JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH, menekankan pentingnya peran Pemuda Panca Marga (PPM) sebagai organisasi yang menghimpun anak cucu pahlawan dalam melestarikan nilai perjuangan para veteran.

Hal ini disampaikan Sekda Sudirman saat menghadiri peringatan HUT ke-69 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan HUT ke-45 PPM Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis (22/01/2026).

Menurut Sekda, PPM dan LVRI memiliki peran strategis dalam meneruskan cita-cita proklamasi dan mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para veteran atas pengorbanan luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk mengenang jasa-jasa para veteran yang menjadi fondasi kebebasan dan keberlanjutan bangsa,” ujar Sekda.

Sekda Sudirman menambahkan bahwa perjuangan para veteran adalah teladan keberanian, ketulusan, dan keteguhan hati yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam membangun bangsa, menjaga persatuan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap setiap kontribusi yang diberikan oleh veteran menjadi warisan abadi bagi bangsa.

Dalam arahannya, Sekda juga menekankan pentingnya sinergi antara generasi pendahulu dan generasi penerus.

“Kami berharap PPM dapat menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan pengalaman veteran menjadi aksi nyata yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Nilai-nilai perjuangan veteran harus terus menjadi kekuatan membangun Provinsi Jambi yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Acara ini tidak hanya menjadi peringatan hari jadi organisasi LVRI dan PPM, tetapi juga momentum memperjuangkan kesejahteraan, kehormatan, dan martabat para veteran dan keluarganya.

Sekda menekankan, LVRI dan PPM Provinsi Jambi diharapkan terus aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, serta menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa.

“Selamat HUT ke-69 LVRI dan HUT ke-45 PPM. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi para veteran yang terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jambi,” tutup Sekda Sudirman.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi meninjau Rumah Sakit Adhyaksa di Seberang Kota Jambi, Senin (19/01/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek kesiapan rumah sakit menjelang operasional, mulai dari fasilitas medis hingga jumlah tenaga kesehatan yang akan melayani masyarakat.

Rombongan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan, dan pimpinan RSUD Raden Mattaher serta RSDJ.

Gubernur meninjau ruang perawatan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya, sekaligus mencatat kebutuhan SDM agar rumah sakit bisa segera beroperasi dengan layanan optimal bagi masyarakat.

Hasil peninjauan Gubernur Jambi mencatat beberapa hal utama:

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

   • Gubernur menekankan pentingnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga farmasi.

   • Pemprov Jambi akan menghitung kebutuhan SDM, menyiapkan tenaga medis kompeten, dan melaporkan ke Kejaksaan Agung agar rumah sakit bisa beroperasi optimal.

2. Fasilitas dan Infrastruktur

   • Bangunan rumah sakit yang megah dan fasilitas medis lengkap sudah siap, namun Gubernur menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah agar fasilitas dapat dimanfaatkan maksimal.

   • Pemprov Jambi juga siap membangun dermaga untuk mendukung operasional rumah sakit.

3. Pelayanan Masyarakat

   • Rumah Sakit Adhyaksa direncanakan menjadi rumah sakit tipe C dengan layanan berbasis BPJS Kesehatan.

   • Sekitar 97 persen kapasitas kamar diperuntukkan bagi masyarakat umum, sedangkan 3 persen digunakan untuk kepentingan internal Kejaksaan.

4. Koordinasi dan Dukungan Pemerintah

   • Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pembagian tenaga kesehatan agar operasional rumah sakit berjalan lancar sejak awal.

   • Tujuannya agar masyarakat dari berbagai daerah di Jambi dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.

Gubernur Al Haris menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Adhyaksa akan memberi manfaat besar bagi masyarakat Jambi, terutama bagi mereka yang sering menghadapi kondisi rumah sakit penuh di malam hari.

“Kami siap mendukung kesiapan tenaga medis dan fasilitas agar rumah sakit ini segera melayani masyarakat dengan maksimal,” ujar Gubernur.

Kajati Jambi Sugeng Hariadi menambahkan bahwa pihaknya terus mempersiapkan koordinasi SDM dari daerah maupun pusat agar operasional rumah sakit tidak menemui kendala.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, meninjau Rumah Sakit Adhyaksa di Seberang Kota Jambi, Senin (19/01/2026).

Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) menjelang operasional.

Rombongan yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan, serta pimpinan RSUD Raden Mattaher dan RSDJ, meninjau seluruh fasilitas dari lantai satu hingga lima yang kini memasuki tahap finishing.

Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kesiapan SDM, termasuk dokter, perawat, dan tenaga farmasi, agar rumah sakit dapat segera beroperasi optimal.

“Pemprov Jambi siap membantu penyiapan tenaga kesehatan agar Rumah Sakit Adhyaksa melayani masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan yang membutuhkan,” ujarnya.

Pemprov Jambi juga berencana membangun dermaga untuk mendukung operasional rumah sakit.

Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung atas pembangunan rumah sakit megah ini dengan fasilitas medis lengkap.

Kajati Jambi, Sugeng Hariadi, menegaskan fokus koordinasi dengan Pemprov Jambi dalam pembagian dan pemenuhan tenaga kesehatan dari daerah maupun pusat.

Rumah Sakit Adhyaksa direncanakan menjadi rumah sakit tipe C dengan layanan berbasis BPJS Kesehatan.

Hanya sekitar 3 persen kamar digunakan untuk kepentingan internal Kejaksaan, sedangkan 97 persen diperuntukkan bagi masyarakat umum.

“Dengan sekitar 100 kamar, hampir seluruhnya untuk masyarakat umum. Rumah Sakit Adhyaksa diharapkan memberi manfaat besar bagi masyarakat Jambi,” pungkas Sugeng.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi Jalan Padang Lamo, yang menjadi penghubung Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat (Sumbar), kian memprihatinkan.

Lubang besar di sepanjang ruas jalan membuat masyarakat kesulitan melintas, terutama pada saat hujan.

Meski berstatus sebagai jalan provinsi, jalur ini masih menjadi akses utama bagi warga setempat.

Gubernur Jambi Al Haris, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tebo, menjelaskan bahwa Jalan Padang Lamo sebenarnya sudah masuk dalam program pembangunan multiyears sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan.

“Sudah kita hitung dananya lebih dari Rp200 miliar. Saya juga sudah berbicara dengan dewan, tapi kemudian badai efisiensi datang. Tentu sulit membangun jalan dengan biaya sebesar itu. Ke depan, kita akan coba perbaiki lubangnya terlebih dahulu,” ujar Al Haris.

Ia menambahkan bahwa, Pemerintah Provinsi Jambi tetap melakukan perbaikan darurat setiap tahun dengan menutup lubang-lubang jalan menggunakan anggaran tanggap darurat.

“Setiap tahun jalan Padang Lamo selalu diperbaiki. Lubang-lubangnya kita tutup dengan anggaran tanggap darurat,” katanya.

Menurut Al Haris, pembangunan permanen Jalan Padang Lamo sangat penting karena jalur tersebut merupakan akses alternatif, terutama ketika terjadi jalan putus di jalur utama.

“Saya ingin sekali membangun jalan Padang Lamo itu, karena jalur alternatif. Kemarin sempat ada jalan putus dan warga harus lewat situ, tapi lagi-lagi tergantung keuangan,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan perbaikan besar dalam waktu dekat, ia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menghitung kemampuan anggaran daerah.

“Kita hitung dulu berapa kemampuan keuangan kita. Sekarang sedang dibahas anggaran 2026, mudah-mudahan bisa kita masukkan di situ,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.

Sementara kebutuhan pembangunan dan belanja publik terus meningkat, pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Ivan, kapasitas fiskal Provinsi Jambi belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri.

Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi saat ini hanya sekitar Rp3,7 triliun, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari dana bagi hasil dan transfer pusat.

“Kalau melihat angka rasionalisasi kita, hanya sekitar Rp5,4 triliun. Pendapatan utama kita masih dari dana bagi hasil batubara, kelapa sawit, dan PI 10 persen dari PetroChina,” kata Ivan, Selasa (28/10/2025).

Ivan menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi masih tergolong rendah.

Ia mengungkapkan, setelah adanya perubahan regulasi pajak kendaraan bermotor, porsi untuk provinsi kini berkurang, sementara sebagian besar dialihkan ke kabupaten/kota.

“Kita kehilangan sekitar Rp220 miliar dari pajak kendaraan. PAD kita memang terbatas,” ujarnya.

Selain itu, potensi pendapatan baru dari nilai ekonomi karbon (BioCF) diperkirakan bisa mencapai Rp1,2 triliun. Namun, Ivan menilai kontribusinya belum terasa signifikan terhadap kas daerah.

Ivan menilai sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Namun, persoalan utama yang menghambat optimalisasi adalah belum tuntasnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara.

“Perusahaan tetap beroperasi dan membayar kewajiban eksplorasi, tapi akses jalan masih belum tuntas. Tiga jalur khusus batubara yang direncanakan harus segera diselesaikan karena ini berpengaruh pada dana bagi hasil,” tegasnya.

Berdasarkan hitungan Ivan, dari potensi produksi 35 juta ton batubara, seharusnya Provinsi Jambi bisa memperoleh sekitar Rp400 miliar, namun realisasi saat ini baru Rp125 miliar.

“Selisih Rp300 miliar itu sebenarnya bisa membantu pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan tenaga kerja daerah,” tambahnya.

Selain soal fiskal, Ivan juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap transportasi batubara yang kerap menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

“Terjadi bottleneck karena infrastruktur belum siap. Harus ada ketegasan dan komitmen semua pihak,” ujarnya.

Ivan juga meminta pemerintah daerah menegakkan kembali aturan tata kelola transportasi batubara serta memastikan seluruh perusahaan menjalankan komitmen sesuai izin yang diberikan.

“Selagi izinnya masih berlaku, perusahaan wajib membayar dan berproduksi sesuai ketentuan. Tapi aturan harus ditegakkan. Masalahnya, siapa yang tidak amanah dalam menjalankannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa perusahaan seperti PT SAS dan PT Ayong telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau semua berjalan sesuai ketentuan, itulah hasil yang sebenarnya kita harapkan,” pungkasnya.(*)