JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menggulirkan program perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja informal.

Sebanyak 3.996 pekerja rentan resmi mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan gratis yang dibiayai penuh oleh pemerintah daerah pada tahun 2026.

Program tersebut diluncurkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dalam agenda launching Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Pekerja Rentan Kota Jambi di Aula Griya Mayang, Senin (25/5/2026).

Program ini menjadi bagian dari kebijakan prioritas Kartu Bahagia yang difokuskan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal, mulai dari buruh harian lepas, pelaku UMKM, pengemudi ojek pangkalan, ojek online, hingga operator pengangkutan sampah berbasis masyarakat.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan seluruh biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi memikirkan iuran bulanan.

“Kalau terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan dijamin sampai sembuh. Kemudian apabila peserta meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp42 juta,” ujar Maulana.

Menurutnya, perlindungan sosial bagi pekerja rentan sangat penting karena kelompok tersebut memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, namun masih minim perlindungan kerja.

Ia menjelaskan, jumlah penerima manfaat tahun ini meningkat dibanding program sebelumnya.

Jika pada tahap awal hanya menyasar guru ngaji dan pegawai harian lepas, kini cakupan diperluas hingga marbot masjid, penjaga rumah ibadah, serta operator OPBM di lingkungan RT.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja rentan memiliki rasa aman saat bekerja. Jangan sampai ketika terjadi musibah justru memunculkan kemiskinan baru bagi keluarganya,” katanya.

Saat ini, kata Maulana, sekitar 11 ribu warga Kota Jambi telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai program bantuan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkot Jambi yang dinilai konsisten menghadirkan program perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.

Menurutnya, pekerja informal selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah sehingga sudah seharusnya memperoleh perhatian dan jaminan perlindungan kerja.

“Atas nama DPRD Kota Jambi, kami mengapresiasi program ini karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, khususnya pekerja rentan,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, Liana Andriani, menjelaskan berdasarkan hasil pendataan terdapat lebih dari 13 ribu pekerja rentan di Kota Jambi yang membutuhkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Pada tahun 2026, Pemkot Jambi memfasilitasi 3.500 peserta melalui APBD ditambah 496 peserta dari dana aspirasi DPRD Kota Jambi sehingga total penerima mencapai 3.996 pekerja rentan.

Seluruh peserta yang menerima bantuan, lanjutnya, telah melalui proses verifikasi data resmi sehingga bantuan tepat sasaran.

Sebelumnya, pada tahun 2025, Pemerintah Kota Jambi juga telah memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada 3.000 pekerja rentan pada awal masa kepemimpinan Maulana-Diza.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi yang kembali menghadirkan program perlindungan sosial bagi masyarakat melalui fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk ribuan pekerja rentan.

Program tersebut diluncurkan dalam agenda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Pekerja Rentan Kota Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Menurut Kemas Faried, kebijakan tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kelompok pekerja informal yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap roda perekonomian daerah, namun belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan kerja.

“Atas nama DPRD Kota Jambi, kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi dan seluruh pihak yang telah bersinergi menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Ia menyebut pekerja rentan seperti buruh harian lepas, pelaku UMKM, pengemudi ojek, marbot masjid, hingga operator kebersihan memiliki risiko kerja cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Karena itu, DPRD Kota Jambi mendukung penuh keberlanjutan program tersebut agar cakupan penerima manfaat dapat terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga mampu mencegah munculnya persoalan sosial baru ketika terjadi kecelakaan kerja maupun musibah dalam keluarga pekerja.

“Program seperti ini sangat penting dan harus terus dilanjutkan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pekerja informal yang rentan terhadap risiko kerja,” katanya.

Kemas Faried juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2026 memfasilitasi sebanyak 3.996 pekerja rentan untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.000 penerima manfaat.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja informal di Kota Jambi agar dapat menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan tenang.)(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, meninjau langsung kawasan Dinas Pertanian Kota Jambi dan memastikan pemerintah akan segera melakukan penataan ulang akses serta pembangunan pembatas area di sekitar lokasi tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar, khususnya di SMA Negeri 12 Jambi yang berada tidak jauh dari rumah potong hewan (RPH) di kawasan tersebut.

SMA Negeri 12 Jambi diketahui memiliki lebih dari 900 siswa dan berlokasi berdampingan dengan area RPH yang hingga saat ini masih memiliki ruang terbuka tanpa pembatas memadai.

“Kita sudah mendapatkan laporan. Di sini ada SMA 12 dengan murid lebih dari 900 anak. Mereka belajar berdampingan langsung dengan rumah potong hewan yang kondisinya masih terbuka,” ujar Maulana saat melakukan peninjauan.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dapat mengganggu kenyamanan proses belajar siswa, baik dari sisi kebersihan maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

Menurutnya, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Jambi, mengingat lahan di kawasan itu merupakan aset Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah disebut telah menyiapkan rencana penanganan yang akan segera direalisasikan.

Maulana menjelaskan, salah satu solusi yang akan dilakukan adalah pemanfaatan lahan sekitar setengah hektare di belakang lokasi untuk dibuat akses khusus menuju RPH.

“Di belakang lokasi ada lahan sekitar setengah hektare yang bisa dimanfaatkan. Rencananya akan ditimbun dan dibuat akses khusus untuk rumah potong hewan,” jelasnya.

Dengan adanya akses baru tersebut, aktivitas kendaraan dan operasional RPH tidak lagi bersinggungan langsung dengan area sekolah.

Selain itu, Pemkot Jambi juga berencana membangun pagar pembatas yang lebih tinggi antara RPH dan lingkungan sekolah untuk mengurangi potensi gangguan.

“Pembatas dengan sekolah akan kita buat lebih tinggi agar tidak terjadi pencemaran, baik dari bau maupun dampak lainnya terhadap siswa,” tambah Maulana.

Ia berharap penataan ini dapat menjadi solusi jangka panjang, sehingga kegiatan pendidikan di SMA Negeri 12 Jambi tetap berjalan dengan nyaman tanpa mengganggu operasional rumah potong hewan.

“Semoga ini menjadi solusi terbaik. Anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman, dan operasional rumah potong hewan juga tetap berjalan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi resmi menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) bagi ratusan Agen dan Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program nasional Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang bertujuan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Melalui program ini, para pendamping sosial dilatih menggunakan Portal Perlinsos guna membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada Desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat gawai maupun akses internet.

Sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat tersebut mengusung konsep single data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Data masyarakat nantinya akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi nasional seperti kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pelatihan sebagai bagian dari langkah awal transformasi digital pelayanan bantuan sosial di Kota Jambi.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga harus dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Mulyadi juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai sangat penting agar para agen mampu memahami serta mengawal implementasi sistem digital bantuan sosial secara optimal.

“Saat ini jumlah penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar. Karena itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas teknis para pendamping, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam mendukung validitas data penerima bantuan sosial.

Pemkot Jambi sendiri terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan, hingga pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

“Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati beserta jajaran, narasumber, dan para pendamping sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai melakukan transformasi besar dalam sistem pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Jambi Timur

. Salah satu langkah awalnya ditandai dengan peninjauan sekaligus penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di depan Pasar Talang Banjar oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kamis (21/5).

Di balik penutupan tersebut, Pemkot Jambi tengah menyiapkan konsep baru pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan pengolahan sementara.

Bekas area pasar lama Talang Banjar akan dijadikan transfer depo sementara sekaligus lokasi percontohan pengolahan sampah modern di Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di kota tersebut.

Setiap harinya, sedikitnya 14 truk fuso sampah diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

“Jambi Timur ini produksinya sangat besar, sementara kita belum punya transfer depo permanen. Jadi selama ini semua langsung dibawa ke Talang Gulo,” ujar Maulana.

Menurutnya, sistem baru yang akan diterapkan tidak lagi sekadar menampung sampah, melainkan melakukan pemilahan sejak awal.

Sampah organik dan non-organik akan dipisahkan sebelum residunya dikirim ke TPA akhir.

“Di sini nanti ada pemilahan organik dan non-organik. Bekas ruangan pasar lama akan dimanfaatkan untuk pengolahan sementara. Jadi bukan sekadar TPS,” jelasnya.

Pemkot Jambi sebenarnya telah menyiapkan lokasi transfer depo permanen di kawasan dekat Pertamina. Namun, pembangunan fasilitas tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran.

Karena itu, kawasan Talang Banjar dipilih sebagai solusi sementara untuk mengatasi kebutuhan pengelolaan sampah di Jambi Timur, terlebih beberapa TPS lain seperti di Tanjung Sari dan Pasar 46 juga akan ditutup secara bertahap.

Menariknya, penataan kawasan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat. Maulana menyebut ada peran aktif warga dan tokoh masyarakat yang turut mendukung penataan secara swadaya.

“Ada inisiatif dari Ketua LPM dan masyarakat di sini. Nantinya area ini akan ditutup menggunakan seng secara gotong royong,” katanya.

Selain itu, alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum juga akan diturunkan untuk membantu penataan lokasi, serta penambahan armada pengangkut sampah guna mempercepat proses pengangkutan.

Maulana menegaskan penutupan TPS dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Penutupan hanya dilakukan jika program Operasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM) telah berjalan minimal 80 persen di wilayah terkait.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan, seperti bank sampah dan kelompok pengelola sampah di tingkat RT.

“Jangan pasif lagi. Masyarakat harus aktif mencari informasi ke RT, ikut bank sampah, TPS 3R, atau kelompok pengelola yang sudah berjalan,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga telah memetakan armada bentor pengangkut sampah untuk mendukung penutupan TPS liar dan titik penumpukan sampah di berbagai wilayah kota.

Dengan langkah ini, Pemkot Jambi berharap sistem pengelolaan sampah di Jambi Timur tidak lagi bergantung pada pola lama, melainkan bertransformasi menjadi sistem modern berbasis pemilahan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai mematangkan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-55 tingkat Provinsi Jambi tahun 2026.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha memimpin langsung rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda Kota Jambi di Aula Bapperida, Kamis (21/5/2026).

Rapat tersebut membahas berbagai kesiapan teknis, mulai dari lokasi pelaksanaan, akomodasi kafilah, transportasi, keamanan, kebersihan, hingga teknis perlombaan.

Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik demi menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Ajang syiar Islam terbesar di Provinsi Jambi itu nantinya akan dipusatkan di EX Arena MTQ Provinsi Jambi dengan mengusung tema “Melalui MTQ ke-55 Provinsi Jambi, Kita Teguhkan Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam Membentuk Generasi Penerus Yang Beriman, Berkarakter Mantap Menuju Masa Depan Yang Bahagia”.

Dalam arahannya, Wali Kota Maulana meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses.

“MTQ bukan hanya ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan syiar Al-Qur’an di tengah masyarakat. Karena itu seluruh persiapan harus dilakukan secara matang,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, kesempatan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jambi merupakan momentum penting bagi Kota Jambi setelah menunggu selama 11 tahun.

Menurutnya, seluruh tamu dan kafilah dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi harus mendapatkan pelayanan terbaik selama berada di Kota Jambi.

“Saya ingin seluruh tamu yang pulang dari Kota Jambi membawa kesan positif dan mengapresiasi pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Jambi,” katanya.

Selain itu, Maulana juga meminta seluruh anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan agar pelaksanaan MTQ berlangsung maksimal.

Ia turut meminta dukungan TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait dalam menjaga kelancaran serta keamanan selama kegiatan berlangsung.

“Kami bersama tim sudah menyusun konsep kegiatan, termasuk menentukan titik-titik arena perlombaan di sejumlah masjid bersejarah sebagai bagian dari pengembangan wisata religi di Kota Jambi,” ungkapnya.

Sebagai tuan rumah, Maulana berharap seluruh masyarakat Kota Jambi ikut berpartisipasi menyukseskan MTQ ke-55 tingkat Provinsi Jambi.

“Kepada seluruh pengurus masjid dan masyarakat Kota Jambi, mari bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik agar kegiatan ini berjalan sukses dan memberikan kesan terbaik,” tutupnya.

Pemerintah Kota Jambi juga optimistis mampu kembali meraih prestasi terbaik pada ajang MTQ tingkat Provinsi Jambi, setelah empat tahun berturut-turut sukses menjadi juara umum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Pemkot Jambi berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 82,36 dengan predikat A-.

Capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/157/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.

Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, Pemerintah Kota Jambi masih berada pada kategori BB dengan nilai 72,97.

Kini, nilainya melonjak lebih dari 9 poin hingga berhasil masuk kategori A-.

Tak hanya mengalami kenaikan tajam, capaian tersebut juga menempatkan Kota Jambi berada di atas nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi yang sama-sama meraih kategori A-, namun dengan skor 81,35.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi, Rini Yuliani, mengatakan peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Alhamdulillah tahun ini Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jambi meningkat signifikan menjadi 82,36 dengan kategori A-. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Rini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembenahan birokrasi yang terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan digital, hingga pembangunan budaya kerja ASN yang profesional dan adaptif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Jambi.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tambahnya.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa implementasi tata kelola pemerintahan di Kota Jambi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen terus menghadirkan birokrasi yang sigap, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan nyaman guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ke depan.

Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi serta menjelang rapat paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang akan digelar pada 2 Juni mendatang.

Menurut Kemas Faried, Kota Jambi harus mampu memperkuat sektor jasa dan perdagangan sebagai penopang utama ekonomi daerah. Sebab, Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam besar seperti daerah lain.

“Kota Jambi ini mengandalkan sektor jasa, perdagangan dan retribusi. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan iklim investasi yang nyaman sehingga ekonomi bisa terus tumbuh,” ujarnya.

Ia menyebut, meningkatnya investasi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukanya lapangan pekerjaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemas Faried juga mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Jambi selama beberapa tahun terakhir.

Namun, menurutnya, di usia ke-80 Pemkot Jambi tidak boleh cepat merasa puas karena masih banyak tantangan pembangunan yang harus diselesaikan bersama.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Kota Jambi harus terus bergerak maju,” katanya.

Selain penguatan investasi, Ketua DPRD Kota Jambi itu juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan APBD agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, program “Kota Jambi Bahagia” harus berjalan berkelanjutan dan didukung tata kelola anggaran yang baik demi menjaga kepercayaan publik dan menarik minat investor.

“Kota Jambi Bahagia harus berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur atau sampah, tetapi juga bagaimana tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun investor,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing kota di bidang investasi.

Momentum HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah, lanjut dia, harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang pro investasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi besar dalam pengelolaan persampahan dengan meluncurkan armada pengangkut sampah berbasis digital yang resmi dioperasikan pada Senin (18/5/2026) di halaman Kantor Wali Kota Jambi.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, usai pelaksanaan upacara HUT ke-80 Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Program ini menjadi bagian dari penguatan sistem Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini terus dipercepat implementasinya di Kota Jambi.

Sebanyak 20 unit armada pengangkut sampah berbasis digital direncanakan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026.

Armada tersebut akan melayani pengangkutan sampah dari 7 depo transfer menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Wali Kota Maulana mengatakan, pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang modern dan berbasis teknologi untuk menjawab tantangan kebersihan kota yang semakin kompleks.

“Armada ini bertugas mengangkut sampah dari depo transfer ke TPA Talang Gulo. Satu armada mampu mengangkut sekitar 500 ton per hari dan didukung arm roll yang ada,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, sistem digital yang diterapkan memungkinkan pemerintah memantau pergerakan armada secara langsung (real time), sehingga operasional lebih terkontrol dan efisien.

Bahkan, sistem tersebut dilengkapi fitur keamanan yang dapat menghentikan kendaraan dari jarak jauh apabila keluar jalur operasional yang telah ditentukan.

“Jika kendaraan keluar jalur atau keluar kota, bisa langsung kita matikan dari sistem. Selain itu, armada ini juga dilengkapi penampungan air limbah agar tidak mencemari jalan,” tambahnya.

Selain armada digital, Pemkot Jambi juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga melalui program Kampung Bahagia dengan pengadaan kendaraan bentor.

Sebanyak 150 unit bentor telah dioperasikan untuk mengangkut sampah dari rumah warga menuju depo transfer sebelum dibawa ke TPA Talang Gulo.

Menurut Maulana, sampah di depo transfer tidak boleh menumpuk dan harus langsung diangkut pada hari yang sama untuk mencegah penumpukan dan pencemaran lingkungan.

“Tidak boleh ada sampah menginap di depo. Semua harus langsung diangkut ke TPA pada hari yang sama,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di TPS liar atau sembarang tempat, terutama di jalan protokol maupun kawasan pemukiman.

“Tidak boleh ada TPS liar lagi. Masyarakat harus lebih sadar dan memanfaatkan sistem OPBM agar pengelolaan sampah lebih tertib,” katanya.

Transformasi sistem persampahan berbasis digital ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa program “Kota Jambi Bahagia” harus terus berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada program-program jangka pendek.

Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi tahun 2026 serta menjelang rapat paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni mendatang.

Menurut Kemas Faried, selama ini Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan berbagai capaian positif yang dirasakan langsung masyarakat.

Namun di usia ke-80, Pemkot Jambi dinilai tidak boleh cepat berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama.

“Kami melihat sudah banyak capaian Pemerintah Kota Jambi yang patut diapresiasi. Tetapi di usia ke-80 ini tentu tidak boleh berpuas diri,” kata dia.

“Masih ada berbagai persoalan yang harus diselesaikan secara kolaboratif bersama DPRD, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Ia menekankan, konsep Kota Jambi Bahagia harus diwujudkan secara menyeluruh dan berkesinambungan, bukan hanya fokus pada satu persoalan tertentu seperti sampah ataupun infrastruktur semata.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD agar berjalan transparan, efektif dan tepat sasaran.

“Kota Jambi Bahagia harus berkelanjutan. Bukan hanya berbicara soal sampah, tetapi bagaimana pengawasan terhadap penggunaan APBD dilakukan secara totalitas, akuntabel dan transparan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Jambi juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyebut Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam besar sehingga sektor jasa dan retribusi menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah diminta terus menghadirkan iklim investasi yang nyaman guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kota Jambi mengandalkan sektor jasa dan retribusi. Maka iklim investasi harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan PAD terus meningkat,” katanya.

Ia berharap sinergi antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi terus diperkuat demi menciptakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Momentum HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah, lanjut Kemas Faried, harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Kota Jambi yang maju, nyaman dan berkelanjutan.(*)