Kota Jambi Bidik Adipura 2026, 80 Persen Penilaian Pengelolaan Sampah Ada di Sumber

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai 51,69 pada penilaian Adipura 2025 menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Jambi.

Status Kota Jambi yang masih berada dalam kategori Kota Dalam Pembinaan mendorong pemerintah daerah mengubah pendekatan pengelolaan sampah menjelang penilaian Adipura 2026.

Perubahan itu tidak lagi sekadar berfokus pada tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemkot Jambi mulai menggeser titik perhatian ke sumber sampah: rumah tangga, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang publik hingga kawasan permukiman.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, M.K.M., menegaskan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Bapperida Kota Jambi, Kamis 21 Agustus 2026.

Menurut Maulana, persoalan sampah tidak akan selesai jika pemerintah hanya mempercepat pengangkutan menuju TPA.

Paradigma tersebut, kata dia, harus diubah menjadi sistem yang mendorong masyarakat memilah, mengurangi dan mengolah sampah sejak dari sumber.

“Sampah harus dipilah, dikurangi, dimanfaatkan dan diolah sejak dari sumbernya. Inilah yang kita bangun melalui tata kelola persampahan berbasis masyarakat,” ujar Maulana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menjelaskan perubahan bobot penilaian Adipura menjadi salah satu alasan Pemkot harus memperkuat pengelolaan dari hulu.

Dalam instrumen yang digunakan, aspek pengelolaan sampah dan kebersihan memiliki bobot 50 persen.

Dari bobot tersebut, 80 persen berkaitan dengan pengelolaan di sumber sampah, sedangkan 20 persen berada pada aspek pengelolaan di TPA.

Sementara itu, sumber daya manusia dan fasilitas memiliki bobot 30 persen, sedangkan anggaran serta kebijakan daerah mencapai 20 persen.

Komposisi tersebut membuat pengelolaan sampah di tingkat masyarakat menjadi titik krusial.

“Bobot penilaian Adipura kini menempatkan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sebesar 50 persen, dengan rincian 80 persen dinilai dari pengelolaan di sumber sampah dan 20 persen di TPA,” jelas Mahruzar.

Artinya, keberhasilan Kota Jambi dalam penilaian Adipura tidak cukup hanya ditentukan oleh kondisi TPA.

Sistem pemilahan dan pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA justru menjadi bagian yang jauh lebih menentukan.

DLH Kota Jambi telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi penilaian 2026.

Salah satu fokusnya adalah pembenahan di 16 area lokasi pemantauan.

Empat unit TPS3R yang sebelumnya belum berjalan optimal akan direaktivasi.

Pemkot juga menyiapkan Bank Sampah Bahagia DLH sebagai fasilitas percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Di sisi lain, titik-titik pembuangan sampah liar di sepanjang koridor jalan utama akan ditertibkan.

Pemkot juga melakukan optimalisasi TPA Talang Gulo dengan sistem controlled landfill.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan di dua sisi sekaligus: mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus memperbaiki pengelolaan residu yang tetap harus berakhir di lokasi tersebut.

Strategi pengelolaan sampah Pemkot Jambi juga dikaitkan dengan Program Kampung Bahagia.

Program ini diarahkan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang terlihat bersih, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah di tingkat RT dan kelurahan.

Masyarakat didorong membiasakan pemilahan dari rumah, mengurangi sampah yang dibuang, memanfaatkan bank sampah dan menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif.

“Yang kita bangun bukan hanya kampung yang bersih, tetapi kampung yang masyarakatnya memiliki kesadaran dan sistem dalam mengelola sampah. Karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah,” kata Maulana.

Dalam skema tersebut, Organisasi Pengelola Bank Sampah (OPBM) menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk memperkuat keterlibatan warga.

Konsepnya tidak berhenti pada kebersihan. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi diharapkan masuk ke sistem pemanfaatan dan daur ulang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pemkot Jambi juga memiliki sejumlah capaian yang menjadi modal untuk memperkuat agenda tersebut.

Pemerintah daerah sebelumnya memperoleh insentif fiskal Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja pemerintah daerah, termasuk aspek tata kelola persampahan.

Di tingkat masyarakat, inovasi Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah juga memperoleh penghargaan tingkat nasional melalui program Mekaar InspirAksi 2026.

Capaian itu menjadi pijakan untuk memperluas model pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Arahnya jelas: sampah yang masih memiliki nilai tidak langsung dibuang ke TPA, tetapi dipilah untuk dimanfaatkan, didaur ulang atau memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan sampah tidak lagi sebatas berapa banyak sampah yang berhasil diangkut setiap hari.

Persoalan yang lebih penting adalah seberapa banyak sampah yang bisa dikurangi sejak awal, dipilah di sumber, dimanfaatkan kembali dan diolah sebelum menjadi residu.

Selain pembenahan teknis, Pemkot Jambi juga menyiapkan fondasi kebijakan.

Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) tengah difinalisasi melalui Peraturan Wali Kota.

Dokumen tersebut kini memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.

Di lapangan, Pemkot juga mendorong seluruh OPD mengambil bagian dalam agenda kebersihan.

Pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan sebagai pekerjaan satu dinas, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Jambi mencoba menjadikan penilaian Adipura 2026 bukan sekadar perlombaan mengejar penghargaan.

Nilai 51,69 pada Adipura 2025 menjadi titik evaluasi untuk membangun sistem yang lebih permanen dari rumah tangga, lingkungan, RT, kelurahan, fasilitas pengolahan hingga TPA.

Jika strategi itu berjalan, Adipura bukan lagi sekadar soal kota yang tampak bersih saat penilaian.

Ukurannya bergeser menjadi apakah Jambi benar-benar memiliki sistem yang mampu mengurangi sampah sebelum sampah tersebut menjadi persoalan baru.(*)




Wawako Diza Dorong Guru Kuasai AI, Bukan Sekadar Ikut Tren Teknologi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) masuk lebih jauh ke ruang kelas.

Bukan sekadar mengenalkan teknologi, Pemkot Jambi bahkan akan memantau langsung penerapannya di sekolah untuk memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan.

Hal itu menjadi salah satu pesan utama Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., saat membuka Pelatihan dan Ujian Program Gemini Academy 2026 di Aula Graha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Kamis 20 Agustus 2026.

Program tersebut diikuti sekitar 250 guru dan tenaga kependidikan dari berbagai jenjang, mulai PAUD, SD, SMP hingga tenaga kependidikan lainnya di Kota Jambi.

Pelatihan ini merupakan kolaborasi Pemkot Jambi bersama REFO, Google Educator Group (GEG) Indonesia serta Balai Guru Penggerak (BGP)/Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Kemendikdasmen.

Yang menarik, program tersebut tidak berhenti pada pelatihan. Setelah mengikuti materi, peserta akan menjalani simulasi dan ujian.

Lima peserta dengan hasil terbaik akan mendapat perhatian khusus dari Pemkot Jambi.

Diza bahkan mengatakan akan melakukan kunjungan secara acak ke sekolah untuk melihat apakah kemampuan AI yang diperoleh selama pelatihan benar-benar diterapkan.

“Saya akan melakukan kunjungan secara langsung dan secara random untuk melihat apakah Bapak dan Ibu yang terpilih dalam lima besar tersebut benar-benar mempraktikkan pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran kepada anak didiknya maupun untuk kebutuhan sekolah,” ujar Diza.

Bagi Pemkot Jambi, tantangan utama bukan lagi sekadar membuat guru mengetahui apa itu AI.

Persoalannya adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan secara tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Diza menilai kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh cara guru memberikan instruksi kepada AI atau prompt.

Ia meminta peserta tidak menggunakan perintah yang terlalu umum karena dapat menghasilkan keluaran yang seragam, generik dan kurang memiliki karakter.

“Pelatihan hari ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Karena itu, saya berharap pelatihan ini tidak hanya mengajarkan bagaimana menggunakan AI, tetapi juga bagaimana membuat prompt atau perintah yang baik, tepat, dan spesifik,” katanya.

Menurut Diza, gejala penggunaan AI secara seragam sudah terlihat pada berbagai produk visual.

Ketika banyak orang menggunakan pola perintah yang sama, hasil yang muncul cenderung memiliki tampilan serupa.

Kondisi itu, menurutnya, tidak boleh terbawa ke dunia pendidikan.

Guru justru dituntut mampu mengeksplorasi AI dengan memberikan konteks, memperjelas kebutuhan dan memperinci instruksi sehingga teknologi tersebut menghasilkan materi yang sesuai dengan karakter pembelajaran dan kebutuhan peserta didik.

Diza mengatakan penggunaan AI memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibanding sekadar membuat gambar, baliho atau materi promosi.

Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran, menyusun program kerja, membuat permainan edukatif hingga menangani berbagai pekerjaan teknis dan administrasi.

“AI sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar. AI dapat membantu Bapak dan Ibu melakukan hampir segala hal, termasuk bagi yang merasa tidak memiliki kemampuan desain grafis,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemanfaatan tersebut harus tetap diarahkan pada kebutuhan nyata sekolah.

Karena itu, Diza meminta peserta tidak memandang Gemini Academy sebagai kegiatan pelatihan biasa.

“Ini bukan liburan dari mengajar. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan ilmu baru,” tegasnya.

Program Gemini Academy 2026 juga memberikan insentif bagi peserta yang mampu menunjukkan hasil terbaik.

Lima peserta dengan nilai sertifikasi tertinggi akan mendapatkan sertifikat sekaligus perhatian khusus dari Pemkot Jambi.

Diza mengatakan penerapan AI oleh lima peserta tersebut akan dilihat secara langsung.

Jika pemanfaatannya terbukti memberikan dampak positif bagi guru maupun peserta didik, Pemkot Jambi membuka peluang memberikan apresiasi lanjutan.

Dengan skema tersebut, pemerintah kota ingin menggeser ukuran keberhasilan program dari sekadar berapa banyak guru yang mengikuti pelatihan menjadi seberapa jauh pengetahuan tersebut benar-benar digunakan di sekolah.

Diza menegaskan dirinya serius mendorong program tersebut karena sejak awal ikut meminta agar kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pihak terkait.

“Saya sendiri juga serius dengan kegiatan ini. Saya yang meminta kegiatan ini dilaksanakan kepada Pak Stafsus dan Pak Wapres, sehingga saya juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program ini,” katanya.

Diza menyebut sebelumnya telah ada 15 fasilitator yang memperoleh manfaat dari pelatihan serupa.

Pengetahuan tersebut diharapkan diteruskan kepada lebih banyak guru sehingga efek program tidak berhenti pada peserta yang hadir di ruang pelatihan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi dan Hilirisasi, Achmad Aditya, melalui tayangan video.

Ia mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengenal sekaligus memanfaatkan AI dalam dunia pendidikan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Menurutnya, pelatihan AI harus diarahkan pada kemampuan praktis, bukan berhenti pada pemahaman mengenai teknologi kecerdasan buatan.

Selain pengembangan kompetensi guru, rangkaian Program Gemini Academy 2026 juga ditutup dengan pemberian apresiasi berupa lima unit Robotik Kit.

Apresiasi tersebut diberikan kepada sekolah yang perwakilannya memperoleh nilai tertinggi dalam ujian sertifikasi.

Lima sekolah penerima apresiasi tersebut adalah:

  1. SMP Negeri 012 Jambi
  2. SDN 25/IV Kota Jambi
  3. SD Negeri 109/IV Jambi
  4. SD Negeri 44 Kota Jambi
  5. SDN 74/IV Kota Jambi

Pemkot Jambi berharap pelatihan tersebut menjadi titik awal pemanfaatan AI yang lebih luas di lingkungan pendidikan.

Target akhirnya bukan sekadar membuat guru mampu menggunakan aplikasi berbasis AI, tetapi mendorong teknologi tersebut menjadi alat untuk memperbaiki pembelajaran, meningkatkan produktivitas tenaga kependidikan dan memberi pengalaman belajar yang lebih adaptif bagi siswa.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan Gemini Academy di Kota Jambi nantinya bukan hanya terlihat dari sertifikat yang diperoleh peserta, melainkan dari apa yang berubah ketika para guru kembali ke sekolah dan mulai menerapkan pengetahuan tersebut di ruang kelas.(*)




Tradisi Lama Kembali Semarak, Pemkot Jambi Gelar Festival Layang-Layang dan Jajanan Bengen

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mencoba menghidupkan kembali dua bagian dari ingatan kolektif masyarakat melalui Festival Layang-Layang dan Jajanan Bengen.

Permainan tradisional dan kuliner masa lalu tidak sekadar dipertontonkan, tetapi diarahkan menjadi bagian dari penguatan budaya sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.

Festival tersebut digelar di Lapangan Langit Biru, Kecamatan Jambi Timur, selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (20–22 Agustus 2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., membuka kegiatan tersebut pada Kamis sore.

Menurut Diza, pemilihan layang-layang dan jajanan bengen sebagai materi utama festival berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jambi.

Keduanya dinilai bukan sekadar hiburan atau makanan tradisional, tetapi memiliki nilai sosial dan budaya yang melekat pada generasi sebelumnya.

“Melalui permainan tradisional layang-layang dan lomba kuliner ini, kita diingatkan kembali pada permainan tradisional yang sederhana, tetapi memiliki nilai kebersamaan dan kenangan bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza.

Salah satu perhatian dalam festival ini adalah jajanan bengen atau makanan tradisional yang pernah akrab dengan kehidupan masyarakat.

Pemkot Jambi menjadikan festival tersebut sebagai ruang untuk memperkenalkan kembali cita rasa masa lalu kepada masyarakat, termasuk generasi muda.

Diza mengatakan kuliner tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu terus diperkenalkan dan dikembangkan.

“Festival Jajanan Bengen menghadirkan kembali cita rasa warisan masa lalu yang menjadi bagian dari identitas budaya Kota Jambi. Semangat inilah yang sejalan dengan komitmen Kota Jambi Bahagia Berbudaya,” katanya.

Upaya tersebut sekaligus membuka peluang agar kuliner tradisional tidak hanya bertahan sebagai bagian dari kenangan, tetapi dapat memiliki nilai ekonomi melalui pengembangan usaha dan kreativitas masyarakat.

Festival ini juga mempertemukan unsur budaya dengan aktivitas ekonomi kreatif. Pelaku kuliner, UMKM, pengrajin, seniman, komunitas hingga pelaku usaha lainnya dilibatkan dalam kegiatan.

Bagi Pemkot Jambi, keterlibatan mereka menjadi bagian penting karena festival budaya dapat menciptakan ruang transaksi sekaligus mempertemukan produk lokal dengan masyarakat.

“Di balik penyelenggaraan festival ini ada pelaku kuliner, UMKM, pengrajin, seniman, komunitas dan berbagai pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, diharapkan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat,” ungkap Diza.

Dengan konsep tersebut, perayaan kemerdekaan tidak hanya menghasilkan keramaian selama acara berlangsung.

Pemerintah kota ingin kegiatan budaya memiliki efek lanjutan bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif.

Diza pun berharap festival serupa tidak berhenti sebagai agenda tahunan yang hanya muncul setiap momentum tertentu.

“Kegiatan ini diharapkan bukan hanya menjadi acara tahunan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jambi,” tegasnya.

Selama pelaksanaan festival, masyarakat tidak hanya disuguhi permainan layang-layang dan kuliner tradisional.

Sejumlah kegiatan lain turut digelar, di antaranya olahraga, panjat pinang dan pertunjukan musik hiburan.

Pemkot Jambi juga menghadirkan layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Rangkaian kegiatan tersebut membuat festival menjadi ruang pertemuan antara hiburan, pelayanan publik, budaya dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pengenalan kembali permainan tradisional seperti layang-layang dinilai penting di tengah perubahan pola hiburan generasi muda yang semakin banyak bergeser ke ruang digital.

Melalui festival ini, Pemkot Jambi berupaya menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan hanya sebagai perayaan.

Tetapi juga kesempatan untuk mempertemukan kembali generasi sekarang dengan tradisi yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Jika dikembangkan secara konsisten, layang-layang dan jajanan bengen tidak hanya dapat menjadi simbol nostalgia.

Tetapi berpotensi menjadi bagian dari daya tarik budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jambi.(*)




Isu Reshuffle Pejabat Pemkot Jambi Menguat, Maulana: Ada Sejumlah Jabatan yang Akan Diisi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penataan ulang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi mulai menjadi perhatian setelah sejumlah posisi pejabat dipastikan akan kosong.

Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan Pemkot Jambi tengah menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong, termasuk posisi strategis di tingkat eselon II dan III.

Maulana mengatakan, pengisian jabatan tidak akan dilakukan secara sporadis.

Sejumlah posisi yang kosong akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum proses pengisian dilakukan secara bertahap.

“Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ujar Maulana.

Rencana tersebut muncul di tengah adanya sejumlah pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan struktural serta pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Salah satu posisi yang menjadi sorotan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang sebelumnya dijabat Sugiyono.

Hingga kini, Maulana memastikan belum ada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Sugiyono.

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” katanya.

Maulana mengungkapkan, penataan pejabat Pemkot Jambi akan cukup besar karena terdapat sejumlah jabatan yang akan ditinggalkan pejabatnya akibat memasuki masa pensiun.

Setidaknya terdapat sekitar enam jabatan eselon II yang diperkirakan kosong.

Selain itu, lebih dari 17 jabatan eselon III juga akan mengalami kekosongan karena pejabat yang menduduki posisi tersebut memasuki masa pensiun.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Jambi harus menyiapkan skema pengisian jabatan secara terencana.

Maulana mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan pelantikan setiap kali terdapat satu jabatan yang kosong.

Jabatan-jabatan tersebut akan dikonsolidasikan agar proses pengisian dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan,” ujarnya.

Untuk jabatan eselon II, Maulana memastikan mekanisme pengisiannya akan dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan.

Sejumlah pejabat eselon II disebut akan memasuki masa pensiun pada Februari dan Maret mendatang. Posisi tersebut termasuk jabatan asisten dan staf ahli.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka,” jelasnya.

Menurut Maulana, pengumpulan sejumlah jabatan yang akan kosong juga berkaitan dengan efisiensi proses seleksi.

Pemerintah akan mengatur pelaksanaan seleksi untuk beberapa posisi secara bersamaan.

“Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” katanya.

Proses penataan tersebut juga akan berkaitan dengan persiapan pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi.

Berbeda dengan eselon II, pengisian jabatan eselon III akan lebih mengedepankan kaderisasi dari internal organisasi.

Maulana menyebut, pejabat yang berada di bawah posisi yang kosong dan memenuhi persyaratan akan menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan.

Skema tersebut membuka ruang bagi pejabat internal Pemkot Jambi untuk naik mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.

Dengan banyaknya posisi yang akan kosong, penataan jabatan ini berpotensi menjadi salah satu agenda besar Pemkot Jambi pada akhir tahun.

Sementara itu, khusus pengunduran diri Sugiyono dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Maulana kembali menegaskan bahwa prosesnya belum final secara administratif.

Ia menjelaskan Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nanang Suryana memiliki latar belakang sebagai pejabat fungsional, yakni guru dan pengawas sekolah.

Keduanya memilih kembali ke jalur fungsional menjelang masa pensiun.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” jelas Maulana.

Karena proses pengunduran diri Sugiyono belum disahkan BKN, Pemkot Jambi belum menetapkan penggantinya.

Dengan demikian, penataan pejabat yang disiapkan Pemkot Jambi tidak hanya menyangkut posisi Kadisdik, tetapi juga sejumlah jabatan lain yang akan kosong akibat pensiun.

Maulana memastikan seluruh proses pengisian akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah juga dituntut memastikan perubahan komposisi pejabat tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan Kota Jambi.(*)




Belum Ada Pengganti Sugiyono, Maulana: Surat Pengunduran Diri Masih Diproses BKN

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kursi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi belum memiliki pengganti setelah Sugiyono mengajukan pengunduran diri dari jabatan strukturalnya.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, hingga saat ini belum ada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Sugiyono sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Menurut Maulana, pengisian jabatan tersebut masih menunggu proses administrasi pengunduran diri Sugiyono selesai.

Surat pengunduran diri yang diajukan belum mendapatkan pengesahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” ujar Maulana.

Dengan kondisi tersebut, Pemkot Jambi belum mengambil keputusan mengenai siapa yang akan mengisi posisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Maulana sebelumnya membenarkan bahwa Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Jambi Nanang Suryana mengajukan pengunduran diri dari jabatan struktural.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut berkaitan dengan latar belakang keduanya yang sebelumnya merupakan pejabat fungsional.

Sugiyono dan Nanang diketahui memiliki latar belakang sebagai tenaga pendidik dan pengawas sekolah.

Ketika menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional mereka untuk sementara tidak dijalankan.

“Background-nya pejabat fungsional, sebagai guru dan pengawas. Ketika masuk jabatan struktural, jabatan awalnya berhenti sementara,” jelas Maulana.

Menurutnya, menjelang masa pensiun, keduanya memiliki pilihan untuk tetap berada di jabatan struktural atau kembali menjalankan jabatan fungsional.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” katanya.

Maulana menilai keputusan tersebut bukan persoalan yang perlu dipermasalahkan. Namun, untuk posisi yang ditinggalkan, pemerintah tetap harus menyiapkan mekanisme pengisian sesuai ketentuan.

“Saya rasa itu tidak masalah soal pengunduran diri. Nanti jabatan yang kosong akan kita isi,” tegasnya.

Kekosongan posisi Kepala Dinas Pendidikan bukan satu-satunya jabatan yang akan dihadapi Pemkot Jambi.

Maulana mengungkapkan terdapat sejumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Sekitar enam jabatan eselon II diperkirakan kosong, sementara lebih dari 17 jabatan eselon III juga akan mengalami kekosongan.

Pemkot Jambi tidak akan melakukan pengisian seluruh jabatan tersebut secara terpisah. Pemerintah kota akan mengumpulkan sejumlah posisi yang kosong untuk kemudian diproses secara bertahap.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan. Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ungkapnya.

Untuk jabatan eselon III, proses kaderisasi internal akan menjadi salah satu pertimbangan. Pejabat yang berada di bawahnya dan memenuhi persyaratan berpeluang dipersiapkan untuk mengisi posisi tersebut.

Sedangkan pengisian jabatan eselon II akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka. Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” jelas Maulana.

Meski posisi Kepala Dinas Pendidikan belum ditentukan penggantinya, Maulana memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan pemerintahan.

Program pendidikan yang selama ini berjalan tetap harus dilaksanakan sembari menunggu proses administrasi dan penataan jabatan diselesaikan.

Pemkot Jambi juga akan menentukan langkah pengisian posisi Kepala Dinas Pendidikan setelah proses pengunduran diri Sugiyono mendapatkan kepastian secara administratif.

Dengan demikian, untuk sementara belum ada nama pejabat yang ditunjuk Maulana sebagai pengganti Sugiyono.

Keputusan tersebut masih menunggu tahapan administrasi serta mekanisme pengisian jabatan yang akan ditempuh Pemkot Jambi.(*)




Kadis Pendidikan Jambi Mundur, Walikota Maulana: Mereka Pilih Kembali Jadi Pejabat Fungsional

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana akhirnya buka suara terkait pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nanang Suryana dari jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Maulana membenarkan bahwa dirinya telah menerima surat pengunduran diri kedua pejabat tersebut. Namun, ia menegaskan keputusan itu bukan berkaitan dengan persoalan dalam pemerintahan.

Menurut Maulana, Sugiyono dan Nanang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai pejabat fungsional.

Keduanya pernah menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik dan pengawas sekolah sebelum dipercaya menduduki jabatan struktural.

“Background-nya pejabat fungsional, sebagai guru dan pengawas. Ketika masuk jabatan struktural, jabatan awalnya berhenti sementara,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional memiliki pilihan untuk tetap melanjutkan karier di jabatan struktural atau kembali ke jabatan fungsional.

Pilihan tersebut, kata Maulana, berkaitan dengan masa pengabdian serta rencana karier menjelang memasuki masa pensiun.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” jelasnya.

Dengan demikian, Maulana menilai keputusan Sugiyono dan Nanang untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural merupakan pilihan karier dan tidak perlu dipersoalkan.

“Saya rasa itu tidak masalah soal pengunduran diri. Nanti jabatan yang kosong akan kita isi,” katanya.

Sejumlah Jabatan Pemkot Jambi Akan Kosong

Di sisi lain, Maulana mengungkapkan Pemkot Jambi memang tengah menghadapi sejumlah kekosongan jabatan akibat beberapa pejabat memasuki masa pensiun.

Ia menyebut sekitar enam jabatan eselon II akan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Selain itu, terdapat lebih dari 17 jabatan eselon III yang juga diperkirakan mengalami kekosongan.

Namun, pengisian jabatan tidak akan dilakukan setiap saat. Pemkot Jambi akan mengumpulkan sejumlah jabatan yang kosong untuk kemudian dilakukan pengisian secara bertahap.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan. Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ungkapnya.

Untuk jabatan eselon III, Pemkot Jambi akan mengutamakan proses kaderisasi dengan mempertimbangkan pejabat yang berada satu tingkat di bawahnya serta memenuhi persyaratan.

Sementara untuk jabatan eselon II, pengisian akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka. Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” jelas Maulana.

Proses pengisian jabatan tersebut juga akan dipersiapkan untuk kebutuhan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi.

Belum Ada Pengganti Sugiyono

Khusus posisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang ditinggalkan Sugiyono, Maulana memastikan hingga saat ini belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti.

Pasalnya, surat pengunduran diri Sugiyono masih menjalani proses administrasi dan belum mendapatkan pengesahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” tegasnya.

Maulana memastikan proses administrasi tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pemkot Jambi mengambil langkah terkait jabatan Kepala Dinas Pendidikan.

Ia juga memastikan perubahan posisi pejabat tersebut tidak akan mengganggu pelayanan pemerintahan maupun pelaksanaan program pendidikan yang tengah berjalan di Kota Jambi.(*)




Dua Penghargaan Dibawa Pulang Maulana, Pemkot Jambi Ukir Prestasi di Bidang Hukum

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mendapat pengakuan atas kinerja tata kelola pemerintahan berbasis hukum.

Bertepatan dengan Hari Pengayoman ke-81, Pemkot Jambi membawa pulang dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI.

Dua penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Jambi Maulana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Rabu 19 Agustus 2026.

Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian.

Capaian pertama datang dari Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Pemkot Jambi memperoleh predikat Istimewa, yang menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum.

Penghargaan kedua diraih melalui Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025.

Dalam penilaian tersebut, Kota Jambi menempati peringkat II tingkat Provinsi Jambi dengan predikat A atau Sangat Baik, dengan nilai 79.

Maulana: Bukan Sekadar Penghargaan

Wali Kota Jambi Maulana menyambut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama jajaran Pemkot Jambi sekaligus buah dari kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

“Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan Pemerintah Kota Jambi mendapatkan dua penghargaan,” ujar Maulana.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian administratif.

Justru, capaian itu harus menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik antara Kanwil Hukum dengan Pemerintah Kota Jambi untuk terus meningkatkan berbagai hal, termasuk kesadaran masyarakat mengenai hukum,” katanya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dokumentasi produk hukum daerah.

Maulana menjelaskan, berbagai produk hukum yang diterbitkan pemerintah, mulai dari peraturan daerah hingga peraturan kepala daerah, harus terdokumentasi dan tersinkronisasi dengan baik.

“Proses pendokumentasian hukum yang terbit, mulai dari peraturan kepala daerah, peraturan daerah, semuanya disinkronisasi,” jelasnya.

Dengan sistem dokumentasi yang tertata, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai regulasi yang berlaku.

Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Tiga Daerah Jambi Raih Predikat Istimewa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian mengatakan, Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat transformasi pelayanan hukum.

Menurut Jonson, pelayanan hukum ke depan harus semakin modern dengan memanfaatkan teknologi digital, tetapi tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 berkomitmen untuk mewujudkan transformasi digital secara transparan dan akuntabel dan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah serta mitra kerja lainnya,” ujar Jonson.

Ia menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan hukum dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Jonson juga mengungkapkan bahwa tiga pemerintah daerah di Provinsi Jambi berhasil memperoleh predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Ketiganya yakni Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum,” katanya.

Menurut Jonson, capaian tersebut diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan sehingga berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagi Pemkot Jambi, dua penghargaan tersebut menjadi modal untuk melanjutkan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Terutama dalam memastikan produk hukum terdokumentasi dengan baik dan informasi hukum semakin mudah diakses masyarakat.(*)




Maulana Siapkan Kawasan Terintegrasi dari Perkantoran Wali Kota hingga Danau Telago Kajang Lako

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menyiapkan konsep kawasan publik terintegrasi yang menghubungkan perkantoran Wali Kota Jambi, Taman Banjuran Budayo, Tugu Keris Siginjai hingga Danau Telago Kajang Lako yang berada di kawasan kolam retensi.

Konsep tersebut disiapkan Wali Kota Jambi Maulana sebagai bagian dari penataan kawasan agar sejumlah ruang publik dan ikon Kota Jambi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam satu kawasan yang saling mendukung.

Rencana itu disampaikan Maulana saat bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra melakukan penanaman pohon tanjung dan tabebuya di kawasan kolam retensi, Selasa 18 Agustus 2026.

Menurut Maulana, pembangunan kolam retensi menjadi kesempatan untuk menata kawasan di sekitarnya secara lebih menyeluruh.

“Ke depan kawasan ini akan kita integrasikan. Dari perkantoran Wali Kota Jambi, Taman Banjuran Budayo, Tugu Keris Siginjai sampai ke Danau Telago Kajang Lako. Kita ingin kawasan ini menjadi satu kesatuan ruang publik yang menarik,” ujar Maulana.

Bukan Lagi Titik-Titik yang Berdiri Sendiri

Konsep integrasi tersebut diarahkan untuk membentuk satu kawasan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas.

Perkantoran Wali Kota Jambi akan menjadi salah satu titik dalam konektivitas kawasan.

Dari area tersebut, masyarakat nantinya dapat terhubung dengan Taman Banjuran Budayo, Tugu Keris Siginjai hingga kawasan Danau Telago Kajang Lako.

Maulana ingin kawasan tersebut memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari ruang terbuka, olahraga, rekreasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan konsep tersebut, kolam retensi tidak hanya diposisikan sebagai infrastruktur pengendalian banjir, tetapi menjadi bagian dari wajah baru ruang publik Kota Jambi.

Kolam Retensi Jadi Titik Penghubung

Danau Telago Kajang Lako yang berada di kawasan kolam retensi menjadi salah satu bagian penting dalam konsep tersebut.

Fungsi utama kolam retensi tetap sebagai tempat menampung dan mengendalikan aliran air. Namun, area di sekitarnya akan ditata agar dapat dimanfaatkan masyarakat.

Salah satu fasilitas yang tengah dibangun adalah jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer.

Jalur tersebut akan dilengkapi pepohonan peneduh dan penerangan sehingga dapat digunakan masyarakat untuk berolahraga pada pagi, sore hingga malam hari.

Penataan lingkungan juga mulai dilakukan dengan penanaman pohon tanjung dan tabebuya oleh Maulana bersama Diza.

“Dua jenis pohon yang kita tanam, yakni tabebuya dan tanjung, dengan jarak sekitar lima meter. Harapannya nanti pohon-pohon ini tumbuh dan menjadi peneduh bagi masyarakat yang menggunakan jogging track,” katanya.

Tugu Keris Siginjai Masuk dalam Konsep Kawasan

Tugu Keris Siginjai menjadi salah satu ikon yang akan masuk dalam jaringan kawasan publik tersebut.

Maulana ingin keberadaan sejumlah ikon kota tidak hanya menjadi objek yang berdiri sendiri, tetapi memiliki keterhubungan dengan ruang publik lainnya.

Konsep itu sekaligus dapat memperkuat daya tarik kawasan bagi masyarakat maupun wisatawan.

Jika konektivitas tersebut berhasil diwujudkan, masyarakat dapat menikmati kawasan dengan fungsi yang beragam dalam satu rangkaian ruang publik.

UMKM Disiapkan agar Ikut Bergerak

Konsep integrasi kawasan juga menyentuh aspek ekonomi.

Pemkot Jambi berencana menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM di kawasan tersebut.

Namun, aktivitas perdagangan akan diatur agar tidak mengganggu fungsi utama fasilitas publik, khususnya jogging track.

Maulana menegaskan jalur olahraga harus tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak berubah menjadi area kendaraan atau aktivitas lain.

“Jangan sampai nanti jogging track ini digunakan untuk aktivitas lain. Kita sudah siapkan ruang bagi UMKM di lokasi yang memang diperuntukkan,” tegasnya.

Dengan pengaturan tersebut, kawasan diharapkan dapat menjadi ruang bertemunya aktivitas olahraga, rekreasi dan ekonomi masyarakat.

Bisa Dikembangkan Menjadi Kawasan Wisata

Maulana juga melihat peluang kawasan terintegrasi tersebut untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru Kota Jambi.

Namun, pengembangan wisata akan dilakukan setelah fungsi pengendalian banjir berjalan optimal.

Konsep yang disiapkan antara lain wisata air, air mancur dengan permainan lampu serta berbagai fasilitas publik lainnya.

“Kalau nanti danaunya sudah jadi dan fungsi pengendalian airnya berjalan baik, kita bisa kembangkan menjadi kawasan wisata,” ujarnya.

Menurut Maulana, pengembangan tersebut diharapkan membuat kawasan tidak hanya ramai pada jam kerja.

Aktivitas olahraga, ruang publik, UMKM dan wisata diharapkan membuat kawasan tetap hidup hingga malam.

Penataan Dimulai dari Penghijauan

Penanaman pohon tanjung dan tabebuya menjadi salah satu langkah awal penataan kawasan.

Pohon-pohon tersebut akan menjadi bagian dari lanskap ruang publik sekaligus peneduh jogging track.

Di saat yang sama, pembangunan kolam retensi terus diarahkan untuk menyelesaikan fungsi pengendalian banjir.

Maulana mengatakan kawasan tersebut nantinya diharapkan mampu menjalankan beberapa fungsi sekaligus: mengendalikan banjir, menyediakan ruang publik, menjadi kawasan olahraga, membuka ruang ekonomi dan berpotensi menjadi destinasi wisata.

Jika konsep integrasi terealisasi, kawasan perkantoran Wali Kota Jambi hingga Danau Telago Kajang Lako tidak lagi menjadi titik-titik yang terpisah, tetapi dirancang sebagai satu kesatuan kawasan publik yang memiliki konektivitas dan fungsi yang saling melengkapi.(*)




Tanam Tanjung dan Tabebuya, Maulana Siapkan Kolam Retensi Jambi Jadi Ruang Hijau

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kolam retensi yang dibangun Pemerintah Kota Jambi mulai diarahkan bukan hanya sebagai infrastruktur pengendali banjir.

Wali Kota Jambi Maulana menyiapkan kawasan tersebut menjadi ruang publik baru yang menggabungkan fungsi pengendalian air, olahraga, penghijauan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah awal penataan kawasan itu ditandai dengan penanaman pohon tanjung dan tabebuya oleh Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra, Selasa 18 Agustus 2026.

Pohon-pohon tersebut ditanam di sekitar kawasan yang nantinya memiliki jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer.

Konsep itu membuat kolam retensi tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat menampung air saat hujan dan banjir.

Pemkot Jambi ingin kawasan tersebut menjadi ruang yang dapat digunakan masyarakat sepanjang hari.

Ada Jogging Track 1,4 Kilometer

Maulana mengatakan jogging track disiapkan sebagai salah satu fasilitas utama di kawasan kolam retensi.

Jalur tersebut akan dilengkapi pepohonan peneduh serta penerangan.

Dengan konsep tersebut, masyarakat nantinya dapat memanfaatkannya untuk berjalan kaki maupun berolahraga mulai pagi hingga malam.

“Dua jenis pohon yang kita tanam, yakni tabebuya dan tanjung, dengan jarak sekitar lima meter. Harapannya nanti pohon-pohon ini tumbuh dan menjadi peneduh bagi masyarakat yang menggunakan jogging track,” ujar Maulana.

Sebagian jalur jogging track saat ini sudah selesai dicor. Pembangunan akan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh lintasan selesai.

Pemkot Jambi juga menyiapkan lampu di sepanjang jalur.

Menurut Maulana, penerangan menjadi bagian penting dalam desain kawasan karena aktivitas masyarakat tidak hanya berlangsung pada siang hari.

“Lampu juga kita siapkan sepanjang jogging track. Setelah terpasang secara bertahap, kawasan ini akan cukup terang sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat juga terjaga,” katanya.

Fungsi Utamanya Tetap Kendalikan Banjir

Meski dikembangkan menjadi ruang publik, Maulana menegaskan fungsi utama kolam retensi tetap sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Kota Jambi.

Kawasan tersebut dibangun berdasarkan kajian serta pemantauan kondisi banjir, termasuk melalui pemantauan menggunakan drone.

Kolam retensi dirancang untuk menampung sekaligus mengatur aliran air dari kawasan yang lebih tinggi sehingga tekanan aliran air dapat dikendalikan.

“Bagaimana penanggulangan banjir ini sudah mulai bisa kita kendalikan. Salah satu solusinya berdasarkan kajian dan pemantauan melalui drone ketika terjadi banjir besar, maka kita bangun kawasan ini sebagai tempat penampungan dan pengendalian air,” jelasnya.

Maulana mengatakan dinding danau di kawasan tersebut telah rampung.

Tahap berikutnya adalah menata lingkungan sekitar agar fungsi konservasi air dapat berjalan bersamaan dengan fungsi sosial kawasan.

Terhubung dengan Ikon Kota Jambi

Konsep yang disiapkan Pemkot Jambi bahkan lebih luas dari sekadar membangun jogging track.

Maulana ingin kawasan kolam retensi terintegrasi dengan sejumlah ruang dan ikon kota.

Rencananya, kawasan tersebut akan dihubungkan dengan kawasan perkantoran Wali Kota Jambi, Taman Banjuran Budayo, Tugu Keris Siginjai hingga Danau Telago Kajang Lako.

Dengan konektivitas tersebut, pemerintah ingin membentuk satu kawasan publik yang dapat menjadi tempat masyarakat berolahraga, bersantai dan beraktivitas.

“Ke depan kawasan ini akan kita integrasikan. Dari perkantoran Wali Kota Jambi, Taman Banjuran Budayo, Tugu Keris Siginjai sampai ke Danau Telago Kajang Lako. Kita ingin kawasan ini menjadi satu kesatuan ruang publik yang menarik,” ujarnya.

Jogging Track Tak Boleh Jadi Jalur Kendaraan

Penataan kawasan juga akan dibarengi dengan aturan pemanfaatan ruang.

Maulana menegaskan jogging track harus tetap menjadi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari. Kendaraan tidak diperbolehkan masuk dan menggunakan jalur tersebut.

Sementara aktivitas perdagangan akan diarahkan ke area khusus yang disiapkan pemerintah.

Pemkot Jambi berencana menyediakan ruang bagi pelaku UMKM agar kegiatan ekonomi tetap tumbuh tanpa mengganggu fungsi jogging track.

“Jangan sampai nanti jogging track ini digunakan untuk aktivitas lain. Kita sudah siapkan ruang bagi UMKM di lokasi yang memang diperuntukkan,” tegas Maulana.

Konsep tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Pemkot Jambi ingin menggabungkan ruang olahraga dengan peluang ekonomi masyarakat.

Disiapkan untuk Olahraga hingga Wisata

Fasilitas lain juga dirancang di sekitar kawasan perkantoran Wali Kota Jambi. Di antaranya arena mini soccer dan sepatu roda yang dapat menjadi fasilitas aktivitas masyarakat.

Namun, pengembangan kawasan tidak berhenti di sana.

Maulana membuka kemungkinan kolam retensi tersebut dikembangkan menjadi destinasi wisata baru Kota Jambi setelah fungsi pengendalian banjir berjalan optimal.

Konsep wisata yang dibayangkan antara lain wisata air, air mancur dengan permainan lampu serta berbagai fasilitas publik yang dapat dinikmati masyarakat pada malam hari.

“Kalau nanti danaunya sudah jadi dan fungsi pengendalian airnya berjalan baik, kita bisa kembangkan menjadi kawasan wisata,” katanya.

Banjir Ditangani, Ekonomi Masyarakat Ikut Bergerak

Pemkot Jambi berharap pembangunan kolam retensi memberikan manfaat lebih luas.

Targetnya bukan hanya mengurangi persoalan genangan, tetapi juga menciptakan ruang yang dapat digunakan masyarakat sekaligus menjadi titik baru aktivitas ekonomi.

Keberadaan UMKM, fasilitas olahraga dan kemungkinan pengembangan wisata diharapkan membuat kawasan tersebut terus hidup.

“Harapannya kawasan ini hidup. Masyarakat bisa berolahraga, menikmati ruang publik, sekaligus ada aktivitas ekonomi yang tumbuh,” ujar Maulana.

Dengan konsep tersebut, kolam retensi Jambi diproyeksikan memiliki tiga wajah sekaligus: infrastruktur pengendali banjir, ruang publik dan calon kawasan wisata.

Penanaman tanjung dan tabebuya yang dilakukan Maulana dan Diza menjadi salah satu langkah awal untuk membentuk wajah baru kawasan tersebut.

Jika seluruh fasilitas terealisasi, kawasan yang awalnya dibangun untuk mengendalikan air itu berpotensi menjadi salah satu ruang publik baru yang menghubungkan olahraga, lingkungan, rekreasi dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Jambi.(*)




Di Momentum HUT RI, Naim Soroti Pentingnya Aspirasi Warga dalam Kebijakan Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam kegiatan serap aspirasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Naim meminta setiap masukan warga benar-benar menjadi bahan dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Naim bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut dia, makna kemerdekaan di tingkat daerah salah satunya dapat diwujudkan dengan memastikan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalannya secara langsung kepada pemerintah maupun DPRD.

“Pemerintah dan DPRD harus terus mendengarkan aspirasi masyarakat, karena pembangunan yang baik tentu harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Naim.

Pernyataan tersebut menempatkan aspirasi warga sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembangunan Kota Jambi.

Kebijakan yang disusun, menurut Naim, idealnya tidak hanya berdasarkan perencanaan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Jangan Sampai Aspirasi Berhenti di Forum

Sebagai wakil rakyat, Naim menilai komunikasi dengan masyarakat harus terus dibangun.

Masukan dari warga perlu diterjemahkan menjadi bahan pembahasan di lembaga legislatif, kemudian diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Dengan demikian, hubungan antara masyarakat, DPRD dan pemerintah tidak berhenti pada forum pertemuan atau penyampaian keluhan, tetapi berlanjut ke proses kebijakan.

Naim menyadari tidak semua aspirasi dapat direalisasikan sekaligus.

Namun, menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa persoalan yang disampaikan benar-benar diperhatikan dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

DPRD dan Pemkot Diminta Tak Jalan Sendiri-sendiri

Selain persoalan aspirasi masyarakat, Naim menyoroti hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi.

Ia menilai pembangunan akan lebih efektif jika fungsi legislatif dan eksekutif berjalan dalam koordinasi yang konstruktif.

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara pemerintah kota bertugas menjalankan program serta kebijakan pembangunan.

Perbedaan pandangan dalam proses tersebut, kata Naim, merupakan hal yang wajar.

Yang tidak boleh hilang adalah tujuan bersama untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan. Perbedaan pandangan dalam pembahasan tentu merupakan hal yang biasa, tetapi tujuan akhirnya harus sama,” katanya.

Menurut dia, perbedaan pendapat justru dapat menjadi bagian dari proses pengawasan dan pembahasan kebijakan, selama dilakukan secara konstruktif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kemerdekaan Harus Terlihat dalam Kerja Nyata

Bagi Naim, peringatan HUT ke-81 RI tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan.

Semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata, termasuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepedulian sosial dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Ia mengajak warga Kota Jambi ikut mengambil bagian dalam pembangunan dengan menjaga kerukunan dan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Yang terpenting adalah bagaimana semangat kemerdekaan ini kita isi dengan kerja nyata, menjaga kebersamaan dan terus memberikan kontribusi untuk kemajuan Kota Jambi,” ujarnya.

Dengan demikian, momentum kemerdekaan menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat memiliki peran melalui partisipasi dan penyampaian aspirasi, DPRD menjalankan fungsi representasi serta pengawasan, sementara pemerintah memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Bagi Naim, titik temu dari seluruh peran tersebut harus bermuara pada satu hal: kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.(*)