JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kehadirannya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bukan karena adanya kasus korupsi, melainkan sebagai langkah pencegahan dini untuk menjaga tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) I.2 KPK, Uding Juharudin, dalam kegiatan koordinasi dan supervisi Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin 12 Oktober 2026.

Uding meminta masyarakat tidak salah memahami tujuan kegiatan tersebut.

Menurutnya, koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya mengantisipasi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Jangan dikonotasikan bahwa kedatangan kami hari ini karena ada kasus. Kegiatan ini merupakan peringatan dini untuk pencegahan agar tata kelola perencanaan dan penganggaran di Pemkot Jambi tetap terjaga dan tidak sampai terjadi korupsi,” tegas Uding.

Ia menjelaskan, pendekatan pencegahan dilakukan dengan mengevaluasi tata kelola pemerintahan, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendorong perbaikan pada aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim KPK telah berkoordinasi dan menghimpun sejumlah data dari pemerintah daerah, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sumber lainnya.

Dari penelaahan awal tersebut, tim menemukan sejumlah anomali atau hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Namun, Uding menegaskan bahwa anomali tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, hasil penelaahan itu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi risiko, memperbaiki kelemahan sistem, dan menentukan langkah pencegahan yang diperlukan.

“Dari data tersebut, kami menemukan beberapa anomali. Ini bukan berarti kasus, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki melalui evaluasi dan identifikasi agar diketahui langkah yang harus dilakukan,” jelasnya.

Dalam pembahasan bersama Pemkot Jambi dan DPRD, sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi proses perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan dana hibah, serta bantuan sosial.

Berbagai aspek tersebut dibahas sebagai bagian dari penguatan tata kelola anggaran agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Hal-hal yang masih membutuhkan penyempurnaan akan diklarifikasi bersama pihak terkait, kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan tindak lanjut.

Uding juga menekankan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.

Koordinasi diperlukan karena proses perencanaan dan penganggaran daerah saling berkaitan serta melibatkan berbagai pihak.

Kegiatan koordinasi dan supervisi tersebut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Sekretaris Daerah A. Ridwan, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana menyambut baik kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada tim Korsupgah KPK atas koordinasi dan masukan yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Maulana menegaskan komitmen Pemkot Jambi untuk menjaga integritas dan menindaklanjuti berbagai masukan secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen bersama untuk menjaga integritas. Mudah-mudahan upaya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kami juga dapat berkonsultasi melalui Inspektorat sesuai dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan,” kata Maulana.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan visi dan misi Kota Jambi Bahagia yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025–2029.

Melalui kegiatan tersebut, KPK dan Pemkot Jambi diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Langkah pencegahan dini ini juga diharapkan mampu meminimalkan risiko penyimpangan sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan dana hibah, hingga bantuan sosial menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam evaluasi tata kelola perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Jambi.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan koordinasi dan supervisi Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin 12 Oktober 2026.

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, Sekretaris Daerah A. Ridwan, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Jambi.

Sementara itu, tim KPK dipimpin Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) I.2, Uding Juharudin.

Fokus pembahasan diarahkan pada upaya memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian akan ditelaah lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menentukan langkah perbaikan.

Pokir DPRD, Dana Hibah dan Bansos Jadi Perhatian

Kepala Satgas Korsupgah I.2 KPK, Uding Juharudin, menjelaskan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, timnya telah melakukan koordinasi dan mengumpulkan data dari pemerintah daerah.

Pengumpulan data tersebut antara lain dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sumber lainnya.

Berdasarkan penelaahan awal, tim menemukan sejumlah anomali atau hal-hal yang memerlukan perhatian dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Uding menegaskan, anomali tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, temuan awal itu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran.

“Dari data tersebut, kami menemukan beberapa anomali. Ini bukan berarti kasus, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki melalui evaluasi dan identifikasi agar diketahui langkah yang harus dilakukan,” jelas Uding.

Dalam pembahasan bersama Pemkot Jambi dan DPRD, sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi proses perencanaan dan penganggaran daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, pengelolaan dana hibah, serta bantuan sosial.

Aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari evaluasi tata kelola anggaran agar pelaksanaannya sesuai aturan dan risiko penyimpangan dapat diantisipasi sejak dini.

Uding mengatakan, berbagai hal yang masih membutuhkan penyempurnaan akan dibahas dan diklarifikasi bersama pihak terkait.

Hasil pembahasan itu selanjutnya dituangkan dalam berita acara sebagai bahan tindak lanjut perbaikan.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi.

Menurutnya, proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah saling berkaitan sehingga membutuhkan koordinasi serta komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

KPK Tegaskan Langkah Pencegahan, Bukan Penanganan Kasus

Uding menegaskan, kehadiran tim KPK di Kota Jambi merupakan bagian dari upaya pencegahan dini melalui koordinasi, supervisi, dan penguatan integritas pemerintahan.

Ia meminta agar kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai indikasi adanya kasus korupsi di lingkungan Pemkot Jambi.

“Jangan dikonotasikan bahwa kedatangan kami hari ini karena ada kasus. Kegiatan ini merupakan peringatan dini untuk pencegahan agar tata kelola perencanaan dan penganggaran di Pemkot Jambi tetap terjaga dan tidak sampai terjadi korupsi,” tegasnya.

Melalui evaluasi tersebut, KPK mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap proses pengelolaan anggaran.

Pembahasan mengenai pokir DPRD, dana hibah, dan bantuan sosial diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Pemkot Jambi Siap Tindak Lanjuti Masukan KPK

Wali Kota Jambi, Maulana menyambut baik koordinasi dan supervisi KPK sebagai momentum untuk mengevaluasi serta menyempurnakan tata kelola pemerintahan, terutama dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Ia menyampaikan bahwa, Pemkot Jambi berkomitmen menjaga integritas dan menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan KPK demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berkomitmen bersama untuk menjaga integritas. Mudah-mudahan upaya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kami juga dapat berkonsultasi melalui Inspektorat sesuai dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan,” kata Maulana.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan visi dan misi Kota Jambi Bahagia yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025–2029.

Sinergi antara KPK, Pemkot Jambi, dan DPRD diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah secara berkelanjutan, termasuk dalam aspek pokir DPRD, dana hibah, dan bantuan sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah anomali dalam data pemerintahan Kota Jambi yang perlu dievaluasi untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Penelaahan awal tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan supervisi KPK bersama Pemerintah Kota Jambi terkait tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin 12 Oktober 2026, itu merupakan bagian dari Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.

Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Sekretaris Daerah A. Ridwan, serta sejumlah pejabat Pemkot Jambi menghadiri kegiatan tersebut.

Tim KPK dipimpin Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) I.2, Uding Juharudin.

Uding menegaskan, kedatangan tim KPK bukan karena adanya kasus korupsi di lingkungan Pemkot Jambi.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah pencegahan dini untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

“Jangan dikonotasikan bahwa kedatangan kami hari ini karena ada kasus. Kegiatan ini merupakan peringatan dini untuk pencegahan agar tata kelola perencanaan dan penganggaran di Pemkot Jambi tetap terjaga dan tidak sampai terjadi korupsi,” tegas Uding.

KPK Soroti Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Sebelum pertemuan berlangsung, tim KPK telah melakukan koordinasi dan menghimpun data dari pemerintah daerah.

Penelaahan tersebut antara lain memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sumber data lainnya.

Dari proses awal itu, KPK menemukan sejumlah anomali yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Meski demikian, Uding menekankan bahwa anomali tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana korupsi.

Temuan awal itu justru menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi risiko, menentukan langkah perbaikan, dan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.

“Dari data tersebut, kami menemukan beberapa anomali. Ini bukan berarti kasus, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki melalui evaluasi dan identifikasi agar diketahui langkah yang harus dilakukan,” jelasnya.

Sejumlah bidang yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut meliputi proses perencanaan dan penganggaran daerah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan dana hibah, serta bantuan sosial.

KPK bersama pemerintah daerah akan membahas dan mengklarifikasi berbagai hal yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Hasil pembahasan selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.

Uding juga menekankan pentingnya keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi.

Pasalnya, perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah melibatkan berbagai pihak sehingga setiap proses harus berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maulana Tegaskan Komitmen Perkuat Integritas

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Jambi, Maulana memaparkan visi dan misi pembangunan Kota Jambi Bahagia yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025–2029.

Maulana menyambut positif koordinasi dan supervisi KPK sebagai kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek perencanaan dan penganggaran.

Ia menyampaikan apresiasi kepada tim Korsupgah KPK yang hadir untuk memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah.

“Kami berkomitmen bersama untuk menjaga integritas. Mudah-mudahan upaya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kami juga dapat berkonsultasi melalui Inspektorat sesuai dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan,” kata Maulana.

Menurutnya, masukan dari KPK menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pemkot Jambi pun menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan sesuai kebutuhan perbaikan tata kelola dan ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi dan supervisi tersebut, sinergi antara KPK, pemerintah kota, dan DPRD diharapkan semakin kuat.

Upaya ini diarahkan untuk menekan potensi penyimpangan sejak dini sekaligus memastikan proses pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara bertanggung jawab.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi melalui Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat integritas aparatur sekaligus mendorong penyempurnaan tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor perencanaan dan penganggaran daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin 12 Oktober 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., didampingi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., serta Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., bersama sejumlah anggota DPRD Kota Jambi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si., beserta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkot Jambi. Sementara itu, tim KPK dipimpin Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) I.2, Uding Juharudin, bersama jajaran tim koordinasi dan supervisi wilayah.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang koordinasi dan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana memaparkan visi dan misi pembangunan Kota Jambi Bahagia yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025–2029.

Maulana menyambut baik pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan secara terarah dan bertanggung jawab.

Ia menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan KPK kepada Pemkot Jambi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Korsupgah KPK beserta seluruh jajaran yang hadir,” ujar Maulana.

Menurutnya, kegiatan koordinasi dan supervisi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkot Jambi untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai aspek tata kelola pemerintahan, terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Ia menegaskan, Pemkot Jambi berkomitmen menjaga integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan serta menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin baik.

“Kami berkomitmen bersama untuk menjaga integritas. Mudah-mudahan upaya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kami juga dapat berkonsultasi melalui Inspektorat sesuai dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satgas Korsupgah I.2 KPK, Uding Juharudin, menegaskan bahwa kehadiran tim KPK di Kota Jambi merupakan bagian dari upaya pencegahan dini, bukan indikasi bahwa terdapat kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, koordinasi dan supervisi tersebut bertujuan memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko yang perlu diantisipasi sejak awal.

“Jangan dikonotasikan bahwa kedatangan kami hari ini karena ada kasus. Kegiatan ini merupakan peringatan dini untuk pencegahan agar tata kelola perencanaan dan penganggaran di Pemkot Jambi tetap terjaga dan tidak sampai terjadi korupsi,” tegas Uding.

Ia menjelaskan, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.

Keduanya memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sehingga diperlukan koordinasi yang baik, transparansi, serta pertanggungjawaban dalam setiap tahapan.

Sebelum kegiatan berlangsung, tim KPK telah melakukan koordinasi dan mengumpulkan sejumlah data dari pemerintah daerah, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sumber informasi lainnya.

Data tersebut kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan.

Dari hasil penelaahan awal, tim KPK menemukan sejumlah anomali atau ketidaksesuaian yang perlu dicermati lebih lanjut.

Namun, Uding menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menentukan langkah perbaikan.

“Dari data tersebut, kami menemukan beberapa anomali. Ini bukan berarti kasus, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki melalui evaluasi dan identifikasi agar diketahui langkah yang harus dilakukan,” jelasnya.

Dalam pembahasan bersama Pemkot Jambi dan DPRD Kota Jambi, sejumlah aspek menjadi perhatian, antara lain proses perencanaan dan penganggaran daerah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah, serta bantuan sosial.

Uding menyampaikan, berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan akan dibahas dan diklarifikasi bersama perangkat daerah maupun pihak terkait.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.

Melalui kegiatan koordinasi dan supervisi ini, Pemkot Jambi dan KPK diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan komitmen bersama dan tindak lanjut yang berkelanjutan, upaya pencegahan korupsi di Kota Jambi diharapkan dapat berjalan semakin optimal guna mendukung pembangunan daerah yang efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 37 pejabat Eselon IV di lingkungan Pemkab Bungo.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo, Senin 06 Juli 2026.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Bungo.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.

Ia menyebut, seluruh proses penempatan pejabat telah melalui tahapan evaluasi berbasis kinerja dan prinsip meritokrasi.

“Pelantikan ini didasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan semangat meritokrasi. Kita ingin memastikan setiap pejabat yang ditempatkan memiliki kompetensi yang tepat untuk mendukung roda pemerintahan di Kabupaten Bungo,” ujar Tri Wahyu Hidayat.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang memiliki tanggung jawab besar, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Karena itu jalankan tugas dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi,” tegasnya.

Wabup juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, sekaligus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

Menurutnya, percepatan adaptasi menjadi kunci agar organisasi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah tuntutan pelayanan yang semakin dinamis.

Pelantikan 37 pejabat Eselon IV ini mencakup berbagai posisi strategis di tingkat kecamatan hingga kelurahan, termasuk pada sektor pelayanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, serta tata pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bungo berharap penyegaran ini dapat memperkuat kinerja birokrasi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.

Berikut nama pejabat eselon IV dilingkungan Pemkab Bungo:

1. Zulkifli, S.T Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Fantoni, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPBD, Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Mukhsin, S.IP Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP dan Damka

4. Yesi Kusmira, S.Psi, M.Psi, Psikolog Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Daerah

5. Mohammad Rizal, S.Ag Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bathin II Babeko

6. Benni Oktama, S.Sos Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bathin II Babeko

7. Asril Joni, S.Sos Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertinan Umum pada Kecamatan Bathin II Babeko

8. Eka Gusnita, S.Sos, M.Si Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Bathin III

9. Eko Subagiyo, S.Pt Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Pelepat Ilir

10. Salahuddin, S.Ag Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pelepat

11. Ratna Dewi, S.Pd.I Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jujuhan

12. Jamaludin, S.IP Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

13. Aswan, S.Pd.I Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

14. Amiruddin, S.IP Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

15. Kurniati Sulistyo, SE Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jujuhan Ilir

16. Supendi, S.IP Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani

17. Tri Ambar Sari, S.Sos Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani

18. Nur’aini, S.Sos Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III

19. Deffi Rahman, SE Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III

20. Drs. Sahri Sekretaris Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

21. Ahmadi, S.Sos Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

22. Yulina Utama Hami, S.Sos Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

23. Novi Sariana, A.Md Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Rimbo Tengah

24. Karim, S.Pd.I Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kecamatan Rantau Pandan

25. Sri Mulyani, SE Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Pasar Muara Bungo

26. Hermantoni, S.IP Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo

27. Bambang Irawan, S.Sos Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo

28. Sri Rahmatika, S.IP Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo

29. Siti Bahyu, S.Pd.I Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo

30. Supanto, S.Sos Lurah Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo

31. Boy Hendrik, A.Md Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pasar Muara Bungo

32. J. Ishak, S.Sos, M.M Lurah Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah

33. Isnaini, S.Pd Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bungo Dan

34. Asnadi, S.Pd Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

35. Maryam, S.Ag Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

36. Ruslan, S.Pd.I Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jujuhan

37. Widyawati, S.H Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jujuhan Ilir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Jambi, Selasa 1 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolresta Jambi dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta berbagai tamu undangan.

Usai pelaksanaan apel, rangkaian acara dilanjutkan dengan ramah tamah, makan bersama, serta penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polresta Jambi, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan situasi yang kondusif di Kota Jambi.

Menurut Diza, hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dan Polresta Jambi selama ini telah berjalan sangat baik.

Tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan, kepolisian juga aktif mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Polresta Jambi, karena selama ini telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepolisian juga selalu membantu dan membersamai kami dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Jambi,” ujar Diza.

Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan daerah, termasuk program unggulan Kota Jambi Bahagia, mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini terus terjalin ke depannya. Program-program unggulan Kota Jambi Bahagia juga kami harapkan mendapat dukungan dari jajaran kepolisian sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Diza menilai peringatan HUT Bhayangkara bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan kerja sama lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Momentum HUT Bhayangkara menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, pengabdian, dan kolaborasi demi kemajuan Kota Jambi,” tutupnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat layanan darurat masyarakat melalui program “Halo Ustad 112” yang diminta Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. untuk disosialisasikan secara masif hingga ke tingkat desa.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Camat Muara Papalik, Jumat 12 Juni 2026.

Menurut Bupati, layanan darurat 112 harus menjadi garda terdepan dalam respons cepat terhadap berbagai kejadian di masyarakat, mulai dari kebakaran, bencana alam, gangguan kesehatan, hingga kondisi darurat lainnya.

“Layanan Halo Ustad 112 harus terus disosialisasikan hingga ke desa-desa agar masyarakat benar-benar mengetahui dan bisa memanfaatkannya saat membutuhkan bantuan cepat,” tegasnya.

Diperkuat hingga Tingkat Desa

Bupati meminta seluruh camat untuk mengintensifkan penyebaran informasi layanan tersebut, tidak hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga melalui perangkat desa, RT, dan RW.

Ia menilai, kecepatan informasi menjadi faktor penting dalam penanganan keadaan darurat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi kebingungan saat menghadapi situasi kritis.

“Jangan sampai masyarakat tidak tahu harus menghubungi siapa ketika terjadi keadaan darurat. Ini yang harus kita pastikan sampai ke bawah,” ujarnya.

Jadi Bagian Sistem Respons Cepat Daerah

Layanan “Halo Ustad 112” sendiri menjadi bagian dari sistem respons cepat pemerintah daerah yang terintegrasi untuk mempercepat penanganan berbagai laporan masyarakat.

Dengan satu nomor panggilan darurat, warga diharapkan dapat langsung terhubung dengan layanan terkait tanpa harus mencari kontak instansi secara terpisah.

Pemerintah daerah menargetkan layanan ini tidak hanya dikenal, tetapi juga benar-benar digunakan secara aktif oleh masyarakat di seluruh wilayah Tanjung Jabung Barat.

Tetap Fokus Pelayanan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menekankan pentingnya komitmen aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, meski di tengah keterbatasan anggaran.

Ia meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa tetap fokus pada pelayanan dasar masyarakat, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan sekadar soal fasilitas kantor,” tegasnya.

Dukungan untuk Program Daerah Lainnya

Meski fokus utama diarahkan pada penguatan layanan darurat, Bupati juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan sampah, banjir, serta persoalan sosial seperti anak putus sekolah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan lebih efektif jika didukung dengan sistem komunikasi dan respons cepat yang kuat melalui layanan 112.

Hadirkan Pemerintah Lebih Dekat ke Masyarakat

Melalui penguatan “Halo Ustad 112”, Pemkab Tanjab Barat berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara lebih cepat dan nyata saat terjadi keadaan darurat.

Program ini diharapkan menjadi jembatan utama antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, sigap, dan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan perlunya peran aktif camat, lurah, dan kepala desa dalam menangani berbagai persoalan strategis daerah.

Mulai dari pengelolaan sampah, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penanggulangan bencana, hingga tingginya angka anak putus sekolah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Camat Muara Papalik, Jumat 12 Juni 2026.

Dorong Aksi Nyata, Bukan Sekadar Sosialisasi

Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.

Ia mencontohkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk sebagai langkah sederhana yang dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.

“Yang kita perlukan sekarang adalah aksi. Mulailah dari hal kecil, seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk untuk tanaman di rumah. Kalau satu desa berhasil, desa lain akan ikut,” ujarnya.

Penataan TPS dan Depo Sampah Dipercepat

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah menertibkan ratusan titik pembuangan sampah ilegal yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk itu, Bupati meminta camat segera menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang lebih terorganisir agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan sistem pengelolaan sampah berjenjang melalui pembangunan depo sampah sebagai fasilitas penampungan sebelum dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Kita ingin pengelolaan sampah lebih sistematis, dari rumah tangga ke TPS, lalu ke depo, dan akhirnya ke TPA,” jelasnya.

Penguatan Kamtibmas Lewat Program Sabuk Kamtibmas

Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Bupati mengingatkan pentingnya dukungan camat dalam implementasi Program Sabuk Kamtibmas yang telah dideklarasikan bersama Forkopimda.

Ia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Jangan sampai ada hal yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Penanganan Banjir Jadi Perhatian Serius

Dalam sektor kebencanaan, Bupati menyoroti sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, seperti Kecamatan Batang Asam dan Muara Papalik.

Pemerintah daerah terus melakukan upaya mitigasi melalui pembangunan infrastruktur seperti drainase dan box culvert di titik-titik rawan banjir.

Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.

“Drainase harus dijaga agar tetap lancar. Ini tanggung jawab bersama untuk mengurangi risiko banjir,” katanya.

Penataan Pembangunan dan Batas Wilayah

Bupati juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pembangunan yang belum memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menegaskan setiap pembangunan harus sesuai tata ruang, memperhatikan lingkungan, serta memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

Selain itu, camat dan kepala desa diminta aktif menyosialisasikan penyelesaian batas wilayah desa untuk mencegah potensi konflik di masyarakat.

“Yang berubah hanya batas administrasi, bukan hak kepemilikan tanah masyarakat,” tegasnya.

Atasi Anak Putus Sekolah untuk Tingkatkan IPM

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah tingginya angka anak putus sekolah yang berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bupati meminta camat dan kepala desa melakukan pendataan serta memastikan anak-anak putus sekolah kembali mengenyam pendidikan di sekolah terdekat.

“Jangan pikirkan dulu seragam atau perlengkapan. Yang penting mereka kembali sekolah. Pemerintah akan membantu,” ujarnya.

Perkuat Layanan Darurat Halo Ustad 112

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Ia juga meminta sosialisasi layanan darurat “Halo Ustad 112” terus digencarkan hingga tingkat desa agar masyarakat dapat segera melaporkan kejadian darurat seperti kebakaran, bencana, maupun gangguan kesehatan.

“Layanan ini harus diketahui seluruh masyarakat agar bisa dimanfaatkan saat keadaan darurat,” pungkasnya.

Kegiatan rakor tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, para camat, lurah, ASN, serta unsur terkait lainnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperbaiki infrastruktur jalan terus berlanjut. Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, turun langsung meninjau pekerjaan peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung yang selama ini dikeluhkan warga akibat kondisinya yang rusak dan sulit dilalui.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Jumat Berkah yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026.

Kehadiran bupati di lokasi sekaligus memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jalan Jalur 2 Merlung merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan sejumlah desa dengan pusat pemerintahan kecamatan.

Selama beberapa tahun terakhir, kondisi jalan yang rusak kerap menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga distribusi hasil perkebunan dan pertanian.

Dalam peninjauan tersebut, Anwar Sadat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi jalan setelah selesai dibangun.

Ia meminta pemerintah kecamatan bersama masyarakat untuk mengawasi kendaraan yang melintas agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas jalan.

Menurutnya, kendaraan bertonase berlebih menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan di sejumlah wilayah.

Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya perawatan saluran drainase di sepanjang ruas jalan.

Ia mengingatkan agar drainase yang telah dibangun pada tahun 2025 tetap dijaga kebersihannya sehingga aliran air tetap lancar dan tidak menyebabkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan.

“Pemerintah sudah membangun, namun menjaga dan merawatnya menjadi tanggung jawab bersama. Gotong royong secara rutin perlu dilakukan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik,” pesannya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, mulai dari staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat hingga sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung diharapkan mampu memperlancar konektivitas antarwilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat akses pelayanan pemerintahan di Kecamatan Merlung.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan tahun 2026.

Dari yang saat ini baru 38 dapur beroperasi, Pemkot menargetkan 74 dapur MBG aktif sepenuhnya pada Juni 2026, dengan lonjakan penerima manfaat hingga 274 ribu orang.

Target ambisius tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG Kota Jambi di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

“Target kita jelas. Juni nanti dapur MBG harus bertambah dari 38 menjadi 74 dapur yang benar-benar berjalan. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong naik, dari 94 ribu menjadi 274 ribu, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Menurut Maulana, percepatan jumlah dapur MBG menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut di daerah.

Karena itu, Pemkot Jambi mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.

“Hari ini saya sebagai kepala daerah menginisiasi rakor percepatan MBG. Kita kumpulkan seluruh stakeholder agar komunikasi lebih intens dan masalah di lapangan bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.

Rakor ini melibatkan berbagai pihak strategis, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Dalam pembahasan, turut disoroti peran tenaga kerja di setiap dapur MBG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, serta kesiapan rantai pasok pangan.

Maulana menekankan bahwa ketersediaan bahan pokok menjadi faktor krusial.

Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan seperti inflasi dan kelangkaan bahan pangan di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi. Di pasar bisa kekurangan, ibu-ibu susah. Maka dari itu, SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara detail,” jelasnya.

Selain aspek teknis, Pemkot Jambi juga membuka ruang kebijakan berbasis kearifan lokal, mengingat karakter dan tantangan daerah tidak selalu sama dengan konsep di tingkat pusat.

Bahkan, kebijakan daerah tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan nasional ke depan.

Sebagai tindak lanjut rakor, Pemkot Jambi akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil berdasarkan isu spesifik, mulai dari ketersediaan bahan pokok, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat.

Isu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dapur MBG, juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyambut baik langkah cepat dan terstruktur yang dilakukan Wali Kota Jambi.

“Program MBG memang program pusat, tapi dampaknya langsung ke daerah. Kepala daerah harus hadir dan memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Apa yang dilakukan Pemkot Jambi ini sudah tepat,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, hasil dan masukan dari rapat tersebut akan menjadi bahan yang akan disampaikannya kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa beroperasi tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)