Merangin Bidik Jadi Kabupaten Cerdas, Wabup Abdul Khafid Soroti Literasi Digital hingga UMKM

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mulai mendorong pengembangan konsep Kabupaten Cerdas atau Smart Regency untuk mempercepat pembangunan daerah.

Namun, transformasi digital yang diharapkan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga menyasar peningkatan literasi masyarakat hingga ke desa dan kelurahan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Merangin H. Abdul Khafid saat menghadiri Forum Nasional Kota Cerdas 2026 di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, 18–19 November 2026.

Dalam forum bertema “Smart City Transformatif: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital” tersebut, Abdul Khafid menilai digitalisasi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Menurutnya, Merangin harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dalam persaingan pembangunan antardaerah.

“Kabupaten Merangin harus berani melangkah menuju era digital. Konsep Kota Cerdas bukan hanya soal teknologi semata, tetapi bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat, mempercepat layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Abdul Khafid.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan kabupaten cerdas tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan infrastruktur teknologi. Kesiapan sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan transformasi digital.

Karena itu, Pemkab Merangin ingin memperluas program literasi digital agar masyarakat di desa dan kelurahan mampu memahami serta memanfaatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari.

“Kita butuh desa dan kelurahan yang melek digital, pemimpin desa dan kelurahan yang paham teknologi, dan masyarakat yang mampu memanfaatkan kemajuan ini untuk kesejahteraan bersama. Inilah kunci utama menuju Merangin yang lebih maju dan mandiri,” tambahnya.

Literasi Digital hingga Pelosok Jadi Tantangan

Pernyataan tersebut menempatkan pemerataan kemampuan digital sebagai salah satu pekerjaan penting bagi Merangin.

Pasalnya, transformasi digital tidak akan memberikan manfaat yang merata apabila hanya berkembang di pusat pemerintahan, sementara masyarakat di wilayah desa masih menghadapi keterbatasan akses maupun pemahaman teknologi.

Selain peningkatan literasi, pengembangan infrastruktur dan akses internet juga menjadi faktor pendukung agar digitalisasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pemkab Merangin menyatakan komitmennya untuk mendorong inovasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat.

UMKM Jadi Sasaran Pengembangan Ekonomi Digital

Di sektor ekonomi, pengembangan Kabupaten Cerdas diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung promosi produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan ekonomi berbasis digital.

Pemkab Merangin berharap transformasi tersebut dapat mendorong lebih banyak UMKM naik kelas sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Abdul Khafid hadir dalam forum nasional tersebut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Merangin, Ahmad Khoiruddin AS atau Akhoi.

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 juga dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, Wakil Gubernur Jambi KH Abdullah Sani, para bupati dan wali kota, kepala dinas komunikasi dan informatika, serta pejabat organisasi perangkat daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Bagi Merangin, forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman sekaligus referensi dalam mengembangkan inovasi pemerintahan berbasis digital.

Ke depan, tantangan Pemkab Merangin adalah menerjemahkan gagasan Kabupaten Cerdas menjadi program konkret yang dapat diakses masyarakat, termasuk warga di wilayah pelosok.

Sebab, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pelayanan yang lebih mudah, peluang ekonomi yang lebih luas, dan pemerataan akses informasi.(*)




Smart City Forum 2026 Digelar di Jambi, Teknologi AI Disorot untuk Benahi Data Bansos

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan teknologi satelit mulai dilirik Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat sistem pelayanan publik, termasuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Isu tersebut mengemuka dalam Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City Forum) 2026 yang berlangsung di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis 19 November 2026.

Kegiatan berskala nasional ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri teknologi untuk membahas percepatan transformasi digital.

Kota Jambi mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah forum yang diselenggarakan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI tersebut.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kemkomdigi RI, Raden Wijaya Kusuma Wardhana, membuka kegiatan secara resmi.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Menurut Raden Wijaya, konsep smart city tidak cukup hanya dengan menghadirkan perangkat teknologi modern.

Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan teknologi menjadi inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita mendorong agar forum ini tidak hanya sekadar menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi teknologi sebagai awal untuk menciptakan inovasi. Inovasi itu pada akhirnya ditujukan untuk memudahkan serta meningkatkan kualitas layanan kepada publik,” ujarnya.

Wali Kota Jambi Maulana menyambut penyelenggaraan forum tersebut sebagai kesempatan memperluas kerja sama sekaligus mengenalkan berbagai inovasi teknologi kepada pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Ia berharap pameran teknologi yang menjadi bagian dari kegiatan ini dapat memberikan referensi bagi daerah untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih modern.

“Alhamdulillah, Kota Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah Forum Nasional Kota Cerdas 2026. Banyak pemerintah daerah yang hadir sehingga bisa melihat berbagai teknologi yang dapat diadopsi dan diterapkan di daerah masing-masing,” kata Maulana.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menyoroti potensi penggunaan AI dan teknologi satelit untuk memperbaiki kualitas pengelolaan data pemerintahan.

Menurutnya, teknologi tersebut dapat mendukung perencanaan pembangunan, memperkuat pengawasan wilayah, serta meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui pemanfaatan teknologi adalah akurasi data penerima bansos.

Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih penerima sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan.

“Di dalamnya ada exhibition yang hari ini bisa kita lihat. Banyak sekali teknologi yang ditampilkan, mulai dari berbasis AI, satelit, dan lainnya. Ini semua bisa kita manfaatkan untuk mendukung penyaluran bantuan, seperti bantuan sosial, agar memiliki database yang baik dan terintegrasi sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” jelas Diza.

Selain membahas teknologi yang berpotensi diadopsi, Pemkot Jambi juga memperkenalkan sejumlah program inovasi daerah dalam forum tersebut.

Tiga di antaranya adalah Program Kampung Bahagia, Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), serta pemanfaatan Analisa CCTV untuk mendukung pengawasan dan keamanan ruang publik.

Ketiga program tersebut menggambarkan pendekatan Pemkot Jambi dalam menggabungkan teknologi, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat.

Diza mengatakan, pengembangan kota cerdas tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai elemen lainnya juga diperlukan untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Karena itu, sebelum forum nasional berlangsung, Pemkot Jambi menggelar Smart City Festival dengan melibatkan mahasiswa dan generasi muda.

Sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival tersebut, antara lain AI Challenge, kompetisi pembuatan aplikasi, dan lomba produksi konten video.

“Kami ingin melibatkan seluruh unsur masyarakat agar bersama-sama memajukan kota kita menjadi lebih baik lagi dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat,” ungkap Diza.

Di sisi penyelenggaraan, Direktur Sales Performa Optima Group (Performa Event Expertindo), Sugianto Hartono, menyampaikan apresiasi kepada Kemkomdigi dan Pemkot Jambi atas dukungan terhadap pelaksanaan forum nasional tersebut.

Ia berharap kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dapat terus berlanjut untuk mendukung percepatan pemerintahan digital di Indonesia.

Meski demikian, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan membutuhkan lebih dari sekadar pengadaan perangkat dan aplikasi.

Integrasi data, kesiapan sumber daya manusia, keamanan informasi, serta kemampuan pemerintah daerah mengelola sistem menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilannya.

Karena itu, tantangan berikutnya bagi Pemkot Jambi adalah memastikan berbagai teknologi yang diperkenalkan dalam Smart City Forum 2026 dapat diterjemahkan menjadi program nyata dan memberikan manfaat terukur bagi masyarakat.

Forum nasional ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang pamer inovasi, tetapi menjadi titik awal pertukaran pengetahuan dan kerja sama antardaerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

Melalui transformasi digital, Pemkot Jambi menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin modern sekaligus mendukung visi Kota Jambi Bahagia.(*)




Digitalisasi Bansos Dimulai, Pemkot Jambi Latih Ratusan Pendamping Sosial

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi resmi menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) bagi ratusan Agen dan Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program nasional Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang bertujuan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Melalui program ini, para pendamping sosial dilatih menggunakan Portal Perlinsos guna membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada Desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat gawai maupun akses internet.

Sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat tersebut mengusung konsep single data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Data masyarakat nantinya akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi nasional seperti kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pelatihan sebagai bagian dari langkah awal transformasi digital pelayanan bantuan sosial di Kota Jambi.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga harus dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Mulyadi juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai sangat penting agar para agen mampu memahami serta mengawal implementasi sistem digital bantuan sosial secara optimal.

“Saat ini jumlah penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar. Karena itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas teknis para pendamping, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam mendukung validitas data penerima bantuan sosial.

Pemkot Jambi sendiri terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan, hingga pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

“Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati beserta jajaran, narasumber, dan para pendamping sosial.(*)




Reformasi Birokrasi Kota Jambi Melonjak, Maulana-Diza Raih Predikat A- Nasional

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Pemkot Jambi berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 82,36 dengan predikat A-.

Capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/157/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.

Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, Pemerintah Kota Jambi masih berada pada kategori BB dengan nilai 72,97.

Kini, nilainya melonjak lebih dari 9 poin hingga berhasil masuk kategori A-.

Tak hanya mengalami kenaikan tajam, capaian tersebut juga menempatkan Kota Jambi berada di atas nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi yang sama-sama meraih kategori A-, namun dengan skor 81,35.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi, Rini Yuliani, mengatakan peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Alhamdulillah tahun ini Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jambi meningkat signifikan menjadi 82,36 dengan kategori A-. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Rini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembenahan birokrasi yang terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan digital, hingga pembangunan budaya kerja ASN yang profesional dan adaptif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Jambi.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tambahnya.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa implementasi tata kelola pemerintahan di Kota Jambi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen terus menghadirkan birokrasi yang sigap, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.(*)