MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 37 pejabat Eselon IV di lingkungan Pemkab Bungo.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo, Senin 06 Juli 2026.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Bungo.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.

Ia menyebut, seluruh proses penempatan pejabat telah melalui tahapan evaluasi berbasis kinerja dan prinsip meritokrasi.

“Pelantikan ini didasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan semangat meritokrasi. Kita ingin memastikan setiap pejabat yang ditempatkan memiliki kompetensi yang tepat untuk mendukung roda pemerintahan di Kabupaten Bungo,” ujar Tri Wahyu Hidayat.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang memiliki tanggung jawab besar, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Karena itu jalankan tugas dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi,” tegasnya.

Wabup juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, sekaligus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

Menurutnya, percepatan adaptasi menjadi kunci agar organisasi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah tuntutan pelayanan yang semakin dinamis.

Pelantikan 37 pejabat Eselon IV ini mencakup berbagai posisi strategis di tingkat kecamatan hingga kelurahan, termasuk pada sektor pelayanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, serta tata pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bungo berharap penyegaran ini dapat memperkuat kinerja birokrasi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.

Berikut nama pejabat eselon IV dilingkungan Pemkab Bungo:

1. Zulkifli, S.T Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Fantoni, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPBD, Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Mukhsin, S.IP Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP dan Damka

4. Yesi Kusmira, S.Psi, M.Psi, Psikolog Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Daerah

5. Mohammad Rizal, S.Ag Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bathin II Babeko

6. Benni Oktama, S.Sos Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bathin II Babeko

7. Asril Joni, S.Sos Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertinan Umum pada Kecamatan Bathin II Babeko

8. Eka Gusnita, S.Sos, M.Si Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Bathin III

9. Eko Subagiyo, S.Pt Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Pelepat Ilir

10. Salahuddin, S.Ag Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pelepat

11. Ratna Dewi, S.Pd.I Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jujuhan

12. Jamaludin, S.IP Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

13. Aswan, S.Pd.I Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

14. Amiruddin, S.IP Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

15. Kurniati Sulistyo, SE Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jujuhan Ilir

16. Supendi, S.IP Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani

17. Tri Ambar Sari, S.Sos Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani

18. Nur’aini, S.Sos Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III

19. Deffi Rahman, SE Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III

20. Drs. Sahri Sekretaris Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

21. Ahmadi, S.Sos Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

22. Yulina Utama Hami, S.Sos Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

23. Novi Sariana, A.Md Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Rimbo Tengah

24. Karim, S.Pd.I Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kecamatan Rantau Pandan

25. Sri Mulyani, SE Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Pasar Muara Bungo

26. Hermantoni, S.IP Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo

27. Bambang Irawan, S.Sos Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo

28. Sri Rahmatika, S.IP Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo

29. Siti Bahyu, S.Pd.I Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo

30. Supanto, S.Sos Lurah Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo

31. Boy Hendrik, A.Md Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pasar Muara Bungo

32. J. Ishak, S.Sos, M.M Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

33. Isnaini, S.Pd Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bungo Dan

34. Asnadi, S.Pd Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

35. Maryam, S.Ag Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

36. Ruslan, S.Pd.I Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jujuhan

37. Widyawati, S.H Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jujuhan Ilir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Jambi, Selasa 1 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolresta Jambi dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta berbagai tamu undangan.

Usai pelaksanaan apel, rangkaian acara dilanjutkan dengan ramah tamah, makan bersama, serta penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polresta Jambi, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan situasi yang kondusif di Kota Jambi.

Menurut Diza, hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dan Polresta Jambi selama ini telah berjalan sangat baik.

Tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan, kepolisian juga aktif mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Polresta Jambi, karena selama ini telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepolisian juga selalu membantu dan membersamai kami dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Jambi,” ujar Diza.

Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan daerah, termasuk program unggulan Kota Jambi Bahagia, mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini terus terjalin ke depannya. Program-program unggulan Kota Jambi Bahagia juga kami harapkan mendapat dukungan dari jajaran kepolisian sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Diza menilai peringatan HUT Bhayangkara bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan kerja sama lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Momentum HUT Bhayangkara menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, pengabdian, dan kolaborasi demi kemajuan Kota Jambi,” tutupnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat layanan darurat masyarakat melalui program “Halo Ustad 112” yang diminta Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. untuk disosialisasikan secara masif hingga ke tingkat desa.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Camat Muara Papalik, Jumat 12 Juni 2026.

Menurut Bupati, layanan darurat 112 harus menjadi garda terdepan dalam respons cepat terhadap berbagai kejadian di masyarakat, mulai dari kebakaran, bencana alam, gangguan kesehatan, hingga kondisi darurat lainnya.

“Layanan Halo Ustad 112 harus terus disosialisasikan hingga ke desa-desa agar masyarakat benar-benar mengetahui dan bisa memanfaatkannya saat membutuhkan bantuan cepat,” tegasnya.

Diperkuat hingga Tingkat Desa

Bupati meminta seluruh camat untuk mengintensifkan penyebaran informasi layanan tersebut, tidak hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga melalui perangkat desa, RT, dan RW.

Ia menilai, kecepatan informasi menjadi faktor penting dalam penanganan keadaan darurat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi kebingungan saat menghadapi situasi kritis.

“Jangan sampai masyarakat tidak tahu harus menghubungi siapa ketika terjadi keadaan darurat. Ini yang harus kita pastikan sampai ke bawah,” ujarnya.

Jadi Bagian Sistem Respons Cepat Daerah

Layanan “Halo Ustad 112” sendiri menjadi bagian dari sistem respons cepat pemerintah daerah yang terintegrasi untuk mempercepat penanganan berbagai laporan masyarakat.

Dengan satu nomor panggilan darurat, warga diharapkan dapat langsung terhubung dengan layanan terkait tanpa harus mencari kontak instansi secara terpisah.

Pemerintah daerah menargetkan layanan ini tidak hanya dikenal, tetapi juga benar-benar digunakan secara aktif oleh masyarakat di seluruh wilayah Tanjung Jabung Barat.

Tetap Fokus Pelayanan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menekankan pentingnya komitmen aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, meski di tengah keterbatasan anggaran.

Ia meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa tetap fokus pada pelayanan dasar masyarakat, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan sekadar soal fasilitas kantor,” tegasnya.

Dukungan untuk Program Daerah Lainnya

Meski fokus utama diarahkan pada penguatan layanan darurat, Bupati juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan sampah, banjir, serta persoalan sosial seperti anak putus sekolah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan lebih efektif jika didukung dengan sistem komunikasi dan respons cepat yang kuat melalui layanan 112.

Hadirkan Pemerintah Lebih Dekat ke Masyarakat

Melalui penguatan “Halo Ustad 112”, Pemkab Tanjab Barat berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara lebih cepat dan nyata saat terjadi keadaan darurat.

Program ini diharapkan menjadi jembatan utama antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, sigap, dan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan perlunya peran aktif camat, lurah, dan kepala desa dalam menangani berbagai persoalan strategis daerah.

Mulai dari pengelolaan sampah, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penanggulangan bencana, hingga tingginya angka anak putus sekolah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Camat Muara Papalik, Jumat 12 Juni 2026.

Dorong Aksi Nyata, Bukan Sekadar Sosialisasi

Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.

Ia mencontohkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk sebagai langkah sederhana yang dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.

“Yang kita perlukan sekarang adalah aksi. Mulailah dari hal kecil, seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk untuk tanaman di rumah. Kalau satu desa berhasil, desa lain akan ikut,” ujarnya.

Penataan TPS dan Depo Sampah Dipercepat

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah menertibkan ratusan titik pembuangan sampah ilegal yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk itu, Bupati meminta camat segera menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang lebih terorganisir agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan sistem pengelolaan sampah berjenjang melalui pembangunan depo sampah sebagai fasilitas penampungan sebelum dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Kita ingin pengelolaan sampah lebih sistematis, dari rumah tangga ke TPS, lalu ke depo, dan akhirnya ke TPA,” jelasnya.

Penguatan Kamtibmas Lewat Program Sabuk Kamtibmas

Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Bupati mengingatkan pentingnya dukungan camat dalam implementasi Program Sabuk Kamtibmas yang telah dideklarasikan bersama Forkopimda.

Ia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Jangan sampai ada hal yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Penanganan Banjir Jadi Perhatian Serius

Dalam sektor kebencanaan, Bupati menyoroti sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, seperti Kecamatan Batang Asam dan Muara Papalik.

Pemerintah daerah terus melakukan upaya mitigasi melalui pembangunan infrastruktur seperti drainase dan box culvert di titik-titik rawan banjir.

Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.

“Drainase harus dijaga agar tetap lancar. Ini tanggung jawab bersama untuk mengurangi risiko banjir,” katanya.

Penataan Pembangunan dan Batas Wilayah

Bupati juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pembangunan yang belum memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menegaskan setiap pembangunan harus sesuai tata ruang, memperhatikan lingkungan, serta memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

Selain itu, camat dan kepala desa diminta aktif menyosialisasikan penyelesaian batas wilayah desa untuk mencegah potensi konflik di masyarakat.

“Yang berubah hanya batas administrasi, bukan hak kepemilikan tanah masyarakat,” tegasnya.

Atasi Anak Putus Sekolah untuk Tingkatkan IPM

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah tingginya angka anak putus sekolah yang berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bupati meminta camat dan kepala desa melakukan pendataan serta memastikan anak-anak putus sekolah kembali mengenyam pendidikan di sekolah terdekat.

“Jangan pikirkan dulu seragam atau perlengkapan. Yang penting mereka kembali sekolah. Pemerintah akan membantu,” ujarnya.

Perkuat Layanan Darurat Halo Ustad 112

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Ia juga meminta sosialisasi layanan darurat “Halo Ustad 112” terus digencarkan hingga tingkat desa agar masyarakat dapat segera melaporkan kejadian darurat seperti kebakaran, bencana, maupun gangguan kesehatan.

“Layanan ini harus diketahui seluruh masyarakat agar bisa dimanfaatkan saat keadaan darurat,” pungkasnya.

Kegiatan rakor tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, para camat, lurah, ASN, serta unsur terkait lainnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperbaiki infrastruktur jalan terus berlanjut. Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, turun langsung meninjau pekerjaan peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung yang selama ini dikeluhkan warga akibat kondisinya yang rusak dan sulit dilalui.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Jumat Berkah yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026.

Kehadiran bupati di lokasi sekaligus memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jalan Jalur 2 Merlung merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan sejumlah desa dengan pusat pemerintahan kecamatan.

Selama beberapa tahun terakhir, kondisi jalan yang rusak kerap menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga distribusi hasil perkebunan dan pertanian.

Dalam peninjauan tersebut, Anwar Sadat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi jalan setelah selesai dibangun.

Ia meminta pemerintah kecamatan bersama masyarakat untuk mengawasi kendaraan yang melintas agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas jalan.

Menurutnya, kendaraan bertonase berlebih menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan di sejumlah wilayah.

Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya perawatan saluran drainase di sepanjang ruas jalan.

Ia mengingatkan agar drainase yang telah dibangun pada tahun 2025 tetap dijaga kebersihannya sehingga aliran air tetap lancar dan tidak menyebabkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan.

“Pemerintah sudah membangun, namun menjaga dan merawatnya menjadi tanggung jawab bersama. Gotong royong secara rutin perlu dilakukan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik,” pesannya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, mulai dari staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat hingga sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung diharapkan mampu memperlancar konektivitas antarwilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat akses pelayanan pemerintahan di Kecamatan Merlung.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan tahun 2026.

Dari yang saat ini baru 38 dapur beroperasi, Pemkot menargetkan 74 dapur MBG aktif sepenuhnya pada Juni 2026, dengan lonjakan penerima manfaat hingga 274 ribu orang.

Target ambisius tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG Kota Jambi di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

“Target kita jelas. Juni nanti dapur MBG harus bertambah dari 38 menjadi 74 dapur yang benar-benar berjalan. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong naik, dari 94 ribu menjadi 274 ribu, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Menurut Maulana, percepatan jumlah dapur MBG menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut di daerah.

Karena itu, Pemkot Jambi mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.

“Hari ini saya sebagai kepala daerah menginisiasi rakor percepatan MBG. Kita kumpulkan seluruh stakeholder agar komunikasi lebih intens dan masalah di lapangan bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.

Rakor ini melibatkan berbagai pihak strategis, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Dalam pembahasan, turut disoroti peran tenaga kerja di setiap dapur MBG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, serta kesiapan rantai pasok pangan.

Maulana menekankan bahwa ketersediaan bahan pokok menjadi faktor krusial.

Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan seperti inflasi dan kelangkaan bahan pangan di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi. Di pasar bisa kekurangan, ibu-ibu susah. Maka dari itu, SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara detail,” jelasnya.

Selain aspek teknis, Pemkot Jambi juga membuka ruang kebijakan berbasis kearifan lokal, mengingat karakter dan tantangan daerah tidak selalu sama dengan konsep di tingkat pusat.

Bahkan, kebijakan daerah tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan nasional ke depan.

Sebagai tindak lanjut rakor, Pemkot Jambi akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil berdasarkan isu spesifik, mulai dari ketersediaan bahan pokok, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat.

Isu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dapur MBG, juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyambut baik langkah cepat dan terstruktur yang dilakukan Wali Kota Jambi.

“Program MBG memang program pusat, tapi dampaknya langsung ke daerah. Kepala daerah harus hadir dan memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Apa yang dilakukan Pemkot Jambi ini sudah tepat,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, hasil dan masukan dari rapat tersebut akan menjadi bahan yang akan disampaikannya kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa beroperasi tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan hanya pesan moral semata.

Melainkan fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan bangsa.

Penegasan tersebut disampaikan BBS saat memimpin upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama tingkat Kabupaten Muaro Jambi, yang digelar di Lapangan MAN Insan Cendekia, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Sabtu (3/1/2025).

Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, aparatur pemerintah daerah, serta pelajar madrasah dari berbagai satuan pendidikan.

Dalam amanatnya, BBS menyampaikan bahwa stabilitas sosial yang dibangun melalui toleransi dan sikap saling menghormati antarumat beragama merupakan “mesin penggerak” pembangunan.

Tanpa kerukunan, ia menilai berbagai agenda pembangunan akan menghadapi hambatan serius.

“Tanpa kerukunan, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial akan mudah tersendat oleh konflik dan ketidakpercayaan,” ujar BBS.

Ia menambahkan, kerukunan umat beragama harus dipandang sebagai modal strategis bangsa, bukan semata-mata nilai spiritual.

Menurutnya, dari ruang sosial yang rukun itulah energi pembangunan dapat tumbuh dan berjalan berkelanjutan.

“Kerukunan bukan hanya nilai keagamaan, tetapi juga modal strategis bangsa. Di situlah energi pembangunan bekerja,” tegasnya.

BBS juga menyoroti peran Kementerian Agama yang dinilainya strategis sebagai penjaga ruang tengah kehidupan berbangsa.

Tidak hanya mengurusi urusan ritual, Kemenag memiliki peran penting dalam membangun etika publik, memperkuat moderasi beragama, serta menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Menurutnya, tantangan kebangsaan ke depan justru semakin kompleks, sehingga membutuhkan penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama, terutama di tengah arus polarisasi dan disrupsi sosial.

Lebih lanjut, BBS menyampaikan bahwa peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama tahun ini membawa semangat pengabdian dan transformasi.

Di Kabupaten Muaro Jambi, peringatan tersebut menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan anggaran, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial antarwarga.

“Daerah yang rukun adalah daerah yang punya masa depan,” pungkasnya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – BKPSDM Kabupaten Tebo memastikan hingga kini belum menerima hasil akhir seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Proses seleksi masih berada dalam tahap pengolahan hasil oleh panitia seleksi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, menjelaskan bahwa panitia seleksi masih melakukan perumusan dan finalisasi hasil dari seluruh tahapan yang telah diikuti para peserta.

Setelah proses tersebut rampung, hasil seleksi akan disampaikan secara resmi kepada Bupati Tebo untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini hasilnya masih dalam tahap penggodokan oleh panitia seleksi. Setelah itu akan dirapatkan dan selanjutnya diumumkan,” ujar Suwarto, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan bahwa tahapan finalisasi merupakan bagian penting dalam mekanisme seleksi terbuka JPT Pratama.

Panitia seleksi harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari penilaian kompetensi, rekam jejak, hingga hasil wawancara peserta.

Menurut Suwarto, proses tersebut membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup agar keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun regulasi.

Lebih lanjut, Suwarto mengungkapkan bahwa sebelumnya pengumuman hasil seleksi JPT Pratama dijadwalkan pada Rabu, 31 Desember 2025.

Namun, jadwal tersebut mengalami perubahan dan diundur hingga Kamis, 8 Januari 2026.

“Awalnya memang direncanakan diumumkan pada 31 Desember. Namun setelah koordinasi dengan panitia seleksi, pengumuman dijadwalkan ulang pada 8 Januari 2026,” jelasnya.

Penundaan tersebut, lanjut Suwarto, dilakukan agar panitia seleksi memiliki waktu tambahan untuk menyelesaikan seluruh proses penilaian secara menyeluruh.

Sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia juga menekankan bahwa BKPSDM Kabupaten Tebo hanya berperan sebagai fasilitator dari sisi administrasi.

Sementara itu, kewenangan penuh dalam proses penilaian dan penetapan hasil seleksi berada di tangan panitia seleksi yang telah ditunjuk secara resmi.

“Hasil seleksi nanti akan memunculkan tiga besar untuk masing-masing jabatan yang diseleksi,” kata dia.

“Dari tiga nama tersebut, Bupati Tebo akan memilih satu orang untuk ditetapkan sebagai pejabat definitif,” terang Suwarto.

Setelah pengumuman resmi dilakukan dan Bupati Tebo menentukan pilihan, tahapan berikutnya adalah pelantikan pejabat JPT Pratama terpilih.

BKPSDM berharap seluruh rangkaian seleksi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan pejabat yang profesional serta berintegritas untuk mendukung kinerja pemerintahan daerah.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, H Hurmin, secara resmi melantik Direktur dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Serumpun Pseko, Senin 5 Desember 2025.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa kepemimpinan baru Perseroda untuk periode lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan itu, Hurmin melantik Ahyar, S.ThI sebagai Direktur dan Sugeng Mulyafi sebagai Komisaris Perseroda Serumpun Pseko.

Ia menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar terhadap peran strategis Perseroda dalam mendukung pembangunan daerah.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara Ahyar dan Sugeng Mulyafi yang resmi dilantik sebagai Direktur dan Komisaris Perseroda Serumpun Pseko untuk lima tahun ke depan,” ujar Hurmin.

Bupati menegaskan bahwa Perseroda harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat Sarolangun.

Menurutnya, pengelolaan perusahaan daerah harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik dapat terjaga.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan itu sangat penting,” sebutnya.

“Dengan tata kelola yang baik, Perseroda diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Hurmin juga menekankan bahwa, direksi dan komisaris yang baru dilantik dituntut untuk bekerja keras dan bekerja cerdas.

Ia meminta agar jajaran manajemen segera menyusun rencana kerja dan strategi usaha yang realistis serta berorientasi pada hasil.

“Jangan muluk-muluk. Fokus pada usaha yang benar-benar menghasilkan dan dijalankan sesuai aturan,” katanya.

Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan perusahaan.

Setiap program dan langkah kerja harus memiliki target yang jelas dan terukur agar dapat dievaluasi secara berkala.

Sementara itu, Direktur Perseroda Serumpun Pseko, Ahyar, menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi perubahan status badan usaha.

Jika sebelumnya berbentuk Perumda dengan kepemilikan saham 100 persen milik pemerintah daerah, kini Perseroda memiliki komposisi saham 51 persen milik daerah dan 49 persen milik masyarakat umum.

“Dengan perubahan status ini, terbuka peluang bagi Perseroda untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar, termasuk investor yang ingin berinvestasi atau bermitra dengan Perseroda Serumpun Pseko,” ungkap Ahyar.

Ia berharap, dengan struktur baru tersebut, Perseroda Serumpun Pseko dapat berkembang lebih profesional dan berdaya saing.

Serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Kabupaten Sarolangun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris membuka wacana penamaan fasilitas publik menggunakan nama mantan Gubernur Jambi sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka dalam membangun daerah.

Wacana tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri ziarah dan tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi ke-69, Senin (5/1/2026).

Menurut Al Haris, pemberian nama tokoh pada fasilitas publik tidak semata-mata dikaitkan dengan siapa yang membangun fasilitas tersebut.

Melainkan sebagai simbol penghargaan dan pengingat bagi generasi penerus terhadap kontribusi para pemimpin terdahulu.

“Menamai sebuah tempat bukan soal siapa yang membangun, tetapi sebagai bentuk menghargai jasa. Itu untuk mengenang dan menghormati pengabdian para pemimpin Jambi,” ujar Al Haris.

Ia mencontohkan sejumlah fasilitas publik di Jambi yang telah lebih dulu menggunakan nama tokoh daerah sebagai bentuk penghormatan, meskipun tidak dibangun langsung oleh tokoh yang bersangkutan.

“Seperti Rumah Sakit Raden Mattaher atau Bandara Sultan Thaha. Itu adalah contoh penghargaan terhadap jasa tokoh Jambi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Al Haris mengungkapkan keinginannya untuk mengabadikan nama dua mantan Gubernur Jambi, yakni H. Zulkifli Nurdin dan H. Abdurrahman Sayoeti, pada kawasan atau fasilitas tertentu di Provinsi Jambi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut tidak akan dipaksakan apabila terdapat perbedaan pandangan dari masyarakat maupun keluarga tokoh yang bersangkutan.

“Kalau memang ada yang tidak dikehendaki, tentu tidak bisa dipaksakan. Intinya, semangat kita adalah menghormati dan mengenang jasa para pemimpin Jambi,” tegasnya.

Al Haris berharap, melalui penamaan fasilitas publik maupun bentuk penghormatan lainnya, generasi muda Jambi dapat mengenal sejarah kepemimpinan daerah serta menghargai kontribusi para tokoh yang telah berjasa dalam pembangunan Provinsi Jambi.(*)