JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Memasuki pergantian tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmen mewujudkan Kota Jambi Bahagia melalui program strategis dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha saat malam pergantian tahun, Rabu (31/12/2025), di Taman Banjuran Budayo.

Wali Kota Maulana menekankan tiga pilar utama pembangunan Kota Jambi. Pilar pertama, Bersih, diwujudkan melalui Program Kampung Bahagia.

Yakni sistem pengangkutan sampah rumah tangga terkoordinasi dari rumah ke rumah, pengelolaan melalui bank sampah, TPS 3R, hingga TPA Talang Gulo.

Tahun 2026, TPA Talang Gulo akan dilengkapi pabrik pengolahan sampah menjadi briket dan produk bernilai ekonomi.

Pilar kedua, Aman, diwujudkan dengan pemasangan minimal empat unit CCTV di setiap RT.

Dengan sekitar 1.600 RT, total 3.200 unit CCTV akan terhubung ke pusat pemantauan Pemkot dan kepolisian, menggantikan pos kamling tradisional.

Pilar ketiga, Tangguh, terkait pengendalian banjir. Pemerintah Kota Jambi telah membebaskan 3,9 hektare lahan tahap pertama dan menargetkan pembangunan danau seluas 9 hektare sebagai kawasan penampungan luapan air Sungai Asam sekaligus ruang publik dan destinasi wisata.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menargetkan penyelesaian kantong parkir di pasar-pasar, pembangunan diorama budaya, pengembangan kawasan ekonomi kreatif Talang Banjar, dan Asia Liver Hutan Muhammad Sabki, yang diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun 2025, PAD Kota Jambi mencapai 109 persen dari target, dan tahun 2026 ditargetkan menembus Rp700 miliar, dengan visi mencapai Rp1 triliun.

Di bidang pelayanan publik, Pemkot Jambi menjamin 100 persen pembiayaan kesehatan warga kurang mampu, beasiswa pendidikan, bebas pungutan sekolah, serta jaringan gas rumah tangga untuk 13.235 rumah yang ditargetkan aktif seluruhnya pada Juni 2026.

Menutup sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 kepada masyarakat dan permohonan maaf atas keterbatasan selama masa kepemimpinan.

Ia menegaskan, seluruh jajaran ASN bekerja tanpa mengenal hari libur demi mewujudkan Kota Jambi Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan Pemerintah Kota siap memfasilitasi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait penetapan zona merah eks aset Pertamina di Kota Jambi.

Pernyataan ini mengikuti arahan Komisi XII DPR RI agar pemerintah daerah membantu warga memperoleh haknya secara bijaksana.

“Prinsipnya, kami memfasilitasi warga untuk berjuang mendapatkan haknya. Prosesnya harus tertib dan tidak anarkis,” ujar Maulana.

Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan tim konsultasi yang melibatkan berbagai stakeholder untuk menampung aspirasi masyarakat.

Wali Kota menjelaskan, pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan tim konsultasi untuk melibatkan berbagai pihak terkait dan stakeholder

“Keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat, bukan di kota. Namun kami akan terus mendorong dan berkomunikasi dengan Komisi XII, karena mereka mewakili aspirasi masyarakat dan akan memperjuangkannya,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi XII Dapil Jambi, Syarifa Fasha, melakukan dialog dengan Forum Warga Tolak Zona Merah, menyerap keresahan ribuan warga yang terdampak penetapan zona merah.

Fasha menekankan sebagian besar warga membeli lahan sah, bersertifikat, dan membangun hunian, namun kini masuk dalam aset negara. Sekitar 5.000 kepala keluarga terdampak kebijakan ini.

Fasha juga menyoroti kurangnya koordinasi Pemkot Jambi dengan DPR RI dalam memperjuangkan hak warga di tingkat kementerian.

Ia mengimbau warga agar tetap kompak dan bersikap bijaksana, serta meminta peran aktif ketua RT dalam menyatukan aspirasi masyarakat.

Anggota DPR RI Rocky Candra menambahkan, masyarakat perlu membentuk tim inventarisasi lahan agar data wilayah zona merah jelas.

Penanganan aset kini berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan akan dibawa ke Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan dan aset negara.

Wali Kota Maulana menegaskan Pemerintah Kota Jambi tetap menjaga komunikasi terbuka dengan DPR RI dan mendorong proses penyelesaian aspirasi warga secara santun dan terstruktur, agar penetapan zona merah tidak menimbulkan konflik sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Tahun 2025, Selasa (23/12/2025), di Aston Hotel Jambi.

Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap target kerja rumah sakit, sekaligus menyusun strategi pelayanan kesehatan ke depan.

Tujuannya adalah memastikan setiap program berjalan optimal demi masyarakat Kota Jambi yang sehat dan bahagia.

Wali Kota Maulana menekankan pentingnya berbagai aspek dalam pengembangan layanan kesehatan, mulai dari teknologi dasar hingga robotik dan sub-spesialis.

“Selain SDM dan infrastruktur, modal juga menjadi faktor utama dalam membangun fasilitas kesehatan. Sebagai Kepala Daerah, saya bertanggung jawab penuh atas pengawasan ini,” ujarnya.

Program unggulan Kota Jambi Bahagia juga menjadi perhatian, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

“Melalui Kartu Bahagia, semua warga yang membutuhkan dijamin layanan kesehatan tanpa penolakan di rumah sakit. Tahun depan, program Kampung Bahagia akan fokus pada tata kelola sampah dan infrastruktur untuk membuat Kota Jambi lebih aman,” tambah Maulana.

Wali Kota menegaskan komitmen Pemkot Jambi memastikan seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, memenuhi standar pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan maksimal.

“Ini tanggung jawab bersama, khususnya OPD terkait. Kesehatan adalah pelayanan dasar bagi masyarakat dan harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Dalam laporan kegiatan, Elvi Roza menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi tim pembina dan pengawas rumah sakit, serta menentukan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Kegiatan diikuti 40 anggota tim dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, dan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jambi serta IDI Cabang Kota Jambi.

Acara ini turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Fahmi selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, serta jajaran OPD terkait.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Komisi XII, Syarifa Fasha, menjelaskan bahwa banyak sertifikat tanah milik warga Kota Jambi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum adanya penyerahan peta konsesi lahan dari Pertamina.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat membeli tanah secara sah, membangun rumah, bahkan pengembang mendirikan kawasan perumahan tanpa mengetahui bahwa wilayah tersebut termasuk aset negara yang dikelola Pertamina.

Menurut Fasha, warga tidak dapat disalahkan dalam persoalan ini karena seluruh proses jual beli lahan dilakukan berdasarkan sertifikat resmi yang dikeluarkan negara dan berlangsung selama bertahun-tahun.

“Warga membeli tanah bersertifikat karena membutuhkan tempat tinggal. Proses ini terjadi lama dan sesuai prosedur,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa, penertiban aset Pertamina dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, mengingat secara hukum lahan tersebut tercatat sebagai aset milik negara.

Kebijakan inilah yang kemudian memicu penetapan zona merah di sejumlah wilayah Kota Jambi.

Penetapan zona merah tersebut berdampak luas, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 5.000 kepala keluarga.

Dampak ini menimbulkan keresahan karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan tempat tinggal masyarakat.

Namun demikian, Fasha menyayangkan hingga kini belum terjalin komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi dengan Komisi XII DPR RI untuk mengawal dan menjembatani persoalan tersebut ke tingkat kementerian terkait.

“Hingga saat ini belum ada koordinasi langsung dari Pemkot Jambi dengan kami di DPR RI. Informasi yang kami terima baru disampaikan melalui DPRD. Padahal, persoalan sebesar ini membutuhkan sinergi yang kuat agar dapat diperjuangkan secara maksimal di tingkat pusat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi (Pemkot Jambi) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan tertinggi Keterbukaan Informasi Publik.

Prestasi ini menjadi yang kelima kalinya secara berturut-turut, di mana Pemkot Jambi berhasil mempertahankan predikat PPID Utama “Informatif” Terbaik I dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi dengan nilai 98,39.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan Pemkot Jambi sebagai peringkat pertama PPID Utama se-Provinsi Jambi, disusul Kabupaten Sarolangun di posisi kedua dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di peringkat ketiga.

Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jambi Tahun 2025 ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, Rabu malam (17/12/2025).

Anugerah tersebut merupakan puncak dari rangkaian monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terhadap badan publik di Provinsi Jambi.

Iyang meliputi pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, desa, hingga sektor Industri Jasa Keuangan (IJK).

Predikat Informatif menjadi bentuk pengakuan atas akuntabilitas dan kualitas layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Hal ini juga mencerminkan keberhasilan Pemkot Jambi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten dan berkelanjutan.

Usai menerima penghargaan, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini Pemkot Jambi kembali menerima penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat tertinggi,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan ini didukung oleh kelengkapan data serta keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai platform resmi Pemkot Jambi.

“Banyak daerah yang juga meraih predikat Informatif, namun Pemkot Jambi memperoleh nilai tertinggi. Ini didorong oleh kualitas dan kelengkapan informasi yang kami sajikan,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar semakin tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada malam penganugerahan tersebut, Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi juga mencatatkan prestasi sebagai satu-satunya BUMD yang meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang, Dwike Riantara, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya diraih oleh perusahaannya.

“Kami akan terus mempertahankan prestasi ini sebagai motivasi untuk memberikan layanan informasi yang terbuka dan informatif kepada publik,” singkatnya.

Prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai leading sector yang didukung oleh seluruh OPD terkait.

Sinergi dan kekompakan antarinstansi menjadi kunci utama keberhasilan Pemkot Jambi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Jalan H Agus Salim, tepatnya dekat kawasan Taman Banjuran Budayo atau eks Taman Remaja Kota Jambi, mendatangi kantor Kecamatan Jelutung pada Kamis, 11 Desember 2025.

Kedatangan para pedagang ini untuk mempertanyakan larangan berjualan di sekitar kawasan tersebut.

Menurut para PKL, mereka mendapat informasi bahwa aktivitas berdagang dilarang hingga momen Lebaran 2026.

Para pedagang disambut langsung oleh Camat Jelutung, Alamsyah Powa.

Suasana sempat memanas karena para PKL merasa kebijakan tersebut tidak adil.

“Kami dari dulu sudah berjualan di situ. Kami hanya minta keadilan,” ujar salah satu pedagang.

PKL yang biasanya hanya berjualan pada hari libur dan tanggal merah itu juga mengaku sering diusir.

Mereka mempertanyakan alasan munculnya pedagang baru yang justru mendapat fasilitas di dalam kawasan Taman Banjuran Budayo setelah peresmian taman tersebut.

“Mana janji untuk kami? Apa karena kami tidak punya orang dalam?” celetuk pedagang lainnya.

Mereka berharap tetap diberi izin berjualan dan meminta agar tidak ada lagi pengusiran.

Menanggapi hal itu, Camat Jelutung, Alamsyah Powa meminta para PKL tetap tenang dan menegaskan bahwa tidak ada larangan permanen.

“Boleh berjualan, namun harus mengikuti aturan,” kata Alamsyah.

Ia menjelaskan bahwa saat ini tim kecamatan sedang menyusun aturan penataan PKL, termasuk lokasi dan ketentuan berjualan.

“Kalau aturan sudah selesai, akan segera kami sampaikan. Yang penting kita tetap mengikuti aturan,” ujarnya.

Alamsyah juga menerangkan bahwa pedagang yang difasilitasi di dalam Taman Banjuran Budayo sebelumnya sudah diminta untuk melengkapi administrasi seperti Tanda Daftar Usaha (TDU).

Saat ini baru sekitar 15 pedagang yang memenuhi syarat.

“Kedepan jumlahnya bisa bertambah, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Ia memastikan Kecamatan Jelutung tetap menerima saran dari para PKL dan masyarakat.

“Tetap kami terima dan akan kami sampaikan ke OPD terkait,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (PDAM) Air Minum Tirta Mayang resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon direksi untuk periode 2026-2031.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor PD.01/013/PANSEL-2025 pada tanggal 2 Desember 2025, sebanyak 10 calon direksi dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Berikut daftar calon direksi yang lolos (berdasarkan abjad):

1. Andri Susanto

2. Arianto

3. Dodi Darsono

4. Dwike Riantara

5. Eri Suganda

6. Ikhsanul Poetra

7. M. Kadafi

8. Milasari Listya Dewi

9. Nour Hidayah

10. Sahat Parulian Siagian

Tahapan selanjutnya bagi calon direksi yang lolos adalah Presentasi Proposal Bisnis dan Wawancara dengan tim panitia seleksi.

Kegiatan ini dijadwalkan pada:

• Hari/Tanggal: Kamis, 4 Desember 2025

• Pukul: 08.00 WIB

• Tempat: Lt. 6 Gedung Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi

• Pakaian: Formal

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Jambi, Hendra Saputra, menegaskan bahwa proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan profesional.

Sehingga hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pengumuman resmi disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si, pada 2 Desember 2025.

Proses seleksi direksi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Mayang dan pelayanan air bersih bagi masyarakat.(*)

silakan download hasil pengumumannya di sini Pengumuman Hasil UKK!

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, kembali turun meninjau progres pembangunan tanggul sementara penahan tebing longsor di RT 03 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Jumat (28/11/2025).

Peninjauan dilakukan bersama Kabid SDA Dinas PUPR Kota Jambi, Berlian, Lurah Buluran Kenali Nurkholis, dan warga setempat.

Kehadiran Kemas Faried menunjukkan respons cepat legislatif terhadap ancaman longsor yang mengintai bantaran sungai di kawasan tersebut.

Beberapa waktu lalu, Kemas Faried menerima laporan bahwa sejumlah rumah warga sudah terdampak longsor, sementara rumah lain berada dalam kondisi rawan dan berpotensi roboh tanpa penguatan struktur segera.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD menekankan percepatan pengerjaan tanggul darurat sebagai langkah penyelamatan.

“Secara cepat kami mengambil tindakan dan meminta pemerintah kota untuk melakukan pergeseran dana BTT sebagai upaya tanggap darurat,” ujar Kemas Faried di lokasi.

Tanggul sementara dibangun menggunakan geobag berisi pasir yang diperkuat dengan kayu racuk.

Pekerjaan tanggul ini memiliki panjang 19 meter dan lebar 4,5 meter, dengan pengerjaan yang sudah berlangsung sekitar dua pekan.

Kemas Faried menegaskan, tanggul ini sifatnya sementara dan fokus pada penanganan darurat untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut serta menahan pergerakan tanah di titik rawan.

“Pengerjaan ini tidak dilakukan permanen karena saat ini fokus menanggulangi keadaan darurat terlebih dahulu,” tambahnya.

Raden Hasan Basri, warga RT 03, menyampaikan apresiasi atas pembangunan tanggul darurat.

“Kami mengucapkan terima kasih telah membangun geobag tanggul darurat. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Berlianto, Kabid SDA Dinas PUPR Kota Jambi, menjelaskan pengerjaan ini difasilitasi dana tanggap darurat Pemerintah Kota Jambi, dengan persetujuan wali kota dan dukungan Ketua DPRD, meskipun lokasi sebenarnya berada di bawah wewenang Balai Air.

Kemas Faried menekankan pentingnya sinergi legislatif-eksekutif dalam menanggapi kondisi kritis yang bersentuhan langsung dengan keselamatan warga.

“Insya Allah, ke depan kita bisa terus berkolaborasi merespons kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat,” tuturnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI 2025 resmi dibuka Gubernur Jambi, Al Haris, di Graha Ballroom Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (27/11).

Kegiatan ini mengusung tema Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kota yang Maju dan Bahagia Masyarakatnya.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa, kota menjadi indikator utama kemajuan provinsi.

Menurutnya, pemerintah kota harus menunjukkan kinerja terbaik karena capaian kota mencerminkan perkembangan wilayah secara keseluruhan.

“Provinsi adalah wajah dari perkembangan daerah. Karena itu kota harus mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Setiap upaya yang membawa kemajuan tentu menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Al Haris juga meminta kepala daerah menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang cermat dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal untuk mendorong kinerja yang lebih efektif.

Ia berharap Muskomwil APEKSI menjadi ruang bagi kepala daerah untuk melahirkan kebijakan dan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan kota.

Semangat kolaborasi dianggap menjadi kunci agar kota-kota di wilayah II dapat bergerak lebih maju.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus sekaligus Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menilai tantangan pemerintahan kota pada tahun 2026 akan semakin kompleks.

Ia menekankan perlunya implementasi program nasional secara nyata di tingkat daerah.

Alwis menyebut Muskomwil II APEKSI menjadi forum penting bagi para wali kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan strategi pembangunan perkotaan.

“Melalui forum ini, para wali kota dapat saling bertukar pandangan dan merumuskan langkah strategis yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi menggelar rangkaian kegiatan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-12 yang jatuh pada 21 November 2025.

Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi berbeda dan melibatkan ribuan masyarakat.

Pada agenda pertama, DPKP Kota Jambi meresmikan Kampung Perikanan Bahagia yang berlokasi di RT 19, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

Peresmian tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Sosialisasi Gemar Makan Ikan untuk pelajar.

Dalam kegiatan ini, pemerintah juga menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis, mulai dari benih ikan, hortikultura, ternak, pakan, obat-obatan, hingga sarana produksi perikanan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Wali Kota Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Noviarman, ME.

Sementara itu, pada kegiatan berbeda, DPKP turut hadir mewakili Wakil Wali Kota Jambi dalam acara Festival Jajanan Pangan Lokal dan Dialog Singkat bersama Yayasan Setara Jambi yang berlangsung di kawasan Jambi Business Center (JBC).

Acara ini menjadi wadah edukasi dan promosi pangan lokal agar makin diminati masyarakat.

Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan apresiasi terhadap rangkaian kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa, pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah dan pengembangan Kampung Perikanan Bahagia adalah bagian dari upaya kami memastikan pangan tetap stabil dan terjangkau,” kata dia.

“Selain itu, edukasi gemar makan ikan penting dilakukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kami ingin Jambi menjadi kota yang kuat dari sisi ketahanan pangan,” ujar Maulana.(*)