JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, bersama Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita, memimpin apel gabungan Kasi Trantib se-Kota Jambi pada Rabu (26/11) di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi.

Apel ini menjadi bagian dari upaya terpadu penanganan gelandangan, pengemis (gepeng), dan anak jalanan menjelang pelaksanaan Muskomwil II se-Sumatera Selatan, di mana Kota Jambi bertindak sebagai tuan rumah.

Dalam arahannya, A. Ridwan menegaskan bahwa penataan ruang publik menjadi hal penting untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan Kota Jambi, terlebih dengan kedatangan tamu dari berbagai daerah selama kegiatan Muskomwil II.

“Penanganan terpadu ini kita lakukan untuk memastikan jalan-jalan protokol tetap rapi dan tertib. Kota Jambi sebagai tuan rumah tentu ingin memberikan kenyamanan bagi para tamu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberadaan gepeng yang sering meminta-minta di persimpangan lampu merah, dan menegaskan perlunya penertiban secara konsisten.

“Kita ingin gelandangan dan pengemis tidak lagi berada di simpang-simpang utama agar ketertiban kota tetap terjaga dan memberikan kesan baik bagi tamu yang datang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tim terpadu penanganan gepeng dan anak jalanan, namun pada periode ini diperkuat karena adanya agenda Muskomwil II.

Menurutnya, sekitar 100 personel diturunkan dan ditempatkan pada titik-titik yang telah ditetapkan.

“Ada 19 simpang yang menjadi target penertiban. Setiap tim akan melakukan penjagaan dan penindakan secara bergiliran setiap dua jam,” jelasnya.

Sejumlah lokasi keramaian yang menjadi fokus pengawasan antara lain Simpang Bukit Baling, Simpang BI, Simpang JBC, serta beberapa simpang lainnya.

Yunita juga menyampaikan bahwa penertiban tidak akan efektif tanpa kesadaran masyarakat.

Ia menegaskan bahwa, kebiasaan warga memberikan uang atau barang secara langsung di jalan menjadi faktor meningkatnya jumlah gepeng.

“Penegakan peraturan saja tidak cukup. Jika masyarakat konsisten tidak memberikan donasi di jalan, jumlah pengemis bisa ditekan,” tegasnya.

Ia berharap operasi terpadu ini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman, khususnya dalam menyambut tamu Muskomwil II.

“Kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama bahwa ketertiban kota adalah tanggung jawab kita semua,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi resmi menetapkan 20 peserta lolos tahap seleksi administrasi.

Dari total 28 pelamar yang mendaftar hingga penutupan 18 November 2025, delapan peserta dinyatakan gugur karena dokumen tidak memenuhi persyaratan.

Hendra Saputra, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Jambi, memastikan seluruh dokumen pelamar telah diperiksa secara teliti dan profesional.

“Delapan peserta tidak lolos karena dokumen mereka tidak sesuai kriteria. Seleksi administrasi ini bukan formalitas, tetapi langkah penting memastikan peserta memenuhi ketentuan,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Pansel juga membuka ruang partisipasi publik, memungkinkan warga memberikan masukan terkait rekam jejak peserta melalui email resmi: bagian.perekonomian.koja@gmail.com.

Peserta yang lolos administrasi akan melanjutkan ke tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dengan jadwal berikut:

• Tes Psikologi – 25 November 2025
• Ujian Tertulis Keahlian – 28 November 2025
• Penyusunan & Presentasi Rencana Bisnis – 28 November 2025
• Wawancara Tim Pansel – 4 Desember 2025

Hasil akhir UKK akan diumumkan pada 2 Desember 2025 melalui situs resmi Pemkot Jambi dan Perumdam Tirta Mayang.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa seleksi ini berjalan bersih, transparan, dan bebas intervensi.

“Semua peserta memiliki kesempatan sama dan proses ini bebas biaya. Profesionalitas dan integritas menjadi prioritas utama,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 Tahun 2025, bertempat di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (25/11/2025). Upacara berlangsung khidmat dan meriah, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Acara ini diisi berbagai kegiatan, termasuk pemberian piagam penghargaan dan hadiah kepada peserta didik serta tenaga pendidik, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mempersatukan SMP Negeri dan Swasta di Kota Jambi.

Upacara turut diikuti Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Sekretaris Daerah Dra. H. A. Ridwan, M.Si, jajaran Pemkot, dan tenaga pendidik.

Mengangkat tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, Wali Kota Maulana membacakan amanat Mendikdasmen RI, Abdul Mu’ti, yang menekankan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan peran guru dalam mencerdaskan, membentuk karakter, dan menjaga masa depan bangsa.

“Guru hebat adalah guru yang mengajar dengan hati, menanamkan nilai-nilai Pancasila, adaptif terhadap teknologi, serta mampu merangkul kearifan lokal. Guru yang tergerak, terus berinovasi, dan menciptakan ruang belajar inspiratif,” bunyi amanat tersebut yang dibacakan Maulana.

Menyinggung isu ketimpangan distribusi, status guru, hingga keterlambatan tunjangan, Mendikdasmen RI menegaskan bahwa Pemerintah Pusat sedang memfinalisasi sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan.

Kebijakan ini bertujuan melindungi profesi guru, sehingga mereka dapat fokus mendidik tanpa terbebani urusan administrasi.

Wali Kota Maulana menambahkan, kualitas guru menjadi penentu kemajuan daerah dan bangsa.

“Momentum Hari Guru ini juga untuk refleksi menjaga integritas, menjadikan kepala sekolah sebagai penggerak kemajuan sekolah, bukan kekuasaan,” ujarnya.

Terkait proses seleksi kepala sekolah yang sedang berlangsung, Maulana menegaskan prosedur dijalankan secara terbuka dan sesuai peraturan.

“Jika ada yang menciderai proses, saya tidak akan lantik,” tegasnya.

Pemkot Jambi mendukung program prioritas Kemendikdasmen, termasuk wajib belajar 13 tahun dan pembelajaran digital.

Saat ini, TK Negeri sudah tersedia di lima kecamatan*?, dapat diakses gratis oleh masyarakat, selaras dengan program unggulan Kota Jambi “Kartu Bahagia” di bidang pendidikan.

Wali Kota Maulana menutup amanatnya dengan mengajak guru untuk mengabdi dengan hati, bekerja lebih cerdas, fokus, dan bermakna, demi mewujudkan Indonesia Kuat yang sesungguhnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan warga yang terdampak penetapan kawasan Zona Merah.

Upaya terbaru dilakukan melalui Rapat Pembahasan Klaim Aset Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola PT Pertamina EP di wilayah Kota Jambi, Senin malam (24/11/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta Sekretaris Daerah Drs. H. A. Ridwan, M.Si.

Hadir pula Kepala BPN Kota Jambi Ridho Gunarsa Ali, Kepala KPKNL Jambi Kiki Nurman, perwakilan Kabinda Jambi, dan jajaran terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sekitar 5.506 bidang tanah yang dihuni masyarakat diklaim berada di atas aset BMN oleh Pertamina. Rinciannya meliputi:

* Simpang III Sipin: ± 74 bidang

* Mayang Mangurai: ± 64 bidang

* Kenali Asam: ± 1.843 bidang

* Kenali Asam Bawah: ± 1.314 bidang

* Kenali Asam Atas: ± 645 bidang

* Paal Lima: ± 918 bidang

* Suka Karya: ± 648 bidang

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa Pemkot akan mendampingi masyarakat hingga persoalan ini menemukan kepastian hukum.

“Ini kewenangannya berada di pemerintah pusat. Masyarakat juga telah membentuk paguyuban untuk memperjuangkan hak mereka,” ujarnya.

Maulana juga meminta warga tetap mengikuti jalur hukum dan prosedur yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada konflik yang mengganggu stabilitas daerah. Pemerintah akan memperjuangkan hak masyarakat secara normatif,” tegasnya.

Ia memastikan Pemkot bersama Forkopimda akan terus mengawal proses penyelesaian klaim tersebut.

Maulana turut menyinggung absennya pihak Pertamina dalam rapat tersebut.

“Kami sudah mengundang, namun mereka berhalangan hadir. Meski begitu, kami tetap melanjutkan perjuangan ini. Keputusan akhir ada di Menteri Keuangan,” katanya.

Warga Kenali Asam, Suprayitno, yang telah tinggal di kawasan tersebut selama 75 tahun, menyampaikan terima kasih atas keberpihakan Pemkot.

“Alhamdulillah, Wali Kota cepat tanggap membantu kami. Selama ini aman, tiba-tiba muncul status zona merah,” ujarnya.

Perwakilan lainnya, Samsul Bahri, menegaskan bahwa klaim Pertamina tidak berdasar.

“Kami membayar PBB. Mereka tidak punya hak mengklaim tanah ini. Kami akan mempertahankan hak kami,” tegasnya.

Sebelumnya Pemkot Jambi telah melakukan sejumlah langkah, antara lain:

* Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi

* Membahas persoalan ini bersama Komisi II DPR RI

* Melakukan audiensi ke Kementerian ATR/BPN

Dari hasil pembahasan tersebut, Dirjen PTPP menyarankan agar penyelesaian dilakukan bersama dengan Pertamina atau BUMN terkait, dan tidak boleh ada pengambilalihan sepihak terhadap tanah yang telah lama dihuni masyarakat.

Penyelesaian konflik ini juga merujuk pada Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana penganggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik mendapat sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

Dalam kunjungan lapangan ke Terminal Rawasari, Kamis (20/11), Banggar menilai program tersebut belum memiliki urgensi kuat, sementara kondisi angkot sebagai transportasi rakyat justru semakin memprihatinkan.

Kunjungan dipimpin Ketua Banggar DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama sejumlah anggota.

Selain mengevaluasi rencana anggaran bus listrik, mereka juga meninjau langsung pemanfaatan fasilitas Terminal Rawasari yang selama ini dinilai tidak optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Banggar menemukan bahwa terminal yang dibangun dengan anggaran besar belum berfungsi maksimal.

Dari 27 kios, hanya 10 yang beroperasi, sementara beberapa ruang publik tampak kosong dan tidak digunakan.

“Fasilitas ini milik pemerintah. Seharusnya bisa dimanfaatkan luas untuk masyarakat tanpa membebani mereka. Jika diberdayakan, kreativitas warga bisa tumbuh,” ujar Kemas Faried.

Ia juga menyoroti area rooftop terminal yang berpotensi dijadikan ruang kreatif atau arena komunitas, namun hingga kini belum dioptimalkan.

Banggar juga mempertanyakan efektivitas anggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik.

Menurut Kemas Faried, keputusan melanjutkan program tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang sedang ketat.

Kritik paling keras disampaikan anggota Banggar, Zayadi.

Ia menilai biaya besar untuk bus listrik tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Beberapa unit bus listrik sudah menelan biaya Rp1 miliar. Padahal di terminal masih ada sekitar 60 angkot yang kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.

Menurutnya, program bus listrik justru lebih menguntungkan segelintir pihak seperti pengusaha kendaraan listrik, sementara kebutuhan transportasi rakyat tidak tersentuh.

“Kalau dialihkan ke subsidi angkot, dampaknya jauh lebih besar. Rakyat pengguna angkot terbantu, pemilik angkot yang kini hidup segan mati tak mau juga bisa bangkit,” tegas Zayadi.

Zayadi menegaskan bahwa menghidupkan kembali Terminal Rawasari tidak cukup hanya dengan menambah program baru seperti bus listrik.

Menurutnya, revitalisasi angkot jauh lebih relevan dan langsung dirasakan masyarakat.

“Terminal ini sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Pemerintah wajib menghidupkannya lagi. Rp1 miliar itu lebih baik untuk subsidi angkot daripada bus listrik,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si, berhasil meraih Piagam Penghargaan Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 pada ajang ASKOMPSI yang digelar di Surabaya pada 19–20 November 2025.

Penghargaan tersebut mengusung tema “Kita Mantapkan Percepatan Pemerintahan Digital Melalui Kerja Hebat Sekretaris Daerah sebagai Provokator Digitalisasi Indonesia di Daerah.” Piagam diterima langsung oleh Sekda A. Ridwan pada Kamis (20/11/2025).

Dalam kompetisi nasional ini, Ridwan sukses masuk 5 besar ADLGA 2025 dari 98 kota se-Indonesia, sekaligus meraih predikat Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Vision.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan Sekda Kota Jambi yang dinilai mampu mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan Pemkot Jambi.

Termasuk peningkatan kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, dan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Alhamdulillah Kota Jambi berhasil meraih Digital Leadership Government Award 2025,” ujar Sekda A. Ridwan usai menerima penghargaan.

Ridwan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi, termasuk dukungan penuh dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi.

“Pengelolaan pemerintahan di Kota Jambi sudah berbasis elektronik dan digitalisasi, sehingga pelayanan semakin mudah dan efisien. Ini buah dari kolaborasi seluruh pihak,” jelasnya.

“Capaian ini juga tidak terlepas dari arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terus mendorong percepatan transformasi digital menuju Kota Jambi Bahagia yang modern, transparan, dan melayani,” lanjut Ridwan.

ADLGA 2025 menilai kepemimpinan digital para Sekda dalam berbagai kategori, mulai dari Vision, Engagement, Technology Leadership, hingga Best Digital Leadership Government.

Seluruh peserta melewati proses seleksi ketat, termasuk pra-asesmen, visitasi lapangan, dan paparan inovasi digital di hadapan Menteri Dalam Negeri.

Dengan penghargaan ini, Kota Jambi dinilai setara dengan daerah yang sukses menjadi “provokator digital” di wilayahnya masing-masing.

Prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat inovasi dan pelayanan publik berbasis digital.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui kemitraan inklusif kembali membuahkan hasil.

Kota Jambi berhasil menembus Top 3 Nasional dalam kategori inovasi pada ajang Integrate Sustainable Indonesia Movement (I-SIM) 2025 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Gizi Nasional (BGN), PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI.

Penghargaan tersebut diraih setelah melalui penjurian Top 5 Kabupaten/Kota Peserta I-SIM 2025 yang berlangsung di Aula Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyampaikan presentasi terkait inovasi unggulan Lahan Abadi Agro Kota Jambi (LAGRO KOJA) di hadapan dewan juri yang terdiri dari unsur Pentahelix: pemerintah, akademisi, serta dunia usaha.

LAGRO KOJA: Inovasi Ketahanan Pangan Kota Jambi

LAGRO KOJA merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemkot Jambi bersama Bank Indonesia, BULOG, BMKG, BRMP, dan BPS.

Program ini memanfaatkan lahan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPBTPHP) seluas 13,5 hektare sebagai kawasan pertanian hortikultura berkelanjutan.

Program ini bertujuan menjaga ketersediaan pangan lokal, menstabilkan harga komoditas, serta menjadi pusat edukasi dan percontohan pertanian hortikultura.

Fokus utama komoditas adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah agar tersedia sepanjang tahun, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Jambi.

Produksi Cabai 9–10 Ton per Hektare

LAGRO KOJA lahir dari permasalahan tingginya inflasi yang sempat terjadi akibat lonjakan harga cabai.

Kebutuhan cabai Kota Jambi mencapai 12 ton per hari, sementara 82 persen pasokannya berasal dari luar daerah.

Melalui program ini, Pemkot memanfaatkan lahan pemerintah dan memberdayakan masyarakat serta kelompok tani.

“Satu hektare lahan LAGRO mampu menghasilkan 9–10 ton cabai, jauh di atas pertanian biasa yang hanya sekitar 6,5 ton per hektare. Saat ini total produksi dari LAGRO mencapai sekitar 100 ton,” jelas Maulana.

Selain menekan inflasi, LAGRO KOJA juga meningkatkan pendapatan petani dan dikembangkan sebagai kawasan agrowisata yang diminati pelajar dan masyarakat.

Penilaian Objektif dan Berintegritas

Maulana menyampaikan rasa syukur atas capaian Kota Jambi dan mengapresiasi seluruh penyelenggara, termasuk PT Surveyor Indonesia dan APEKSI.

“Alhamdulillah, penilaian dilakukan secara objektif oleh para profesional yang berintegritas. Semoga hasil terbaik menjadi milik kita,” ujarnya.

Keberhasilan masuk Top 3 menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan yang adaptif.

Pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan Top 3 I-SIM 2025 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2025.

Pendaftaran dibuka mulai 17 hingga 25 November 2025 melalui laman resmi BKPSDM Kota Jambi.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kota Jambi, Adi Kurniawan, menyampaikan bahwa seleksi terbuka ini ditujukan untuk mengisi 8 posisi JPT Pratama di lingkungan Pemkot Jambi.

Mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Badan.

“Ada delapan jabatan strategis yang dibuka, membutuhkan kompetensi, integritas, dan komitmen pelayanan publik yang tinggi,” ujar Adi.

Daftar Jabatan yang Dibuka:

• Kepala Dinas Kesehatan
• Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
• Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
• Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
• Kepala Dinas Pendidikan
• Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
• Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
• Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Seleksi tahun ini menekankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017.

Seluruh tahapan seleksi dilakukan berbasis merit, mulai pendaftaran, seleksi administrasi, makalah, hingga wawancara.

Tahapan Seleksi JPT Pratama 2025:

1. Pendaftaran dan penerimaan berkas: 17–25 November 2025
2. Seleksi administrasi: 26–28 November 2025
3. Pengumuman seleksi administrasi: 30 November 2025
4. Penulisan makalah dan asesmen kompetensi: 2–10 Desember 2025
5. Wawancara dan presentasi: 11–18 Desember 2025
6. Pengumuman tiga besar: 27 Desember 2025

Adi Kurniawan menambahkan bahwa peserta wajib memenuhi syarat, seperti pangkat minimal Pembina IV/a, telah mengikuti Diklat PIM III, serta memiliki pengalaman jabatan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, tidak ada titipan, semua peserta dinilai berdasarkan kompetensi terukur oleh tim pansel profesional.

Seluruh ASN yang memenuhi syarat dari Kota Jambi maupun kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi diundang untuk mendaftar.

BKPSDM Kota Jambi juga menyediakan pendampingan dan help desk bagi peserta yang membutuhkan informasi.

“Penyelenggaraan seleksi ini harus berjalan bersih, terbuka, dan menghasilkan pejabat terbaik untuk Kota Jambi,” tegas Adi menutup wawancara. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi meminta dukungan Komisi IX DPR RI untuk membantu penyelenggaraan job fair atau bursa kerja inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas, di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

Permintaan itu disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam pertemuan bersama anggota Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (10/11/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjaring masukan daerah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

“Kami berharap Komisi IX dapat membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan job fair inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Beberapa daerah sudah melaksanakannya dengan sukses dan mendapat respons positif,” ujar Diza.

Menurutnya, job fair inklusif menjadi langkah penting untuk memperluas akses lapangan kerja bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan difabel.

Diza juga menjelaskan bahwa Pemkot Jambi terus mengembangkan program Balai Kerja Tematik (Balikat) sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perdagangan dan jasa.

“Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga penguatan SDM menjadi kunci pembangunan daerah,” jelasnya.

Program Balikat menyediakan berbagai pelatihan teknis, kewirausahaan, serta pelatihan soft skill yang dibutuhkan dunia kerja modern.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai langkah pemerintah daerah di Jambi sudah sejalan dengan kebijakan nasional peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi.

“Langkah ini positif untuk memperkuat daya saing tenaga kerja di daerah. Hasil kunjungan dan masukan dari Jambi akan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bahan pembahasan regulasi ketenagakerjaan,” ujar Putih.

Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan DPR RI, diharapkan pelaksanaan job fair inklusif di Jambi dapat terealisasi dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, meninjau pelaksanaan normalisasi drainase di RT 26 dan RT 28, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Senin (10/11/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga mengenai genangan air yang sering terjadi saat curah hujan tinggi.

Diza menjelaskan, wilayah RT 26 merupakan daerah dataran rendah sehingga rawan tergenang air.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR menurunkan alat berat excavator untuk mempercepat proses normalisasi saluran air dan sungai kecil di sekitar permukiman.

“Kawasan RT 26 ini posisinya lebih rendah dibanding wilayah lain. Normalisasi drainase adalah langkah paling efektif untuk mengurangi risiko banjir,” ujar Diza di lokasi.

Hasil evaluasi menunjukkan kedalaman drainase di kawasan tersebut hanya sekitar 1,5 meter.

Sedangkan standar idealnya mencapai 2,5 meter. Kondisi ini membuat air mudah meluap dan menggenangi jalan serta rumah warga.

Selain memperdalam saluran, Pemkot Jambi juga berencana memperlebar aliran air hingga ke RT 28 untuk memperlancar sirkulasi.

“Jika drainase diperlebar, manfaatnya bisa dirasakan hingga RT 28. Semoga langkah ini efektif mencegah genangan air,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Jambi mengimbau masyarakat turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke drainase agar hasil normalisasi bertahan lama.(*)