JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan warga yang terdampak penetapan kawasan Zona Merah.

Upaya terbaru dilakukan melalui Rapat Pembahasan Klaim Aset Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola PT Pertamina EP di wilayah Kota Jambi, Senin malam (24/11/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta Sekretaris Daerah Drs. H. A. Ridwan, M.Si.

Hadir pula Kepala BPN Kota Jambi Ridho Gunarsa Ali, Kepala KPKNL Jambi Kiki Nurman, perwakilan Kabinda Jambi, dan jajaran terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sekitar 5.506 bidang tanah yang dihuni masyarakat diklaim berada di atas aset BMN oleh Pertamina. Rinciannya meliputi:

* Simpang III Sipin: ± 74 bidang

* Mayang Mangurai: ± 64 bidang

* Kenali Asam: ± 1.843 bidang

* Kenali Asam Bawah: ± 1.314 bidang

* Kenali Asam Atas: ± 645 bidang

* Paal Lima: ± 918 bidang

* Suka Karya: ± 648 bidang

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa Pemkot akan mendampingi masyarakat hingga persoalan ini menemukan kepastian hukum.

“Ini kewenangannya berada di pemerintah pusat. Masyarakat juga telah membentuk paguyuban untuk memperjuangkan hak mereka,” ujarnya.

Maulana juga meminta warga tetap mengikuti jalur hukum dan prosedur yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada konflik yang mengganggu stabilitas daerah. Pemerintah akan memperjuangkan hak masyarakat secara normatif,” tegasnya.

Ia memastikan Pemkot bersama Forkopimda akan terus mengawal proses penyelesaian klaim tersebut.

Maulana turut menyinggung absennya pihak Pertamina dalam rapat tersebut.

“Kami sudah mengundang, namun mereka berhalangan hadir. Meski begitu, kami tetap melanjutkan perjuangan ini. Keputusan akhir ada di Menteri Keuangan,” katanya.

Warga Kenali Asam, Suprayitno, yang telah tinggal di kawasan tersebut selama 75 tahun, menyampaikan terima kasih atas keberpihakan Pemkot.

“Alhamdulillah, Wali Kota cepat tanggap membantu kami. Selama ini aman, tiba-tiba muncul status zona merah,” ujarnya.

Perwakilan lainnya, Samsul Bahri, menegaskan bahwa klaim Pertamina tidak berdasar.

“Kami membayar PBB. Mereka tidak punya hak mengklaim tanah ini. Kami akan mempertahankan hak kami,” tegasnya.

Sebelumnya Pemkot Jambi telah melakukan sejumlah langkah, antara lain:

* Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi

* Membahas persoalan ini bersama Komisi II DPR RI

* Melakukan audiensi ke Kementerian ATR/BPN

Dari hasil pembahasan tersebut, Dirjen PTPP menyarankan agar penyelesaian dilakukan bersama dengan Pertamina atau BUMN terkait, dan tidak boleh ada pengambilalihan sepihak terhadap tanah yang telah lama dihuni masyarakat.

Penyelesaian konflik ini juga merujuk pada Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana penganggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik mendapat sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

Dalam kunjungan lapangan ke Terminal Rawasari, Kamis (20/11), Banggar menilai program tersebut belum memiliki urgensi kuat, sementara kondisi angkot sebagai transportasi rakyat justru semakin memprihatinkan.

Kunjungan dipimpin Ketua Banggar DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama sejumlah anggota.

Selain mengevaluasi rencana anggaran bus listrik, mereka juga meninjau langsung pemanfaatan fasilitas Terminal Rawasari yang selama ini dinilai tidak optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Banggar menemukan bahwa terminal yang dibangun dengan anggaran besar belum berfungsi maksimal.

Dari 27 kios, hanya 10 yang beroperasi, sementara beberapa ruang publik tampak kosong dan tidak digunakan.

“Fasilitas ini milik pemerintah. Seharusnya bisa dimanfaatkan luas untuk masyarakat tanpa membebani mereka. Jika diberdayakan, kreativitas warga bisa tumbuh,” ujar Kemas Faried.

Ia juga menyoroti area rooftop terminal yang berpotensi dijadikan ruang kreatif atau arena komunitas, namun hingga kini belum dioptimalkan.

Banggar juga mempertanyakan efektivitas anggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik.

Menurut Kemas Faried, keputusan melanjutkan program tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang sedang ketat.

Kritik paling keras disampaikan anggota Banggar, Zayadi.

Ia menilai biaya besar untuk bus listrik tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Beberapa unit bus listrik sudah menelan biaya Rp1 miliar. Padahal di terminal masih ada sekitar 60 angkot yang kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.

Menurutnya, program bus listrik justru lebih menguntungkan segelintir pihak seperti pengusaha kendaraan listrik, sementara kebutuhan transportasi rakyat tidak tersentuh.

“Kalau dialihkan ke subsidi angkot, dampaknya jauh lebih besar. Rakyat pengguna angkot terbantu, pemilik angkot yang kini hidup segan mati tak mau juga bisa bangkit,” tegas Zayadi.

Zayadi menegaskan bahwa menghidupkan kembali Terminal Rawasari tidak cukup hanya dengan menambah program baru seperti bus listrik.

Menurutnya, revitalisasi angkot jauh lebih relevan dan langsung dirasakan masyarakat.

“Terminal ini sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Pemerintah wajib menghidupkannya lagi. Rp1 miliar itu lebih baik untuk subsidi angkot daripada bus listrik,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si, berhasil meraih Piagam Penghargaan Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 pada ajang ASKOMPSI yang digelar di Surabaya pada 19–20 November 2025.

Penghargaan tersebut mengusung tema “Kita Mantapkan Percepatan Pemerintahan Digital Melalui Kerja Hebat Sekretaris Daerah sebagai Provokator Digitalisasi Indonesia di Daerah.” Piagam diterima langsung oleh Sekda A. Ridwan pada Kamis (20/11/2025).

Dalam kompetisi nasional ini, Ridwan sukses masuk 5 besar ADLGA 2025 dari 98 kota se-Indonesia, sekaligus meraih predikat Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Vision.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan Sekda Kota Jambi yang dinilai mampu mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan Pemkot Jambi.

Termasuk peningkatan kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, dan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Alhamdulillah Kota Jambi berhasil meraih Digital Leadership Government Award 2025,” ujar Sekda A. Ridwan usai menerima penghargaan.

Ridwan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi, termasuk dukungan penuh dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi.

“Pengelolaan pemerintahan di Kota Jambi sudah berbasis elektronik dan digitalisasi, sehingga pelayanan semakin mudah dan efisien. Ini buah dari kolaborasi seluruh pihak,” jelasnya.

“Capaian ini juga tidak terlepas dari arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terus mendorong percepatan transformasi digital menuju Kota Jambi Bahagia yang modern, transparan, dan melayani,” lanjut Ridwan.

ADLGA 2025 menilai kepemimpinan digital para Sekda dalam berbagai kategori, mulai dari Vision, Engagement, Technology Leadership, hingga Best Digital Leadership Government.

Seluruh peserta melewati proses seleksi ketat, termasuk pra-asesmen, visitasi lapangan, dan paparan inovasi digital di hadapan Menteri Dalam Negeri.

Dengan penghargaan ini, Kota Jambi dinilai setara dengan daerah yang sukses menjadi “provokator digital” di wilayahnya masing-masing.

Prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat inovasi dan pelayanan publik berbasis digital.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui kemitraan inklusif kembali membuahkan hasil.

Kota Jambi berhasil menembus Top 3 Nasional dalam kategori inovasi pada ajang Integrate Sustainable Indonesia Movement (I-SIM) 2025 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Gizi Nasional (BGN), PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI.

Penghargaan tersebut diraih setelah melalui penjurian Top 5 Kabupaten/Kota Peserta I-SIM 2025 yang berlangsung di Aula Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyampaikan presentasi terkait inovasi unggulan Lahan Abadi Agro Kota Jambi (LAGRO KOJA) di hadapan dewan juri yang terdiri dari unsur Pentahelix: pemerintah, akademisi, serta dunia usaha.

LAGRO KOJA: Inovasi Ketahanan Pangan Kota Jambi

LAGRO KOJA merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemkot Jambi bersama Bank Indonesia, BULOG, BMKG, BRMP, dan BPS.

Program ini memanfaatkan lahan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPBTPHP) seluas 13,5 hektare sebagai kawasan pertanian hortikultura berkelanjutan.

Program ini bertujuan menjaga ketersediaan pangan lokal, menstabilkan harga komoditas, serta menjadi pusat edukasi dan percontohan pertanian hortikultura.

Fokus utama komoditas adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah agar tersedia sepanjang tahun, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Jambi.

Produksi Cabai 9–10 Ton per Hektare

LAGRO KOJA lahir dari permasalahan tingginya inflasi yang sempat terjadi akibat lonjakan harga cabai.

Kebutuhan cabai Kota Jambi mencapai 12 ton per hari, sementara 82 persen pasokannya berasal dari luar daerah.

Melalui program ini, Pemkot memanfaatkan lahan pemerintah dan memberdayakan masyarakat serta kelompok tani.

“Satu hektare lahan LAGRO mampu menghasilkan 9–10 ton cabai, jauh di atas pertanian biasa yang hanya sekitar 6,5 ton per hektare. Saat ini total produksi dari LAGRO mencapai sekitar 100 ton,” jelas Maulana.

Selain menekan inflasi, LAGRO KOJA juga meningkatkan pendapatan petani dan dikembangkan sebagai kawasan agrowisata yang diminati pelajar dan masyarakat.

Penilaian Objektif dan Berintegritas

Maulana menyampaikan rasa syukur atas capaian Kota Jambi dan mengapresiasi seluruh penyelenggara, termasuk PT Surveyor Indonesia dan APEKSI.

“Alhamdulillah, penilaian dilakukan secara objektif oleh para profesional yang berintegritas. Semoga hasil terbaik menjadi milik kita,” ujarnya.

Keberhasilan masuk Top 3 menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan yang adaptif.

Pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan Top 3 I-SIM 2025 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2025.

Pendaftaran dibuka mulai 17 hingga 25 November 2025 melalui laman resmi BKPSDM Kota Jambi.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kota Jambi, Adi Kurniawan, menyampaikan bahwa seleksi terbuka ini ditujukan untuk mengisi 8 posisi JPT Pratama di lingkungan Pemkot Jambi.

Mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Badan.

“Ada delapan jabatan strategis yang dibuka, membutuhkan kompetensi, integritas, dan komitmen pelayanan publik yang tinggi,” ujar Adi.

Daftar Jabatan yang Dibuka:

• Kepala Dinas Kesehatan
• Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
• Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
• Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
• Kepala Dinas Pendidikan
• Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
• Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
• Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Seleksi tahun ini menekankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017.

Seluruh tahapan seleksi dilakukan berbasis merit, mulai pendaftaran, seleksi administrasi, makalah, hingga wawancara.

Tahapan Seleksi JPT Pratama 2025:

1. Pendaftaran dan penerimaan berkas: 17–25 November 2025
2. Seleksi administrasi: 26–28 November 2025
3. Pengumuman seleksi administrasi: 30 November 2025
4. Penulisan makalah dan asesmen kompetensi: 2–10 Desember 2025
5. Wawancara dan presentasi: 11–18 Desember 2025
6. Pengumuman tiga besar: 27 Desember 2025

Adi Kurniawan menambahkan bahwa peserta wajib memenuhi syarat, seperti pangkat minimal Pembina IV/a, telah mengikuti Diklat PIM III, serta memiliki pengalaman jabatan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, tidak ada titipan, semua peserta dinilai berdasarkan kompetensi terukur oleh tim pansel profesional.

Seluruh ASN yang memenuhi syarat dari Kota Jambi maupun kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi diundang untuk mendaftar.

BKPSDM Kota Jambi juga menyediakan pendampingan dan help desk bagi peserta yang membutuhkan informasi.

“Penyelenggaraan seleksi ini harus berjalan bersih, terbuka, dan menghasilkan pejabat terbaik untuk Kota Jambi,” tegas Adi menutup wawancara. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi meminta dukungan Komisi IX DPR RI untuk membantu penyelenggaraan job fair atau bursa kerja inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas, di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

Permintaan itu disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam pertemuan bersama anggota Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (10/11/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjaring masukan daerah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

“Kami berharap Komisi IX dapat membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan job fair inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Beberapa daerah sudah melaksanakannya dengan sukses dan mendapat respons positif,” ujar Diza.

Menurutnya, job fair inklusif menjadi langkah penting untuk memperluas akses lapangan kerja bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan difabel.

Diza juga menjelaskan bahwa Pemkot Jambi terus mengembangkan program Balai Kerja Tematik (Balikat) sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perdagangan dan jasa.

“Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga penguatan SDM menjadi kunci pembangunan daerah,” jelasnya.

Program Balikat menyediakan berbagai pelatihan teknis, kewirausahaan, serta pelatihan soft skill yang dibutuhkan dunia kerja modern.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai langkah pemerintah daerah di Jambi sudah sejalan dengan kebijakan nasional peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi.

“Langkah ini positif untuk memperkuat daya saing tenaga kerja di daerah. Hasil kunjungan dan masukan dari Jambi akan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bahan pembahasan regulasi ketenagakerjaan,” ujar Putih.

Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan DPR RI, diharapkan pelaksanaan job fair inklusif di Jambi dapat terealisasi dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, meninjau pelaksanaan normalisasi drainase di RT 26 dan RT 28, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Senin (10/11/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga mengenai genangan air yang sering terjadi saat curah hujan tinggi.

Diza menjelaskan, wilayah RT 26 merupakan daerah dataran rendah sehingga rawan tergenang air.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR menurunkan alat berat excavator untuk mempercepat proses normalisasi saluran air dan sungai kecil di sekitar permukiman.

“Kawasan RT 26 ini posisinya lebih rendah dibanding wilayah lain. Normalisasi drainase adalah langkah paling efektif untuk mengurangi risiko banjir,” ujar Diza di lokasi.

Hasil evaluasi menunjukkan kedalaman drainase di kawasan tersebut hanya sekitar 1,5 meter.

Sedangkan standar idealnya mencapai 2,5 meter. Kondisi ini membuat air mudah meluap dan menggenangi jalan serta rumah warga.

Selain memperdalam saluran, Pemkot Jambi juga berencana memperlebar aliran air hingga ke RT 28 untuk memperlancar sirkulasi.

“Jika drainase diperlebar, manfaatnya bisa dirasakan hingga RT 28. Semoga langkah ini efektif mencegah genangan air,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Jambi mengimbau masyarakat turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke drainase agar hasil normalisasi bertahan lama.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Saat mengikuti rangkaian kegiatan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI tahun 2025, Wali Kota Jambi Dr dr H Maulana, MKM menyerukan agar nilai kepahlawanan terus dikobarkan di kalangan generasi muda.

Acara peringatan Hari Pahlawan yang berlangsung di Kota Jambi ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Jambi untuk menggugah kesadaran akan pentingnya persatuan, pengabdian, dan inovasi dalam membangun daerah.

Maulana menekankan bahwa, perjuangan para pahlawan bukan hanya milik masa lampau, melainkan harus diterjemahkan dalam karya nyata hari ini.

“Momentum Hari Pahlawan jangan hanya dijadikan seremonial rutin. Kita harus menjadikan spirit perjuangan sebagai spirit inovasi, pengabdian, dan kebersamaan dalam membangun Kota Jambi yang lebih baik,” ujar Maulana.

Maulana menyampaikan bahwa, tantangan pembangunan di era modern bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga soal ketahanan bangsa nilai yang menjadi fokus Lemhanas.

Ia mengajak generasi muda Kota Jambi untuk mengambil peran aktif: melalui pendidikan, kreativitas, dan kolaborasi, bukan melalui cara lama yang usang.

“Saat ini senjata utama kita adalah kecerdasan, inovasi, dan solidaritas. Nilai kejujuran, kebersamaan, dan pengabdian yang ditanam para pahlawan harus terus hidup di hati kita,” lanjutnya.

Peringatan Hari Pahlawan 2025 di Kota Jambi mengambil tema nasional “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”.

Maulana berharap tema ini menjadi panggilan bagi masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa untuk bersinergi bersama pemerintah dan lembaga seperti Lemhanas dalam memperkuat ketahanan lokal serta nasional melalui aksi nyata.

Dengan berlangsungnya kegiatan Lemhanas ini, Pemkot Jambi melihat peluang untuk menjembatani sinergi antara pemerintah kota, lembaga strategis, akademisi, dan generasi muda

Maulana menegaskan bahwa, peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang, melainkan menegaskan komitmen untuk berkiprah lebih agresif demi kemajuan Kota Jambi dan bangsa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza, Pemerintah Kota Jambi meluncurkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Program nasional ini mewajibkan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan kemandirian masyarakat lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Jambi, Liana Andriani, menyampaikan bahwa hingga November 2025, sebanyak 68 Koperasi Merah Putih telah resmi berbadan hukum dan mulai beroperasi di seluruh kelurahan Kota Jambi.

“Semua koperasi tersebut sudah sah secara badan hukum dan mulai menjalankan kegiatan operasionalnya,” ujar Liana, Kamis (6/11/2025).

Liana menjelaskan, kehadiran program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan, melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan koperasi.

Salah satu koperasi yang telah berjalan aktif adalah Koperasi Merah Putih Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, yang kini memiliki sekitar 100 anggota.

Selain sebagai wadah simpan pinjam, koperasi ini juga berfungsi sebagai pusat penyedia kebutuhan pokok masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Usaha koperasi, Tri Herlambang, menjelaskan bahwa setiap anggota baru dikenakan iuran awal sebesar Rp110 ribu, yang terdiri dari Rp100 ribu simpanan pokok dan Rp10 ribu simpanan wajib bulanan.

“Bukan hanya anggota, warga sekitar juga bisa berbelanja di koperasi kami. Jadi manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Tri.

Koperasi Merah Putih Kelurahan Selamat menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau seperti gula pasir Rp17.000 per kilogram, Minyakita Rp15.500 per liter, dan beras SPHP Rp60.000 per karung (kemasan 5 kg). Harga tersebut relatif stabil dibandingkan harga pasaran umum.

Program ini diharapkan menjadi pusat distribusi pangan di tingkat kelurahan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi keluarga melalui sistem koperasi simpan pinjam dan perdagangan kebutuhan pokok.

Dengan semakin banyak koperasi yang aktif beroperasi, Pemkot Jambi menargetkan seluruh kelurahan dapat mengelola koperasi secara mandiri, produktif, dan berdaya saing sepanjang tahun 2025.

“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi simbol gotong royong modern. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh agar seluruh koperasi tumbuh kuat dan berkelanjutan,” tutup Liana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng “Minyak Kita” kepada masyarakat yang berhak menerima.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, di Kantor Lurah Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Rabu (5/11/2025).

Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, untuk jatah dua bulan, yakni November dan Desember 2025.

“Kalau dinilai dalam bentuk uang, nilainya hampir mencapai Rp300 ribu per keluarga. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Sekda Ridwan.

Di Kota Jambi, bantuan ini menyasar 24.595 KPM, dengan total distribusi mencapai 491 ton beras dan 98.380 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, untuk Provinsi Jambi, bantuan yang disalurkan mencapai 3.500 ton beras dan 706 ribu liter minyak goreng, dengan total 157 ribu penerima manfaat.

Penyaluran bantuan di Kota Jambi telah dimulai sejak Kamis pekan lalu di Kecamatan Jambi Selatan dan ditargetkan rampung pada Jumat, 7 November 2025.

Ridwan mengingatkan seluruh camat dan lurah agar memastikan bantuan diterima tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya pendataan akurat untuk menjaga transparansi dan efektivitas program.

“Bantuan ini tidak hanya membantu kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berperan menekan inflasi di daerah. Terlebih, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian petani gagal panen,” tuturnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap, program ini dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat menjelang akhir tahun.(*)