhi seremoni.

Momentum kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk menanamkan kembali nilai persatuan, gotong royong dan kecintaan terhadap bangsa, terutama kepada generasi muda.

Ia juga mengajak anak-anak muda Kota Jambi memahami bahwa perjuangan generasi terdahulu harus diteruskan melalui kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing.

“Semangat perjuangan itu harus kita isi dengan pembangunan. Kita isi kemerdekaan ini dengan terus bergerak membangun Kota Jambi,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di tengah kehidupan generasi muda yang kini tidak lepas dari media sosial, arus informasi global dan perkembangan teknologi.

Bagi Maulana, menjadi bagian dari generasi digital bukan berarti meninggalkan identitas sebagai bangsa Indonesia.

Justru, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan karya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

4.000 Bendera Disiapkan Pemkot Jambi

Untuk menghidupkan suasana kemerdekaan sekaligus mengajak masyarakat menunjukkan semangat kebangsaan, Pemerintah Kota Jambi menyiapkan 4.000 bendera Merah Putih untuk dibagikan secara gratis.

Pembagian dilakukan kepada masyarakat, termasuk pengendara yang melintas di kawasan Tugu Keris Siginjai.

Kepala Kesbangpol Kota Jambi menyebut distribusi tersebut terdiri dari 1.000 bendera untuk rumah, 1.000 untuk kendaraan roda empat dan 2.000 untuk kendaraan roda dua.

“Total ada 4.000 bendera. Rinciannya 1.000 untuk rumah, 1.000 untuk mobil dan 2.000 untuk motor,” ujarnya.

Bendera dihimpun melalui kontribusi organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi.

Sebanyak 20 OPD telah berkontribusi, sementara tambahan bendera dari OPD lainnya masih dalam proses pengadaan.

Pembagian juga akan dilanjutkan setelah bendera tambahan tersedia.

Dari Bendera, Menanamkan Nasionalisme

Maulana mengatakan, geliat menyambut HUT RI ke-81 sebenarnya sudah mulai terasa di berbagai kawasan Kota Jambi.

Masyarakat mulai menggelar syukuran, perlombaan dan kegiatan bersama yang melibatkan anak-anak hingga warga dewasa.

“Saya mulai tadi malam sudah berkeliling. Di beberapa titik sudah ada tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ada juga berbagai kegiatan dan lomba, mulai dari anak-anak dan seterusnya,” katanya.

Bagi pemerintah, pengibaran Merah Putih di rumah maupun kendaraan bukan semata-mata untuk memperindah kota menjelang 17 Agustus.

Ada pesan yang lebih besar yang ingin dibangun: agar generasi muda tetap mengenal siapa dirinya, dari mana bangsanya berasal dan nilai apa yang harus dipertahankan di tengah perubahan zaman.

Semangat kemerdekaan, kata Maulana, pada akhirnya harus diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui persatuan, kepedulian, gotong royong serta kerja nyata untuk kemajuan daerah.

Dengan demikian, peringatan HUT RI ke-81 tidak hanya menjadi momentum mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bagi generasi muda Kota Jambi untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Jambi mulai menggerakkan semangat Merah Putih di tengah masyarakat.

Sebanyak 4.000 bendera Merah Putih disiapkan untuk dibagikan gratis kepada warga dan pengguna jalan.

Gerakan tersebut dipusatkan di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas.

Bukan sekadar membagikan atribut kemerdekaan, Pemkot Jambi ingin mendorong masyarakat menunjukkan semangat nasionalisme melalui pengibaran Merah Putih di rumah, kendaraan maupun lingkungan tempat tinggal.

Maulana mengatakan, geliat menyambut HUT RI ke-81 sudah mulai terlihat di sejumlah kawasan Kota Jambi.

Berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari syukuran hingga perlombaan, mulai digelar untuk menyambut hari kemerdekaan.

“Saya mulai tadi malam sudah berkeliling. Di beberapa titik sudah ada tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ada juga berbagai kegiatan dan lomba, mulai dari anak-anak dan seterusnya,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, gerakan membagikan bendera memiliki makna lebih luas di tengah perubahan zaman.

Generasi muda yang semakin dekat dengan teknologi dan ruang digital dinilai tetap perlu mendapatkan ruang untuk mengenal dan menghayati identitas kebangsaan.

“Di era digital sekarang, untuk menanamkan jati diri kita, salah satunya melalui kegiatan seperti pagi hari ini.”

Ia menilai, semangat kemerdekaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui seremoni setiap 17 Agustus.

Nilai perjuangan harus diterjemahkan ke dalam kerja dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semangat perjuangan itu harus kita isi dengan pembangunan. Kita isi kemerdekaan ini dengan terus bergerak membangun Kota Jambi,” tegasnya.

4.000 Bendera untuk Rumah dan Kendaraan

Kepala Kesbangpol Kota Jambi mengatakan, ribuan bendera yang disiapkan Pemkot Jambi memiliki sasaran pembagian yang berbeda.

Dari total 4.000 bendera, sebanyak 1.000 bendera diperuntukkan bagi rumah warga.

Kemudian 1.000 bendera dialokasikan untuk kendaraan roda empat dan 2.000 lainnya untuk kendaraan roda dua.

“Total ada 4.000 bendera. Rinciannya 1.000 untuk rumah, 1.000 untuk mobil dan 2.000 untuk motor,” ujarnya.

Pengadaan bendera tersebut dilakukan melalui kontribusi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi.

Hingga saat ini, 20 OPD telah berkontribusi, sedangkan sebagian lainnya masih menunggu proses pengadaan.

Pemkot Jambi juga masih akan melanjutkan pembagian bendera setelah tambahan dari OPD lainnya tersedia.

Langkah ini diharapkan memperluas gerakan pengibaran Merah Putih menjelang 17 Agustus.

Pemerintah tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga kendaraan yang menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari.

Bukan Sekadar Hiasan Kota

Gerakan pembagian ribuan bendera tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi membangun suasana kebangsaan menjelang HUT RI ke-81.

Bagi pemerintah daerah, Merah Putih bukan sekadar ornamen untuk mempercantik kota selama bulan kemerdekaan.

Pengibaran bendera diharapkan menjadi simbol persatuan sekaligus pengingat atas perjuangan yang melahirkan Indonesia.

Di sisi lain, momentum kemerdekaan juga diarahkan untuk memperkuat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dengan pembagian 4.000 bendera secara gratis, Pemkot Jambi berharap semarak kemerdekaan tidak hanya terpusat pada kegiatan pemerintah, tetapi benar-benar terlihat dari lingkungan warga hingga jalan-jalan kota.

Pada akhirnya, pesan yang ingin dibangun sederhana: kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan, tetapi harus diisi dengan persatuan, kerja nyata dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mengubah pola perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jika selama ini kegiatan tingkat kota cenderung terkonsentrasi di satu kawasan, tahun ini pusat perayaan dipindahkan ke Kecamatan Jambi Timur.

Selama tiga hari, 20–22 Agustus 2026, Lapangan Langit Biru, Kelurahan Tanjung Sari, akan menjadi titik utama berbagai kegiatan yang dirancang lebih dekat dengan masyarakat.

Pemindahan lokasi bukan sekadar perubahan tempat. Pemkot Jambi ingin kemeriahan peringatan kemerdekaan dapat dirasakan secara lebih merata oleh warga di berbagai wilayah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Vif Fairi, mengatakan konsep tersebut memang disiapkan agar perayaan HUT RI tidak terus berpusat di kawasan yang sama.

“Untuk tahun ini pusat kegiatan kita laksanakan di Kecamatan Jambi Timur, tepatnya di Lapangan Langit Biru, Kelurahan Tanjung Sari,” ujar Vif.

Setiap Tahun Kecamatan Jadi Tuan Rumah Bergantian

Pemkot Jambi bahkan menyiapkan konsep rotasi lokasi untuk perayaan HUT RI tingkat kota. Kecamatan yang menjadi pusat kegiatan akan berganti setiap tahun.

Dengan pola tersebut, pemerintah ingin menghadirkan rasa memiliki yang lebih luas.

Warga di setiap kecamatan berkesempatan menjadi bagian langsung dari perayaan kemerdekaan tanpa harus menunggu kegiatan berlangsung di pusat kota.

“Setiap tahun akan kita gilir kecamatannya. Jadi tidak hanya terpusat di satu kecamatan saja,” kata Vif.

Konsep ini sekaligus membuat perayaan kemerdekaan memiliki dampak yang lebih luas, bukan hanya dari sisi hiburan, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat di wilayah yang menjadi tuan rumah.

Tiga Hari, Ada Layang-Layang hingga Kuliner Jajanan Bengen

Rangkaian kegiatan akan dimulai Kamis, 20 Agustus 2026, melalui Festival Layang-layang.

Kegiatan kemudian berlanjut pada 21 Agustus dengan Festival Kuliner Jajanan Bengen.

Agenda ini menjadi salah satu bagian yang paling dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat karena melibatkan pelaku UMKM lokal.

Masyarakat dapat menikmati beragam jajanan tradisional sekaligus mengenal dan membeli produk yang ditawarkan pelaku usaha lokal.

Sementara pada 22 Agustus, kemeriahan berlanjut dengan lomba panjat pinang dan Senam Bahagia.

Sejumlah lomba lain juga disiapkan untuk berbagai kelompok masyarakat, mulai dari street soccer, tarik tambang, lomba pukul bantal antar-OPD hingga lomba pantun yang melibatkan para ketua RT.

Ada pula lomba domino yang dijadwalkan berlangsung di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi.

Bukan Sekadar Hiburan, UMKM Ikut Digerakkan

Pemkot Jambi tidak ingin perayaan HUT RI berhenti pada kegiatan hiburan. Festival Kuliner Jajanan Bengen dirancang sebagai ruang bertemunya masyarakat dengan pelaku UMKM.

Konsep tersebut membuka kesempatan bagi pelaku usaha memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan.

Artinya, perayaan kemerdekaan diharapkan ikut menciptakan pergerakan ekonomi di kawasan tempat kegiatan berlangsung.

Di sisi lain, berbagai kegiatan olahraga dan permainan tradisional diharapkan menjadi ruang interaksi antarwarga sekaligus menghidupkan kembali aktivitas bersama yang mulai jarang ditemui dalam keseharian.

Hiburan Malam Tak Digelar Sampai Larut

Untuk menjaga kenyamanan masyarakat, Pemkot Jambi juga membatasi pelaksanaan hiburan pada malam hari.

Pada malam penutupan, masyarakat akan disuguhkan penampilan band lokal. Namun, kegiatan tidak dirancang berlangsung hingga larut malam.

Seluruh rangkaian perayaan HUT RI ke-81 tingkat Kota Jambi dijadwalkan berakhir pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Dengan konsep lokasi yang berpindah, perpaduan hiburan, olahraga, permainan tradisional dan kegiatan UMKM, Pemkot Jambi berharap perayaan HUT RI tahun ini tidak hanya meriah, tetapi juga mampu memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat.

Bagi Pemkot Jambi, kemerdekaan bukan hanya soal perayaan di satu titik.

Dengan menggilir lokasi setiap tahun, semangat 17 Agustus diharapkan benar-benar bergerak dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya dan dirasakan lebih dekat oleh warga.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID — Kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Kota Jambi ditetapkan sebagai Terbaik III Regional Sumatera kategori pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI dalam ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diserahkan di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu malam, 12 Agustus 2026.

Tak hanya piagam, capaian tersebut juga membawa apresiasi senilai Rp1 miliar untuk Pemerintah Kota Jambi.

Piagam penghargaan diterima langsung Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Capaian ini menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu dari tiga kota di Regional Sumatera yang mendapat penghargaan pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI.

Penghargaan tersebut diberikan dalam skema penilaian kinerja pemerintah daerah yang dilakukan secara regional dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah pusat mendorong persaingan antardaerah agar berlomba meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Rp1 Miliar Jadi Tantangan Berikutnya

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengatakan penghargaan tersebut bukan menjadi alasan bagi Pemkot Jambi untuk berhenti berbenah.

Sebaliknya, capaian tersebut dinilai menjadi dorongan untuk meningkatkan pengelolaan sampah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Capaian ini tentu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dan dukungan masyarakat,” ujar Diza.

Ia menyebut program pengelolaan sampah yang telah diinisiasi Pemkot Jambi, termasuk Program OPBM, akan terus diperkuat.

Menurut Diza, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan kota. Dampaknya juga berhubungan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Melalui penghargaan ini kami berkomitmen akan terus meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Jambi menjadi lebih baik lagi dan bisa dirasakan manfaatnya baik dari sisi lingkungan hidup begitu juga dengan kesehatan untuk seluruh masyarakat,” katanya.

Adapun hadiah Rp1 miliar yang diterima pemerintah daerah juga disebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Sampah Jadi Salah Satu Ukuran Kinerja Daerah

Kemendagri memasukkan pengelolaan sampah dan lingkungan sebagai salah satu kategori dalam penghargaan pemerintah daerah berprestasi.

Selain kategori tersebut, penilaian juga mencakup akses penduduk terhadap pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.

Untuk Batch II Regional Sumatera, penghargaan diberikan kepada masing-masing tiga provinsi, tiga kabupaten dan tiga kota pada setiap kategori.

Artinya, capaian Kota Jambi bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, penghargaan tersebut sekaligus membawa pekerjaan rumah.

Pengelolaan sampah merupakan persoalan yang membutuhkan konsistensi, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pengangkutan, pengolahan hingga pengelolaan lingkungan.

Karena itu, penghargaan Rp1 miliar tersebut menjadi peluang bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat program yang sudah berjalan, sekaligus memastikan manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.

Diza: Hasil Kerja Bersama

Diza menegaskan penghargaan tersebut bukan hasil kerja satu pihak. Menurutnya, capaian Kota Jambi merupakan hasil kolaborasi pemerintah, aparatur hingga masyarakat.

“Ini menjadi motivasi untuk kita ke depan semakin lebih baik lagi dalam tatanan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia juga menilai program yang telah dijalankan Pemkot Jambi perlu terus dikembangkan agar memberikan dampak lebih besar pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelum malam penganugerahan, para kepala daerah atau perwakilan pemerintah daerah se-Sumatera mengikuti rapat koordinasi Forkopimda se-Sumatera bersama Menteri Dalam Negeri.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai agenda pembangunan sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional.

Bagi Kota Jambi, penghargaan ini kini menghadirkan target baru: memastikan predikat sebagai daerah berprestasi tidak berhenti pada piagam dan seremoni, tetapi diterjemahkan menjadi pengelolaan sampah yang semakin efektif serta lingkungan kota yang benar-benar lebih bersih dan sehat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap aktivitas sekolah di Kota Jambi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menyebut opsi meliburkan sekolah dapat dibahas jika kualitas udara dan kondisi lingkungan menunjukkan risiko terhadap kesehatan siswa.

Namun, hingga Rabu 12 Agustus 2026, belum ada keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di Kota Jambi.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan pemerintah tidak dapat langsung memutuskan sekolah diliburkan hanya berdasarkan munculnya asap atau naiknya angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Ada sejumlah indikator yang harus dipantau secara bersamaan sebelum kebijakan tersebut diambil.

“Kalau mengenai meliburkan sekolah, kita tidak bisa melihat satu indikator saja. Ada kekeringan, ISPU, karhutla dan kondisi permukiman yang harus diperhatikan,” kata Doni.

Dengan kata lain, kualitas udara menjadi salah satu pertimbangan penting, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menentukan apakah sekolah perlu diliburkan.

ISPU Sempat Masuk Kategori Tidak Sehat

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kualitas udara di Kota Jambi sebelumnya sempat mengalami penurunan hingga masuk kategori tidak sehat.

Kondisi itu dipengaruhi potensi sebaran asap dari karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah sekitar Kota Jambi maupun daerah lain yang terdampak pergerakan angin.

Meski pemantauan terbaru menunjukkan kualitas udara kembali membaik, BPBD tidak ingin masyarakat menganggap ancaman telah berakhir.

“Memang beberapa waktu lalu ISPU di Kota Jambi sempat masuk kategori tidak sehat. Tetapi sekarang sudah kembali normal,” ujar Doni.

Perubahan arah angin menjadi salah satu faktor yang terus dipantau karena dapat membawa asap menuju wilayah Kota Jambi.

BPBD pun telah menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota Jambi mengenai perkembangan karhutla dan potensi dampaknya terhadap Kota Jambi.

Kapan Sekolah Bisa Diliburkan?

Doni menegaskan, keputusan mengenai sekolah akan melihat kondisi secara menyeluruh.

Pemerintah akan mempertimbangkan perkembangan ISPU, karhutla, kekeringan serta kondisi lingkungan permukiman.

Apabila indikator tersebut menunjukkan kondisi yang membahayakan masyarakat, termasuk pelajar, maka opsi penghentian sementara kegiatan belajar mengajar dapat dibahas.

“Kalau memang ada keputusan untuk meliburkan sekolah, tentu akan kita bicarakan bersama unsur Forkopimda. Kita melihat indikator dan perkembangan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Artinya, belum ada keputusan sekolah di Kota Jambi diliburkan karena asap karhutla. Kebijakan tersebut masih bergantung pada perkembangan kondisi udara dan hasil pemantauan pemerintah.

Langkah ini juga menjadi penting agar keputusan tidak dibuat secara tergesa-gesa, tetapi berdasarkan data dan tingkat risiko yang benar-benar terjadi di lapangan.

Pemerintah Tak Tunggu Asap Memburuk

Untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi kembali memburuk, BPBD Kota Jambi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026.

Surat tersebut meminta perangkat daerah, pelaku usaha dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, kekeringan maupun dampak kesehatan akibat penurunan kualitas udara.

BPBD juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca, termasuk potensi hujan dan arah pergerakan angin.

Menurut Doni, informasi tersebut menjadi penting dalam menentukan potensi penyebaran asap dan langkah penanganan yang diperlukan.

Selain ancaman asap, pemerintah juga mempersiapkan antisipasi terhadap dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air.

Koordinasi dilakukan dengan Perumdam Tirta Mayang untuk melihat kesiapan menghadapi kemungkinan penurunan debit sumber air.

Status Siaga Karhutla Belum Ditetapkan

Di tengah meningkatnya kewaspadaan tersebut, Pemkot Jambi hingga kini belum menetapkan status siaga karhutla.

Doni mengatakan penetapan status juga membutuhkan penilaian terhadap sejumlah indikator, bukan semata-mata karena terdapat kebakaran di wilayah sekitar.

“Kita terus pantau perkembangan di lapangan,” tegasnya.

Karena itu, kondisi sekolah untuk sementara masih berjalan seperti biasa.

Namun, kemungkinan perubahan kebijakan tetap terbuka apabila kualitas udara kembali memburuk dan hasil pemantauan menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan masyarakat.

BPBD mengimbau masyarakat, termasuk lingkungan sekolah, untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi pemerintah dan tidak mengabaikan potensi gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Di tengah musim kemarau dan masih berlangsungnya karhutla di sejumlah wilayah, pertanyaan apakah sekolah Kota Jambi akan diliburkan kini sangat bergantung pada satu hal utama: seberapa buruk kondisi udara dan seberapa besar risikonya bagi kesehatan siswa.(*)