JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Dr. H. Ardi, S.P., M.Si, berhasil meraih penghargaan bergengsi “Inspiring Professional & Leadership Awards 2026” pada ajang yang digelar di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center, Jakarta, Rabu (11/03/2026).

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian Award Magazine 3.0 Gala Night Award Trends Summit 2026, yang menyoroti para pemimpin, profesional, dan pengusaha dengan kontribusi signifikan serta inovasi unggul di bidangnya masing-masing.

Dr. H. Ardi menerima penghargaan atas kepemimpinan inspiratif, dedikasi tinggi, dan kontribusi nyata dalam memajukan BPPRD Kota Jambi.

Di bawah kepemimpinannya, BPPRD Kota Jambi terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Penghargaan ini tidak lepas dari dukungan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran BPPRD melalui berbagai inovasi dalam sistem pengelolaan pajak daerah serta penguatan tata kelola administrasi,” ujar Ardi.

Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam memperkuat kinerja institusi, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Capaian ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPPRD Kota Jambi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Berbagai program reformasi pelayanan dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah terus dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Jambi,” tambahnya.

Penghargaan yang diterima Dr. H. Ardi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Jambi, tetapi juga bukti bahwa kepemimpinan profesional dan kerja keras dapat menghasilkan capaian positif bagi organisasi dan pembangunan daerah.

Acara penganugerahan dihadiri berbagai tokoh profesional, pimpinan organisasi, serta pemimpin dari berbagai sektor nasional yang memiliki pengaruh dan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan tata kelola organisasi di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mempercepat penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) periode Februari–Maret 2026.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana M.K.M pada Rabu (11/03/2026) di Kantor Camat Alam Barajo.

Setiap keluarga penerima mendapat 20 kilogram beras Bulog dan 4 liter minyak goreng kemasan “Minyak Kita”.

Penyaluran ini menjadi yang pertama dan tercepat secara nasional, dengan total penerima bantuan mencapai 50.213 keluarga, atau setara 1.004.260 kg beras dan 200.852 liter minyak goreng.

Wali Kota Maulana menegaskan, bantuan pangan memiliki dampak langsung bagi masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri. Program ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

“Bantuan pangan adalah kebutuhan dasar yang sangat vital. Tanpa kecukupan pangan, aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi bisa terganggu,” kata dia.

“Kami pastikan penyaluran dilakukan sebelum Idul Fitri agar masyarakat tidak terbebani kebutuhan pokok,” jelas Wali Kota Maulana.

Ia menargetkan, menjelang Idul Fitri, sekitar 20 persen masyarakat Kota Jambi tidak perlu membeli beras dan minyak, sehingga dapat mengalihkan pengeluaran untuk kebutuhan lain.

Selain CPP, Pemkot Jambi telah menyalurkan sekitar 80 ribu paket sembako melalui Baznas dan program CSR, sehingga total bantuan mencapai ±130 ribu paket.

Artinya, lebih dari 50 persen warga Kota Jambi terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang Idul Fitri.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana mengingatkan Camat dan Lurah untuk tetap berada di wilayahnya mulai H-3 Idul Fitri dan memastikan keamanan rumah warga yang sedang mudik.

Perwakilan Perum Bulog Wilayah Jambi, Ahmad Muzajjad Faqihudin, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan di Jambi menempati posisi tertinggi secara nasional, dengan persentase penyaluran sekitar 2 persen, disusul Bali (0,9 persen) dan Jawa Timur (0,2 persen).

“Percepatan ini membantu masyarakat dan mengendalikan harga pangan di pasar. Stok beras dan minyak kami aman untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan,” ujar Ahmad.

Saat ini, Bulog Jambi menyiapkan 8.000 ton beras dan 700 ton minyak goreng untuk menjaga stabilitas harga.

Program bantuan pangan merupakan hasil sinergi antara Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, BPS, dan Kementerian Sosial, dengan pemutakhiran data penerima agar tepat sasaran.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban pengeluaran warga, mengendalikan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan di Kota Jambi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Penyerahan bantuan turut dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT, serta masyarakat penerima bantuan, sebagai bagian dari implementasi program yang transparan dan tepat sasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), khususnya Idul Fitri 2026, dalam kondisi aman.

Selain memastikan stok stabil, pemerintah juga menyiapkan distribusi cadangan pangan bagi masyarakat untuk menjaga daya beli dan menekan inflasi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A di Pasar Talang Banjar dan gudang pangan di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Jambi, Bulog, Badan POM, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah melihat aktivitas pasar yang cukup ramai menjelang Lebaran.

Namun secara umum harga bahan pokok masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, terutama untuk komoditas beras SPHP dan minyak goreng Minyak Kita.

“Alhamdulillah dari hasil pemantauan di lapangan, stok dan harga bahan pokok masih terkendali serta masih sesuai dengan HET,” ujar Maulana.

Meski demikian, pemerintah mencatat adanya kenaikan pada harga beras premium di pasaran Kota Jambi yang saat ini meningkat sekitar 11 persen.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut, Pemerintah Kota Jambi akan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat.

Program ini dijadwalkan mulai disalurkan dalam waktu dekat dengan sasaran sekitar 50 ribu kepala keluarga di Kota Jambi.

Setiap keluarga penerima akan mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama dua bulan.

“Distribusi cadangan pangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus menekan laju inflasi menjelang Lebaran,” jelasnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga mencermati kondisi ketersediaan gula di pasaran yang terpantau mulai terbatas.

Mengingat konsumsi gula biasanya meningkat saat Ramadan hingga Idul Fitri, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

Saat ini stok gula di Kota Jambi tercatat sekitar 30 ribu ton. Pemerintah juga mendorong produsen untuk meningkatkan distribusi guna mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang hari raya.

Dengan kondisi stok pangan yang masih mencukupi, Pemkot Jambi mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar stabilitas harga tetap terjaga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi berencana melakukan penataan besar terhadap sejumlah pasar tradisional guna meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah Pasar Talang Banjar serta Pasar Induk Talang Gulo.

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Talang Banjar pada Senin (9/3/2026), menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurut Maulana, kondisi Pasar Talang Banjar saat ini masih memerlukan penataan yang lebih baik agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertib, bersih, dan nyaman.

“Secara umum kondisi pasar ini memang belum tertata secara optimal. Karena itu kami sudah mengajukan proposal revitalisasi ke Kementerian Perdagangan. Pasar ini juga sudah ditinjau dan mudah-mudahan dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa apabila program revitalisasi disetujui, kawasan pasar akan dikosongkan sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, Pemerintah Kota Jambi berencana menyiapkan lokasi sementara bagi para pedagang yang terdampak pembangunan.

“Selama proses pembangunan, kami akan menyewa tempat sementara yang lokasinya tidak jauh dari pasar ini sehingga pedagang tetap bisa berjualan,” jelas Maulana.

Setelah revitalisasi selesai, Pasar Talang Banjar direncanakan berubah menjadi pasar yang lebih modern, bersih, dan tertata dengan baik.

Selain penataan bangunan utama pasar, Pemkot Jambi juga akan menambah jumlah kios agar mampu menampung lebih banyak pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, penataan juga akan dilakukan di sepanjang Jalan Pasar Talang Banjar dengan pembangunan jalur pedestrian untuk memperindah kawasan pasar.

Penataan kawasan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif serta menjadikan kawasan pasar sebagai salah satu destinasi wisata kota.

Meski demikian, Maulana menegaskan bahwa proses revitalisasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pedagang agar tidak menimbulkan gejolak.

“Prosesnya tentu harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut banyak pedagang. Kami ingin penataan ini berjalan baik tanpa menimbulkan masalah,” katanya.

Selain Pasar Talang Banjar, Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan revitalisasi Pasar Induk Talang Gulo kepada Kementerian Perdagangan.

Saat ini proposal tersebut telah dipresentasikan dan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan.

“Kami sudah menyampaikan paparan kepada pemerintah pusat dan sekarang tinggal menunggu persetujuan. Mudah-mudahan dua pasar ini bisa segera direvitalisasi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), terutama Idul Fitri 2026, dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi pangan pada Senin (9/3/2026).

Sidak dilakukan di Pasar Talang Banjar serta gudang penyimpanan bahan pangan yang berada di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah.

Dalam kegiatan ini turut hadir unsur Forkopimda Kota Jambi, perwakilan Bulog, Badan POM, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah melakukan pengecekan langsung, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pokok penting seperti beras SPHP dan minyak goreng Minyak Kita masih mencukupi.

Harga komoditas tersebut juga terpantau tetap stabil dan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan di lapangan, stok bahan pokok masih tersedia dan harga juga masih sesuai dengan HET,” ujar Maulana.

Meski demikian, pemerintah mencatat adanya kenaikan pada harga beras premium yang saat ini meningkat sekitar 11 persen di pasaran Kota Jambi.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga tersebut, Pemkot Jambi menyiapkan program bantuan cadangan pangan kepada masyarakat guna membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli warga.

Melalui program ini, setiap kepala keluarga akan menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang diperuntukkan untuk kebutuhan selama dua bulan.

“Jumlah penerima bantuan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu kepala keluarga di Kota Jambi,” jelasnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga menyoroti ketersediaan gula yang mulai terbatas di pasaran.

Hal ini menjadi perhatian karena kebutuhan gula biasanya meningkat menjelang perayaan Idul Fitri.

Menurut Maulana, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk memastikan pasokan gula tetap aman.

“Kami sudah melakukan pengecekan ke Bulog dan stok gula sebenarnya masih tersedia. Namun kami juga akan mengusulkan melalui Satgas Pangan agar distribusinya semakin lancar,” katanya.

Saat ini, ketersediaan gula di Kota Jambi tercatat sekitar 30 ribu ton. Pemerintah juga mendorong para produsen agar meningkatkan suplai untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Lebaran.

Dengan kondisi pasokan bahan pokok yang relatif aman, Pemkot Jambi mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Harapan kami masyarakat tetap berbelanja secara wajar sehingga stabilitas harga di pasar tetap terjaga,” pungkas Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha membeberkan langkah strategis yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Jambi dalam menyelesaikan polemik lahan yang masuk kawasan Zona Merah di wilayah Kenali Asam.

Menurut Diza, Pemkot Jambi telah mulai melakukan pengumpulan berbagai data dan dokumen yang diperlukan sebagai dasar dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia menjelaskan, salah satu metode yang menjadi referensi adalah pendekatan yang pernah diterapkan di Kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik aset daerah.

Metode tersebut dilakukan melalui proses audit data dan dokumen secara menyeluruh.

“Langkah awal yang akan kita lakukan adalah audit data dan dokumen, termasuk peta sertifikasi tanah. Data awal dari pemerintah sebenarnya sudah cukup lengkap, namun jika masih diperlukan data tambahan, maka akan dilakukan koordinasi lanjutan antar tim,” ujar Diza.

Diza menegaskan bahwa proses penyelesaian polemik lahan ini juga sangat bergantung pada keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Oleh karena itu, pengawalan terhadap terbitnya surat keputusan dari DJKN menjadi hal yang sangat penting.

Menurutnya, seluruh proses penyelesaian nantinya akan berpedoman pada keputusan tersebut. Sementara itu, DPRD Kota Jambi melalui Panitia Khusus (Pansus) juga memiliki masa kerja yang terbatas, yaitu selama enam bulan.

Dalam polemik ini, Diza mengungkapkan bahwa aset yang menjadi perhatian tidak hanya berkaitan dengan tanah milik masyarakat.

Namun juga mencakup berbagai fasilitas publik seperti sekolah, kantor pemerintahan, hingga sarana umum yang berada di kawasan perumahan warga.

Sebelum tim dari DJKN turun langsung ke lapangan, Pemerintah Kota Jambi telah lebih dulu membentuk tim koordinasi internal melalui surat tugas dari Wali Kota Jambi.

Tim tersebut dipimpin oleh Asisten II dan Sekretaris Daerah, serta melibatkan unsur lurah, camat, hingga berbagai instansi terkait.

Selain itu, lembaga lain seperti Kejaksaan, komisi terkait di DPRD, serta Kodim juga dilibatkan untuk membantu proses pendataan awal di lapangan.

“Data awal sebenarnya sudah tersedia dan cukup lengkap. Selanjutnya tinggal dilakukan verifikasi dan validasi agar lebih akurat,” jelasnya.

Dalam proses pendataan tersebut, masyarakat akan dikelompokkan dalam beberapa klaster berdasarkan dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki.

Klasifikasi tersebut meliputi warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), warga yang memiliki alas hak seperti surat tanah atau sporadik, serta masyarakat yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetapi telah menguasai fisik tanah.

Bagi warga yang tidak memiliki dokumen, pemerintah akan melakukan pengelompokan kembali berdasarkan lama penguasaan fisik tanah, apakah lebih dari 20 tahun atau kurang dari 20 tahun.

Selain itu, beberapa indikator lain juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.

Di antaranya kepemilikan Sertifikat Hak Milik di sekitar area tertentu serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat memperkuat klaim kepemilikan warga.

Melalui proses audit data, verifikasi dokumen, serta koordinasi lintas instansi ini, Pemkot Jambi berharap polemik lahan yang terjadi di kawasan Kenali Asam dapat menemukan solusi yang adil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Polemik Zona Merah DPRD Kota Jambi pada Sabtu malam (7/3/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan sengketa lahan yang terjadi di kawasan Kenali Asam.

Dalam kesempatan itu, Pansus DPRD Kota Jambi memaparkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dengan sejumlah kementerian di Jakarta.

Ketua dan anggota Pansus melaporkan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait status lahan yang saat ini disebut sebagai kawasan Barang Milik Negara (BMN).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen berada di pihak masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka, khususnya mengenai kepastian status kepemilikan tanah.

Menurut Maulana, Pemkot Jambi saat ini masih menunggu surat resmi dari DJKN Palembang sebelum mengambil langkah lanjutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Pemerintah Kota Jambi berada di barisan masyarakat karena kita memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Saat ini kita menunggu surat dari DJKN Palembang. Setelah itu, kita akan membentuk Tim Terpadu untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, tim terpadu yang akan dibentuk nantinya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga instansi terkait lainnya.

Tim tersebut diharapkan dapat mengkaji persoalan secara objektif dan transparan, sehingga solusi yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maulana juga mengapresiasi langkah Pansus DPRD Kota Jambi yang telah melakukan koordinasi langsung dengan kementerian di tingkat pusat.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam mencari jalan keluar atas polemik zona merah yang terjadi di Kenali Asam.

“Ini merupakan langkah maju. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh mendorong penyelesaian persoalan ini. Sambil menunggu rekomendasi resmi dari DJKN, pembentukan tim terpadu menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, diharapkan persoalan sengketa lahan di kawasan Kenali Asam dapat segera menemukan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pesantren Ramadan dan Pengajian yang diikuti oleh 21 organisasi keagamaan ibu-ibu di Kota Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan penutupan resmi digelar pada Kamis, 05 Maret 2026.

Wawako Diza menekankan, kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menambah wawasan keagamaan ibu-ibu agar ibadah puasa lebih bermakna.

“Kegiatan ini menjembatani ibu-ibu agar tetap merasakan faedah bulan puasa lebih signifikan. Program ini menambah ilmu agama agar puasanya makin lancar, barokah, dan esensi Ramadan dapat dirasakan maksimal,” ujar Diza.

Menurutnya, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, sehingga setiap kegiatan yang diawali dengan niat baik akan bernilai ibadah.

Pesantren ini diharapkan dapat meningkatkan ketenangan, keteguhan jiwa, serta membentuk karakter Muslimah yang handal, cerdas, berbudi luhur, dan beramal soleh.

Selain itu, dalam menyambut Idul Fitri 1447 H, Diza juga mengingatkan peserta untuk menyalurkan zakat melalui lembaga terpercaya seperti Baznas Kota Jambi.

“Dana zakat dan sedekah yang disalurkan tepat sasaran dapat lebih bermanfaat. Pemkot Jambi saat ini menyalurkan bantuan langsung ke panti asuhan, bukan lagi membagikan takjil di jalan,” tambahnya.

Ketua Pelaksana Pesantren Ramadan dan Pengajian, Nover, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat silaturahmi antar Majelis Taklim sekaligus menambah wawasan keagamaan.

Kegiatan yang berlangsung dua hari ini menghadirkan sejumlah pemateri yang menyampaikan materi secara lengkap.

Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan program Pengajian Bahagia, yang akan rutin menghadirkan ibu-ibu Majelis Taklim dari seluruh kecamatan.

Program ini diharapkan memperkuat peran wanita dalam mendidik anak-anak dan membentuk generasi masa depan bangsa yang cerdas, berakhlak, dan beriman.(*)

MELAKA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. H. Maulana, menerima penghargaan Bintang Semangat Rimba Kelas Kedua (Perak) dari Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM) dalam Istiadat Penganugerahan Bintang dan Pingat di Dewan Seri Utama, Pejabat TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka, Malaysia.

Acara ini menjadi simbol penguatan hubungan bilateral antara PPM dan pemerintah daerah Indonesia, khususnya Kota Jambi.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen, dukungan, dan dedikasi Wali Kota Maulana dalam memperkuat peran gerakan pengakap di tingkat lokal maupun regional, Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat.

Majlis penganugerahan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, TYT Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali Bin Mohd Rustam.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, menerima Bintang Semangat Rimba Kelas Pertama (Emas) melalui perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman.

Ketua Pengakap Negara, Mej. Jen. Dato’ Prof. Dr. Mohd Zin Bin Bidin, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi “jembatan penting” untuk mempererat kerja sama dan persaudaraan pengakap lintas negara.

“Ini merupakan manifestasi penghargaan tertinggi dari PPM terhadap jasa dan komitmen luar biasa yang telah diberikan,” ungkapnya.

Wali Kota Jambi, Dr. H. Maulana, menyampaikan rasa terima kasihnya.

“Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik seluruh jajaran Pemkot Jambi dan anggota pengakap di kota kami,” kata dia.

“Kami berkomitmen terus mendukung program kepemudaan dan pengembangan karakter generasi muda melalui pengakap dan kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.

Sementara TYT Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali Bin Mohd Rustam menambahkan, hubungan baik ini membuka peluang besar untuk program pembangunan kepemudaan, pertukaran budaya, latihan kepemimpinan, dan kerja sama kemasyarakatan yang berdampak positif bagi anggota pengakap kedua negara.

Bintang Semangat Rimba Kelas Emas adalah penghargaan tertinggi ketiga PPM, pertama kali dianugerahkan pada 1958.

Sementara Bintang Semangat Rimba Kelas Perak, yang diterima Wali Kota Jambi, merupakan penghargaan tertinggi keempat PPM, pertama kali dianugerahkan pada 1964.

Dalam acara ini juga hadir YB. Datuk VP Shanmugam, Exco Pembangunan Belia, Sukan, dan NGO yang mewakili Ketua Menteri Melaka, serta pejabat tinggi PPM.

Penghargaan ini menegaskan pengakuan terhadap dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan kepemudaan dan karakter generasi muda melalui kegiatan pengakap.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memanfaatkan momentum Ramadan 1447 H/2026 M untuk memperkuat spiritualitas masyarakat melalui kegiatan Pesantren dan Pengajian Ramadan yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu (4/3/2026).

Kegiatan bertema “Melalui Pesantren Ramadan Kita Perkuat Silaturahmi dalam Membangun Keluarga Bahagia dan Qurani” tersebut diikuti sekitar 400 peserta dari 21 Majelis Taklim se-Kota Jambi.

Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, serta dihadiri jajaran Pemerintah Kota Jambi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Abdullah Saman.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah ritual, tetapi juga momentum pembinaan karakter dan peningkatan kualitas diri.

“Ramadan adalah bulan pembinaan akhlak dan pembentukan pribadi yang bertakwa. Ini bagian dari upaya kita mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan pesantren dan pengajian Ramadan bertujuan membentuk generasi beriman dan berakhlak mulia, meningkatkan pemahaman Al-Qur’an, menanamkan nilai integritas serta kedisiplinan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.

Maulana juga menegaskan komitmen Pemkot Jambi dalam mendukung keberadaan Majelis Taklim sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga akhlak masyarakat, khususnya generasi muda.

“Silakan tumbuh dan berkembang. Banyak ruang yang bisa dimanfaatkan, dengan tujuan bersama membangun Kota Jambi,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, usai Idulfitri mendatang Pemkot Jambi berencana membentuk program Pengajian Bahagia yang melibatkan ibu-ibu Majelis Taklim dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

Ia berharap ilmu yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi berakhlakul karimah.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Jambi, Kamal Firdaus, menyampaikan kegiatan berlangsung selama dua hari, 4–5 Maret 2026.

“Kegiatan ini diikuti sekitar 400 peserta dari 21 Majelis Taklim se-Kota Jambi,” ujarnya.

Pesantren Ramadan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Supian Ramli, Moehammad Yusuf, dan Muhammad Amin Abdullah.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Jambi berharap terbentuk karakter muslimah yang cerdas, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu berperan aktif dalam membangun keluarga dan masyarakat yang religius.(*)