JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai memperketat langkah antisipasi menghadapi sejumlah ancaman yang berpotensi langsung menekan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kekeringan, hingga gangguan keamanan akibat aksi geng motor.

Pesan Wali Kota Jambi Maulana dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) cukup jelas: pemerintah tidak boleh bergerak setelah masalah telanjur membesar.

Kecepatan respons menjadi salah satu poin utama yang ditekankan Maulana.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan saling berbagi informasi dan bergerak sesuai kewenangannya.

“Yang paling penting adalah kecepatan kita merespons. Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” kata Maulana.

Kualitas Udara Jadi Alarm Awal

Di tengah ancaman karhutla, perhatian Pemkot Jambi tidak hanya tertuju pada titik api.

Dampak yang paling cepat dirasakan warga perkotaan adalah memburuknya kualitas udara ketika asap menyebar.

Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi diminta lebih aktif membuka informasi mengenai kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Maulana meminta informasi kualitas udara disampaikan kepada publik sedikitnya tiga kali dalam sehari.

Kebijakan tersebut penting karena informasi ISPU bukan sekadar angka.

Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan warga dalam menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih aman dilakukan atau perlu dikurangi.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, menjadi pihak yang paling membutuhkan informasi tersebut.

“DLH saya minta jangan hanya melakukan pemantauan, tetapi informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara berkala. Minimal tiga kali sehari,” ujarnya.

Dengan pola penyampaian informasi yang lebih rutin, pemerintah diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menangani dampak, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Kasus ISPA Diminta Jangan Menunggu Meledak

Dampak kualitas udara juga diarahkan untuk dipantau dari sisi kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Jambi diminta memperbarui perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama jika terdapat indikasi peningkatan kasus seiring memburuknya kondisi udara.

Maulana meminta pemantauan tidak berhenti pada laporan administratif.

Perkembangan di fasilitas kesehatan harus dibaca sebagai indikator untuk melihat apakah perubahan kualitas udara mulai memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

“Kalau ada kecenderungan peningkatan, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Langkah ini membuat persoalan kabut asap tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah lingkungan.

Ketika kualitas udara menurun dan kasus gangguan pernapasan meningkat, pemerintah perlu memastikan respons kesehatan ikut bergerak dengan cepat.

Karhutla Tak Bisa Ditangani Sendirian

Karhutla menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian dalam rapat Forkopimda.

Bagi Kota Jambi, dampak kebakaran di wilayah tertentu tidak berhenti di lokasi kejadian. Asap dapat bergerak dan mengganggu kualitas udara di kawasan perkotaan.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Pemantauan wilayah rawan, pencegahan, hingga respons ketika kebakaran muncul dinilai harus menjadi satu rangkaian kerja.

Maulana mengingatkan agar kondisi di lapangan tidak dianggap sepele. Menunggu api membesar hanya akan memperluas dampak yang harus ditangani.

Geng Motor Masuk Radar Keamanan Kota

Di luar persoalan lingkungan dan kesehatan, aksi geng motor juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.

Masalah ini tidak semata-mata dipandang sebagai gangguan ketertiban.

Bagi masyarakat, keberadaan aksi kelompok bermotor yang mengarah pada pelanggaran hukum juga menyentuh persoalan rasa aman.

Untuk aspek penegakan hukum, Pemkot Jambi menyerahkan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

Pemerintah kota menyatakan siap mendukung koordinasi agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Namun, penanganan geng motor juga diharapkan tidak berhenti pada tindakan hukum.

Pembinaan generasi muda dan penanganan faktor sosial yang menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut tetap diperlukan agar persoalan tidak terus berulang.

“Untuk persoalan hukum, tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing,” ujar Maulana.

Kekeringan Diminta Diantisipasi Sebelum Meluas

Ancaman lain yang tidak luput dari pembahasan adalah kekeringan.

Pemkot Jambi meminta OPD terkait memetakan wilayah yang berpotensi terdampak dan menyiapkan langkah mitigasi jika kondisi semakin meluas.

Bagi pemerintah daerah, ancaman karhutla, kekeringan, kabut asap, gangguan kesehatan, dan keamanan tidak semestinya ditangani sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Semuanya membutuhkan koordinasi dan pembacaan kondisi lapangan secara cepat.

“Karhutla kita tangani, kualitas udara kita pantau, kesehatan masyarakat kita awasi, keamanan kita jaga, dan kekeringan juga harus kita siapkan langkah mitigasinya. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” kata Maulana.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan koordinasi tersebut bukan hanya rapat dan laporan. Pemerintah dituntut memastikan keputusan yang dibuat benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Maulana menegaskan seluruh OPD harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan menyampaikan perkembangan secara berkala.

Bagi masyarakat Kota Jambi, pesan itu bermuara pada satu hal: ketika ancaman mulai muncul, pemerintah harus lebih dulu bergerak sebelum dampaknya menjadi lebih besar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai 51,69 pada penilaian Adipura 2025 menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Jambi.

Status Kota Jambi yang masih berada dalam kategori Kota Dalam Pembinaan mendorong pemerintah daerah mengubah pendekatan pengelolaan sampah menjelang penilaian Adipura 2026.

Perubahan itu tidak lagi sekadar berfokus pada tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemkot Jambi mulai menggeser titik perhatian ke sumber sampah: rumah tangga, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang publik hingga kawasan permukiman.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, M.K.M., menegaskan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Bapperida Kota Jambi, Kamis 21 Agustus 2026.

Menurut Maulana, persoalan sampah tidak akan selesai jika pemerintah hanya mempercepat pengangkutan menuju TPA.

Paradigma tersebut, kata dia, harus diubah menjadi sistem yang mendorong masyarakat memilah, mengurangi dan mengolah sampah sejak dari sumber.

“Sampah harus dipilah, dikurangi, dimanfaatkan dan diolah sejak dari sumbernya. Inilah yang kita bangun melalui tata kelola persampahan berbasis masyarakat,” ujar Maulana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menjelaskan perubahan bobot penilaian Adipura menjadi salah satu alasan Pemkot harus memperkuat pengelolaan dari hulu.

Dalam instrumen yang digunakan, aspek pengelolaan sampah dan kebersihan memiliki bobot 50 persen.

Dari bobot tersebut, 80 persen berkaitan dengan pengelolaan di sumber sampah, sedangkan 20 persen berada pada aspek pengelolaan di TPA.

Sementara itu, sumber daya manusia dan fasilitas memiliki bobot 30 persen, sedangkan anggaran serta kebijakan daerah mencapai 20 persen.

Komposisi tersebut membuat pengelolaan sampah di tingkat masyarakat menjadi titik krusial.

“Bobot penilaian Adipura kini menempatkan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sebesar 50 persen, dengan rincian 80 persen dinilai dari pengelolaan di sumber sampah dan 20 persen di TPA,” jelas Mahruzar.

Artinya, keberhasilan Kota Jambi dalam penilaian Adipura tidak cukup hanya ditentukan oleh kondisi TPA.

Sistem pemilahan dan pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA justru menjadi bagian yang jauh lebih menentukan.

DLH Kota Jambi telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi penilaian 2026.

Salah satu fokusnya adalah pembenahan di 16 area lokasi pemantauan.

Empat unit TPS3R yang sebelumnya belum berjalan optimal akan direaktivasi.

Pemkot juga menyiapkan Bank Sampah Bahagia DLH sebagai fasilitas percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Di sisi lain, titik-titik pembuangan sampah liar di sepanjang koridor jalan utama akan ditertibkan.

Pemkot juga melakukan optimalisasi TPA Talang Gulo dengan sistem controlled landfill.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan di dua sisi sekaligus: mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus memperbaiki pengelolaan residu yang tetap harus berakhir di lokasi tersebut.

Strategi pengelolaan sampah Pemkot Jambi juga dikaitkan dengan Program Kampung Bahagia.

Program ini diarahkan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang terlihat bersih, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah di tingkat RT dan kelurahan.

Masyarakat didorong membiasakan pemilahan dari rumah, mengurangi sampah yang dibuang, memanfaatkan bank sampah dan menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif.

“Yang kita bangun bukan hanya kampung yang bersih, tetapi kampung yang masyarakatnya memiliki kesadaran dan sistem dalam mengelola sampah. Karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah,” kata Maulana.

Dalam skema tersebut, Organisasi Pengelola Bank Sampah (OPBM) menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk memperkuat keterlibatan warga.

Konsepnya tidak berhenti pada kebersihan. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi diharapkan masuk ke sistem pemanfaatan dan daur ulang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pemkot Jambi juga memiliki sejumlah capaian yang menjadi modal untuk memperkuat agenda tersebut.

Pemerintah daerah sebelumnya memperoleh insentif fiskal Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja pemerintah daerah, termasuk aspek tata kelola persampahan.

Di tingkat masyarakat, inovasi Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah juga memperoleh penghargaan tingkat nasional melalui program Mekaar InspirAksi 2026.

Capaian itu menjadi pijakan untuk memperluas model pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Arahnya jelas: sampah yang masih memiliki nilai tidak langsung dibuang ke TPA, tetapi dipilah untuk dimanfaatkan, didaur ulang atau memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan sampah tidak lagi sebatas berapa banyak sampah yang berhasil diangkut setiap hari.

Persoalan yang lebih penting adalah seberapa banyak sampah yang bisa dikurangi sejak awal, dipilah di sumber, dimanfaatkan kembali dan diolah sebelum menjadi residu.

Selain pembenahan teknis, Pemkot Jambi juga menyiapkan fondasi kebijakan.

Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) tengah difinalisasi melalui Peraturan Wali Kota.

Dokumen tersebut kini memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.

Di lapangan, Pemkot juga mendorong seluruh OPD mengambil bagian dalam agenda kebersihan.

Pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan sebagai pekerjaan satu dinas, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Jambi mencoba menjadikan penilaian Adipura 2026 bukan sekadar perlombaan mengejar penghargaan.

Nilai 51,69 pada Adipura 2025 menjadi titik evaluasi untuk membangun sistem yang lebih permanen dari rumah tangga, lingkungan, RT, kelurahan, fasilitas pengolahan hingga TPA.

Jika strategi itu berjalan, Adipura bukan lagi sekadar soal kota yang tampak bersih saat penilaian.

Ukurannya bergeser menjadi apakah Jambi benar-benar memiliki sistem yang mampu mengurangi sampah sebelum sampah tersebut menjadi persoalan baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mencoba menghidupkan kembali dua bagian dari ingatan kolektif masyarakat melalui Festival Layang-Layang dan Jajanan Bengen.

Permainan tradisional dan kuliner masa lalu tidak sekadar dipertontonkan, tetapi diarahkan menjadi bagian dari penguatan budaya sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.

Festival tersebut digelar di Lapangan Langit Biru, Kecamatan Jambi Timur, selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (20–22 Agustus 2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., membuka kegiatan tersebut pada Kamis sore.

Menurut Diza, pemilihan layang-layang dan jajanan bengen sebagai materi utama festival berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jambi.

Keduanya dinilai bukan sekadar hiburan atau makanan tradisional, tetapi memiliki nilai sosial dan budaya yang melekat pada generasi sebelumnya.

“Melalui permainan tradisional layang-layang dan lomba kuliner ini, kita diingatkan kembali pada permainan tradisional yang sederhana, tetapi memiliki nilai kebersamaan dan kenangan bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza.

Salah satu perhatian dalam festival ini adalah jajanan bengen atau makanan tradisional yang pernah akrab dengan kehidupan masyarakat.

Pemkot Jambi menjadikan festival tersebut sebagai ruang untuk memperkenalkan kembali cita rasa masa lalu kepada masyarakat, termasuk generasi muda.

Diza mengatakan kuliner tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu terus diperkenalkan dan dikembangkan.

“Festival Jajanan Bengen menghadirkan kembali cita rasa warisan masa lalu yang menjadi bagian dari identitas budaya Kota Jambi. Semangat inilah yang sejalan dengan komitmen Kota Jambi Bahagia Berbudaya,” katanya.

Upaya tersebut sekaligus membuka peluang agar kuliner tradisional tidak hanya bertahan sebagai bagian dari kenangan, tetapi dapat memiliki nilai ekonomi melalui pengembangan usaha dan kreativitas masyarakat.

Festival ini juga mempertemukan unsur budaya dengan aktivitas ekonomi kreatif. Pelaku kuliner, UMKM, pengrajin, seniman, komunitas hingga pelaku usaha lainnya dilibatkan dalam kegiatan.

Bagi Pemkot Jambi, keterlibatan mereka menjadi bagian penting karena festival budaya dapat menciptakan ruang transaksi sekaligus mempertemukan produk lokal dengan masyarakat.

“Di balik penyelenggaraan festival ini ada pelaku kuliner, UMKM, pengrajin, seniman, komunitas dan berbagai pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, diharapkan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat,” ungkap Diza.

Dengan konsep tersebut, perayaan kemerdekaan tidak hanya menghasilkan keramaian selama acara berlangsung.

Pemerintah kota ingin kegiatan budaya memiliki efek lanjutan bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif.

Diza pun berharap festival serupa tidak berhenti sebagai agenda tahunan yang hanya muncul setiap momentum tertentu.

“Kegiatan ini diharapkan bukan hanya menjadi acara tahunan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jambi,” tegasnya.

Selama pelaksanaan festival, masyarakat tidak hanya disuguhi permainan layang-layang dan kuliner tradisional.

Sejumlah kegiatan lain turut digelar, di antaranya olahraga, panjat pinang dan pertunjukan musik hiburan.

Pemkot Jambi juga menghadirkan layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Rangkaian kegiatan tersebut membuat festival menjadi ruang pertemuan antara hiburan, pelayanan publik, budaya dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pengenalan kembali permainan tradisional seperti layang-layang dinilai penting di tengah perubahan pola hiburan generasi muda yang semakin banyak bergeser ke ruang digital.

Melalui festival ini, Pemkot Jambi berupaya menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan hanya sebagai perayaan.

Tetapi juga kesempatan untuk mempertemukan kembali generasi sekarang dengan tradisi yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Jika dikembangkan secara konsisten, layang-layang dan jajanan bengen tidak hanya dapat menjadi simbol nostalgia.

Tetapi berpotensi menjadi bagian dari daya tarik budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Hubungan kerja sama Kota Jambi dengan Singapura mulai diarahkan pada program yang lebih konkret.

Selain penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), kerja sama tersebut dijadwalkan berlanjut melalui pelatihan dan dukungan perangkat drone pada September 2026.

Rencana itu disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., usai menghadiri resepsi kenegaraan memperingati Hari Nasional Singapura ke-61 di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026 malam.

Maulana hadir dalam acara yang digelar Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, bersama Permanent Representative of Singapore to ASEAN, Gerard Ho.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda diplomatik untuk menyampaikan ucapan selamat atas Hari Nasional Singapura.

Momentum itu sekaligus dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan kerja sama yang selama ini telah berjalan.

“Kami hadir untuk menyampaikan selamat dan meningkatkan kolaborasi serta kerja sama,” kata Maulana.

Salah satu bentuk kerja sama yang telah dirasakan Kota Jambi adalah peningkatan kapasitas ASN.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya mengikuti sejumlah program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang melibatkan Singapore Corporate Partnership.

Menurut Maulana, program tersebut memberi kesempatan bagi ASN di lingkungan Pemkot Jambi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas.

“Melalui kegiatan ini banyak ASN kita yang dilatih dan ditingkatkan kemampuannya. Selain itu, masih banyak pelatihan lainnya yang telah kita ikuti,” ujarnya.

Namun, kerja sama itu tidak berhenti pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemkot Jambi menyebut akan ada kelanjutan program berupa pelatihan sekaligus dukungan drone yang direncanakan berlangsung September mendatang.

“Insyaallah pada bulan September ini kita akan mendapatkan pelatihan dan bantuan drone. Ini tentu menjadi bagian dari kerja sama yang terus kita bangun,” kata Maulana.

Rencana tersebut menjadi salah satu perkembangan konkret dari hubungan Kota Jambi dengan Singapura.

Meski demikian, pemerintah kota belum merinci jenis drone, jumlah perangkat, maupun penggunaan spesifik teknologi tersebut.

Maulana berharap kerja sama dengan Singapura dapat terus diperluas, tidak hanya dalam bentuk pelatihan aparatur.

Tetapi juga melalui berbagai inovasi yang pada akhirnya memberi dampak terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

Ia menilai kolaborasi antarpemerintah penting untuk membuka akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kapasitas yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini dapat memberikan manfaat bagi keduanya, baik Singapura maupun Kota Jambi,” ujarnya.

Kehadiran Maulana dalam resepsi tersebut berlangsung di tengah peringatan 61 tahun kemerdekaan Singapura.

Tahun ini, Singapura mengusung tema “Majulah Singapura, Go Beyond!”, yang membawa pesan tentang semangat untuk terus bergerak maju dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Bagi Kota Jambi, hubungan dengan Singapura kini tidak hanya ditempatkan sebagai hubungan antarpemerintah dalam konteks diplomasi.

Tetapi juga diarahkan pada kerja sama yang menghasilkan peningkatan kapasitas dan dukungan konkret bagi pemerintah daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mendapat pengakuan atas kinerja tata kelola pemerintahan berbasis hukum.

Bertepatan dengan Hari Pengayoman ke-81, Pemkot Jambi membawa pulang dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI.

Dua penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Jambi Maulana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Rabu 19 Agustus 2026.

Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian.

Capaian pertama datang dari Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Pemkot Jambi memperoleh predikat Istimewa, yang menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum.

Penghargaan kedua diraih melalui Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025.

Dalam penilaian tersebut, Kota Jambi menempati peringkat II tingkat Provinsi Jambi dengan predikat A atau Sangat Baik, dengan nilai 79.

Maulana: Bukan Sekadar Penghargaan

Wali Kota Jambi Maulana menyambut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama jajaran Pemkot Jambi sekaligus buah dari kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

“Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan Pemerintah Kota Jambi mendapatkan dua penghargaan,” ujar Maulana.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian administratif.

Justru, capaian itu harus menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik antara Kanwil Hukum dengan Pemerintah Kota Jambi untuk terus meningkatkan berbagai hal, termasuk kesadaran masyarakat mengenai hukum,” katanya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dokumentasi produk hukum daerah.

Maulana menjelaskan, berbagai produk hukum yang diterbitkan pemerintah, mulai dari peraturan daerah hingga peraturan kepala daerah, harus terdokumentasi dan tersinkronisasi dengan baik.

“Proses pendokumentasian hukum yang terbit, mulai dari peraturan kepala daerah, peraturan daerah, semuanya disinkronisasi,” jelasnya.

Dengan sistem dokumentasi yang tertata, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai regulasi yang berlaku.

Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Tiga Daerah Jambi Raih Predikat Istimewa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian mengatakan, Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat transformasi pelayanan hukum.

Menurut Jonson, pelayanan hukum ke depan harus semakin modern dengan memanfaatkan teknologi digital, tetapi tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 berkomitmen untuk mewujudkan transformasi digital secara transparan dan akuntabel dan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah serta mitra kerja lainnya,” ujar Jonson.

Ia menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan hukum dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Jonson juga mengungkapkan bahwa tiga pemerintah daerah di Provinsi Jambi berhasil memperoleh predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Ketiganya yakni Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum,” katanya.

Menurut Jonson, capaian tersebut diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan sehingga berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagi Pemkot Jambi, dua penghargaan tersebut menjadi modal untuk melanjutkan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Terutama dalam memastikan produk hukum terdokumentasi dengan baik dan informasi hukum semakin mudah diakses masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kolam retensi yang dibangun Pemerintah Kota Jambi mulai diarahkan bukan hanya sebagai infrastruktur pengendali banjir.

Wali Kota Jambi Maulana menyiapkan kawasan tersebut menjadi ruang publik baru yang menggabungkan fungsi pengendalian air, olahraga, penghijauan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah awal penataan kawasan itu ditandai dengan penanaman pohon tanjung dan tabebuya oleh Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra, Selasa 18 Agustus 2026.

Pohon-pohon tersebut ditanam di sekitar kawasan yang nantinya memiliki jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer.

Konsep itu membuat kolam retensi tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat menampung air saat hujan dan banjir.

Pemkot Jambi ingin kawasan tersebut menjadi ruang yang dapat digunakan masyarakat sepanjang hari.

Ada Jogging Track 1,4 Kilometer

Maulana mengatakan jogging track disiapkan sebagai salah satu fasilitas utama di kawasan kolam retensi.

Jalur tersebut akan dilengkapi pepohonan peneduh serta penerangan.

Dengan konsep tersebut, masyarakat nantinya dapat memanfaatkannya untuk berjalan kaki maupun berolahraga mulai pagi hingga malam.

“Dua jenis pohon yang kita tanam, yakni tabebuya dan tanjung, dengan jarak sekitar lima meter. Harapannya nanti pohon-pohon ini tumbuh dan menjadi peneduh bagi masyarakat yang menggunakan jogging track,” ujar Maulana.

Sebagian jalur jogging track saat ini sudah selesai dicor. Pembangunan akan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh lintasan selesai.

Pemkot Jambi juga menyiapkan lampu di sepanjang jalur.

Menurut Maulana, penerangan menjadi bagian penting dalam desain kawasan karena aktivitas masyarakat tidak hanya berlangsung pada siang hari.

“Lampu juga kita siapkan sepanjang jogging track. Setelah terpasang secara bertahap, kawasan ini akan cukup terang sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat juga terjaga,” katanya.

Fungsi Utamanya Tetap Kendalikan Banjir

Meski dikembangkan menjadi ruang publik, Maulana menegaskan fungsi utama kolam retensi tetap sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Kota Jambi.

Kawasan tersebut dibangun berdasarkan kajian serta pemantauan kondisi banjir, termasuk melalui pemantauan menggunakan drone.

Kolam retensi dirancang untuk menampung sekaligus mengatur aliran air dari kawasan yang lebih tinggi sehingga tekanan aliran air dapat dikendalikan.

“Bagaimana penanggulangan banjir ini sudah mulai bisa kita kendalikan. Salah satu solusinya berdasarkan kajian dan pemantauan melalui drone ketika terjadi banjir besar, maka kita bangun kawasan ini sebagai tempat penampungan dan pengendalian air,” jelasnya.

Maulana mengatakan dinding danau di kawasan tersebut telah rampung.

Tahap berikutnya adalah menata lingkungan sekitar agar fungsi konservasi air dapat berjalan bersamaan dengan fungsi sosial kawasan.

Terhubung dengan Ikon Kota Jambi

Konsep yang disiapkan Pemkot Jambi bahkan lebih luas dari sekadar membangun jogging track.

Maulana ingin kawasan kolam retensi terintegrasi dengan sejumlah ruang dan ikon kota.

Rencananya, kawasan tersebut akan dihubungkan dengan kawasan perkantoran Wali Kota Jambi, Taman Banjuran Budayo, Tugu Keris Siginjai hingga Danau Telago Kajang Lako.

Dengan konektivitas tersebut, pemerintah ingin membentuk satu kawasan publik yang dapat menjadi tempat masyarakat berolahraga, bersantai dan beraktivitas.

“Ke depan kawasan ini akan kita integrasikan. Dari perkantoran Wali Kota Jambi, Taman Banjuran Budayo, Tugu Keris Siginjai sampai ke Danau Telago Kajang Lako. Kita ingin kawasan ini menjadi satu kesatuan ruang publik yang menarik,” ujarnya.

Jogging Track Tak Boleh Jadi Jalur Kendaraan

Penataan kawasan juga akan dibarengi dengan aturan pemanfaatan ruang.

Maulana menegaskan jogging track harus tetap menjadi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari. Kendaraan tidak diperbolehkan masuk dan menggunakan jalur tersebut.

Sementara aktivitas perdagangan akan diarahkan ke area khusus yang disiapkan pemerintah.

Pemkot Jambi berencana menyediakan ruang bagi pelaku UMKM agar kegiatan ekonomi tetap tumbuh tanpa mengganggu fungsi jogging track.

“Jangan sampai nanti jogging track ini digunakan untuk aktivitas lain. Kita sudah siapkan ruang bagi UMKM di lokasi yang memang diperuntukkan,” tegas Maulana.

Konsep tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Pemkot Jambi ingin menggabungkan ruang olahraga dengan peluang ekonomi masyarakat.

Disiapkan untuk Olahraga hingga Wisata

Fasilitas lain juga dirancang di sekitar kawasan perkantoran Wali Kota Jambi. Di antaranya arena mini soccer dan sepatu roda yang dapat menjadi fasilitas aktivitas masyarakat.

Namun, pengembangan kawasan tidak berhenti di sana.

Maulana membuka kemungkinan kolam retensi tersebut dikembangkan menjadi destinasi wisata baru Kota Jambi setelah fungsi pengendalian banjir berjalan optimal.

Konsep wisata yang dibayangkan antara lain wisata air, air mancur dengan permainan lampu serta berbagai fasilitas publik yang dapat dinikmati masyarakat pada malam hari.

“Kalau nanti danaunya sudah jadi dan fungsi pengendalian airnya berjalan baik, kita bisa kembangkan menjadi kawasan wisata,” katanya.

Banjir Ditangani, Ekonomi Masyarakat Ikut Bergerak

Pemkot Jambi berharap pembangunan kolam retensi memberikan manfaat lebih luas.

Targetnya bukan hanya mengurangi persoalan genangan, tetapi juga menciptakan ruang yang dapat digunakan masyarakat sekaligus menjadi titik baru aktivitas ekonomi.

Keberadaan UMKM, fasilitas olahraga dan kemungkinan pengembangan wisata diharapkan membuat kawasan tersebut terus hidup.

“Harapannya kawasan ini hidup. Masyarakat bisa berolahraga, menikmati ruang publik, sekaligus ada aktivitas ekonomi yang tumbuh,” ujar Maulana.

Dengan konsep tersebut, kolam retensi Jambi diproyeksikan memiliki tiga wajah sekaligus: infrastruktur pengendali banjir, ruang publik dan calon kawasan wisata.

Penanaman tanjung dan tabebuya yang dilakukan Maulana dan Diza menjadi salah satu langkah awal untuk membentuk wajah baru kawasan tersebut.

Jika seluruh fasilitas terealisasi, kawasan yang awalnya dibangun untuk mengendalikan air itu berpotensi menjadi salah satu ruang publik baru yang menghubungkan olahraga, lingkungan, rekreasi dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pengelolaan sampah di Kota Jambi mulai diarahkan tidak sekadar sebagai persoalan kebersihan lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi menyebut sebanyak 997 Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat (OPBM) telah berjalan di berbagai lingkungan.

Angka tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Jambi Maulana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Maulana menilai keberadaan ratusan OPBM tersebut harus terus diperkuat agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah.

Menurutnya, sistem yang dibangun di tingkat masyarakat juga memiliki peluang untuk mendorong ekonomi sirkular.

“Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” kata Maulana.

Dengan 997 OPBM yang disebut telah berjalan, pengelolaan sampah kini memiliki basis yang cukup luas di tingkat lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi pun menargetkan program tersebut dapat terus diperluas dan berjalan secara berkelanjutan.

Hampir 1.000 Titik Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Keberadaan 997 OPBM menjadi indikator penting dalam strategi Pemkot Jambi menangani persoalan sampah dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut menempatkan warga bukan hanya sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga sebagai bagian dari solusi pengelolaannya.

Maulana mengatakan konsistensi dalam menjaga kebersihan harus dibangun bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri apabila persoalan sampah ingin ditangani secara menyeluruh.

Karena itu, OPBM diarahkan menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Pemerintah Kota Jambi juga menghubungkan program tersebut dengan konsep ekonomi sirkular.

Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikelola kembali sehingga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Ketika lingkungan bersih dan asri, di saat yang sama kita juga bisa mendorong ekonomi sirkular dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Kampung Bahagia Ikut Diperluas

Selain OPBM, Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis lingkungan dan masyarakat.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT. Pemerintah menyebut capaian tahap pertama bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk dalam pelaksanaan program.

Pemkot Jambi juga menyiapkan dukungan, termasuk pengadaan kendaraan bentor untuk mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan.

Maulana berharap OPBM dapat terus berkembang hingga pelaksanaannya menjangkau seluruh lingkungan yang menjadi sasaran program.

“Insyaallah pelaksanaan OPBM ini dapat kita selesaikan secara keseluruhan,” ujarnya.

Kebersihan Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi Pemkot Jambi, persoalan kebersihan memiliki hubungan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Maulana menyebut kota yang bersih dan aman akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkot Jambi sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Karena itu, pemerintah mendorong agar kebersihan tidak dipandang sebagai tanggung jawab petugas kebersihan semata.

Masyarakat di tingkat RT, kelurahan hingga komunitas memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan program.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegas Maulana.

Tantangannya Bukan Sekadar Menambah Jumlah

Dengan hampir 1.000 OPBM yang disebut telah berjalan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh unit tersebut benar-benar aktif dan memberikan dampak nyata.

Keberadaan OPBM pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit yang terbentuk.

Keberlanjutan kegiatan, partisipasi masyarakat, pengelolaan hasil pemilahan serta manfaat ekonomi menjadi bagian penting dari efektivitas program.

Pemerintah Kota Jambi menilai pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus terus diperkuat agar kebersihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga.

Momentum HUT ke-81 RI pun dimanfaatkan Maulana untuk kembali menegaskan bahwa pembangunan kota membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Bagi Jambi, 997 OPBM yang telah berjalan bukan sekadar angka. Jika mampu dipertahankan dan dikembangkan secara konsisten, jaringan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang lebih bersih sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi tidak hanya diwarnai prosesi pengibaran Bendera Merah Putih.

Momentum 17 Agustus 2026 itu dimanfaatkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. untuk menegaskan sejumlah pekerjaan besar pemerintah daerah, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Upacara berlangsung di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin 17 Agustus 2026, dengan Maulana bertindak sebagai inspektur upacara.

Hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, ASN, veteran, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bertugas membacakan Naskah Proklamasi.

Prosesi pengibaran bendera diawali dengan penjemputan Duplikat Bendera Pusaka dari Griya Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Bendera kemudian dibawa ke lapangan upacara dengan pengawalan TNI dan Polri.

Petugas pembawa baki adalah Lufita Khairi Lestari, siswi SMAN 8 Kota Jambi, didampingi Aqila Zahira dari SMA Negeri 2 Kota Jambi.

Sementara pengibaran bendera dilakukan Polin Manalu dari SMA Negeri 5 Kota Jambi, Torik Ramadhan dari SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan M. Dafa Rino Aji dari MAN 2.

Di balik suasana khidmat peringatan kemerdekaan tersebut, Maulana membawa pesan yang lebih konkret: kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Banjir Jadi Salah Satu Fokus Utama

Salah satu pekerjaan besar yang disoroti Maulana adalah penanganan banjir. Pemkot Jambi tengah membangun kolam retensi yang diarahkan untuk mengurangi persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Target pemerintah cukup ambisius. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi sekitar 60 persen persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Tak berhenti sebagai fasilitas pengendali air, kawasan kolam retensi juga disiapkan sebagai ruang publik.

Pemerintah merencanakan pembangunan jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer berikut fasilitas pendukung dan penerangan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir diupayakan sekaligus memberi fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Nanti di sekelilingnya kita siapkan jogging track sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung,” kata Maulana.

Ia berharap penanganan Sungai Asam mulai memberikan hasil pada musim banjir tahun depan.

Namun, persoalan banjir Kota Jambi tidak akan selesai hanya dengan membenahi satu sistem.

Pemkot Jambi masih harus menuntaskan dua sistem lainnya, yakni Sistem Kenali dan Sistem Kambang.

Lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kedua sistem tersebut disebut telah dipersiapkan.

Maulana menilai penyelesaian tiga sistem itu menjadi bagian penting dari strategi jangka bertahap Pemkot Jambi dalam mengurangi risiko banjir.

“Kalau tiga sistem ini bisa kita selesaikan, insyaallah persoalan banjir dapat kita tanggulangi secara bertahap,” ujarnya.

Target Ekonomi 6 Persen Dikaitkan dengan Kebersihan dan Keamanan

Maulana juga menghubungkan agenda pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Menurut dia, kebersihan dan keamanan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan pelayanan dasar.

Dua faktor tersebut juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkot Jambi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Karena itu, Maulana mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan, keamanan, dan kenyamanan kota.

“Kita harus terus menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Dengan kebersihan dan keamanan yang baik, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita dapat sesuai target, yaitu mencapai 6 persen,” katanya.

Pendekatan itu juga terlihat dari rencana pemanfaatan kawasan kolam retensi. Selain untuk mengendalikan banjir, ruang publik di kawasan tersebut diharapkan membuka peluang aktivitas ekonomi dan mendorong konsep ekonomi sirkular.

997 OPBM Disebut Sudah Berjalan

Di sektor lingkungan, Pemkot Jambi juga memperluas program Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat atau OPBM.

Maulana menyebut sekitar 997 OPBM saat ini telah berjalan di Kota Jambi.

Angka tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggeser pengelolaan sampah dari sekadar persoalan kebersihan menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

“ Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT dengan capaian yang disebut telah melampaui 100 persen.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk program, termasuk dukungan pengadaan bentor.

Bagi Pemkot Jambi, penguatan pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat RT menjadi penting karena keberhasilan program kota pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Kemerdekaan Didorong Menjadi Kerja Nyata

Maulana menegaskan peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni.

Pemerintah dan masyarakat harus mengisinya melalui kerja nyata yang berdampak terhadap kualitas hidup warga.

Mulai dari kebersihan, keamanan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur, seluruhnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegasnya.

Usai upacara, Pemkot Jambi turut menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Jambi, fasilitator tercepat Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2026, serta anggota Polri yang berhasil mengungkap kasus benih bening lobster atau BBL.

Maulana juga memberikan apresiasi kepada jajaran Paskibraka Kota Jambi yang dinilai berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi berjalan dengan baik. Adik-adik Paskibraka juga telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Jambi pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Pemerintah daerah menjadikan momentum tersebut untuk kembali menempatkan tiga agenda sebagai pekerjaan penting ke depan: mengurangi persoalan banjir, memperkuat kebersihan dan pengelolaan sampah, serta menjaga agar roda ekonomi kota terus bergerak.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., Ketua GOW Kota Jambi Marsha Lystia, S.E., B.Com, para veteran, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dedikasi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam mendukung pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka mendapat apresiasi dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Diza menerima Lencana Darma Bakti Pramuka dalam rangkaian Jambore Nasional Pramuka ke-XII di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Cibubur, Kamis 13 Agustus 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso.

Diza menerima penghargaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Waka Mabicab Gerakan Pramuka Kota Jambi.

Bagi Diza, penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas kiprahnya secara pribadi.

Ia justru melihat Lencana Darma Bakti sebagai dorongan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembinaan generasi muda melalui kepramukaan.

“Alhamdulillah, pada acara kali ini Kwartir Nasional berkesempatan memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah. Alhamdulillah, hari ini saya sendiri diberikan Lencana Darma Bakti,” ujar Diza.

Diza: Penghargaan Jadi Pengingat untuk Terus Bergerak

Diza mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat agar Pemerintah Kota Jambi tidak berhenti memberikan dukungan terhadap aktivitas kepramukaan.

Menurutnya, pembinaan Pramuka memiliki nilai strategis karena tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter anak dan remaja.

“Penghargaan ini juga menjadi pengingat dan motivasi bagi kami untuk selalu bisa membimbing adik-adik dan juga teman-teman Pramuka di Kota Jambi,” katanya.

Ia menilai nilai-nilai yang ditanamkan melalui Gerakan Pramuka, seperti disiplin, kemandirian, kepedulian sosial, cinta tanah air, kepemimpinan, dan gotong royong, tetap relevan di tengah perubahan pola kehidupan generasi muda.

Karena itu, Pemkot Jambi ingin kegiatan kepramukaan terus beradaptasi dengan kebutuhan anak muda tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Pramuka Tak Cukup Hanya Jadi Ekstrakurikuler

Pemkot Jambi mendorong agar Gerakan Pramuka di sekolah tidak berhenti sebagai kegiatan ekstrakurikuler semata.

Kegiatan kepramukaan diharapkan menjadi salah satu instrumen pembinaan karakter peserta didik yang mampu melatih tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bekerja dalam tim, hingga jiwa kepemimpinan.

Dukungan pemerintah ke depan diarahkan pada penguatan pembinaan gugus depan, peningkatan kapasitas pembina dan peserta didik, serta pengembangan kegiatan yang lebih kreatif, edukatif, dan relevan dengan tantangan generasi muda.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar Pramuka tetap memiliki daya tarik bagi generasi saat ini sekaligus mampu memberikan manfaat di luar lingkungan sekolah.

Pemkot Jambi Ingin Manfaat Pramuka Dirasakan Masyarakat

Diza juga menekankan pentingnya memperluas dampak kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keberadaan Gerakan Pramuka idealnya tidak hanya dirasakan oleh anggota, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kami untuk sama-sama memberikan program-program yang relevan, sehingga Pramuka bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh para anggota Pramuka, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Kota Jambi,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Jambi akan memperkuat sinergi dengan sekolah, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, orang tua, pembina, dan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang apresiasi bagi peserta didik yang aktif dalam kegiatan kepramukaan maupun yang berhasil menorehkan prestasi.

Pemberian Lencana Darma Bakti kepada Diza diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen tersebut.

Bukan hanya mempertahankan eksistensi Pramuka di sekolah, tetapi mendorong organisasi kepanduan itu menjadi ruang pembentukan generasi muda Jambi yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat.

Dengan demikian, penghargaan yang diterima Diza bukan hanya berhenti sebagai seremoni di Jambore Nasional Pramuka XII.

Pemkot Jambi ingin menjadikannya sebagai pemantik untuk memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang lebih adaptif dan berdampak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mengubah pola perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jika selama ini kegiatan tingkat kota cenderung terkonsentrasi di satu kawasan, tahun ini pusat perayaan dipindahkan ke Kecamatan Jambi Timur.

Selama tiga hari, 20–22 Agustus 2026, Lapangan Langit Biru, Kelurahan Tanjung Sari, akan menjadi titik utama berbagai kegiatan yang dirancang lebih dekat dengan masyarakat.

Pemindahan lokasi bukan sekadar perubahan tempat. Pemkot Jambi ingin kemeriahan peringatan kemerdekaan dapat dirasakan secara lebih merata oleh warga di berbagai wilayah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Vif Fairi, mengatakan konsep tersebut memang disiapkan agar perayaan HUT RI tidak terus berpusat di kawasan yang sama.

“Untuk tahun ini pusat kegiatan kita laksanakan di Kecamatan Jambi Timur, tepatnya di Lapangan Langit Biru, Kelurahan Tanjung Sari,” ujar Vif.

Setiap Tahun Kecamatan Jadi Tuan Rumah Bergantian

Pemkot Jambi bahkan menyiapkan konsep rotasi lokasi untuk perayaan HUT RI tingkat kota. Kecamatan yang menjadi pusat kegiatan akan berganti setiap tahun.

Dengan pola tersebut, pemerintah ingin menghadirkan rasa memiliki yang lebih luas.

Warga di setiap kecamatan berkesempatan menjadi bagian langsung dari perayaan kemerdekaan tanpa harus menunggu kegiatan berlangsung di pusat kota.

“Setiap tahun akan kita gilir kecamatannya. Jadi tidak hanya terpusat di satu kecamatan saja,” kata Vif.

Konsep ini sekaligus membuat perayaan kemerdekaan memiliki dampak yang lebih luas, bukan hanya dari sisi hiburan, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat di wilayah yang menjadi tuan rumah.

Tiga Hari, Ada Layang-Layang hingga Kuliner Jajanan Bengen

Rangkaian kegiatan akan dimulai Kamis, 20 Agustus 2026, melalui Festival Layang-layang.

Kegiatan kemudian berlanjut pada 21 Agustus dengan Festival Kuliner Jajanan Bengen.

Agenda ini menjadi salah satu bagian yang paling dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat karena melibatkan pelaku UMKM lokal.

Masyarakat dapat menikmati beragam jajanan tradisional sekaligus mengenal dan membeli produk yang ditawarkan pelaku usaha lokal.

Sementara pada 22 Agustus, kemeriahan berlanjut dengan lomba panjat pinang dan Senam Bahagia.

Sejumlah lomba lain juga disiapkan untuk berbagai kelompok masyarakat, mulai dari street soccer, tarik tambang, lomba pukul bantal antar-OPD hingga lomba pantun yang melibatkan para ketua RT.

Ada pula lomba domino yang dijadwalkan berlangsung di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi.

Bukan Sekadar Hiburan, UMKM Ikut Digerakkan

Pemkot Jambi tidak ingin perayaan HUT RI berhenti pada kegiatan hiburan. Festival Kuliner Jajanan Bengen dirancang sebagai ruang bertemunya masyarakat dengan pelaku UMKM.

Konsep tersebut membuka kesempatan bagi pelaku usaha memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan.

Artinya, perayaan kemerdekaan diharapkan ikut menciptakan pergerakan ekonomi di kawasan tempat kegiatan berlangsung.

Di sisi lain, berbagai kegiatan olahraga dan permainan tradisional diharapkan menjadi ruang interaksi antarwarga sekaligus menghidupkan kembali aktivitas bersama yang mulai jarang ditemui dalam keseharian.

Hiburan Malam Tak Digelar Sampai Larut

Untuk menjaga kenyamanan masyarakat, Pemkot Jambi juga membatasi pelaksanaan hiburan pada malam hari.

Pada malam penutupan, masyarakat akan disuguhkan penampilan band lokal. Namun, kegiatan tidak dirancang berlangsung hingga larut malam.

Seluruh rangkaian perayaan HUT RI ke-81 tingkat Kota Jambi dijadwalkan berakhir pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Dengan konsep lokasi yang berpindah, perpaduan hiburan, olahraga, permainan tradisional dan kegiatan UMKM, Pemkot Jambi berharap perayaan HUT RI tahun ini tidak hanya meriah, tetapi juga mampu memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat.

Bagi Pemkot Jambi, kemerdekaan bukan hanya soal perayaan di satu titik.

Dengan menggilir lokasi setiap tahun, semangat 17 Agustus diharapkan benar-benar bergerak dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya dan dirasakan lebih dekat oleh warga.(*)