JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan bahwa kepala daerah berpotensi dikenai sanksi apabila tetap melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode libur Lebaran.

Peringatan tersebut berkaitan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang meminta para kepala daerah tetap berada di daerah masing-masing saat Idulfitri.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang mengabaikan instruksi dari pemerintah pusat dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Menurutnya, sanksi yang dapat diberikan kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri atau program nasional bisa dimulai dari teguran tertulis.

Jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat meningkat hingga pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Ahmad Irawan berharap seluruh kepala daerah dapat mematuhi instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak perlu ada langkah disipliner dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang menjalankan instruksi dengan baik.

Menurutnya, pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk lebih serius menjalankan tugas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa libur Lebaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menunda perjalanan ke luar negeri selama periode libur Idulfitri.

Kebijakan tersebut bertujuan agar para kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, kehadiran kepala daerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama masa mudik dan libur Lebaran.

Dengan tetap berada di daerah, kepala daerah diharapkan dapat memantau langsung berbagai hal, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, kelancaran arus mudik, hingga pengawasan aktivitas wisata yang biasanya meningkat saat libur panjang.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025, Senin (2/3).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua EL Firsta Nopsiamti, serta dihadiri para anggota dewan.

Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, unsur Forkopimda, perwakilan Polres Batang Hari, Kodim Batang Hari, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam forum resmi tersebut disampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025 yang memuat laporan pelaksanaan program, kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran.

LKPJ merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

\Dokumen ini menjadi dasar evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

“DPRD akan membahas secara komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini penting sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Batang Hari diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Sebanyak 356 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Jambi resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Selasa sore (10/2/2026).

Dari total pejabat yang dilantik, 270 aparatur dikukuhkan dalam jabatan yang sama, sementara 86 pejabat lainnya mengalami rotasi dan promosi jabatan.

Perombakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta optimalisasi kinerja perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan tersebut mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, camat, lurah, kepala bidang, hingga kepala UPTD.

Langkah ini menandai komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat pencapaian program prioritas daerah.

“Penataan ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja aparatur yang lebih solid, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Jambi ke depan,” ujar Maulana dalam sambutannya.

Berikut daftar 86 pejabat yang mengalami rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi:

SEKRETARIS:

1. Achmad Faisal – Sekretaris BPKAD Kota Jambi
2. Pahlewi – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Noviardi – Sekretaris BKPSDM
4. Fernada Tawaffal – Sekretaris Diskominfo
5. Rosdalia – Sekretaris DPMPPA
6. Mardiansyah – Sekretaris Dinas Pendidikan
7. Harnita – Sekretaris Dinas Kesehatan
8. Harwin – Sekretaris BPBD

KABAG:

9. Yuliantoro – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi

CAMAT:

10. Widdy Frima – Camat Telanaipura
11. Andika Wahyu Ramadhanuz – Camat Alam Barajo

KABID:

12. Yunius – Kabid Sumber Daya Air PUPR
13. Suhendri – Kabid Tata Kelola TIK Diskominfo
14. Syayuti – Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo
15. Suhaiemi Saman – Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
16. Benny Setiawan – Kabid Pemenuhan Hak Anak DPMPPA
17. Zulafni – Kabid Pembinaan SMP
18. Tolangabidin – Kabid Pembinaan SD
19. Nanang Sunarya – Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan
20. Nonsie Wahyuni Muslim – Kabid Pembudayaan Olahraga
21. Berlianto Harahap – Kabid Layanan Kepemudaan Dispora
22. Yudhi Novriyandra – Kabid Angkutan dan Sarana Dishub
23. Nico Kristian Mendrofa – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol
24. Suryadi – Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPRD
25. Oriza Dafriatman – Kabid Pemberdayaan Sosial
26. Andhika Murphy – Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata
27. Andrian Pratama – Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD
28. Muhammad Hepny – Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD
29. Idet Harianto – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes
30. Milya Timeida – Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes
31. Lisa Rakhmawati – Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman
32. Ronal Amson – Kabid PSU Perkim
33. Novarita Aqwaria – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Perkim
34. Fitria Dwi Wahyuningsih – Kabid Sistem Informasi Pendapatan Daerah
35. Padjeriosnop – Kabid Pengelolaan Arsip
36. Amriyanto – Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan
37. Noftaaturiya Isma – Sekretaris Camat Telanaipura
38. Husin – Sekretaris Camat Paal Merah
39. Mayuhardi – Sekretaris Camat Alam Barajo
40. Ariya Kamandanu – Sekretaris Camat Pelayangan
41. Said Faizal – Kabid Trantibum Satpol PP
42. Rustam – Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP
43. Prayogi Pangestu – Kasubbid Anggaran II BPKAD
44. Erwin Rosiyan – Kasi PTK PAUD dan PNF
45. Endrizal – Kasi Trantibum Kecamatan Jambi Selatan
46. Monalisa – Kasubbag Keuangan Damkar
47. Dedi Kurniawan – Kasi Pemerintahan Talang Banjar
48. Yeni Afrianti – Kasi Kesos Kenali Besar
49. Ridho – Sekretaris Kelurahan Pasir Putih
50. Rina Susanti – Kasi PAUD Dinas Pendidikan
51. Hendra Saputra – Kasi Penataan Bangunan PUPR
52. Fitri Yulianti – Kasi Surveilans dan Imunisasi
53. Aldi Firmansyah – Kasi Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan
54. Sri Wahyuni – Kasubbag Keuangan Dinsos
55. Rahmat Hidayat – Kasi Pemeliharaan Jalan
56. Nur Aini – Kasi Kesehatan Lingkungan
57. Yusnita Siregar – Kasi PM Kecamatan Jambi Timur
58. Arpan – Kasi Pengoperasian Prasarana Dishub
59. Kemas Achmad Arifai – Kepala UPTD Prasarana Perhubungan
60. Rini Indrasari – Kasi Pemerintahan Kecamatan Paal Merah
61. Wan Muhammad Sharif Rizka – Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
62. Maimun – Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman
63. Wisti Oktafitri – Sekretaris Lurah Paal Merah
64. Ida Lestari Mahanani – Kasubbag TU Balai Produksi Benih Tanaman
65. Inka Delpinia – Kasubbag TU Pusat Kesehatan Hewan
66. Deny Pasurya – Kasi PM Kelurahan Selamat
67. Tenti Sagita – Kasi PEP Kasang Jaya
68. Sri Oji Wahyu Surya Ningsih – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Danau Sipin
69. Aan Riadi – Kasi Trantibum Kelurahan Lebak Bandung
70. Trimarlini – Kasi PEP Talang Jauh
71. Riyan Fernanda – Kasubbag TU UPTD Prasarana Perhubungan
72. Roy Marten – Sekretaris Lurah Sungai Putri
73. Zamzami – Kasi Trantibum Kelurahan Jelmu
74. Marlina Octavia Napitupulu – Sekretaris Lurah Tahtul Yaman
75. Susana – Kasi PM Talang Banjar
76. Regina Caeli Noverlyana – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jelutung
77. Rominta Naibaho – Kasi PM Kelurahan Eka Jaya

LURAH:

78. Agoes Budhiantho – Lurah Kenali Besar
79. Iwan Setiawan – Lurah Kenali Asam Bawah
80. Andi Usman – Lurah Simpang III Sipin
81. Gunawan – Lurah Tanjung Pinang
82. Ahmad Rizki – Lurah Rawasari
83. Aryani Puspasari – Lurah Sulanjana
84. Laurencus Butsi Siagian – Lurah Pinang Merah
85. Sagap Ali Solihin – Lurah Tanjung Pinang
86. Jang Sahriluddin – Lurah Jelmu.

Download lengkap nama-nama pejabat yang dilantik di sini pelantikan pejabat kota jambi 10 Februari 2026(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan dengan komitmen kerja yang terukur, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian PANRB yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga pejabat struktural di OPD.

Menurut Al Haris, perjanjian kinerja adalah janji kerja tertulis yang memiliki indikator jelas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Seluruh target kinerja harus mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi.

Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja tidak boleh dipahami sebagai rutinitas administratif semata.

Dokumen tersebut merupakan instrumen manajemen kinerja untuk memastikan setiap program dan kebijakan berjalan efektif serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui perjanjian kinerja, capaian OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara terbuka, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Karena itu, setiap pejabat diminta memahami tugas dan fungsi sesuai jabatannya serta menyusun indikator kinerja utama yang realistis dan terukur.

Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk memiliki target bersama membawa Jambi masuk dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional pada berbagai indikator kinerja pemerintahan.

Ia menyinggung sejumlah capaian positif yang telah diraih, seperti peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Selain itu, Al Haris menekankan pentingnya penempatan sumber daya manusia yang profesional dan sesuai kompetensi.

Ia meminta pimpinan OPD berani melakukan evaluasi serta penyesuaian personel demi mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan agar setiap penugasan memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif.

Regenerasi aparatur pun harus mulai dipersiapkan sejak dini mengingat adanya pejabat yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam pengelolaan anggaran, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh menurunkan kinerja pemerintah daerah.

Sebaliknya, efisiensi harus mendorong inovasi, kreativitas, dan optimalisasi potensi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menutup arahannya, Al Haris mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur, terutama bagi PPTK dan PPK, agar seluruh program dan kegiatan berjalan aman serta terhindar dari praktik penyimpangan hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Masa penugasan Muhamad Gempa Awaljon Putra, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Jambi resmi berakhir pada Senin, 2 Februari 2026.

Dengan berakhirnya masa tugas tersebut, Gempa kembali menjalankan peran utamanya sebagai jaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Selama kurang lebih tiga tahun, Gempa Awaljon mengemban amanah sebagai Kabag Hukum Setda Kota Jambi berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PRIN-65/C/Cp.2/02/2023 tertanggal 21 Februari 2023 tentang penugasan jaksa pada Pemerintah Kota Jambi.

Dalam keterangannya, Gempa menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi atas dukungan dan kerja sama selama masa penugasan.

“Alhamdulillah, masa tugas saya sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi telah berakhir. Terima kasih kepada Wali Kota Jambi, jajaran Pemkot, serta seluruh OPD atas sinergi yang terjalin selama ini. Selanjutnya saya kembali melaksanakan tugas di Kejaksaan sesuai penugasan institusi,” ujarnya.

Ia juga berharap berbagai upaya penguatan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang telah dirintis selama masa jabatannya dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan.

Menurutnya, konsistensi dalam penerapan aturan dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan taat hukum di Kota Jambi.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi memulai tahapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025 melalui penerapan sistem aplikasi online atau E-LPPD.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaporan kinerja pemerintahan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan Asistensi Penyusunan E-LPPD dan Desk Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Merangin lantai 4, Rabu (21/01).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Merangin Zainal Abidin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta operator OPD pengampu LPPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Proses asistensi berlangsung dengan fokus pada pengisian dan validasi data IKK LPPD. Untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yakni Amril Rahim, F Retno Endrowati Djati Kumoro, dan Willy Wibosono yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Sekda Merangin Zulhifni menegaskan bahwa LPPD merupakan gambaran nyata kinerja pemerintah daerah yang menjadi salah satu instrumen utama evaluasi oleh pemerintah pusat.

“LPPD adalah potret akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan asistensi ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD untuk memahami teknis penyusunan laporan secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi,” ujar Zulhifni.

Zulhifni juga menyampaikan apresiasi atas capaian LPPD Kabupaten Merangin tahun 2023 yang berhasil memperoleh skor 2,96 dan menempati peringkat keempat di tingkat Provinsi Jambi.

Meski demikian, ia menegaskan agar capaian tersebut dijadikan pijakan untuk meningkatkan kinerja, bukan sekadar prestasi yang membuat lengah.

“Peringkat empat adalah hasil yang baik, namun harus menjadi motivasi untuk melompat lebih tinggi. Kami menargetkan LPPD tahun 2025 ini mampu menempatkan Kabupaten Merangin di peringkat pertama se-Provinsi Jambi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa keberhasilan penyusunan LPPD sangat ditentukan oleh validitas data serta sinergi antar perangkat daerah.

Ia meminta seluruh kepala OPD memberikan dukungan penuh kepada pejabat teknis dan operator data agar proses penginputan berjalan optimal.

“LPPD bukan tugas satu OPD, melainkan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Konsistensi antara perencanaan dan capaian kinerja hanya bisa terwujud jika semua pihak bertanggung jawab,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik penetapan kawasan zona merah milik Pertamina EP Jambi terus menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi.

Penetapan kawasan ini dinilai berdampak luas terhadap masyarakat, khususnya pemilik lahan yang kini menghadapi ketidakjelasan status tanah mereka.

Untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan dan tidak merugikan warga, DPRD Kota Jambi melalui Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah terus melakukan pendalaman dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pendekatan berbasis data dan kondisi faktual di lapangan menjadi fokus utama dalam upaya mencari solusi yang adil.

DPRD Kota Jambi melalui Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah Pertamina kembali menggelar rapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi dan Bagian Pemerintahan Kota Jambi, Senin (19/1/2026).

Rapat tersebut bertujuan mengurai polemik penetapan kawasan zona merah yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ketua Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi, Muhili, menegaskan bahwa pembahasan zona merah tidak dapat dilakukan secara parsial.

Oleh karena itu, DPRD secara bertahap memanggil berbagai unsur, mulai dari pemerintahan tingkat RT dan kelurahan hingga instansi teknis terkait.

“Pansus telah memanggil forum RT, pihak kelurahan, serta BPN Kota Jambi. Langkah ini kami lakukan agar persoalan zona merah dapat dibuka secara transparan dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Muhili.

Dari hasil rapat tersebut, terungkap bahwa penetapan kawasan zona merah bersumber dari data Kementerian Keuangan.

Kondisi ini dinilai perlu dikaji lebih dalam guna memastikan kesesuaian antara peta, status kepemilikan lahan, dan kondisi faktual di lapangan.

“Kami ingin peta zona merah benar-benar akurat. Masyarakat berhak mengetahui secara jelas apakah lahannya masuk zona merah atau tidak, serta apa dasar hukum yang digunakan,” tegasnya.

Muhili juga menyampaikan bahwa BPN Kota Jambi dan Bagian Pemerintahan Kota Jambi menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Ke depan, Pansus berencana memanggil instansi lain, seperti Bagian Aset Daerah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, untuk mencocokkan seluruh data yang ada.

“Semua data akan kami sandingkan. Tidak boleh ada perbedaan informasi karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Jambi, Ridho G Ali, menjelaskan bahwa kawasan zona merah merupakan aset negara yang dikelola oleh Pertamina.

Ia menyebutkan bahwa pada awalnya aset tersebut merupakan milik Pertamina yang belum tercatat dalam neraca pembukuan sebagai barang milik negara.

Namun, pada 1 Agustus 2025, BPN Kota Jambi menerima surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang meminta pengamanan terhadap aset negara tersebut.

“Zona merah ini tersebar di tujuh kelurahan di Kecamatan Kota Baru. Secara keseluruhan terdapat sekitar 5.506 sertifikat yang berada di dalam kawasan tersebut,” ungkap Ridho.(*)

PEKANBARU, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Diza.

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Pekanbaru, Sabtu (17/01/2026), guna bertukar gagasan dan praktik terbaik antar daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Maulana bersama jajaran pejabat Pemkot Jambi disambut langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, S.E., M.M., di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru.

Pertemuan itu dimanfaatkan untuk diskusi mendalam terkait pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, hingga strategi peningkatan pendapatan daerah.

Maulana menyampaikan bahwa kunjungan ini memberikan banyak referensi yang relevan untuk diterapkan di Kota Jambi, terutama dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan terkecil.

Menurutnya, persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama Pemkot Jambi ke depan.

“Tahun ini Pemkot Jambi akan menerapkan Program Kampung Bahagia di seluruh RT. Salah satu prioritasnya adalah pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Kota Pekanbaru telah menjalankan sistem pengelolaan sampah melalui program Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Di mana setiap rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Pola ini dinilai sejalan dengan konsep Kampung Bahagia yang akan diterapkan di Jambi.

“Pengangkutan dilakukan dari rumah ke rumah sehingga tidak ada lagi TPS liar. Selain lebih tertata, sampah juga bisa memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.

Tak hanya membahas persoalan persampahan, kunjungan kerja ini juga menghasilkan kerja sama strategis di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkot Jambi, kata Maulana, akan mendapatkan hibah sistem perizinan bangunan berbasis aplikasi dari Pemkot Pekanbaru.

“Sistem perizinan ini memungkinkan proses Perizinan Pembangunan Gedung diselesaikan hanya dalam waktu dua jam. Aplikasinya akan diberikan secara gratis dan direplikasi di Kota Jambi, dengan harapan mampu mendorong peningkatan PAD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kunjungan Pemkot Jambi dan menyatakan ketertarikannya untuk melakukan kunjungan balasan.

Ia menilai banyak program Pemkot Jambi yang sejalan dan bisa saling dipelajari.

“Dari diskusi yang berlangsung, banyak hal yang justru ingin kami pelajari dari Kota Jambi, baik soal tata kelola pemerintahan, peningkatan PAD, hingga pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis,” singkat Agung.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah serta mempercepat lahirnya kebijakan inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi mengumumkan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2025.

Dalam pengumuman tersebut, Panitia Seleksi menetapkan tiga peserta terbaik untuk masing-masing dari 10 jabatan strategis di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Pengumuman hasil seleksi ini disampaikan berdasarkan Berita Acara Nomor BA.012/Pansel.JPT/Muaro Jambi/2025 tertanggal 30 Desember 2025.

Penetapan peserta terbaik dilakukan berdasarkan akumulasi nilai tertinggi yang diperoleh peserta pada setiap formasi jabatan yang dilamar.

Untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Kasful Iman, S.Pd.I., M.Pd.I meraih nilai tertinggi dengan skor 79,20 dan ditetapkan sebagai peserta terbaik pertama.

Posisi berikutnya ditempati Joni Erlintas, M.Pd dengan nilai 76,01 dan Azhari, S.Ag., M.Pdi dengan nilai 71,80.

Pada formasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Razami, SE., MM keluar sebagai peraih nilai tertinggi dengan skor 73,87.

Ia unggul tipis dari Drs. Fahmi Julira yang memperoleh nilai 73,83 serta Arif Rahman Hakim, S.Ag., MH dengan nilai 72,87.

Sementara itu, seleksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menempatkan Anjar Prabowo, ST sebagai peserta terbaik pertama dengan nilai 80,16.

Peringkat kedua dan ketiga masing-masing diraih Puja Susanto, SE (77,65) dan Ade Rhama Putra, ST., MT (77,11).

Untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Medison, SE mencatat nilai tertinggi sebesar 79,23. Ia diikuti Achmadi, S.Hut., M.Si dengan nilai 76,40 dan Feryando Putra, S.STP., MM dengan nilai 76,37.

Pada formasi Inspektur Kabupaten Muaro Jambi, Aprisal, S.STP., ME meraih nilai tertinggi 82,91, sekaligus menjadi salah satu skor tertinggi dalam seleksi JPT Pratama tahun ini.

Rahadian Syailendra, SH berada di posisi kedua dengan nilai 78,08, disusul Herman, SE dengan nilai 75,92.

Adapun jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terbaik pertama diraih Muhammad Farhan, S.AB., MM dengan nilai 79,76.

Maskun Sepuan menempati posisi kedua dengan nilai 78,85, sementara Ikhsan Maskuri berada di peringkat ketiga dengan nilai 75,60.

Pada formasi Bappeda dan Riset Inovasi Daerah, Budi Setiawan, SP., M.Si meraih nilai tertinggi 80,07. Ia disusul Alhuzari dengan nilai 77,63 dan M Ridwan dengan nilai 76,66.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terbaik pertama diraih Arian Safutra, S.STP., MM dengan skor 80,51.

Untuk jabatan Kepala BKPSDM, Billy Adhitya, S.IP meraih nilai tertinggi dengan skor 80,64.

Sedangkan pada seleksi Kepala Dinas Kesehatan, dr. Aang Hambali menempati peringkat pertama dengan nilai 79,52, diikuti dr. Ariany Widiastuty dan Jonni Ariyanto, S.KM., M.KM.

Panitia Seleksi JPT Pratama, Dicky Ferdiansyah, menyatakan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hasil seleksi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk proses penetapan dan pelantikan.

“Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menghadiri pengukuhan Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Kecamatan Alam Barajo untuk masa bakti 2025–2030.

Acara yang berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025 tersebut berjalan khidmat dan penuh kebersamaan, serta menjadi momentum penguatan peran RT dalam pembangunan masyarakat.

Pengukuhan FKRT dirangkaikan dengan penyerahan donasi bantuan bencana alam, pemberian penghargaan kepada kelurahan dan pelaku usaha yang aktif dalam penggalangan dana bencana di wilayah Sumatera, serta penyerahan piagam Ketua RT Berprestasi Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi peran strategis FKRT sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, RT merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan warga.

Maulana menegaskan bahwa keberadaan FKRT dapat memperkuat koordinasi antar-RT sehingga tercipta lingkungan yang aman, rukun, dan peduli terhadap sesama, termasuk dalam penanganan bencana alam.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas tingginya kepedulian masyarakat Kota Jambi terhadap korban bencana.

Donasi yang berhasil dihimpun menjadi bukti nyata semangat gotong royong masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi pun memberikan penghargaan kepada kelurahan dan pelaku usaha yang berkontribusi aktif dalam penggalangan dana kemanusiaan tersebut.

Sementara itu, Camat Alam Barajo, Iper Riyansuni, mengucapkan terima kasih atas dukungan Wali Kota Jambi dalam memperkuat kelembagaan RT di wilayahnya.

Ia berharap FKRT Kecamatan Alam Barajo dapat menjadi wadah komunikasi yang efektif, antar Ketua RT sekaligus mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Iper juga mengungkapkan bahwa, donasi bantuan bencana yang terkumpul mencapai lebih dari Rp80 juta, yang berasal dari kontribusi Ketua RT, kelurahan, serta pelaku usaha di Kecamatan Alam Barajo.

Ia berharap para Ketua RT yang menerima penghargaan dapat menjadi teladan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Bantuan ini berasal dari upaya para Ketua RT, Kelurahan hingga pelaku usahan yang ada di Kecamatan Alam Barajo,” sebutnya.

Ketua Forum RT Kota Jambi, Suparyono, menambahkan bahwa para Ketua RT yang telah dikukuhkan diharapkan mampu berinovasi dan memberikan pelayanan prima di tengah masyarakat, serta mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi.

“Harus bisa berinovasi, memberikan layanan yang baik kdi tengah masyarakat. Dan tentunya, mendukung program Wali dan Wakil Wali Kota Jambi,” tutupnya.

Acara tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimcam, lurah se-Kecamatan Alam Barajo, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan para Ketua RT. Kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi foto bersama.(*)