JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi resmi dilantik menjadi pejabat fungsional pada Kamis, 18 September 2025.

Para pejabat ini akan bertugas di dua sektor strategis, yakni pendidikan dan kesehatan.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan, dan berlangsung secara khidmat. Dari total pejabat yang dilantik, 16 orang ditempatkan di Dinas Pendidikan, sementara 9 orang lainnya di Dinas Kesehatan.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

“Jabatan fungsional di bidang pendidikan dan kesehatan sangat vital. Mereka berada di garis depan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ridwan.

Di sektor pendidikan, para pejabat yang dilantik diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendekatan inovatif, adaptif terhadap teknologi, serta menjunjung tanggung jawab dan integritas.

Sementara itu, pejabat di bidang kesehatan diharapkan mampu menjaga standar layanan, melakukan upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Jambi juga menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pejabat fungsional agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik bekerja dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas, serta terus mengasah kompetensi di bidangnya,” tambah Sekda.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, secara resmi menyerahkan hibah sejumlah gedung baru kepada Polresta Jambi, termasuk bangunan Polsek Alam Barajo, Rabu (17/9).

Ini dilakukan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap peningkatan fasilitas pelayanan keamanan di wilayah yang terus berkembang pesat.

Penyerahan hibah ini berlangsung di Mako Polresta Jambi. Dalam kesempatan itu, Diza menyampaikan bahwa, pembangunan dan hibah gedung merupakan wujud sinergi antara Pemkot Jambi dan jajaran kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

“Alam Barajo merupakan kawasan yang pertumbuhannya sangat cepat, baik dari sisi pemukiman maupun aktivitas ekonomi. Pemkot merasa perlu hadir memperkuat sisi keamanan melalui dukungan fasilitas seperti ini,” ujar Diza.

Ia juga menambahkan bahwa, kawasan Alam Barajo ke depan akan menjadi titik strategis, terutama dengan rencana pengembangan Terminal Alam Barajo yang akan menambah arus mobilitas warga.

Pemkot Jambi berharap dengan adanya gedung baru yang lebih representatif ini, pelayanan publik oleh kepolisian dapat lebih maksimal, khususnya dalam menangani kebutuhan masyarakat di wilayah barat Kota Jambi.

Sementara itu, pihak Polresta Jambi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat infrastruktur institusi kepolisian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mempercepat program “Kota Jambi Terang” sebagai bagian dari visi besar Wali Kota Jambi, dr. Maulana, untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia.

Program ini fokus pada pemasangan lampu jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas masyarakat di malam hari.

Menurut Kabid Lampu Penerangan Umum (LPU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi, Wildan, program penerangan jalan ini menjadi prioritas utama pemerintah kota.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 1.200 titik lampu jalan berhasil dipasang di berbagai wilayah kota.

Wildan menjelaskan, dalam lima tahun ke depan, Pemkot Jambi menargetkan pemasangan sekitar 50.000 unit lampu di seluruh kota.

Dengan jumlah sekitar 1.652 RT, setiap RT diperkirakan akan mendapat 25 hingga 30 titik lampu.

“Program ini bukan hanya bantuan, tetapi komitmen penuh dari Wali Kota agar malam hari di Kota Jambi bisa terang seperti siang hari. Lampu jalan sangat membantu aktivitas masyarakat dan mengurangi risiko kriminalitas,” kata Wildan.

Meski sudah memasang ribuan lampu, masih terdapat sekitar 250 titik lampu yang belum terpasang. Namun, pihak Perkim menargetkan penyelesaiannya dalam waktu dekat.

Selain pemasangan baru, perbaikan dan penggantian lampu yang mati juga rutin dilakukan dengan menggunakan lampu LED dan lampu kuning sesuai kebutuhan wilayah.

Untuk warga yang ingin mengajukan pemasangan lampu jalan, Wildan mengimbau agar mengirimkan surat resmi kepada Dinas Perkim disertai data titik lokasi secara lengkap. Hal ini memudahkan petugas melakukan survei dan tindakan cepat.

Dengan program “Jambi Terang”, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh masyarakat, serta mendukung visi Kota Jambi Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, melakukan peninjauan langsung ke lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Sabtu 13 September 2025.

Dalam kunjungannya, Dr Maulana melihat secara langsung sistem pengolahan limbah domestik yang berasal dari rumah tangga maupun kawasan pasar.

Limbah tersebut dialirkan menggunakan sistem gravitasi dan jalur pengangkutan sebelum diproses di IPAL komunal.

Menurut Wali Kota, keberadaan IPAL ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam menjaga kualitas lingkungan, terutama air tanah, dari pencemaran limbah rumah tangga.

“Kami telah menggunakan teknologi pengolahan limbah yang modern. Semua limbah domestik dari rumah warga dikumpulkan dan diolah di sini agar aman bagi lingkungan,” jelas Maulana.

Ia juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program ini.

Pemerintah Kota Jambi akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Jambi Timur dan daerah Pasar.

“Kami akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar segera menyambungkan saluran limbah rumah tangga ke jaringan pipa IPAL komunal. Ini penting demi kebersihan dan kesehatan lingkungan kita bersama,” tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota Maulana menambahkan bahwa IPAL komunal tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendukung program pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Jambi secara keseluruhan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (10/9), di Aula Grha Siginjai.

Acara ini diikuti oleh jajaran pejabat Pemerintah Kota Jambi, termasuk Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Kasubag Umpeg, dan pejabat fungsional terkait.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman mengenai sistem kerja baru ASN yang berorientasi pada penyederhanaan birokrasi.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jambi, Juai, sistem kerja baru ini dirancang untuk menggantikan birokrasi yang kompleks menjadi struktur yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan fokus pada hasil.

“Perubahan ini menitikberatkan pada kerja tim berbasis kinerja, yang didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kolaborasi antar unit dan perangkat daerah sangat diperlukan agar transformasi ini berjalan efektif,” jelas Juai.

Perwal ini merupakan turunan dari regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2020 dan Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022, yang menjadi pedoman dalam implementasi sistem kerja ASN baik di pusat maupun daerah.

Setelah sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Jambi akan segera membentuk tim kerja berdasarkan target-target kinerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.

Untuk memperdalam pemahaman peserta, acara menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Dr. H. Muhammad Tohir.

Juai juga menyampaikan bahwa sebagian kepala perangkat daerah tidak dapat hadir secara langsung karena sedang mengikuti uji kesesuaian (job fit). Namun, kegiatan tetap berlangsung dengan lancar dan kondusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2025 di Lapangan Pemancingan Donorejo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Senin (8/9/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas 2045: Kehamilan Terencana, Keluarga Sejahtera.”

Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, yang menegaskan pentingnya peran program keluarga berencana (KB) dalam menciptakan generasi unggul.

“Keluarga adalah fondasi bangsa. Jika perencanaan keluarga baik, anak-anak akan lahir dalam kondisi terbaik dan mendapat hak yang layak. Ini langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Tak hanya seremoni, peringatan ini juga menghadirkan layanan Pasar Pangan Murah dan Donor Darah, sebagai bentuk nyata pelayanan langsung kepada masyarakat.

Wali Kota Jambi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk BKKBN Provinsi Jambi, atas kolaborasi yang terjalin dalam menyukseskan kegiatan ini.

Maulana menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Kota Jambi Bahagia, yang menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menurunkan angka perceraian.

“Ketika keluarga bahagia, anak-anak bisa sekolah, ibu produktif, dan ayah bekerja dengan layak. Dari situlah kebahagiaan lahir,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi, Dr. Jaelani, menjelaskan bahwa tercatat 274 akseptor mengikuti layanan KB, termasuk akseptor baru dan pascapersalinan. Sebanyak 137 peserta memilih metode kontrasepsi jangka panjang.

“Tujuan kami adalah mempermudah akses layanan kesehatan reproduksi dan meringankan beban ekonomi keluarga melalui pasar murah,” ujar Jaelani.

Ketua Tim Kerja Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN Provinsi Jambi, Ririn Okta Permatasari, mengapresiasi sinergi lintas sektor yang ditunjukkan Pemkot Jambi.

“Kegiatan ini sangat bagus karena melibatkan berbagai dinas. Ini bisa menjadi contoh kolaborasi yang sukses dalam memberikan pelayanan berkualitas,” ucapnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Camat Jambi Selatan, Kapolsek, lurah, serta ratusan masyarakat. Antusiasme warga menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keluarga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengusulkan sebanyak 121 tenaga honorer yang belum terakomodir dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Usulan tersebut telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan saat ini tengah dalam proses evaluasi.

Kabar ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer kategori III (non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN) dan kategori IV (belum masuk database).

Pemerintah berharap para honorer tetap dapat bekerja dan memperoleh kejelasan status kepegawaian melalui skema PPPK paruh waktu.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Andika Wahyu, menyampaikan bahwa pengajuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik.

“Usulan telah disampaikan ke BKN beberapa waktu lalu dan saat ini tinggal menunggu instruksi lebih lanjut,” jelas Andika.

Ia juga menambahkan, pengangkatan PPPK paruh waktu ini diharapkan mampu memberikan pengakuan dan kepastian hukum bagi para tenaga honorer yang selama ini bekerja tanpa status yang jelas.

“Ini adalah wujud kepedulian Pemerintah Kota Jambi. Semoga dengan skema PPPK paruh waktu, para honorer bisa mendapatkan perlindungan, status, dan pengakuan yang layak,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi masih berlangsung secara bertahap.

Beberapa aset berupa lahan dan bangunan telah dialihkan, namun Gentala Arasy, ikon bersejarah Kota Jambi, belum termasuk dalam daftar yang siap diserahkan.

Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, menyatakan bahwa Pemkot belum bersedia menerima Gentala Arasy jika belum melalui tahapan perbaikan menyeluruh.

“Penyerahan harus mempertimbangkan kondisi fisik dan aspek perawatan. Pak Gubernur juga menginginkan agar Gentala Arasy dalam keadaan layak dan terawat sebelum diserahkan,” kata Ridwan.

Ia menegaskan, saat ini biaya pemeliharaan dan perbaikan cukup besar, dan menjadi pertimbangan utama sebelum aset resmi berpindah tangan ke Pemkot Jambi.

“Kami tidak ingin menerima aset yang masih membutuhkan anggaran besar untuk pembenahan. Kalau sudah siap secara teknis, tentu kami siap menerima,” lanjut Ridwan.

Meski begitu, Pemkot Jambi tidak menjadikan penyerahan Gentala Arasy sebagai keharusan. Jika tidak jadi diserahkan, Pemkot tetap menghormati keputusan Pemprov

“Kalau diberikan, tentu kita terima. Tapi kalau belum bisa, juga tidak masalah,” ujarnya.

Gentala Arasy dikenal sebagai salah satu ikon wisata dan budaya Jambi yang menghubungkan sejarah dengan modernitas kota.

Ketidakpastian penyerahan aset ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat soal arah pengelolaan jangka panjang dan optimalisasi potensi wisatanya.(*)

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di berbagai daerah dinilai dapat memberikan efek terhadap laju inflasi, khususnya pada komoditas pangan.

Di Kota Jambi, potensi kenaikan permintaan pada bahan pangan seperti telur dan ayam menjadi sorotan pemerintah.

Wali Kota Jambi, Maulana, dalam rapat capacity building bersama Bank Indonesia, BPS, OPD, dan Forkopimda, menyampaikan bahwa program MBG memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Namun perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu lonjakan harga.

“Program MBG sangat strategis untuk peningkatan gizi masyarakat. Namun, lonjakan permintaan pangan bisa berdampak pada inflasi jika tidak diantisipasi. Maka, diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan Bank Indonesia,” ujar Maulana, Rabu (20/8/2025).

Hingga saat ini, 42 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di Kota Jambi, dari target total 62 dapur.

Pemerintah daerah optimis dapat memenuhi kekurangan 20 dapur lainnya dalam waktu dekat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Warsono, menilai inflasi dari sisi MBG belum mengkhawatirkan.

Namun menurutnya, inflasi pangan tetap menjadi tantangan strategis, terutama di tengah pelaksanaan program nasional dengan kebutuhan logistik yang tinggi.

“Kenaikan permintaan telur, ayam, dan bahan pokok lainnya akibat MBG harus diimbangi dengan kestabilan pasokan. Jika tidak dijaga, potensi inflasi bisa muncul secara perlahan,” jelas Warsono.

Bank Indonesia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di kisaran 4,3–5,1 persen.

Namun inflasi pangan diprediksi tetap menjadi salah satu isu utama, terutama dalam pelaksanaan program berbasis gizi seperti MBG yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi pun menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi dan pengawasan harga agar program gizi ini tidak menjadi pemicu gejolak ekonomi lokal. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memberikan kabar baik bagi warganya.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Pemkot Jambi mengumumkan kebijakan baru terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025, yang berdampak langsung pada pengurangan beban pajak masyarakat.

Dari total lebih dari 182 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan tahun ini, sekitar 115 ribu SPPT atau 67 persen di antaranya mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, sekitar 67 persen warga merasakan penurunan PBB tahun ini. Ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada masyarakat,” kata Maulana, belum lama ini.

Sementara itu, sekitar 49 ribu SPPT (29 persen) tercatat mengalami kenaikan, yang menurut Maulana disebabkan oleh adanya pembangunan baru atau kenaikan nilai objek pajak.

Kenaikannya pun terbilang ringan, rata-rata hanya 1,8 persen. Adapun sisanya, sekitar 6 ribu SPPT (4 persen), tidak mengalami perubahan nilai.

Kebijakan fiskal ini merupakan kelanjutan dari pendekatan pro-rakyat yang konsisten dijalankan Pemkot Jambi.

Sebelumnya, pada April 2025, Pemkot juga menurunkan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui formula baru yang lebih fleksibel.

Skema tersebut tidak hanya mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT), tetapi juga mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Langkah ini membawa hasil signifikan. Jumlah transaksi properti di Kota Jambi melonjak dari 500 menjadi 1.500 transaksi per bulan, atau meningkat hingga 300 persen.

Efek domino lainnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sebelumnya Rp 5–6 miliar menjadi Rp 7–8 miliar per bulan.

“Dampaknya sangat positif. Tarif kita turunkan, tetapi pendapatan daerah justru meningkat. Ini bukti bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat bisa tetap menjaga kinerja fiskal,” jelas Maulana.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mempercepat aktivitas ekonomi di daerah.

Salah satunya adalah dengan mempercepat layanan BPHTB, yang kini dapat selesai dalam waktu 2×24 jam.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Jambi melalui kemudahan transaksi dan pengurangan beban pajak,” tutup Maulana.(*)