MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bungo kembali mengalir melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2026.

Salah satu ruas yang mendapat perhatian adalah jalan Simpang Bandara Bungo–Dusun Danau di Kecamatan Pelepat Ilir.

Proyek tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar melalui program IJD.

Ruas jalan ini ditinjau langsung Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat bersama Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, Sabtu 12 September 2026 lalu.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bungo, pembangunan ruas tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas jalan.

Akses ini juga memiliki fungsi penting karena menjadi salah satu jalur yang digunakan masyarakat dan kendaraan angkutan hasil perkebunan.

Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat mengatakan dukungan anggaran dari program IJD menjadi salah satu solusi bagi daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.

Ia mengapresiasi dukungan Edi Purwanto dalam memperjuangkan anggaran pembangunan jalan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Purwanto yang telah membantu dan memperjuangkan anggaran IJD sehingga dukungan anggaran ini dapat hadir untuk pembangunan jalan di Kabupaten Bungo,” kata Tri Wahyu.

Menurutnya, karakter lalu lintas di ruas Simpang Bandara Bungo–Dusun Danau menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan konstruksi jalan.

Selain kendaraan masyarakat, jalur tersebut juga dilalui kendaraan dengan muatan berat, terutama angkutan hasil perkebunan.

Kondisi itu membuat kebutuhan terhadap konstruksi jalan yang lebih kuat menjadi semakin penting.

Karena itu, pembangunan ruas tersebut direncanakan menggunakan konstruksi rigid beton.

“Kita berharap pembangunan jalan ini nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan kondisi kendaraan yang melintas cukup banyak dan ada kendaraan dengan muatan berat, kita berharap konstruksi rigid beton ini dapat membuat jalan lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya.

Pemkab Bungo juga menyoroti persoalan yang kerap muncul setelah pembangunan infrastruktur selesai, yakni keberlanjutan pemeliharaan.

Tri Wahyu memastikan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap kondisi jalan setelah proyek rampung.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan perawatan agar manfaat investasi pemerintah tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik.

“Setelah jalan ini selesai dibangun, tentu akan kita perhatikan pemeliharaannya. Kita ingin infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.

Dengan adanya alokasi Rp25 miliar tersebut, Pemkab Bungo berharap kualitas konektivitas di wilayah Pelepat Ilir dapat meningkat.

Perbaikan akses jalan juga diharapkan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelancaran distribusi hasil perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Bungo berharap program IJD tidak berhenti pada satu ruas jalan.

Pemkab masih mendorong kerja sama dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendapatkan dukungan anggaran bagi kebutuhan infrastruktur di wilayah lainnya.

Bagi daerah, dukungan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan terus berkembang, sementara kemampuan pembiayaan daerah memiliki keterbatasan.

Pemkab Bungo menyatakan akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama untuk memperkuat konektivitas antarkawasan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, proyek jalan Simpang Bandara Bungo–Dusun Danau tidak hanya menjadi proyek fisik senilai Rp25 miliar, tetapi juga akan menjadi bagian dari upaya memperkuat akses transportasi dan distribusi ekonomi di Kabupaten Bungo.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID— Penantian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai menemukan titik terang. TPP untuk periode Juli 2026 dijadwalkan mulai dibayarkan pada awal September ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo, M. Rachmat, memastikan pemerintah daerah tetap mengupayakan pembayaran TPP ASN meski pencairannya dilakukan secara bertahap.

Kepastian itu disampaikan Rachmat pada Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, pembayaran TPP tidak hanya akan menyasar periode Juli. Pemerintah Kabupaten Bungo menyiapkan pembayaran secara bertahap hingga Desember 2026.

“TPP ASN akan dibayarkan secara bertahap hingga bulan Desember,” ujar Rachmat.

Dengan skema tersebut, ASN Kabupaten Bungo tidak menerima seluruh pembayaran TPP sekaligus.

Pemkab memilih mekanisme bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan pengelolaan keuangan daerah.

TPP Juli 2026 sendiri dijadwalkan mulai dibayarkan pada awal September.

Pembayaran ini menjadi perhatian bagi ASN karena TPP merupakan tambahan penghasilan di luar gaji yang diberikan berdasarkan ketentuan dan kinerja pegawai.

Bagi ASN, kepastian pencairan TPP juga berkaitan langsung dengan kepastian hak penghasilan yang selama ini dinantikan.

BPKAD Kabupaten Bungo menyatakan pembayaran secara bertahap dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi kewajiban kepada ASN sekaligus menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan.

Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pembayaran, tetapi juga harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme administrasi yang berlaku.

Pemkab Bungo menargetkan pembayaran TPP terus berjalan hingga periode Desember 2026.

Kepastian tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih jelas kepada ASN mengenai arah pembayaran TPP yang sebelumnya masih dinantikan.

Pemerintah daerah berharap pencairan TPP dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan ASN sekaligus mendorong peningkatan kinerja.

TPP diharapkan turut memberikan motivasi bagi ASN untuk menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan menjaga agar kewajiban terhadap ASN dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Dengan dimulainya pembayaran TPP Juli pada awal September, proses pencairan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga Desember 2026.

Bagi ASN Kabupaten Bungo, persoalan berikutnya bukan lagi kepastian apakah TPP akan dibayarkan, melainkan memastikan proses pencairan sesuai tahapan yang telah disampaikan pemerintah daerah.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo H Dedy Putra yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6).

Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Bungo H. Dedy Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta DPRD Kabupaten Bungo atas sinergi dan pengawasan yang berjalan baik selama ini.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga bentuk komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Opini WTP ini adalah hasil kerja keras kita semua. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Dedy Putra.

Dengan diraihnya kembali opini WTP, Pemkab Bungo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan fungsi pengawasan internal, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Pemerintah daerah juga menargetkan keberlanjutan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo menerima kunjungan kerja Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Densus 88 Anti Teror Polri Jambi, Kombes Pol Beri Diatra, SIK, MH, yang dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama di Rumah Dinas Bupati Bungo, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 17.00 WIB ini dihadiri oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, unsur Forkopimda, jajaran Pemkab Bungo, serta pihak terkait lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Bungo.

Kunjungan ini juga menindaklanjuti keberhasilan aparat gabungan antara Pemkab Bungo dan Densus 88 Anti Teror Polri dalam mengamankan ratusan kotak amal yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas terorisme.

Bupati Bungo H. Dedy Putra menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas Densus 88 dalam menindak potensi kejahatan terorisme, sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

“Upaya pencegahan dan penindakan terorisme bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah kita,” ujar Bupati.

Selain itu, Pemkab Bungo menerima penghargaan dari Kepala Densus 88 Anti Teror Polri atas dukungan dalam program pencegahan terorisme dan pelaksanaan program deradikalisasi eks napiter dan keluarga di Provinsi Jambi.

Pemkab Bungo juga memberikan perhatian kepada para eks napiter melalui bantuan sosial dan santunan, sebagai upaya pembinaan dan reintegrasi agar mereka dapat kembali berpartisipasi aktif di masyarakat.

Kegiatan kunjungan kerja dilanjutkan dengan silaturahmi, koordinasi lintas sektor, dan buka puasa bersama, berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Densus 88 dan Pemkab Bungo semakin solid, serta dapat mencegah penyebaran paham radikalisme dan aksi terorisme di tengah masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar kembali ditegaskan melalui peresmian dua Puskesmas dan tiga Puskesmas Pembantu (Pustu), Selasa (4/3/2026).

Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bungo, Dedy Putra, bersama Wakil Bupati Ust. Tri Wahyu Hidayat, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dr. H. Safaruddin Matondang, M.PH.

Dua Puskesmas yang diresmikan berada di Air Gemuruh dan Tanah Tumbuh, sedangkan tiga Pustu terletak di Tanjung Gedang, Rantau Makmur, dan Taman Agung.

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung fasilitas gedung oleh Bupati beserta rombongan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para kepala OPD, unsur TNI dan Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, para Camat, Datuk Rio, serta tenaga kesehatan dari lima fasilitas kesehatan yang diresmikan.

Bupati Dedy Putra menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan cepat, layak, dan bermutu.

“Kita tidak ingin masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan. Dengan berdirinya Puskesmas dan Pustu ini, pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Namun kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan untuk mengedepankan sikap humanis dan profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dr. H. Safaruddin Matondang, M.PH, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan standar mutu layanan kesehatan.

Ia juga mengumumkan kabar baik bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bungo berhasil meraih akreditasi paripurna, sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kualitas layanan laboratorium sesuai standar nasional.

Dengan diresmikannya dua Puskesmas dan tiga Pustu ini, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap akses pelayanan kesehatan masyarakat semakin merata hingga tingkat dusun dan kecamatan, serta mendukung terwujudnya masyarakat Bungo yang sehat, produktif, dan sejahtera.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo bergerak cepat menjemput peluang pembangunan Sekolah Garuda di wilayah berjuluk Bumi Langkah Serentak Limbay Seayun.

Langkah strategis ini ditandai dengan koordinasi intensif lintas instansi serta dukungan pihak swasta demi merealisasikan sekolah unggulan tersebut.

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Bungo telah menyiapkan proposal resmi.

Dalam waktu dekat, dokumen tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Program Sekolah Garuda diketahui hanya menyediakan kuota 20 sekolah di seluruh Indonesia.

Meski persaingan ketat, Pemkab Bungo optimistis karena sejumlah persyaratan utama telah dipenuhi, termasuk kesiapan lokasi dan dukungan lahan untuk pengembangan pendidikan dan riset.

Kepastian lokasi pembangunan diperkuat dengan hibah lahan seluas 20 hektare dari salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bungo.

Lahan tersebut dinilai strategis dan representatif untuk pengembangan sekolah unggulan bertaraf nasional.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Bungo, Marzuki, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pendidikan telah turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh aspek administratif terpenuhi.

“Kami sudah melakukan pengukuran lahan yang sebelumnya telah dipatok. Dalam waktu dekat, proses penerbitan sertifikat akan segera dituntaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Anna Lukita, menyebut lokasi yang diusulkan sangat strategis karena berada di tepi jalan lintas dan dekat dengan pusat kota.

Menurutnya, kawasan tersebut juga telah didukung berbagai fasilitas penunjang seperti SMK, Sekolah Rakyat, Mako Brimob, serta infrastruktur umum lainnya.

“Secara lokasi dan fasilitas pendukung, Insya Allah sudah sangat siap. Ini menjadi nilai tambah dalam pengajuan Sekolah Garuda,” jelas Anna.

Ia menambahkan, apabila disetujui, pengelolaan Sekolah Garuda akan langsung berada di bawah pemerintah pusat melalui kementerian terkait sehingga standar mutu pendidikan dan risetnya akan terjamin.

Langkah cepat Pemkab Bungo ini menjadi sinyal kuat keseriusan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membuka akses sekolah unggulan bagi generasi muda di Kabupaten Bungo dan sekitarnya.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – H. Dedy Putra bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bungo melaksanakan Safari Ramadhan 1446 H di Masjid Nurul Jannah, Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Ilir, Jum’at (27/02/2026).

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat yang memadati masjid sejak sore hari.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dedy Putra menyerahkan bantuan pembangunan masjid berupa uang tunai dari Hibah Pemkab Bungo, dukungan CSR Bank Jambi, serta bantuan karpet untuk Masjid Nurul Jannah.

Bantuan ini diharapkan meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah, khususnya selama bulan suci Ramadhan.

“Safari Ramadhan ini menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Mari kita jaga kebersamaan, kerukunan, dan memakmurkan masjid selama Ramadhan,” ujar Bupati Dedy Putra.

Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama masyarakat, diikuti Sholat Isya dan Tarawih berjamaah di masjid setempat.

Suasana kebersamaan terasa kental, memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan warga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap nilai keagamaan meningkat, silaturahmi masyarakat terjaga, serta pembangunan sarana ibadah dapat terus didorong di tengah masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi bersama sejumlah lembaga keagamaan dan instansi terkait di daerah.

Rapat tersebut melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo.

Penetapan ini dituangkan dalam pengumuman resmi bersama guna memberikan kepastian kepada umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah selama bulan suci Ramadhan.

Berdasarkan hasil kesepakatan, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kilogram per jiwa.

Jenis beras yang digunakan disesuaikan dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat.

Sementara itu, pembayaran dalam bentuk uang ditentukan berdasarkan konversi harga beras setara 3,2 kilogram.

Nominalnya dibagi dalam beberapa kategori sesuai kualitas beras yang berlaku di pasaran Kabupaten Bungo.

Untuk kategori tertinggi ditetapkan sebesar Rp50.000 per jiwa, sedangkan kategori terendah sebesar Rp42.000 per jiwa.

Penentuan nominal tersebut mempertimbangkan harga rata-rata beras yang beredar di wilayah setempat agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain zakat fitrah, besaran fidyah bagi umat Islam yang tidak dapat menjalankan puasa dan wajib menggantinya ditetapkan sebesar Rp50.000 per hari per orang.

Keputusan ini mengacu pada ketentuan syariat serta menyesuaikan dengan standar kebutuhan konsumsi harian di daerah tersebut.

Untuk mempermudah distribusi dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat sasaran, masyarakat dianjurkan membayar melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing wilayah.

Melalui keputusan bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bungo dan lembaga keagamaan berharap pelaksanaan zakat fitrah tahun 1447 H dapat berjalan tertib, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo, H. Dedy Putra, S.H., turun langsung ke lapangan untuk meninjau jembatan putus di Kampung Baru Sepungur, Kecamatan Bathin II Bebeko.

Jembatan tersebut menjadi jalur vital masyarakat sekaligus penggerak ekonomi warga setempat.

Dalam peninjauan, Bupati didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk anggota DPRD Kabupaten Bungo, Kepala BPBD dan Kesbangpol, perwakilan Dinas PUPR, Camat Bathin II Bebeko, Datuk Rio, dan tokoh masyarakat.

Kerusakan jembatan dipicu oleh intensitas hujan tinggi, yang menyebabkan salah satu tiang penahan kawat seling roboh.

Akibatnya, struktur jembatan tidak mampu menahan beban dan penggunaannya dihentikan demi keselamatan warga.

“Ini akses vital masyarakat. Kalau dibiarkan terlalu lama, aktivitas dan perekonomian warga akan terganggu. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan,” ujar Bupati Dedy Putra.

Pemerintah Kabupaten Bungo akan menggunakan anggaran APBD untuk perbaikan jembatan agar proses penanganan tidak berlarut-larut.

Mengingat bantuan dari pemerintah pusat membutuhkan waktu yang lebih panjang.

“Kita ambil langkah cepat. Insyaallah perbaikan bisa mulai dikerjakan pada bulan Maret,” jelasnya.

Selain jembatan di Sepungur, Pemkab Bungo juga menyiapkan perbaikan beberapa jembatan lain, termasuk di Dusun Sungai Gurun (panjang ±150 meter) dan Dusun Rantau Duku.

Bupati menegaskan seluruh rencana perbaikan akan dikaji secara matang, mulai dari kebutuhan material hingga kekuatan konstruksi, agar jembatan yang dibangun lebih aman dan tahan lama.

Langkah cepat ini disambut positif oleh masyarakat, yang berharap akses transportasi, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas ekonomi bisa kembali normal.(*)

MUARA BUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mengadakan operasi pasar murah selama dua hari untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini digelar di Gedung Darma Wanita Muara Bungo pada Kamis (20/3/2025) dan disambut dengan antusias oleh warga yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih ekonomis.

Upaya Pemerintah Stabilkan Harga Pangan
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bungo, Yudi Prawira, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga pasar sekaligus memberikan akses bahan pangan murah bagi masyarakat.

“Operasi pasar murah ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujar Yudi Prawira.

Sinergi Berbagai Pihak
Pelaksanaan operasi pasar murah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo, TP-PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta Dharma Wanita Persatuan (DWP). Selain itu, program ini turut didukung oleh Perum Bulog Bungo, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo, bekerja sama dengan sejumlah distributor lokal.

Berbagai bahan pokok dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, di antaranya:

• Beras SPHP: Rp60.000/5 kg
• Minyak goreng Minyakita: Rp15.000/liter
• Mi instan dan Pop Mie: Rp15.000/paket
• Telur ayam ras: Rp46.000/karpet
• Ikan gurami: Rp55.000/kg
• Ayam potong: Rp32.000/ekor

Warga Antusias Sambut Operasi Pasar Murah
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi operasi pasar sejak pagi. Salah satu warga, Siti (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini.

“Harga sembako sekarang tinggi, jadi dengan adanya pasar murah ini, kami bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus mengadakan operasi pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, guna menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. (*)