BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, di bawah pimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid, menegaskan komitmennya untuk mendukung capaian pembangunan nasional melalui sinergi optimal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pernyataan ini disampaikan Bupati H M Syukur usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/2).

“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah kebijakan lintas level pemerintahan sekaligus mematangkan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Syukur.

Bupati menekankan bahwa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan capaian pembangunan yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Merangin siap mengawal dan mendukung sepenuhnya program prioritas Presiden, termasuk program strategis lintas sektor yang dipaparkan oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Rakornas 2026 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan dihadiri sebanyak 4.011 peserta, mencakup unsur pemerintah pusat dan daerah, kementerian, provinsi, kabupaten/kota, DPRD, pejabat tinggi kementerian, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Kehadiran Bupati dan Wabup Merangin dalam Rakornas menegaskan komitmen daerah untuk berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi efektif dengan pemerintah pusat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa sejumlah pihak swasta menunjukkan minat untuk membeli dan memanfaatkan lumpur sisa banjir yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera.

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan Presiden untuk meninjau penanganan pascabanjir sekaligus mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (2/1/2026).

Menurut Prabowo, laporan dari para gubernur menunjukkan adanya pihak swasta yang siap memanfaatkan lumpur akibat banjir bandang dan longsor

Lumpur menumpuk di berbagai lokasi, termasuk sungai, persawahan, dan permukiman, sehingga mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko banjir susulan.

“Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi, tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pemanfaatan lumpur tersebut.

Langkah ini dianggap dapat mempercepat pembersihan wilayah terdampak sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.

“Kalau ada swasta mau beli ya monggo, (keuntungannya) silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah. Ya kan? Wah, Gubernur-Bupati ada semangat kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita,” kata Prabowo.

Pemanfaatan lumpur, menurut Presiden, tidak hanya berfokus pada pengangkatan material dari sungai, tetapi juga dari area persawahan dan lokasi terdampak lainnya.

Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi penanganan pascabanjir tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

Prabowo juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur.

Penanganan kondisi ini dianggap krusial agar fungsi sungai kembali optimal dan risiko banjir di masa mendatang dapat ditekan.

“Jadi, saya kira ini bagus sekali. Jadi, silakan tolong ini didalami dan kita laksanakan. Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka (peluang), itu saya kira bagus sekali. Akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita,” ujarnya.

Pernyataan Presiden ini mendapat perhatian publik luas. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pragmatis untuk meringankan beban pemerintah dalam penanganan pascabanjir.

Meski pengamat mengingatkan agar pemanfaatan lumpur dilakukan dengan kajian teknis dan lingkungan yang memadai, mengingat potensi kandungan zat berbahaya.

Sementara itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melanjutkan upaya pemulihan pascabanjir di Sumatera, termasuk pembersihan lumpur, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meskipun pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat kunjungan kerja di Aceh, Kamis (1/1/2026).

Presiden menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional bukan berarti pemerintah menganggap remeh dampak bencana.

Menurutnya, penetapan status tersebut bergantung pada kemampuan negara dalam menangani bencana yang terjadi.

“Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ditetapkan bencana nasional. Kita ini punya 38 provinsi, dan bencana ini berdampak di tiga provinsi. Selama negara masih mampu menangani, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, status bencana nasional biasanya diberlakukan jika suatu bencana telah melampaui kapasitas negara, baik dari sisi sumber daya, logistik, maupun anggaran.

Selama pemerintah masih dapat mengerahkan kekuatan yang ada, fokus utama adalah penanganan langsung di lapangan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memandang bencana di Sumatera sebagai persoalan yang sangat serius.

Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di wilayah terdampak.

“Ini bukan berarti kita tidak serius. Faktanya, banyak menteri turun langsung. Ada yang di Aceh Utara, ada sekitar 10 menteri di Aceh hari ini, dan lainnya di wilayah terdampak lain,” katanya.

Selain pengerahan personel, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan.

“Kita akan habis-habisan membantu. Anggaran sudah disiapkan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa segera pulih,” tegas Prabowo.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat koordinasi agar penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran, dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.(*)

TAPSEL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kehadiran Presiden di posko pengungsian menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Prabowo tiba di kawasan Batang Toru pada Rabu malam, 31 Desember 2025. Tanpa agenda perayaan mewah, Presiden merayakan tahun baru secara sederhana bersama para pengungsi.

Ia tampak berbaur, makan malam bersama warga, serta menyapa anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.

Menjelang detik-detik pergantian tahun, suasana hangat dan penuh kebersamaan tercipta di posko. Presiden mengikuti hiburan sederhana yang disiapkan relawan dan aparat setempat.

Tepat saat tahun berganti, Prabowo bersama warga menyanyikan lagu kebangsaan sebagai simbol solidaritas dan penguatan semangat di tengah situasi darurat.

Dalam sambutannya, Prabowo mengajak masyarakat untuk tetap tegar menghadapi cobaan. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

“Kita menghadapi kesulitan, musibah, dan tantangan. Tapi kita harus tetap kuat, tegar, dan saling bergotong royong menghadapi semua ini bersama-sama,” ujar Prabowo di hadapan para pengungsi.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir membantu rakyat. Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendirian.

“Percaya dan yakinlah bahwa pemerintah dengan seluruh kekuatan yang ada bertekad membantu rakyat mengatasi kesulitan. Itu tujuan dan tanggung jawab kami,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan moral, Prabowo turut menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa proses pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan.

“Dilaporkan kepada saya, di Tapanuli Selatan sudah tidak ada lagi desa yang terisolasi. Secara umum, di Sumatera Utara sebagian besar wilayah sudah mengalami perbaikan,” ungkapnya.

Banjir yang melanda Tapanuli Selatan merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada akhir 2025.

Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman dan infrastruktur, serta terganggunya aktivitas ekonomi.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan infrastruktur darurat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan atas kerja keras mereka sejak awal bencana.

Kunjungan Presiden ke posko pengungsian ini menutup tahun 2025 dengan pesan kuat tentang solidaritas dan kepedulian.

Tahun Baru 2026 pun disambut tanpa kemeriahan, namun penuh makna kebersamaan dan kehadiran negara di tengah rakyatnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia,Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Senin (22/12/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dan sinergi sektor pangan di daerah.

Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas tersebut mendarat di Bandara Muara Bungo.

Kedatangannya disambut langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Merangin M. Syukur, serta Bupati Bungo Dedy Putra. Turut hadir dalam rombongan, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, A. Bakrie.

Selama berada di Jambi, Zulkifli Hasan dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda penting.

Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kabupaten Merangin Tahun 2025, yang digelar melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Merangin.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jambi, Bustanul Arifin, membenarkan adanya kunjungan kerja Menko Pangan ke wilayah tersebut.

“Hari ini Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi.

Beliau mendarat di Bungo dan akan mengikuti sejumlah agenda, salah satunya menghadiri rapat paripurna HUT ke-76 Kabupaten Merangin,” ujar Bustanul Arifin.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program-program strategis di bidang pangan serta percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, kehadiran Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin, untuk menyampaikan berbagai capaian pembangunan, tantangan, serta kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah pusat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah pusat memerintahkan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa setelah ribuan kepala desa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, awal Desember 2025.

Aksi tersebut menuntut percepatan pencairan Dana Desa serta evaluasi kebijakan administrasi yang dianggap memberatkan pemerintah desa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, audit dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan Dana Desa sesuai peruntukannya.

“Audit ini melibatkan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah daerah. Pemeriksaan mencakup dokumen anggaran hingga pengecekan fisik kegiatan di lapangan,” jelas Purbaya.

Audit bertujuan memastikan dana yang disalurkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa dan mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

Hasil audit nantinya akan menjadi dasar evaluasi kebijakan penyaluran Dana Desa di masa depan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surta Wijaya, menjelaskan dampak keterlambatan pencairan Dana Desa terhadap operasional desa.

“Dana desa yang tertahan menyebabkan beban hutang operasional desa meningkat. Banyak kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Surta.

Pemerintah menegaskan, jika ditemukan penyimpangan pidana, akan diproses sesuai hukum.

Sementara untuk kesalahan administratif, pendekatan pembinaan dan perbaikan menjadi prioritas.

Langkah audit ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola Dana Desa sekaligus menjaga kepercayaan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang bagi petani di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.

Langkah ini terutama menyasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi beban finansial petani, sekaligus menjadi bentuk respons pemerintah dalam meredam dampak ekonomi akibat banjir, longsor, dan kerusakan lahan pertanian.

Prabowo menegaskan bahwa, keputusan ini diambil karena situasi yang dihadapi petani merupakan keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir tidak bisa mengembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.

Selain penghapusan utang, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi lahan pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Upaya ini bertujuan agar petani bisa kembali berproduksi dan memulihkan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh para petani. Banyak di antara mereka yang sebelumnya khawatir tidak mampu membayar utang karena lahan rusak kini merasa terbantu dan lebih optimistis menghadapi masa pemulihan.

Pemerintah turut memastikan bahwa distribusi pangan dari wilayah lain tetap berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan.

Namun, kebijakan ini juga menuai perhatian. Sejumlah aktivis lingkungan menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.

Mereka menyoroti dugaan deforestasi dan izin pemanfaatan hutan yang dinilai longgar sehingga memperparah dampak bencana di beberapa wilayah Sumatera.

Para ahli menilai, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Melalui kebijakan penghapusan utang ini, pemerintah berharap petani dapat pulih secara ekonomi dan kembali meningkatkan produktivitas pertanian.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada petani yang rentan terhadap risiko bencana alam.(*)

PADANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), kembali menjadi sorotan usai video dirinya memikul karung beras saat meninjau lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat, viral di berbagai platform media sosial.

Aksi yang direkam saat ia berjalan di tengah genangan lumpur itu memicu pertanyaan publik mengenai keaslian beban karung yang terlihat sangat ringan.

Video tersebut mendapat reaksi beragam. Sebagian masyarakat mengapresiasi kehadiran langsung pejabat negara di tengah kondisi darurat.

Namun tidak sedikit warganet yang mempertanyakan aksi itu dan menilai gestur mengangkat karung beras tersebut lebih menyerupai pencitraan untuk kepentingan kamera.

Perdebatan kian meningkat ketika kritik terhadap Zulhas memicu beredarnya kembali potongan video lawas yang menampilkan aktor Hollywood Harrison Ford menegur pejabat Indonesia dalam program dokumenter bertema lingkungan.

Video itu kembali digunakan untuk menyudutkan Zulhas, terutama di tengah rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Namun kader Partai Amanat Nasional (PAN) balik membela ketua umum mereka.

Mereka menilai tuduhan yang menghubungkan kebijakan Zulhas dengan penyebab banjir sebagai isu menyesatkan dan tidak berdasar.

“Penyebab banjir tidak bisa disederhanakan menjadi kesalahan satu orang atau satu kebijakan masa lalu. Konteksnya sangat berbeda,” ujar salah satu kader PAN.

Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Zulhas menegaskan bahwa fokusnya adalah memastikan pasokan pangan aman dan bantuan tiba tepat waktu.

“Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Bantuan harus sampai tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Zulhas.

Ia juga berjanji menambah jumlah bantuan, termasuk mendistribusikan beras hingga dua kali lipat untuk kebutuhan warga terdampak.

Menanggapi isu yang mengaitkan kebijakan masa lalu dengan bencana alam saat ini, Zulhas merespons dengan nada satir.

“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasakah saya?” katanya.

Meski pemerintah telah menegaskan komitmen memperkuat logistik dan penanganan darurat, perdebatan publik belum mereda.

Aksi Zulhas memikul karung beras tetap menjadi bahan perbincangan antara yang melihatnya sebagai bukti kerja nyata dan mereka yang menilainya sebagai pencitraan politik di tengah situasi bencana.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Batang Hari terpaksa tertunda akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batang Hari, A Somad, mengatakan bahwa usulan pembangunan jalan lingkungan telah diajukan sejak 2024 hingga 2025.

Namun, pada 2025, rencana tersebut batal dilaksanakan karena adanya pemangkasan anggaran.

“Meski pembangunan jalan lingkungan pada 2025 dibatalkan akibat efisiensi anggaran, kami pastikan program ini akan kembali diusulkan pada 2026,” ujarnya, Jumat (tanggal).

Somad menambahkan, dampak pemangkasan anggaran ini cukup dirasakan pemerintah daerah, terutama terhadap rencana pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Saat ini, kebutuhan pembangunan jalan di Batang Hari sangat mendesak.

Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 900 ruas jalan lingkungan yang perlu dibangun, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pembangunan rumah di wilayah tersebut.

“Permintaan pembangunan jalan terus meningkat seiring pertumbuhan pemukiman baru. Ini menjadi prioritas utama kami,” pungkas Somad.(*)