JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Bazaar Pameran UMKM dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Jambi membawa angin segar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Tingginya antusiasme pengunjung membuat sejumlah pedagang merasakan peningkatan penjualan, bahkan mampu memperoleh omzet jutaan rupiah setiap hari.

Berlokasi di kawasan Tugu Keris Siginjai, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, bazaar tersebut menjadi ruang promosi sekaligus peluang usaha bagi sekitar 130 pelaku UMKM dari berbagai sektor.

Di antara beragam produk yang ditawarkan, kuliner menjadi salah satu daya tarik utama pengunjung.

Kondisi ini turut dirasakan Misoan Diva, salah satu usaha kuliner yang ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Menghadirkan sejumlah pilihan menu, seperti misoan, pempek, tekwan, hingga Thai tea, Misoan Diva berhasil mencatatkan omzet sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per hari selama mengikuti bazaar.

Owner Misoan Diva, Ade, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas.

Menurutnya, sejak hari pertama pelaksanaan, jumlah pengunjung yang datang cukup ramai sehingga berdampak langsung terhadap penjualan.

“Alhamdulillah, omzet per hari bisa mencapai Rp2 juta sampai Rp3 juta. Sejak Jumat kemarin hingga sekarang, atau sekitar lima hari pelaksanaan, bazaar ini cukup ramai dan memberikan dampak positif terhadap penjualan kami,” ujar Ade.

Meski harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti kegiatan tersebut, Ade menilai bazaar ini tetap memberikan peluang usaha yang menjanjikan.

Ia menyebutkan, biaya partisipasi selama kurang lebih 10 hari mencapai sekitar Rp3 juta. Biaya tersebut sudah mencakup fasilitas tenda dan aliran listrik yang disediakan oleh penyelenggara.

Bagi pelaku UMKM, fasilitas tersebut menjadi salah satu faktor pendukung untuk menjalankan usaha selama kegiatan berlangsung tanpa harus menyiapkan seluruh kebutuhan tempat berjualan secara mandiri.

Ade berharap kegiatan pameran dan bazaar UMKM seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin.

Menurutnya, agenda serupa bukan hanya membantu meningkatkan omzet, tetapi juga membuka kesempatan bagi produk lokal agar semakin dikenal masyarakat.

“Kami berharap kegiatan bazaar UMKM seperti ini bisa lebih sering diadakan. Selain membantu meningkatkan penjualan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat lebih luas,” tambahnya.

Dampak positif yang dirasakan pedagang tersebut menunjukkan bahwa kegiatan berskala provinsi seperti MTQ juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal.

Dengan adanya ruang promosi dan interaksi langsung bersama konsumen, bazaar diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat pemasaran produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel untuk menyambut delegasi Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026.

Forum tingkat nasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Jambi pada 22–25 November 2026.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan pemerintah daerah terus mematangkan persiapan untuk menyambut para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain akomodasi, pemerintah juga menyiapkan rangkaian kegiatan, akses perjalanan, dan lokasi yang akan dikunjungi para delegasi.

Para peserta direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah daerah berharap kesiapan hotel dan fasilitas pendukung dapat menunjang kenyamanan tamu selama mengikuti agenda HCS 2026.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” ujar Maulana.

Ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan HCS 2026.

Kedatangan delegasi berpotensi membuka peluang bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, jumlah kamar yang tersedia tidak otomatis mencerminkan jumlah kamar yang telah dipesan ataupun jumlah peserta yang akan menginap.

Besarnya dampak ekonomi juga akan bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, serta aktivitas belanja selama kegiatan berlangsung.

Karena itu, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan sejauh mana penyelenggaraan forum nasional ini memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Wali Kota, Maulana, Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah terkait meninjau sejumlah lokasi pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi dan mengunjungi beberapa titik strategis, antara lain Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi, Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete.

Peninjauan tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, akses jalan, fasilitas lingkungan, dan lokasi yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Al Haris menegaskan bahwa, persiapan harus berjalan secara terkoordinasi, mulai dari penentuan lokasi hingga pengaturan rute perjalanan.

Ia juga berharap Presiden Republik Indonesia dapat menghadiri kegiatan tersebut, meskipun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi.

Selain agenda utama, HCS 2026 direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

Para delegasi berpeluang melihat program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Kolam Retensi Telago Kajang Lako, program Kampung Bahagia, dan kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Pemkot Jambi berharap forum ini dapat memperkenalkan berbagai upaya pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, penataan infrastruktur, pengendalian banjir, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan jadwal pelaksanaan pada 22–25 November 2026, pemerintah daerah terus mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan.

Kesiapan akomodasi, akses transportasi, fasilitas pendukung, dan pelayanan kepada delegasi akan menjadi bagian penting dalam menyambut HCS ke-7 di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November 2026 di Kota Jambi.

Sejumlah infrastruktur, fasilitas lingkungan, akses jalan, dan lokasi wisata mulai ditinjau untuk mendukung rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi untuk mengunjungi sejumlah titik yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Lokasi yang ditinjau meliputi Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur; akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi; Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru; serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memastikan akses perjalanan, kondisi jalan, dan fasilitas pendukung siap sebelum kegiatan berlangsung.

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, persiapan HCS 2026 harus mencakup seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari lokasi acara hingga rute perjalanan para tamu.

Menurutnya, Kota Jambi perlu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang direncanakan menghadirkan kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap Bapak Presiden dapat hadir. Karena itu, semua perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk rute perjalanan dan lokasi kegiatan. Nantinya, tim dari pemerintah pusat juga akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai,” ujar Al Haris.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi teknis agar kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Meski pemerintah daerah berharap Presiden Republik Indonesia menghadiri kegiatan tersebut, kepastian kehadiran masih menunggu konfirmasi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mematangkan rangkaian HCS 2026.

Pemerintah juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Maulana, para delegasi direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel.

Rangkaian kegiatan direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Ketersediaan kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut delegasi.

Namun, jumlah kamar yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan tingkat pemesanan atau jumlah peserta yang akan menginap selama kegiatan.

Sejumlah lokasi yang masuk dalam peninjauan menggambarkan ragam isu pembangunan yang ingin diperkenalkan pemerintah daerah kepada delegasi.

Depo sampah dan IPAL di Sijenjang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, Kolam Retensi Telago Kajang Lako menjadi salah satu lokasi yang dapat memperlihatkan upaya pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dan program Kampung Bahagia, serta kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Melalui agenda tersebut, Pemkot Jambi ingin memperkenalkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

Namun, kesiapan lokasi dan hasil pembangunan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Keberhasilan sebuah kota sehat tidak hanya bergantung pada agenda kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya bagi warga.

Selain menjadi forum pertemuan nasional, HCS 2026 diharapkan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Kedatangan delegasi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan hotel, kuliner, transportasi, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maulana mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan berbagai inovasi pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang ekonomi tersebut tetap bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, pola belanja peserta, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rangkaian kegiatan.

Karena itu, persiapan HCS 2026 tidak hanya berkaitan dengan lokasi acara dan kenyamanan delegasi, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.

Pemerintah daerah mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada para tamu.

Melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi berharap HCS ke-7 Tahun 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat bagi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris menunjuk Johansyah sebagai juru bicara Pemerintah Provinsi Jambi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penunjukan ini menempatkan Johansyah sebagai penghubung informasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar masyarakat memperoleh informasi penanganan karhutla secara cepat, akurat, dan terkoordinasi.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 831/KEP.GUB/SETDA.Biro Adpim-2.2/2026 yang ditetapkan pada 26 Oktober 2026.

Johansyah, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, mendapat mandat untuk menghimpun informasi dari satuan tugas dan perangkat daerah terkait, mengoordinasikan komunikasi publik, serta melaporkan perkembangan karhutla kepada pimpinan daerah.

Kebijakan ini menegaskan pentingnya koordinasi informasi dalam penanganan karhutla.

Selain menyampaikan perkembangan situasi, juru bicara juga perlu memastikan informasi yang beredar memiliki sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keputusan gubernur tersebut, Johansyah mendapat sejumlah tugas strategis.

Ia harus menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan kompilasi data dari satuan tugas pemerintah serta mengoordinasikan penyampaian informasi lintas sektor dan OPD.

Ia juga berwenang meminta laporan, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bahan untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai penanganan karhutla.

Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, Johansyah bertugas melaporkan perkembangan kondisi karhutla kepada Gubernur Jambi, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Keputusan itu juga mengamanatkan rapat rutin untuk merumuskan dan menganalisis substansi strategis sebelum pemerintah memublikasikan informasi kepada masyarakat.

Rangkaian tugas tersebut menempatkan juru bicara bukan sekadar sebagai penyampai pernyataan pemerintah.

Peran ini juga mencakup koordinasi data, penyelarasan informasi antarinstansi, dan pelaporan perkembangan situasi kepada pimpinan daerah.

Johansyah memiliki pengalaman di bidang komunikasi pemerintahan.

Ia pernah menjabat Kepala Biro Humas dan mendapat kepercayaan sebagai juru bicara dalam penanganan Covid-19.

Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam menghadapi kebutuhan komunikasi publik saat pemerintah menangani situasi yang memerlukan informasi cepat dan konsisten.

Kedekatannya dengan awak media juga diharapkan membantu kelancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, efektivitas peran tersebut tetap bergantung pada kecepatan pembaruan data, kejelasan sumber informasi, serta koordinasi antarinstansi yang menangani karhutla.

Johansyah menyatakan kesiapannya menjalankan mandat yang diberikan Gubernur Jambi.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk bekerja bersama satuan tugas penanganan karhutla di tingkat provinsi.

“Sebagai ASN tentunya siap untuk mengemban tugas yang sudah diberikan Pak Gubernur, dan siap sinergi dengan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” ujar Johansyah.

Pernyataan tersebut menegaskan kesiapan Johansyah untuk mendukung koordinasi komunikasi pemerintah dalam menghadapi persoalan karhutla.

Penunjukan juru bicara diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi karhutla, langkah pemadaman, serta upaya pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Namun, mekanisme satu pintu juga perlu berjalan seiring dengan keterbukaan data.

Informasi mengenai lokasi kebakaran, perkembangan penanganan, hasil pemantauan, dan langkah mitigasi perlu disampaikan secara jelas sesuai data yang tersedia dan kewenangan masing-masing instansi.

Pemerintah juga perlu memperbarui informasi secara berkala agar masyarakat tidak bergantung pada kabar yang belum terverifikasi.

Koordinasi yang baik dapat membantu mengurangi perbedaan informasi antarinstansi sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Melalui penunjukan Johansyah, Pemprov Jambi menyiapkan jalur komunikasi yang lebih terkoordinasi dalam penanganan karhutla.

Tantangan berikutnya ialah memastikan mandat tersebut menghasilkan informasi yang konsisten, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah mencari alternatif lokasi untuk kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi menyusul wacana pemanfaatan lahan kantor tersebut untuk kepentingan Polda Jambi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A Ridwan, mengatakan lahan yang saat ini digunakan sebagai kantor Dinsos merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi.

Karena itu, Pemkot Jambi perlu menyiapkan opsi lokasi pengganti apabila rencana pemindahan kantor tersebut direalisasikan.

“Tanah tersebut merupakan milik provinsi. Karena itu, kalau memang jadi, kami masih mencari alternatif lokasi untuk kantor Dinas Sosial Kota Jambi,” ujar A Ridwan.

Menurutnya, penataan perkantoran pemerintah tidak hanya menyangkut Dinsos. Pemkot Jambi juga mempertimbangkan alternatif lokasi bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi.

Pencarian lokasi alternatif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing OPD, ketersediaan lahan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemkot Jambi masih menjajaki sejumlah lokasi yang berpotensi digunakan sebagai kantor pemerintahan.

Namun, penentuan lokasi pengganti bagi Dinsos maupun OPD lainnya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Langkah tersebut diperlukan agar penataan perkantoran dapat berjalan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, lahan yang saat ini ditempati kantor Dinsos Kota Jambi diwacanakan akan dihibahkan untuk Polda Jambi.

Meski demikian, status dan tahapan rencana hibah tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada pihak-pihak terkait.

Kepastian mengenai status aset dan proses pemanfaatannya menjadi hal penting sebelum pemindahan kantor dilaksanakan.

A Ridwan menegaskan, Pemkot Jambi perlu menyiapkan alternatif lokasi terlebih dahulu agar kegiatan pemerintahan tidak terganggu apabila pemindahan kantor dilakukan.

Penentuan lokasi baru diharapkan mempertimbangkan aksesibilitas, kebutuhan operasional, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari masing-masing OPD.

Pemkot Jambi pun masih perlu mematangkan rencana penataan kantor pemerintahan tersebut, termasuk menentukan lokasi yang sesuai bagi perangkat daerah yang terdampak.

Dengan perencanaan yang terukur dan koordinasi antarpemerintah, penataan aset serta perkantoran diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan warga Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Senin 19 Oktober 2026.

Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi aktivitas penumpukan pasir atau stockpile milik CV Lintas Makmur Sejahtera di RT 03 yang mereka keluhkan mengganggu kenyamanan permukiman.

Warga juga meminta pemerintah membuka dokumen persetujuan lingkungan perusahaan hingga mempertimbangkan pencabutan persetujuan tersebut.

Mereka menilai debu, kebisingan alat berat dan kendaraan angkutan, serta dugaan kerusakan rumah di sekitar lokasi perlu mendapat pemeriksaan serius.

Aksi damai itu melibatkan warga, perempuan, pemuda, dan perwakilan mahasiswa.

Massa berharap pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah penanganan dan hasil pemeriksaan di lapangan.

Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat Penyengat Olak, Rian, mengatakan warga menginginkan penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, warga mengajukan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta keterbukaan dokumen Persetujuan Lingkungan CV Lintas Makmur Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29/Kep.PKPLH/LH/2025 tertanggal 12 September 2025.

Dokumen tersebut berkaitan dengan kegiatan perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu bata beserta fasilitas penunjangnya.

Luas lahan yang tercatat dalam dokumen itu mencapai 0,23 hektare.

Kedua, warga meminta salinan dokumen lingkungan yang menjadi dasar persetujuan kegiatan usaha.

Mereka juga meminta kejelasan mengenai dokumen lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, termasuk apakah kegiatan tersebut menggunakan dokumen Amdal atau dokumen lingkungan lainnya.

Ketiga, warga mendesak pemerintah mencabut persetujuan lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan pengaduan masyarakat dan dampak yang mereka rasakan.

Tuntutan tersebut mengarah pada dua persoalan utama: keterbukaan informasi perizinan dan kepastian apakah aktivitas stockpile telah memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.

Meski demikian, keluhan mengenai debu, kebisingan, dan dugaan kerusakan rumah masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan lapangan serta bukti pendukung.

Hasil pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah kegiatan usaha melanggar ketentuan atau memerlukan tindakan administratif.

Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi, Medison, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

Ia mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperjelas langkah yang dapat ditempuh terkait persoalan perizinan tersebut.

Medison menyebut dirinya belum mengikuti persoalan stockpile itu sejak awal dan belum pernah berkomunikasi langsung dengan pelaku usaha yang bersangkutan.

“Karena memang prosesnya ini tidak saya ikuti dari awal. Sampai detik ini pun saya belum pernah berhubungan dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Ia mengatakan akan menggelar rapat dengan pemerintah provinsi untuk menyamakan persepsi sebelum menyampaikan hasil koordinasi kepada bupati.

“Besok pagi (hari ini,red) saya rapat dengan provinsi untuk menyamakan persepsi. Nanti hasilnya akan saya laporkan kepada bupati,” kata Medison.

Medison juga meminta warga memberi waktu beberapa hari agar pemerintah dapat memastikan tindak lanjut yang sesuai dengan kewenangannya.

“Saya pastikan hari ini akan memperjuangkan itu. Itu janji saya, dengan batas kewenangan yang saya pegang,” katanya.

Menurut Medison, penerbitan izin berusaha hingga pencabutan izin yang terkait dengan kegiatan tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Kalau mau mencabut izinnya, itu kewenangan provinsi. Di aplikasi, penerbitan izin berusaha dilakukan oleh Pemprov Jambi, bukan Kabupaten Muaro Jambi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tuntutan warga memerlukan kejelasan mengenai kewenangan masing-masing instansi.

Namun, persoalan kewenangan perizinan tidak menghilangkan kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan lingkungan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

Pemerintah perlu memperjelas instansi yang berwenang memeriksa dokumen persetujuan lingkungan, mengevaluasi kepatuhan perusahaan, serta menentukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan mengenai pencabutan persetujuan lingkungan ataupun penghentian aktivitas stockpile CV Lintas Makmur Sejahtera.

Warga masih menunggu hasil koordinasi DLH Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk kepastian pemeriksaan dokumen lingkungan dan penanganan keluhan yang mereka sampaikan.

Keterbukaan dokumen menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar persetujuan kegiatan usaha serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan.

Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk menguji keluhan mengenai debu, kebisingan, dan dugaan kerusakan rumah.

Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti, ketentuan yang berlaku, serta hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan stockpile di Penyengat Olak kini menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memberikan kepastian, bagaimana pengaduan warga ditangani, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan kapan hasil pemeriksaan dapat diketahui masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi memastikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi 2027 tetap berlangsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun, kesiapan anggaran pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu tantangan untuk memastikan seluruh daerah dapat mengirimkan kontingen.

Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Porprov 2027 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Jambi, Jumat 16 Oktober 2026.

Pemerintah daerah diminta mulai menyiapkan kebutuhan anggaran, atlet, dan kontingen agar pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi itu berjalan sesuai rencana.

Rapat dipimpin Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, John Eka Powa. Hadir pula Ketua KONI Provinsi Jambi Mat Sanusi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Imron Rosyadi, serta perwakilan dinas olahraga dan KONI kabupaten/kota.

John Eka Powa menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Koordinasi dan kesiapan seluruh daerah sangat penting agar pelaksanaan Porprov Jambi 2027 dapat berjalan dengan baik. Kami berharap pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan atlet, kontingen, serta dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku,” ujar John.

Menurut dia, kesiapan setiap daerah menjadi bagian penting dalam menyukseskan Porprov Jambi 2027.

Pemerintah kabupaten/kota diminta mempersiapkan atlet, kontingen, dan anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, kepastian lokasi penyelenggaraan belum dengan sendirinya menjamin seluruh daerah dapat berpartisipasi secara optimal.

Kesiapan pembiayaan dan dukungan terhadap atlet masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan menjelang pelaksanaan.

Ketua KONI Provinsi Jambi Mat Sanusi mengungkapkan bahwa, pihaknya telah membahas sejumlah alternatif bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menghadapi kemungkinan keterbatasan anggaran pada 2027.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah memprioritaskan cabang olahraga yang dinilai memiliki potensi meraih hasil maksimal pada Pekan Olahraga Nasional (PON), apabila anggaran tidak mencukupi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan dapat memengaruhi strategi keikutsertaan daerah dalam kompetisi olahraga.

Namun, belum ada rincian mengenai cabang olahraga yang akan diprioritaskan, besaran anggaran yang dibutuhkan, maupun daerah yang berpotensi membatasi keikutsertaannya.

Karena itu, keputusan mengenai skala partisipasi dan cabang olahraga yang akan diikuti masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Pemprov Jambi tetap mendorong seluruh kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan menyiapkan dukungan anggaran agar Porprov 2027 berlangsung sesuai rencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Porprov menjadi ajang bagi atlet daerah untuk menguji kemampuan sekaligus membuka peluang pembinaan menuju kompetisi pada tingkat nasional.

Karena itu, kesiapan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan, tetapi juga kesempatan atlet dari setiap daerah untuk berkompetisi.

Ke depan, kejelasan skema pembiayaan, kesiapan sarana pertandingan, dan mekanisme partisipasi seluruh kabupaten/kota akan menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan Porprov Jambi 2027 berjalan efektif.

Pemprov Jambi telah menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat tetap menjadi tuan rumah.

Tantangan berikutnya ialah memastikan kesiapan anggaran dan dukungan daerah agar tujuan pembinaan olahraga tidak terhambat oleh keterbatasan pembiayaan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Keberadaan Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari di Lubuk Linggau menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Sarolangun untuk memperluas konektivitas ekonomi, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan usaha lokal.

Gubernur Jambi, Al Haris menyoroti keuntungan geografis tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Menurut Al Haris, posisi Sarolangun yang berada di antara dua bandara dapat mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi daerah.

Potensi ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perdagangan, membuka peluang investasi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

“Kondisi Sarolangun hari ini sangat beruntung. Posisinya diuntungkan oleh hadirnya dua bandara di sekitar Sarolangun, ada Bandara Bungo dan Bandara Lubuk Linggau, Bandara Silampari. Ini dua-duanya menopang Sarolangun,” ujar Al Haris.

Pernyataan tersebut menempatkan konektivitas sebagai salah satu modal penting bagi Sarolangun untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Namun, keberadaan bandara tidak otomatis mendatangkan investasi.

Pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan infrastruktur pendukung, mempermudah akses pasar, dan memperkuat sektor usaha yang mampu memanfaatkan konektivitas tersebut.

Dua bandara, peluang memperluas pasar Sarolangun

Posisi geografis Sarolangun membuka peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan daerah lain di Provinsi Jambi maupun wilayah sekitarnya.

Akses menuju Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari berpotensi mendukung mobilitas pelaku usaha, perjalanan bisnis, serta koneksi dengan pasar yang lebih luas.

Peluang tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor yang mencari lokasi usaha dengan akses antardaerah.

Meski demikian, besarnya manfaat ekonomi bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas jalan penghubung, waktu tempuh, biaya logistik, ketersediaan layanan transportasi, dan kesiapan sektor unggulan daerah.

Karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan hanya memanfaatkan kedekatan geografis dengan dua bandara, tetapi juga memastikan akses tersebut terhubung dengan pusat produksi, kawasan perdagangan, sentra pertanian, dan pelaku usaha lokal.

Jika berjalan selaras, konektivitas dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran produk Sarolangun sekaligus membuka peluang kerja sama usaha lintas daerah.

Al Haris dorong investasi dan penguatan UMKM

Al Haris menilai Sarolangun perlu mengoptimalkan posisi strategisnya sebagai wilayah transit dan penghubung antardaerah.

Ia mendorong penguatan konektivitas, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah tersebut penting agar peluang konektivitas tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dari luar daerah.

UMKM Sarolangun juga perlu memperoleh akses terhadap pasar, pembiayaan, pendampingan usaha, dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Pemerintah daerah dapat memperkuat potensi itu melalui pemetaan komoditas unggulan, promosi peluang investasi, peningkatan kualitas produk, dan kemudahan perizinan.

Dengan langkah tersebut, konektivitas antardaerah diharapkan menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.

Meski demikian, pemerintah perlu menetapkan sasaran yang terukur agar arah kebijakan tersebut tidak berhenti pada potensi.

Pertumbuhan investasi, perluasan pasar produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi hasilnya.

Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah

Dalam rapat paripurna tersebut, Al Haris juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Sarolangun.

Pertumbuhan ekonomi Sarolangun pada 2025 mencapai 4,78 persen, meningkat dibandingkan 3,73 persen pada 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,76 menjadi 74,72 pada periode yang sama.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 4,68 persen pada 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 67,44 persen.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan Sarolangun pada 2025 masih mencapai 8,74 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi perlu berjalan bersama upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Al Haris mengingatkan pemerintah daerah agar mencermati keterbatasan fiskal dan menentukan prioritas anggaran secara tepat.

Program pembangunan, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat miskin.

Data tersebut menjadi konteks penting bagi agenda pengembangan ekonomi Sarolangun.

Peluang investasi dan konektivitas perlu diikuti dengan upaya memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha masyarakat, serta memastikan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak warga.

Karhutla dan keterbatasan anggaran turut menantang pembangunan

Selain peluang ekonomi, Al Haris menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di kawasan Air Hitam, Sarolangun.

Ia menyebut, penanganan karhutla menjadi tantangan bagi kepala daerah dan membutuhkan koordinasi lintas pihak.

Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus melakukan upaya penanganan dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Al Haris juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi memperkuat pencegahan serta penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing.

Persoalan lingkungan ini menjadi bagian dari tantangan pembangunan daerah, terutama dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan.

Pemerintah membutuhkan langkah pencegahan yang konsisten, edukasi kepada masyarakat, serta penanganan kebakaran yang terkoordinasi.

Di saat yang sama, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah menetapkan prioritas dengan cermat.

Al Haris menegaskan efisiensi anggaran harus mengarahkan belanja pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati Hurmin lanjutkan agenda Sarolangun Maju

Bupati Sarolangun, Hurmin menyatakan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama dan kesinambungan kepemimpinan dari periode sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa, pemerintahannya mengusung visi Sarolangun Maju dengan lima misi utama, meliputi peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; penguatan nilai keagamaan, adat istiadat, dan kepemudaan; pemerataan infrastruktur; pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal; serta pembenahan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Hurmin menegaskan bahwa visi dan misi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Ia juga mengajak DPRD, Forkopimda, Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan Sarolangun.

Dalam momentum Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun, peluang ekonomi dari konektivitas dua bandara menjadi salah satu modal yang dapat dikembangkan.

Namun, manfaatnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menghubungkan akses antardaerah dengan investasi produktif, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78 persen pada 2025.

Namun, angka kemiskinan yang masih mencapai 8,74 persen menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum menghapus seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat.

Dua indikator tersebut menjadi bagian dari catatan Gubernur Jambi, Al Haris dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Dalam momentum tersebut, Al Haris mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada capaian statistik.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin, di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut Al Haris, usia ke-27 Kabupaten Sarolangun perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Sejumlah sektor yang masih membutuhkan perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan tetap perlu perhatian

Data yang disampaikan Al Haris menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sarolangun meningkat dari 3,73 persen pada 2024 menjadi 4,78 persen pada 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,76 pada 2024 menjadi 74,72 pada 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,03 persen menjadi 4,68 persen pada periode yang sama.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2025 tercatat sebesar 67,44 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 8,74 persen.

Al Haris menilai capaian tersebut menjadi modal bagi Sarolangun untuk melanjutkan pembangunan.

Meski demikian, angka kemiskinan membutuhkan perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.

Pemerintah daerah perlu memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, sementara peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja tetap menjadi prioritas.

Angka pertumbuhan ekonomi dan IPM memang memberikan gambaran mengenai perkembangan daerah.

Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama data kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik untuk menilai dampaknya bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran menuntut prioritas yang lebih jelas

Al Haris juga menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan luasnya wilayah pelayanan.

Ia meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas, khususnya dalam menjalankan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh sekadar menjadi upaya menekan belanja.

Pemerintah harus mengarahkan sumber daya yang tersedia pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan mencakup berbagai sektor, sedangkan kemampuan anggaran memiliki batas.

Pemerintah daerah perlu menentukan program yang paling mendesak, menjaga efektivitas belanja, serta memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan warga.

Dua bandara dinilai membuka peluang ekonomi

Selain indikator sosial dan ekonomi, Al Haris menyoroti posisi geografis Sarolangun yang berpotensi mendukung aktivitas perdagangan dan konektivitas antardaerah.

Ia menyebut keberadaan Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari di Lubuk Linggau sebagai faktor pendukung mobilitas dari dan menuju kawasan sekitar Sarolangun.

Menurut Al Haris, posisi strategis tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Namun, keberadaan infrastruktur transportasi saja tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong akses pasar, memperkuat daya saing produk lokal, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi.

Upaya tersebut dapat membantu menghubungkan potensi ekonomi Sarolangun dengan pasar yang lebih luas sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Karhutla di Air Hitam masih menjadi tantangan

Di tengah peringatan hari jadi daerah, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian Al Haris.

Ia menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam, Sarolangun.

Kondisi tersebut, menurutnya, menambah tantangan bagi kepala daerah dalam menyeimbangkan penanganan bencana dan tuntutan masyarakat.

Al Haris menjelaskan bahwa, kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun atau ladang telah berlangsung sejak lama.

Namun, perubahan kondisi lingkungan membuat praktik tersebut berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas.

Ia menegaskan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya menangani kebakaran dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Ia juga meminta para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi aktif memperkuat pencegahan dan pemadaman di wilayah masing-masing.

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Selain pemadaman, upaya pencegahan perlu menyasar praktik pembukaan lahan yang berisiko, kesiapsiagaan menghadapi musim kering, serta penguatan edukasi kepada warga.

Pernyataan gubernur mengenai kebakaran di Air Hitam menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan Sarolangun.

Kondisi tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Bupati Hurmin tegaskan kesinambungan pembangunan

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sarolangun, Hurmin menyatakan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama dan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya.

Ia menyebut pemerintahan terdahulu, mulai dari periode Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, Hasan Basri Agus dan Cek Endra, hingga pemerintahan saat ini, telah berkontribusi dalam perjalanan pembangunan Sarolangun.

Hurmin menegaskan pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan melalui visi Sarolangun Maju.

Ia juga menyatakan lima misi utama pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program.

Kelima misi tersebut mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; penguatan nilai keagamaan, adat istiadat, dan kepemudaan; pemerataan infrastruktur pelayanan umum; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pembenahan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hurmin mengatakan, pemerintah daerah telah menuangkan arah pembangunan tersebut dalam RPJMD 2025–2029.

Ia berkomitmen agar program yang tercantum dalam dokumen perencanaan itu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menjalankan agenda pembangunan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pembangunan dirasakan warga

Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun tidak hanya menandai perjalanan administratif daerah, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk menilai arah pembangunan ke depan.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan IPM yang membaik menjadi modal positif. Penurunan pengangguran juga menunjukkan perkembangan yang patut dicermati.

Namun, tingkat kemiskinan 8,74 persen, keterbatasan anggaran, kebutuhan pemerataan infrastruktur, dan ancaman karhutla tetap menuntut langkah konkret.

Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan visi, misi, dan dokumen perencanaan menjadi hasil yang terukur.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya program yang direncanakan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penutup sambutannya, Al Haris mengucapkan selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Ia berharap momentum tersebut memperkuat komitmen seluruh pihak untuk membangun Sarolangun yang Maju, Agamis, Jujur, dan Unggul.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap dan gangguan penerbangan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengusulkan perubahan jadwal Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026.

Agenda yang semula berlangsung pada 25–28 Oktober itu diusulkan bergeser menjadi 22–25 November 2026.

Usulan tersebut muncul di tengah persoalan kualitas udara dan terbatasnya jarak pandang yang mengganggu penerbangan menuju Kota Jambi.

Pemkot Jambi menilai kondisi itu perlu menjadi pertimbangan agar pelaksanaan forum nasional kota sehat berjalan optimal.

Namun, perubahan jadwal tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkot Jambi masih perlu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan menunggu persetujuan.

Rencana itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Healthy Cities Summit 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 10 Oktober 2026.

Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Abdullah Sani, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri rapat tersebut.

Kabut Asap Jadi Pertimbangan Perubahan Jadwal

Wali Kota Jambi, Maulana menjelaskan, pemerintah daerah mempertimbangkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyusun usulan jadwal baru.

Berdasarkan pemaparan yang dibahas dalam rapat, potensi hujan diperkirakan meningkat pada akhir Oktober.

Pemkot Jambi berharap perubahan jadwal memberi waktu tambahan bagi kondisi cuaca dan kualitas udara untuk membaik.

Meski demikian, perkiraan hujan tidak otomatis menjamin kabut asap akan hilang. Kondisi udara tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk sumber asap dan perkembangan cuaca.

Karena itu, kepastian kondisi lingkungan menjelang pelaksanaan HCS akan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipantau pemerintah daerah.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungan terhadap persiapan Kota Jambi sebagai tuan rumah.

Menurutnya, HCS menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kegiatan ini cukup besar. Kita tentu ingin seluruh persiapannya matang sehingga para tamu yang datang ke Jambi merasa nyaman. Ini juga menyangkut nama baik daerah, sehingga Pemerintah Provinsi siap mendukung dan membantu Pemkot Jambi,” ujar Al Haris.

Ia juga menyebut kondisi kemarau panjang dan kabut asap sebagai pertimbangan dalam pembahasan usulan penundaan.

HCS Diusulkan Berlangsung pada 22–25 November

Dalam skema jadwal yang dibahas, 22 November 2026 menjadi hari kedatangan peserta.

Kegiatan utama direncanakan berlangsung pada 23 November dan berlanjut hingga 25 November 2026.

Pemkot Jambi akan mengajukan perubahan jadwal kepada pemerintah pusat. Sampai ada persetujuan resmi, tanggal baru tersebut masih berstatus usulan.

Kepastian jadwal penting bagi pemerintah daerah, peserta, dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.

Perubahan tanggal juga menuntut penyesuaian terhadap agenda, transportasi, akomodasi, serta kesiapan lokasi kegiatan.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan akhir mempertimbangkan kondisi udara dan akses perjalanan peserta, bukan hanya kesiapan teknis penyelenggara.

Infrastruktur hingga Pengelolaan Sampah Masuk Agenda Kunjungan

Selain membahas jadwal, rapat koordinasi turut mengevaluasi kesiapan infrastruktur, akses jalan, dan lokasi kunjungan peserta.

Sejumlah titik yang masuk dalam rencana kegiatan antara lain Kolam Retensi Telaga Kajang Lako, fasilitas pengolahan air limbah domestik dan depo pengelolaan sampah di kawasan Sijinjang, Candi Muaro Jambi, serta Sekolah Rakyat di Kota Jambi.

Pemkot Jambi juga berencana memeriksa langsung rute yang akan dilalui peserta.

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi untuk membahas kesiapan akses jalan.

Bagi Kota Jambi, agenda tersebut tidak hanya menyangkut kelancaran sebuah pertemuan nasional.

Kesiapan infrastruktur dan fasilitas lingkungan juga menjadi bagian dari upaya menunjukkan penerapan konsep kota sehat.

Meski begitu, manfaat kegiatan bagi masyarakat akan bergantung pada hasil konkret yang bisa bertahan setelah acara berakhir.

Pemkot Berharap HCS Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Maulana berharap HCS tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

Ia mendorong penyelenggaraan kegiatan itu ikut mempercepat pembenahan infrastruktur melalui kolaborasi pemerintah kota, provinsi, dan pusat.

Sejumlah akses jalan, termasuk yang menuju Sekolah Rakyat dan kawasan Sijinjang, menjadi perhatian dalam pembahasan persiapan.

Pemkot Jambi juga memperkirakan kedatangan peserta dari berbagai daerah akan menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Perhotelan, kuliner, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penjualan oleh-oleh berpotensi memperoleh tambahan permintaan.

“Dengan banyaknya tamu yang datang, tentu ada pergerakan ekonomi. Mereka membutuhkan makanan, penginapan, dan oleh-oleh. Karena itu, kami berharap masyarakat ikut mendukung dan bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik bagi saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia,” kata Maulana.

Namun, besarnya dampak ekonomi tersebut masih perlu diukur melalui jumlah peserta, tingkat hunian hotel, transaksi UMKM, dan belanja selama kegiatan berlangsung.

Indikator tersebut dapat membantu pemerintah menilai apakah penyelenggaraan HCS benar-benar memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi warga.

Maulana juga menyampaikan bahwa sejumlah konsulat jenderal telah mengonfirmasi rencana kehadiran dalam kegiatan tersebut.

MTQ Provinsi Jambi Tetap Sesuai Jadwal

Di tengah rencana perubahan jadwal HCS, Pemerintah Provinsi Jambi tetap menjadwalkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi mulai 30 Oktober 2026.

Al Haris menyatakan pelaksanaan MTQ tetap mengikuti jadwal karena rangkaian kegiatan dan berbagai cabang perlombaan telah tersusun.

Sementara itu, Pemkot Jambi akan melanjutkan pematangan persiapan HCS sembari menunggu keputusan pemerintah pusat.

Perubahan jadwal HCS kini menempatkan dua hal sebagai perhatian utama: kepastian pelaksanaan dan kondisi lingkungan yang mendukung kenyamanan peserta.

Bagi masyarakat, keberhasilan penyelenggaraan juga perlu terlihat dari manfaat nyata, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peluang ekonomi yang benar-benar dirasakan warga.(*)