PEKANBARU, SEPUCUJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui studi komparatif ke Pemerintah Kota Pekanbaru guna mempelajari praktik terbaik dalam percepatan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Langkah ini merupakan tindak lanjut pertemuan Wali Kota Jambi dan Wali Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, sekaligus upaya menghadirkan layanan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat, meningkatkan kepatuhan perizinan, penataan ruang kota yang lebih tertib, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Delegasi Pemerintah Kota Jambi yang dipimpin oleh Asisten Sekda Kota Jambi bidang Administrasi Umum, Dr. H. M. Jaelani, S.H., M.H., bersama Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, Drs. Noviarman, M.E., didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, S.H, perwakilan perangkat daerah terkait seperti Dinas PUTR dan Dinas Kominfo Kota Jambi itu diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut, di ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Rabu (8/4/2026), didampingi Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Drs. Mahyuddin, serta Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, S.T., M.Eng., beserta jajaran terkait.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi, dengan fokus pada pertukaran informasi serta pendalaman aspek teknis dan administratif dalam proses penerbitan PBG.

Rombongan Pemkot Jambi juga melakukan diskusi langsung dengan tim teknis guna memahami secara komprehensif alur pelayanan, integrasi sistem, serta langkah-langkah percepatan yang telah diimplementasikan di Kota Pekanbaru.

Asisten Administrasi Umum Pemkot Jambi, Jaelani, menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi layanan PBG di Kota Jambi.

“Melalui studi komparatif ini, kami berharap proses penerbitan PBG di Kota Jambi dapat berjalan lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam memperkuat tata kelola perizinan, sekaligus meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

“Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima, sebagaimana arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” lanjutnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antar daerah.

“Atas arahan Bapak Wali Kota, kami menyambut baik kunjungan Pemkot Jambi dalam rangka studi komparatif terkait optimalisasi pelayanan PBG ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya melakukan berbagai terobosan dalam mempercepat layanan PBG, termasuk melalui penyederhanaan alur proses, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan sistem digital.

“Pelayanan PBG saat ini kami dorong agar lebih terintegrasi, dengan kepastian waktu yang jelas dan proses yang transparan. Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit,” tegasnya.

Pj Sekda Kota Pekanbaru itu, juga mengungkap 3 (tiga) kunci utama keberhasilan percepatan layanan PBG di Kota Pekanbaru yang dijalankan secara konsisten.

Ia menjelaskan, kunci pertama adalah optimalisasi sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga teknis bangunan yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi dan penilaian dokumen secara cepat dan tepat.

“SDM teknis ini menjadi ujung tombak. Ketika kompetensi dan jumlahnya memadai, maka proses verifikasi bisa berjalan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas penilaian,” ungkapnya.

Kunci kedua, lanjutnya, adalah integrasi layanan perangkat daerah teknis ke dalam sistem pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Seluruh proses yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi teknis, kami dorong terintegrasi di MPP. Dengan begitu, koordinasi menjadi lebih mudah, alur pelayanan lebih sederhana, dan waktu penyelesaian dapat dipangkas secara signifikan,” tambahnya.

Adapun kunci ketiga adalah penguatan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan percepatan layanan.

“Regulasi yang jelas dan adaptif sangat penting agar seluruh proses memiliki kepastian hukum, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi pelayanan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan layanan PBG yang cepat, transparan, dan akuntabel.

“Jadi ini bukan hanya soal sistem, tetapi bagaimana SDM, kelembagaan, dan regulasi berjalan selaras. Itulah yang menjadi kunci efektivitas pelayanan PBG di Pekanbaru,” pungkasnya.

Studi komparatif tersebut dilanjutkan dengan diskusi mendalam antar pejabat teknis dari Pemkot Jambi dan Pemkot Pekanbaru.

Dalam sesi ini, kedua belah pihak membahas secara lebih rinci aspek teknis, kendala di lapangan, hingga solusi percepatan yang dapat diimplementasikan secara adaptif.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata dari Pemkot Jambi kepada Pemkot Pekanbaru sebagai simbol apresiasi sekaligus penguatan sinergi dan kerja sama antar daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan.

Dengan sinergi dan kolaborasi antar daerah ini, Pemkot Jambi optimistis dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan Kota Jambi Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, menyerahkan bantuan bedah rumah, kursi roda, serta bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Rabu (8/4/2026).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian Pondok Pesantren Al-Alzari Al-Mubarak Litahfizil Qur’an yang ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemberian bantuan operasional.

🏠 Bantuan Bedah Rumah dan Kursi Roda

Dalam kegiatan ini, dua unit rumah hasil program bedah rumah diserahkan kepada warga penerima manfaat.

Program ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi melalui skema Rumah Layak Huni.

Selain itu, bantuan kursi roda juga diberikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan.

Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.

🌙 Wujud Program “Kota Jambi Bahagia”

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas “Kota Jambi Bahagia”, khususnya dalam aspek keagamaan dan sosial.

Menurutnya, kebahagiaan kota tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari hubungan spiritual masyarakat dengan Tuhan serta kepedulian sosial antarwarga.

Ia juga mengapresiasi keberadaan pondok pesantren yang dinilai turut mendukung program pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius dan berakhlak.

🤝 Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi berharap kolaborasi dengan Baznas dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Program bantuan sosial seperti ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pihak pondok pesantren menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah serta berharap adanya bimbingan dan sinergi ke depan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat langkah menuju pembangunan berbasis riset dan data.

Hal ini terlihat saat Wali Kota Jambi, Maulana, menerima kunjungan akademisi internasional Lan Umek dari University of Ljubljana, Selasa (8/4/2026), di Rumah Dinas Wali Kota.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas kolaborasi global sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis kajian ilmiah.

Pemkot Jambi menilai sinergi antara pemerintah dan akademisi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menurut Maulana, kebijakan publik yang efektif harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat, bukan sekadar asumsi.

Dengan pendekatan berbasis riset, program pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Ia juga menekankan bahwa peran perguruan tinggi tidak hanya sebatas pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pemerintah.

Kajian akademis dinilai penting untuk mengukur efektivitas program yang telah berjalan.

🌐 Dorong Digitalisasi dan Tata Kelola Modern

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat, Pemkot Jambi kini terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis data, termasuk melalui digitalisasi layanan publik di berbagai sektor.

Langkah ini bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan efisien.

Pendekatan tersebut sejalan dengan tren global, di mana pemerintah daerah mulai mengintegrasikan riset dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas program.

“Kami ingin kebijakan ke depan benar-benar berbasis data yang valid dan terstruktur, sehingga hasilnya lebih presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Maulana.

🤝 Peluang Kolaborasi Internasional

Kehadiran Profesor Lan Umek membuka peluang besar bagi Kota Jambi dalam memperluas jejaring internasional, khususnya di bidang penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif global dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pemkot Jambi juga menargetkan pembangunan ke depan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan sistem kebijakan berbasis evidence atau bukti ilmiah.

Dengan menggandeng akademisi lokal dan internasional, setiap program diharapkan lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan.

🎯 Komitmen untuk Pembangunan Berbasis Data

Maulana menegaskan, pemerintah kota terbuka terhadap berbagai masukan dan kajian ilmiah yang dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pemerintahan modern yang adaptif, inovatif, dan berbasis data di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Swarna Bumi, Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (7/4/2026), dipimpin oleh Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly dan dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam penyampaiannya, Maulana merespons berbagai catatan dan masukan fraksi yang sebelumnya disampaikan dalam sidang paripurna pada 6 April 2026.

Salah satu sorotan utama adalah kondisi inflasi daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya menjaga stabilitas harga, khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

Menurutnya, meningkatnya permintaan bahan pangan juga dipengaruhi oleh operasional 41 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai langkah konkret, Pemkot Jambi telah membentuk tim percepatan rantai pasok melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga.

Di sektor ekonomi, Pemkot Jambi mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai kegiatan seperti festival dan event ekonomi digelar untuk menciptakan efek berganda bagi masyarakat.

Selain itu, capaian positif juga terlihat pada pengelolaan keuangan daerah. Maulana mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi berhasil melampaui angka Rp2 triliun.

Ia menjelaskan, kebijakan relaksasi pajak menjadi salah satu faktor pendorong, di antaranya melalui penurunan tarif BPHTB serta pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak.

“Relaksasi ini kami terapkan agar tidak memberatkan pelaku UMKM, namun tetap berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

Terkait penyertaan modal pada Bank Jambi, Maulana menyebut saat ini masih dalam tahap kajian oleh tim ahli guna menentukan langkah kebijakan yang tepat.

Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang diakui membutuhkan perhatian serius. Peningkatan volume sampah disebut dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat.

Melalui program Kampung Bahagia, pemerintah kota mendorong peningkatan kebersihan lingkungan, salah satunya dengan pengadaan gerobak motor di setiap RT melalui bantuan Rp100 juta per RT.

Program ini telah mulai diterapkan di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Pelayangan.

Selain itu, penegakan peraturan daerah juga akan diperkuat untuk menekan praktik pembuangan sampah liar di sejumlah titik.

Menutup penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa seluruh masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kami sangat mengapresiasi kritik dan saran dari DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang menempati badan jalan di kawasan Pasar Aurduri.

Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat, terutama pengendara dan pengunjung pasar.

Kabid Trantibum Satpol PP Kota Jambi, Said Faizal, menyampaikan bahwa lapak-lapak PKL yang berada di badan jalan kerap menimbulkan kemacetan dan berpotensi memicu kecelakaan.

“Penertiban ini kami lakukan demi ketertiban umum. Lapak-lapak PKL yang menempati badan jalan bukan hanya mengganggu pengendara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ujar Said Faizal, Senin (7/4/2026).

Menurutnya, proses penertiban berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari pedagang. Beberapa lapak portable telah diangkut dan sementara disimpan di kantor lurah atau kecamatan untuk pendataan lebih lanjut.

Said menegaskan, Satpol PP tidak bermaksud merugikan pedagang, melainkan menertibkan kawasan agar lebih aman dan nyaman.

Ia juga mengimbau para PKL untuk mencari lokasi berjualan yang tidak mengganggu arus lalu lintas atau ketertiban umum.

“Kami berharap para pedagang mencari lokasi yang sesuai sehingga tetap bisa berjualan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” tambahnya.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Jambi untuk menciptakan ketertiban di seluruh area publik.

Satpol PP akan terus memantau kawasan rawan pelanggaran dan melakukan langkah preventif agar ketertiban tetap terjaga.

Sejumlah warga menyambut positif langkah ini.

“Sekarang jalan lebih lapang, dan lebih aman bagi pengendara motor maupun pejalan kaki,” Salah seorang pengunjung pasar, Dian.

Dengan penertiban yang tertib ini, kawasan Pasar Aurduri diharapkan tetap aman dan nyaman bagi pengunjung, sambil tetap memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk mencari lokasi berjualan yang tepat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai mematangkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa 7 April 2026

Sejumlah agenda besar disiapkan, mulai dari sidang paripurna hingga festival rakyat yang melibatkan masyarakat luas.

Pelaksana Harian Sekda Kota Jambi, Mulyadi, mengatakan rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah digelar untuk memastikan kesiapan kegiatan.

“Rapat hari ini membahas berbagai persiapan HUT Kota Jambi. InsyaAllah, rapat paripurna DPRD akan dilaksanakan pada 2 Juni. Awalnya direncanakan 28 Mei, namun diundur karena bertepatan dengan Idul Adha,” ujarnya.

Selain agenda resmi, Pemkot Jambi juga menyiapkan berbagai kegiatan yang bersifat hiburan dan partisipatif untuk masyarakat.

Beragam lomba tradisional hingga modern akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut.

Beberapa kegiatan yang direncanakan di antaranya lomba makan banampan, lomba vlog Kampung Bahagia, lomba karung, tarik tambang, gebuk guling, estafet sarung, hingga pertandingan tenis meja.

Tak hanya itu, event olahraga juga akan menjadi daya tarik utama, seperti balap motor Wali Kota Race yang dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Mei, serta kejuaraan menembak Wali Kota Cup Shooting Open Tournament 2026.

Menurut Mulyadi, rangkaian kegiatan tahun ini tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Seluruh kegiatan kita desain melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM, sehingga perayaan ini tidak hanya meriah, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Selain itu, peringatan HUT Kota Jambi juga akan diisi dengan agenda utama seperti rapat paripurna DPRD, upacara bendera, serta kegiatan adat yang menegaskan nilai sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah.

Perayaan ini sekaligus menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya Kota Jambi sebagai daerah otonom pada 17 Mei 1946 serta akar sejarah yang telah ada sejak 28 Mei 1401.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi, Maulana, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang melanda permukiman warga di Jalan H Adam Malik, Lorong Beringin IV, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Selasa 7 April 2026.

Maulana memastikan seluruh korban, baik pemilik rumah maupun penyewa, mendapatkan penanganan cepat dari Pemerintah Kota Jambi.

Ia menekankan bahwa kondisi bangunan yang saling berhimpitan menjadi faktor utama cepatnya api menyebar.

“Kebakaran ini menghanguskan lima rumah karena jaraknya sangat berdekatan. Kami apresiasi tim Damkar yang cepat melakukan pemadaman sehingga api tidak meluas ke bangunan lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga berdialog langsung dengan ketua RT, pemilik rumah, serta para penyewa guna mendata kebutuhan mendesak pascakebakaran.

Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada penyewa yang kehilangan seluruh barang akibat kebakaran. Bantuan tanggap darurat pun langsung disalurkan, termasuk bantuan uang tunai melalui Baznas.

“Kami pastikan penyewa yang terdampak juga mendapat bantuan. Ini penting karena banyak dari mereka kehilangan seluruh harta benda,” jelasnya.

Selain bantuan awal, Pemkot Jambi saat ini tengah menyiapkan skema bantuan lanjutan, termasuk dukungan untuk pemulihan ekonomi warga.

“Ada usulan bantuan alat usaha untuk korban. Ini sangat penting agar mereka bisa kembali bekerja dan bangkit secara ekonomi,” tambah Maulana.

Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Senin (30/3/2026) pagi dan menghanguskan sedikitnya lima unit rumah bedeng permanen.

Api diduga berasal dari korsleting listrik dan cepat membesar akibat kondisi bangunan yang rapat serta angin kencang.

Sebanyak 40 personel pemadam kebakaran dikerahkan dan berhasil mengendalikan api dalam waktu sekitar 1 jam 40 menit.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material masih dalam proses pendataan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah dan warga dalam menangani isu sampah dan banjir di Kota Jambi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026).

Dalam rapat, Maulana menyampaikan apresiasi atas perhatian legislatif terhadap capaian pembangunan, khususnya penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, persoalan lingkungan menjadi sorotan utama, terutama meningkatnya volume sampah dan risiko banjir di musim hujan.

“Volume sampah, terutama dari kemasan sekali pakai, terus naik. Sistem pengelolaan sampah harus terintegrasi dari rumah tangga hingga TPA,” ujar Maulana.

Ia menambahkan bahwa program Kampung Bahagia, bentor sampah, serta penguatan depo sampah menjadi strategi kunci Pemkot Jambi dalam menata lingkungan.

Wali Kota juga menyoroti penanganan banjir yang memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan partisipasi warga menjadi faktor penentu keberhasilan program.

“Sampah adalah tanggung jawab bersama. Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penataan lingkungan dan pencegahan banjir,” tegas Maulana.

Pemkot Jambi akan memperkuat penegakan Peraturan Daerah terkait kebersihan secara bertahap setelah sosialisasi masif, memastikan masyarakat disiplin membuang sampah pada tempatnya.

Strategi ini diharapkan menjadikan Kota Jambi bersih, nyaman, dan aman dari banjir, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan bahwa penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar masih menunggu kajian tim ahli sebelum ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026), yang membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” ujar Maulana.

Wali kota juga menambahkan, jika penyertaan modal diterima, Pemkot akan melakukan penilaian ulang terhadap aset, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, serta seluruh anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, dan unsur Forkopimda.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal ke Bank Jambi yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Ia menekankan pentingnya segera ada titik terang agar aset pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.

Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemkot Jambi untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap penyertaan modal benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan III Tahun 2026 yang resmi digelar pada Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, di Aula Diklat BKPSDMD Kota Jambi.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan ASN yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut dedikasi dan integritas tinggi.

Ia juga menyoroti meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan yang cepat, tepat, dan transparan.

“ASN harus terus berkembang dan mampu menjawab tuntutan zaman. Pelayanan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan komitmen dan profesionalisme tinggi,” ujarnya.

Pelatihan ini dirancang untuk memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan ASN dalam memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas.

Tidak hanya kemampuan teknis, peserta juga dibekali pemahaman terkait sikap profesional, responsivitas, dan orientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Para peserta yang mengikuti pelatihan akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang telah ditingkatkan.

Melalui program ini, Pemkot Jambi menargetkan terciptanya aparatur yang lebih tanggap, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima di setiap unit kerja.(*)