MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo kembali melakukan penyegaran birokrasi.

Bupati Tebo Agus Rubiyanto secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 82 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Tebo, Rabu 8 Juli 2026), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo.

Selain melantik puluhan pejabat struktural, Bupati juga mengukuhkan 35 kepala sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Tebo.

Prosesi pelantikan dihadiri Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian Setda, serta seluruh camat.

Dalam sambutannya, Agus Rubiyanto menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kita bekerja sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,” tegas Agus Rubiyanto.

Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis di lingkungan Sekretariat Daerah mengalami perubahan.

Ikhwannul Fajri dipercaya sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo.

Muallim mendapat amanah sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda, sedangkan Sapta Gustiawan dilantik sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada Bagian Hukum Setda, Nurbadri dipercaya menduduki jabatan Kepala Bagian Hukum menggantikan Suparizal yang kini bertugas sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Rotasi juga dilakukan di tingkat kecamatan. Izhar ditunjuk sebagai Camat Sumay, Yanto dipercaya memimpin Kecamatan Tebo Ilir, sementara Dwi Sarwo Widiatmoko menjabat Camat Rimbo Ilir.

Eko Yulianto mendapat promosi sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.

Di tingkat kelurahan, Sukri Adinata berpindah tugas menjadi Lurah Sarana Agung, sedangkan jabatan Lurah Muara Tebo kini diemban Amra Muslimin.

Penyegaran di OPD dan RSUD

Perubahan jabatan juga terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Firdaus Basti dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Supriadi menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sri Wahyuti menjadi Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Syafrial dipercaya sebagai Sekretaris Dinas PUPR, sementara Tuslam menjabat Sekretaris Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Noer Fita juga memperoleh promosi sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, Lian Perdana dipercaya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Ruri Sukmayanti menjabat Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, sedangkan Nurhikmah mengisi posisi Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, di Badan Keuangan Daerah, Ari Prasetyo Bimo Artejo dipercaya memimpin Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Maulana menjabat Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Rusmiadi sebagai Kepala Sub Bidang Pelaporan Arus Kas, dan Ali Bato dipercaya menjadi Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.

Pada BKPSDM juga terjadi pertukaran jabatan antara Ariyanto dan H. Muhammad Nuri sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Perkuat Kualitas Pendidikan

Selain pejabat struktural, Bupati Agus Rubiyanto turut melantik 35 kepala sekolah di lingkungan Pemkab Tebo.

Pelantikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola sekolah, memperkuat kepemimpinan pendidikan, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tebo.

Rotasi kali ini menjadi salah satu mutasi pejabat terbesar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo sepanjang tahun 2026.

Pemerintah daerah berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan disiplin kerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, profesional, serta berkualitas bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi melakukan razia internal terkait penggunaan aplikasi dan situs judi online oleh personel,

Ini dilakukan menyusul arahan Wali Kota Jambi, Maulana, yang menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Kasat Pol PP Kota Jambi, Iper Riyansuni, menjelaskan bahwa razia dilakukan untuk memastikan seluruh personel menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan bebas dari aktivitas yang dapat merugikan institusi maupun pemerintah kota.

“Hasil pengecekan kami memang menemukan beberapa personel yang pernah menggunakan aplikasi maupun mengakses situs judi online,” ungkap Iper Riyansuini, Senin 6 April 2026.

“Atas temuan tersebut, kami telah memberikan teguran agar hal ini tidak terulang, karena bisa mencoreng nama baik Satpol PP maupun Pemerintah Kota Jambi,” jelas  Iper Riyansuni.

Kasat Pol PP menegaskan, langkah ini bukan sekadar teguran, tetapi bagian dari upaya membangun budaya disiplin dan profesionalisme di lingkungan pamong praja.

Ia menambahkan, ke depan tindakan tegas akan diberlakukan bagi personel yang kedapatan melanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap seluruh personel Satpol PP menjadi teladan bagi masyarakat dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas,” kata dia.

“Tidak ada toleransi bagi perilaku yang bisa merusak citra institusi maupun Pemerintah Kota Jambi,” tegasnya.

Razia dan pengecekan internal ini menjadi langkah proaktif Satpol PP Kota Jambi untuk memastikan seluruh pegawai bersih dari praktik judi online maupun kegiatan lain yang tidak sesuai dengan kode etik aparatur pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan III Tahun 2026 yang resmi digelar pada Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, di Aula Diklat BKPSDMD Kota Jambi.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan ASN yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut dedikasi dan integritas tinggi.

Ia juga menyoroti meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan yang cepat, tepat, dan transparan.

“ASN harus terus berkembang dan mampu menjawab tuntutan zaman. Pelayanan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan komitmen dan profesionalisme tinggi,” ujarnya.

Pelatihan ini dirancang untuk memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan ASN dalam memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas.

Tidak hanya kemampuan teknis, peserta juga dibekali pemahaman terkait sikap profesional, responsivitas, dan orientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Para peserta yang mengikuti pelatihan akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang telah ditingkatkan.

Melalui program ini, Pemkot Jambi menargetkan terciptanya aparatur yang lebih tanggap, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima di setiap unit kerja.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan duta besar RI.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta pejabat tinggi TNI dan Polri

Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para duta besar yang akan menjalankan misi diplomatik Indonesia di berbagai negara sahabat.

Dalam pengambilan sumpah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen para dubes untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian menaati peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas diplomatik dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Para duta besar yang dilantik menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seluruh perintah dan kebijakan pemerintah pusat, serta menjalankan tugas perwakilan negara secara profesional demi kepentingan bangsa dan negara.

Adapun enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, yakni:

• Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar RI untuk Aljazair

• Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar RI untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon

• Gina Yoginda sebagai Duta Besar RI untuk Korea Utara

• Rediyanto Heru Nurcahyo sebagai Duta Besar RI untuk Slowakia

• Hari Prabowo sebagai Duta Besar RI untuk Thailand sekaligus Perwakilan Tetap RI pada UN-ESCAP

• Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia

Sebelum dilantik, keenam duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.

Pemerintah berharap para dubes mampu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia, serta meningkatkan peran strategis Indonesia di kancah internasional.

Pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat diplomasi aktif Indonesia dan menjaga kepentingan nasional di tingkat global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan ajakan “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Seruan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar para pejabat mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.

Cak Imin menegaskan pentingnya introspeksi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama terkait mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

“Evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita adalah bentuk taubatan nasuha,” ujarnya, merujuk pada istilah pertobatan tulus dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia juga mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Respons para menteri pun berbeda-beda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut positif ajakan tersebut dan mengakui perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan.

Raja Juli Antoni juga menerima ajakan itu, seraya menyebut bahwa Cak Imin sempat menghubunginya melalui WhatsApp untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respons yang lebih kritis.

Ia menilai bahwa ajakan untuk bertobat dan mengevaluasi diri berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri.

Pernyataan Cak Imin memicu reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai seruan “taubat nasuha” kurang tepat di tengah kondisi korban bencana yang masih berduka.

Kritik lain menyoroti kewenangan Cak Imin, karena penilaian atau evaluasi terhadap para menteri seharusnya berada di bawah wewenang presiden.

Meski menuai pro dan kontra, seruan Cak Imin menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas situasi para korban bencana.(*)

Jakarta, SepucukJambi.id – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam orientasi atau retreat di Akademi Militer, Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.

‘Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum’, demikian isi instruksi yang dikeluarkan Megawati.

Setidaknya terdapat empat gubernur dari PDI-P yang seharusnya mengikuti kegiatan ini, yaitu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

Baca juga:Vonis Budi Said Diperberat Jadi 16 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Triliun

Baca juga:Prabowo Subianto Tanggapi Kritik Soal Kabinet Gemuk: ‘Ndasmu!’

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta juga merupakan kader PDI-P.

Lebih dari 122 kader partai ini menjabat sebagai bupati dan wali kota, di antaranya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng.

Retreat ini merupakan agenda nasional yang diprakarsai pemerintah, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah. Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini bersifat wajib.

‘Mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng, yang ragu-ragu boleh mundur,’ ujarnya setelah melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan.