JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Jambi sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintahan sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rabu (3/6/2026), dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana dan diikuti seluruh camat, lurah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menghadirkan narasumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Rakor tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan dalam mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi, Vif Vairi, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi kinerja, tetapi juga ruang untuk menyusun langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, konsep Kota Jambi Bahagia harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang cepat, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.

“Tujuan rakor ini adalah menyamakan persepsi, mengevaluasi kinerja, dan merumuskan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kekompakan seluruh aparatur pemerintahan di tingkat wilayah.

Ia menilai kesamaan visi, pola kerja, dan tujuan akan mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Ketika kita memiliki satu bahasa, satu gerakan, dan satu tujuan yang sama, maka percepatan pembangunan Kota Jambi akan lebih mudah dicapai,” kata Maulana.

Dalam forum tersebut, para camat diminta memaparkan perkembangan sejumlah program unggulan daerah, seperti Program Kampung Bahagia, pengelolaan kebersihan melalui Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), peningkatan keamanan lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat RT.

Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus adalah penanganan sampah dan pengurangan titik tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Kota Jambi.

Maulana mengakui masih terdapat banyak titik yang memerlukan penataan secara bertahap.

Namun, menurutnya, sejumlah kawasan telah menunjukkan perkembangan positif melalui keterlibatan masyarakat dan pemerintah wilayah.

“Kita terus melakukan pembenahan. Beberapa wilayah sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan hingga target penataan lingkungan dapat tercapai secara menyeluruh,” ujarnya.

Selain persoalan kebersihan, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama pemerintah kota.

Dalam waktu dekat, Pemkot Jambi akan menerbitkan regulasi terkait pendelegasian kewenangan kepada camat dan lurah.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang.

Menurut Maulana, camat dan lurah harus mampu menjadi ujung tombak pemerintahan sekaligus representasi langsung pemerintah kota di wilayah masing-masing.

“Camat dan lurah harus mampu menghadirkan sosok wali kota di wilayahnya. Mereka harus memiliki kewenangan, tanggung jawab, serta kemampuan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Jambi berharap koordinasi antarwilayah semakin kuat sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen seluruh aparatur pemerintahan dalam mewujudkan Kota Jambi yang lebih maju, nyaman, bersih, dan membahagiakan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan apresiasi terhadap kinerja dan sinergi yang terbangun di lingkungan Pemerintah Kota Jambi saat menghadiri jamuan makan malam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jambi tahu 2026, di Aula Griya Mayang, Senin 1 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bima Arya menyoroti keharmonisan hubungan antara Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota, dan DPRD yang dinilainya menjadi modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Menurutnya, kekompakan para pemimpin daerah menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan hingga ke tingkat masyarakat.

“Kota Jambi menunjukkan contoh yang baik tentang bagaimana hubungan antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD dapat berjalan selaras. Situasi seperti ini penting karena berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika hubungan antarpimpinan daerah berjalan harmonis, maka organisasi pemerintahan dapat bekerja lebih fokus dalam menjalankan program-program pembangunan.

Sebaliknya, apabila terjadi konflik di tingkat pimpinan, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke perangkat daerah dan pelaksanaan program di lapangan.

Selain menyoroti sinergi pemerintahan, Bima Arya juga mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dihadirkan Pemerintah Kota Jambi.

Ia menilai sejumlah program yang dijalankan saat ini mulai memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut menyusun program, tetapi juga mampu menghadirkan harapan yang diwujudkan secara bertahap melalui kebijakan yang konkret.

Bima Arya mengaku setiap kunjungannya ke Kota Jambi selalu menemukan gagasan dan terobosan baru yang dikembangkan pemerintah daerah.

Hal itu menunjukkan adanya komitmen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa program yang mendapat perhatian di antaranya kegiatan retreat, Program Kampung Bahagia, serta berbagai inisiatif pembangunan lainnya yang dinilai memiliki dampak positif bagi warga.

Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan daerah tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup sambutannya, Bima Arya berharap semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan publik yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Jambi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Dampak pembangunan yang paling penting adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Saya melihat semangat itu terus tumbuh di Kota Jambi,” katanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi memastikan seluruh persiapan untuk Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 telah selesai dilakukan.

Agenda penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, di Gedung Swarna Bumi DPRD Kota Jambi.

Sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemerintah pusat dijadwalkan hadir dalam momentum bersejarah tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah dituntaskan.

Bahkan, gladi bersih pelaksanaan acara telah digelar sehari sebelumnya bersama unsur Pemerintah Kota Jambi dan pimpinan DPRD.

Menurutnya, hasil gladi bersih menunjukkan kesiapan panitia telah mencapai tahap maksimal sehingga pelaksanaan rapat paripurna dapat berjalan sesuai agenda yang telah disusun.

“Seluruh persiapan sudah selesai dan berjalan lancar. Gladi bersih juga telah dilaksanakan bersama Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, serta pimpinan DPRD. Kami optimistis pelaksanaan rapat paripurna akan berlangsung dengan baik,” ujar Feny, Senin 1 Juni 2026.

Tak hanya dihadiri unsur pemerintah daerah, rapat paripurna puncak peringatan hari jadi Kota Jambi tahun ini juga diperkirakan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir sebagai tamu kehormatan.

Beberapa nama yang disebut akan menghadiri kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Transmigrasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta sejumlah pejabat kementerian lainnya.

Kehadiran para pejabat pusat tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan Kota Jambi yang terus menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu.

Untuk memastikan seluruh unsur masyarakat dapat terlibat dalam momentum bersejarah ini, panitia telah mendistribusikan sekitar 1.000 undangan kepada berbagai kalangan.

Mulai dari pejabat pemerintahan, anggota legislatif, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan turut diundang menghadiri acara tersebut.

Rapat Paripurna Istimewa HUT Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan hari jadi daerah.

Selain menjadi ajang refleksi perjalanan sejarah, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., bersama Wakil Bupati Dr. Katamso, S.E., M.E., menghadiri Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Tanjab Barat dalam rangka penyampaian tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/04/2026).

Rapat paripurna ini merupakan tahapan lanjutan dalam pembahasan LKPJ, setelah sebelumnya nota pengantar disampaikan pada 31 Maret 2026 dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi pada 7 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD, mulai dari PDI Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, Keadilan Pembangunan, Gerindra, hingga PAN, atas berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan.

Menurutnya, seluruh pandangan fraksi merupakan bagian dari kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif dalam rangka memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Seluruh pemandangan umum fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Bupati berharap hasil pembahasan LKPJ ini dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanjung Jabung Barat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, instansi vertikal, perbankan, BUMD, serta insan pers.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kabupaten Merangin memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Merangin Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Merangin, Jumat (10/4/2026).

Catatan dan rekomendasi tersebut disampaikan oleh juru bicara masing-masing panitia khusus (pansus), yakni Taufiq dari Pansus I, Patria Nusa Nanta dari Pansus II, serta Al Hanim Assadiqi dari Pansus III.

Sementara itu, tanggapan resmi DPRD dibacakan oleh Sekretaris DPRD Merangin, Dadang Hikmatullah.

Berbagai masukan tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam melalui rangkaian rapat dengar pendapat antara pansus DPRD dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebelum paripurna digelar.

Secara umum, DPRD Merangin menyoroti beberapa sektor penting, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah pedesaan dan pelosok.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah ke depan.

“Seluruh masukan DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan program dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal birokrasi maupun kondisi eksternal.

Meski demikian, ia optimistis masukan dari legislatif dapat mempercepat peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Merangin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas aparatur.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

“Sinergi ini menjadi kunci menuju Merangin Baru 2030, dengan daerah yang lebih berdaya saing, reformis, dan unggul,” tegasnya.

Di akhir rapat paripurna, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, tokoh masyarakat, organisasi politik, hingga insan pers yang telah berkontribusi dalam mengawal pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.

Ia berharap kolaborasi seluruh pihak dapat terus terjaga demi memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merangin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung oleh Alfin kepada Muhamad Toha Arafat dalam sebuah agenda resmi yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, BPK RI Perwakilan Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda tahunan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK, yang juga diikuti secara bersamaan oleh sejumlah pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Dalam keterangannya, Alfin menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Penyampaian LKPD ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Alfin.

Ia menambahkan, laporan keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

“Kami berharap melalui proses ini, kepercayaan publik semakin meningkat dan pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik ke depan,” tambahnya.

Acara penyerahan berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Alpian, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD), serta Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam siklus pengawasan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan bahwa kepala daerah berpotensi dikenai sanksi apabila tetap melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode libur Lebaran.

Peringatan tersebut berkaitan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang meminta para kepala daerah tetap berada di daerah masing-masing saat Idulfitri.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang mengabaikan instruksi dari pemerintah pusat dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Menurutnya, sanksi yang dapat diberikan kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri atau program nasional bisa dimulai dari teguran tertulis.

Jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat meningkat hingga pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Ahmad Irawan berharap seluruh kepala daerah dapat mematuhi instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak perlu ada langkah disipliner dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang menjalankan instruksi dengan baik.

Menurutnya, pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk lebih serius menjalankan tugas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa libur Lebaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menunda perjalanan ke luar negeri selama periode libur Idulfitri.

Kebijakan tersebut bertujuan agar para kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, kehadiran kepala daerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama masa mudik dan libur Lebaran.

Dengan tetap berada di daerah, kepala daerah diharapkan dapat memantau langsung berbagai hal, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, kelancaran arus mudik, hingga pengawasan aktivitas wisata yang biasanya meningkat saat libur panjang.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025, Senin (2/3).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua EL Firsta Nopsiamti, serta dihadiri para anggota dewan.

Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, unsur Forkopimda, perwakilan Polres Batang Hari, Kodim Batang Hari, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam forum resmi tersebut disampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025 yang memuat laporan pelaksanaan program, kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran.

LKPJ merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

\Dokumen ini menjadi dasar evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

“DPRD akan membahas secara komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini penting sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Batang Hari diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Sebanyak 356 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Jambi resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Selasa sore (10/2/2026).

Dari total pejabat yang dilantik, 270 aparatur dikukuhkan dalam jabatan yang sama, sementara 86 pejabat lainnya mengalami rotasi dan promosi jabatan.

Perombakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta optimalisasi kinerja perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan tersebut mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, camat, lurah, kepala bidang, hingga kepala UPTD.

Langkah ini menandai komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat pencapaian program prioritas daerah.

“Penataan ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja aparatur yang lebih solid, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Jambi ke depan,” ujar Maulana dalam sambutannya.

Berikut daftar 86 pejabat yang mengalami rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi:

SEKRETARIS:

1. Achmad Faisal – Sekretaris BPKAD Kota Jambi
2. Pahlewi – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Noviardi – Sekretaris BKPSDM
4. Fernada Tawaffal – Sekretaris Diskominfo
5. Rosdalia – Sekretaris DPMPPA
6. Mardiansyah – Sekretaris Dinas Pendidikan
7. Harnita – Sekretaris Dinas Kesehatan
8. Harwin – Sekretaris BPBD

KABAG:

9. Yuliantoro – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi

CAMAT:

10. Widdy Frima – Camat Telanaipura
11. Andika Wahyu Ramadhanuz – Camat Alam Barajo

KABID:

12. Yunius – Kabid Sumber Daya Air PUPR
13. Suhendri – Kabid Tata Kelola TIK Diskominfo
14. Syayuti – Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo
15. Suhaiemi Saman – Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
16. Benny Setiawan – Kabid Pemenuhan Hak Anak DPMPPA
17. Zulafni – Kabid Pembinaan SMP
18. Tolangabidin – Kabid Pembinaan SD
19. Nanang Sunarya – Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan
20. Nonsie Wahyuni Muslim – Kabid Pembudayaan Olahraga
21. Berlianto Harahap – Kabid Layanan Kepemudaan Dispora
22. Yudhi Novriyandra – Kabid Angkutan dan Sarana Dishub
23. Nico Kristian Mendrofa – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol
24. Suryadi – Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPRD
25. Oriza Dafriatman – Kabid Pemberdayaan Sosial
26. Andhika Murphy – Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata
27. Andrian Pratama – Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD
28. Muhammad Hepny – Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD
29. Idet Harianto – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes
30. Milya Timeida – Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes
31. Lisa Rakhmawati – Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman
32. Ronal Amson – Kabid PSU Perkim
33. Novarita Aqwaria – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Perkim
34. Fitria Dwi Wahyuningsih – Kabid Sistem Informasi Pendapatan Daerah
35. Padjeriosnop – Kabid Pengelolaan Arsip
36. Amriyanto – Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan
37. Noftaaturiya Isma – Sekretaris Camat Telanaipura
38. Husin – Sekretaris Camat Paal Merah
39. Mayuhardi – Sekretaris Camat Alam Barajo
40. Ariya Kamandanu – Sekretaris Camat Pelayangan
41. Said Faizal – Kabid Trantibum Satpol PP
42. Rustam – Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP
43. Prayogi Pangestu – Kasubbid Anggaran II BPKAD
44. Erwin Rosiyan – Kasi PTK PAUD dan PNF
45. Endrizal – Kasi Trantibum Kecamatan Jambi Selatan
46. Monalisa – Kasubbag Keuangan Damkar
47. Dedi Kurniawan – Kasi Pemerintahan Talang Banjar
48. Yeni Afrianti – Kasi Kesos Kenali Besar
49. Ridho – Sekretaris Kelurahan Pasir Putih
50. Rina Susanti – Kasi PAUD Dinas Pendidikan
51. Hendra Saputra – Kasi Penataan Bangunan PUPR
52. Fitri Yulianti – Kasi Surveilans dan Imunisasi
53. Aldi Firmansyah – Kasi Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan
54. Sri Wahyuni – Kasubbag Keuangan Dinsos
55. Rahmat Hidayat – Kasi Pemeliharaan Jalan
56. Nur Aini – Kasi Kesehatan Lingkungan
57. Yusnita Siregar – Kasi PM Kecamatan Jambi Timur
58. Arpan – Kasi Pengoperasian Prasarana Dishub
59. Kemas Achmad Arifai – Kepala UPTD Prasarana Perhubungan
60. Rini Indrasari – Kasi Pemerintahan Kecamatan Paal Merah
61. Wan Muhammad Sharif Rizka – Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
62. Maimun – Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman
63. Wisti Oktafitri – Sekretaris Lurah Paal Merah
64. Ida Lestari Mahanani – Kasubbag TU Balai Produksi Benih Tanaman
65. Inka Delpinia – Kasubbag TU Pusat Kesehatan Hewan
66. Deny Pasurya – Kasi PM Kelurahan Selamat
67. Tenti Sagita – Kasi PEP Kasang Jaya
68. Sri Oji Wahyu Surya Ningsih – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Danau Sipin
69. Aan Riadi – Kasi Trantibum Kelurahan Lebak Bandung
70. Trimarlini – Kasi PEP Talang Jauh
71. Riyan Fernanda – Kasubbag TU UPTD Prasarana Perhubungan
72. Roy Marten – Sekretaris Lurah Sungai Putri
73. Zamzami – Kasi Trantibum Kelurahan Jelmu
74. Marlina Octavia Napitupulu – Sekretaris Lurah Tahtul Yaman
75. Susana – Kasi PM Talang Banjar
76. Regina Caeli Noverlyana – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jelutung
77. Rominta Naibaho – Kasi PM Kelurahan Eka Jaya

LURAH:

78. Agoes Budhiantho – Lurah Kenali Besar
79. Iwan Setiawan – Lurah Kenali Asam Bawah
80. Andi Usman – Lurah Simpang III Sipin
81. Gunawan – Lurah Tanjung Pinang
82. Ahmad Rizki – Lurah Rawasari
83. Aryani Puspasari – Lurah Sulanjana
84. Laurencus Butsi Siagian – Lurah Pinang Merah
85. Sagap Ali Solihin – Lurah Tanjung Pinang
86. Jang Sahriluddin – Lurah Jelmu.

Download lengkap nama-nama pejabat yang dilantik di sini pelantikan pejabat kota jambi 10 Februari 2026(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan dengan komitmen kerja yang terukur, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian PANRB yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga pejabat struktural di OPD.

Menurut Al Haris, perjanjian kinerja adalah janji kerja tertulis yang memiliki indikator jelas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Seluruh target kinerja harus mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi.

Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja tidak boleh dipahami sebagai rutinitas administratif semata.

Dokumen tersebut merupakan instrumen manajemen kinerja untuk memastikan setiap program dan kebijakan berjalan efektif serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui perjanjian kinerja, capaian OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara terbuka, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Karena itu, setiap pejabat diminta memahami tugas dan fungsi sesuai jabatannya serta menyusun indikator kinerja utama yang realistis dan terukur.

Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk memiliki target bersama membawa Jambi masuk dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional pada berbagai indikator kinerja pemerintahan.

Ia menyinggung sejumlah capaian positif yang telah diraih, seperti peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Selain itu, Al Haris menekankan pentingnya penempatan sumber daya manusia yang profesional dan sesuai kompetensi.

Ia meminta pimpinan OPD berani melakukan evaluasi serta penyesuaian personel demi mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan agar setiap penugasan memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif.

Regenerasi aparatur pun harus mulai dipersiapkan sejak dini mengingat adanya pejabat yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam pengelolaan anggaran, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh menurunkan kinerja pemerintah daerah.

Sebaliknya, efisiensi harus mendorong inovasi, kreativitas, dan optimalisasi potensi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menutup arahannya, Al Haris mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur, terutama bagi PPTK dan PPK, agar seluruh program dan kegiatan berjalan aman serta terhindar dari praktik penyimpangan hukum.(*)