12 Tokoh Terima Gelar Adat Melayu Jambi, Hurmin Sandang Gelar Adipati Niago Tuah Negeri

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 12 tokoh di Kabupaten Sarolangun menerima penganugerahan Gelar Adat Melayu Jambi dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Sarolangun.

Pemberian gelar tersebut bukan sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga menjadi amanah untuk menjaga marwah adat, melestarikan budaya, dan memperkuat persatuan masyarakat.

Bupati Sarolangun H. Hurmin menjadi salah satu tokoh yang menerima gelar adat dengan sebutan Adipati Niago Tuah Negeri dalam prosesi penganugerahan dan pengukuhan yang berlangsung di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun, Sabtu 14 November 2026.

Selain Hurmin, gelar adat juga diberikan kepada Wakil Bupati Gerry Trisatwika, Ketua DPRD Ahmad Jani, Ketua LAM Sarolangun Helmi, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat pemerintahan lainnya.

Prosesi tersebut dihadiri Ketua Umum LAM Jambi Provinsi Jambi Hasan Basri Agus, Sekretaris Daerah Muhammad Arief, unsur Forkopimda, anggota LAM, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua LAM Kabupaten Sarolangun, Helmi menegaskan bahwa, gelar adat yang diberikan kepada para tokoh memiliki makna lebih dari sekadar penyematan gelar kebesaran.

“Setiap penerima memikul tanggung jawab moral untuk menghormati, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai adat Melayu Jambi,” sebutnya.

Menurutnya, keberadaan tokoh pemerintahan, aparat penegak hukum, dan unsur masyarakat yang menerima gelar adat diharapkan semakin memperkuat posisi adat sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Sarolangun.

Bupati Sarolangun H. Hurmin menyampaikan apresiasi kepada LAM Jambi dan LAM Kabupaten Sarolangun atas penganugerahan tersebut.

Ia berharap pemberian gelar adat tidak berhenti sebagai seremoni atau kebanggaan pribadi penerimanya.

Sebaliknya, gelar tersebut harus menjadi pengingat akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kearifan lokal dan memperkuat hubungan antara pemerintah, Forkopimda, lembaga adat, serta masyarakat.

“Nilai-nilai adat Melayu Jambi, memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat sekaligus menjadi bagian dari identitas daerah yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum LAM Jambi Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus berharap seluruh tokoh yang menerima gelar mampu menunjukkan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai adat, serta menjadikan budaya Melayu Jambi sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Ini Daftar 12 Tokoh Penerima Gelar Adat Melayu Jambi

Dalam penganugerahan tersebut, sebanyak 12 tokoh menerima gelar adat dengan rincian sebagai berikut:

  1. Bupati Sarolangun H. Hurmin – Adipati Niago Tuah Negeri.
  2. Wakil Bupati Gerry Trisatwika – Depati Mudo Bandar Negeri.
  3. Ketua DPRD Ahmad Jani – Adipati Utamo Setio Puro.
  4. Ketua LAM Sarolangun Helmi – Depati Neraco Budayo Setio Alam.
  5. Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah – Adipati Debalang Sakti.
  6. Dandim Letkol Kav. Wahyu Nurdin – Adipati Pagar Negeri.
  7. Kajari Taufik – Adipati Neraco Serumpun Pseko.
  8. Ketua Pengadilan Negeri Novarina Manurung – Adipati Setimang Bijaksano.
  9. Ketua Pengadilan Agama Taufiqur Rakhman Alhag – Adipati Neraco Setio Agamo.
  10. Sekda Muhammad Arief – Depati Negeri Tanggo Jalan Kerajo.
  11. Wakil Ketua LAM Asmadi – Depati Setio Mangkuto Negeri.
  12. Sekretaris LAM Herman – Depati Junjung Pseko Budayo Negeri.

Penganugerahan ditandai dengan prosesi penyisipan keris oleh Ketua Umum LAM Jambi kepada empat tokoh, pemasangan selempang dan pin kebesaran adat, serta penyerahan piagam penghargaan.

Sementara itu, delapan gelar lainnya ditetapkan melalui Surat Keputusan LAM Kabupaten Sarolangun Nomor 05/LAM-JBI-SRL/2026.

Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan. Prosesi kemudian ditutup dengan doa bersama, pemberian ucapan selamat kepada para penerima gelar, foto bersama, serta makan siang bersama.

Melalui penganugerahan tersebut, LAM Sarolangun berharap para penerima gelar dapat menjalankan amanah adat dengan penuh tanggung jawab.

Kehadiran para tokoh dari berbagai unsur juga diharapkan memperkuat kolaborasi dalam menjaga warisan budaya Melayu Jambi agar tetap hidup dan menjadi identitas masyarakat Sarolangun.(*)




Wabup Gerry Trisatwika Dorong Peningkatan Mutu Perpustakaan Sarolangun Lewat Akreditasi

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika, S.E., mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan melalui proses akreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Upaya ini diharapkan memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, informasi, dan pengembangan literasi masyarakat.

Gerry menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Penilaian Kesesuaian Perpustakaan dengan Standar Nasional Perpustakaan dalam rangka akreditasi perpustakaan di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Sarolangun, Senin 26 Oktober 2026.

Menurut Gerry, akreditasi menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pengelolaan perpustakaan sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

“Perpustakaan tidak cukup hanya menyediakan koleksi buku, tetapi juga perlu menghadirkan layanan yang berkualitas dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi,” kata dia.

Ia menekankan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kebiasaan membaca, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Karena itu, proses akreditasi diharapkan tidak berhenti pada penilaian administratif,” sebutnya.

Hasil evaluasi perlu menjadi acuan bagi pengelola untuk membenahi tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan.

Kepala DPAD Kabupaten Sarolangun, H. Ahmad Nasri, menjelaskan bahwa penilaian akreditasi mencakup sejumlah aspek utama, mulai dari tata kelola kelembagaan, pelayanan, pengelolaan koleksi, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.

“Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan dengan standar nasional,” sebutnya.

Pengelola juga perlu memperhatikan keberlanjutan perbaikan agar layanan yang tersedia dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Ahmad Nasri berharap rekomendasi dari tim asesor dapat membantu DPAD Sarolangun menentukan langkah pembenahan secara terarah dan berkelanjutan.

“Dengan evaluasi tersebut, pengelola perpustakaan memiliki acuan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki aspek yang belum memenuhi standar, serta mempertahankan kualitas layanan yang sudah berjalan baik,” jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI, Made Ayu Wirayati, serta asesor Renda Khris Ardhi Artha.

Turut hadir Kepala DPAD Sarolangun H. Ahmad Nasri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) DPAD Sarolangun Neti Nasri, jajaran DPAD, dan tamu undangan lainnya.

Keterlibatan unsur Perpustakaan Nasional RI dalam kegiatan ini menjadi bagian dari proses penilaian kesesuaian perpustakaan dengan standar yang berlaku.

Hasil penilaian dan rekomendasi asesor diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengelola untuk menyusun prioritas perbaikan.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendorong pengembangan perpustakaan agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku.

Perpustakaan juga diharapkan menjadi pusat pembelajaran dan informasi yang mudah dijangkau masyarakat.

Penguatan fungsi tersebut membutuhkan pengelolaan koleksi yang relevan, layanan yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan pemustaka.

Melalui proses akreditasi, Pemkab Sarolangun berharap peningkatan kualitas perpustakaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pengetahuan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung visi pembangunan Sarolangun Maju.

Ke depan, tindak lanjut atas hasil evaluasi akan menjadi bagian penting untuk memastikan peningkatan standar berjalan seiring dengan perbaikan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)




Pilkades Sarolangun 2026: 14 TPS Masuk Peta Rawan, Pemungutan Suara 29 Oktober

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 14 tempat pemungutan suara (TPS) masuk dalam pemetaan kerawanan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Dari jumlah tersebut, 11 TPS masuk kategori kuning dan tiga TPS kategori merah.

Pemetaan itu menjadi salah satu fokus Rapat Koordinasi Persiapan Pilkades 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun, Jumat 16 Oktober 2026.

Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan unsur terkait membahas kesiapan pemilihan di 39 desa yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Kabag Ops Polres Sarolangun, Kompol Angga Luvyanto, M.H., memaparkan peta kerawanan TPS sebagai dasar penyusunan langkah pengamanan.

Pemetaan tersebut mencakup sejumlah desa di enam kecamatan untuk kategori kuning, serta tiga desa yang masing-masing memiliki satu TPS kategori merah.

Tiga TPS Masuk Kategori Merah

Berdasarkan paparan Polres Sarolangun, tiga TPS kategori merah berada di Desa Taman Bandung, Kecamatan Pauh; Desa Meribung, Kecamatan Limun; dan Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan. Setiap desa memiliki satu TPS dalam kategori tersebut.

Sementara itu, 11 TPS kategori kuning tersebar di enam desa.

Rinciannya meliputi Desa Teluk Rendah di Kecamatan CNG dengan tiga TPS, Desa Sekamis di Kecamatan CNG satu TPS, Desa Kasang Melintang di Kecamatan Pauh dua TPS, Desa Baru di Kecamatan Air Hitam tiga TPS, Desa Tambak Ratu di Kecamatan Batang Asai satu TPS, serta Desa Lubuk Bedorong di Kecamatan Limun satu TPS.

Data tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan prioritas pengamanan sesuai pemetaan yang mereka susun.

Namun, kategori kerawanan dalam pemetaan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa gangguan keamanan pasti terjadi di lokasi tersebut.

Ratusan Personel Disiapkan untuk Pengamanan

Polres Sarolangun menyiapkan personel dari sejumlah satuan tugas untuk mendukung pengamanan Pilkades.

Rencana kekuatan personel meliputi Kodal sebanyak 17 orang, Satgas Preemtif lima orang, Satgas Preventif 173 orang, Satgas Kamseltibcarlantas lima orang, Satgas Gakkum empat orang, Satgas Humas tiga orang, serta Satgas Bantuan empat orang.

Dengan komposisi tersebut, total personel yang tercantum dalam paparan mencapai 211 orang. Satgas Preventif memiliki jumlah personel terbesar, yakni 173 orang.

Kesiapan personel menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi gangguan selama tahapan pemilihan.

Koordinasi antarsatuan dan pemantauan kondisi di lapangan juga diperlukan agar pengamanan berjalan sesuai kebutuhan setiap wilayah.

Wabup Tekankan Pengawasan dan Kepatuhan Aturan

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dan memastikan setiap tahapan Pilkades berjalan sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku.

Gerry menekankan bahwa, keberhasilan pemilihan tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat keamanan.

Panitia penyelenggara, tim pemantau, pemerintah daerah, dan unsur terkait juga perlu menjalankan tugas secara optimal.

Ia turut menyoroti pentingnya pengawasan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, keabsahan suara, serta kepatuhan terhadap ketentuan saksi.

Tim pemantau juga perlu menginventarisasi potensi pelanggaran agar setiap persoalan dapat ditangani melalui koordinasi yang tepat.

Menurutnya, pengawasan yang konsisten dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pemilihan kepala desa.

Ini Jadwal Pilkades Sarolangun 2026

Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadwalkan sejumlah tahapan menjelang pemungutan suara pada 29 Oktober 2026.

Berikut agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi:

  • 21 Oktober 2026: Deklarasi Pilkades Damai.
  • 22–24 Oktober 2026: Masa kampanye.
  • 25–27 Oktober 2026: Masa tenang.
  • 28 Oktober 2026: Distribusi logistik.
  • 29 Oktober 2026: Pemungutan dan penghitungan suara.
  • 31 Desember 2026: Rencana pelantikan kepala desa terpilih.

Jadwal tersebut menjadi acuan bagi unsur penyelenggara dan pengamanan dalam mempersiapkan setiap tahapan.

Distribusi logistik, pengawasan pemilih, serta kesiapan tempat pemungutan suara menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian sebelum hari pemungutan suara.

Rapat koordinasi itu turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forkopimcam, KPU, kepolisian, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap koordinasi lintas sektor dapat menjaga pelaksanaan Pilkades di 39 desa tetap aman, tertib, dan demokratis.

Selain kesiapan pengamanan, pengawasan yang transparan dan kepatuhan terhadap aturan akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.(*)




Hurmin Tegaskan Sarolangun Maju Bukan Sekadar Slogan, Ini Lima Agenda Pembangunannya

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Sarolangun H. Hurmin menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan daerah melalui visi Sarolangun Maju.

Ia menjadikan lima misi pembangunan sebagai arah kebijakan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program selama periode RPJMD 2025–2029.

Komitmen tersebut disampaikan Hurmin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur pemangku kepentingan, Hurmin menyebut pembangunan Sarolangun merupakan hasil kerja bersama yang berlanjut dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.

Ia mengapresiasi kontribusi para pemimpin terdahulu, mulai dari Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, hingga Hasan Basri Agus dan Cek Endra.

Menurutnya, setiap periode pemerintahan telah meletakkan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Sarolangun.

“Pembangunan Kabupaten Sarolangun adalah hasil kerja keras kita bersama di era masing-masing pemerintahan sebelumnya. Insya Allah, tongkat estafet pembangunan ini akan terus dilanjutkan oleh putra-putri terbaik daerah ini di masa mendatang,” ujar Hurmin.

Pernyataan tersebut menegaskan arah pembangunan yang ingin ia lanjutkan. Namun, tantangan pemerintah daerah tidak berhenti pada kesinambungan program.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan berjalan sesuai prioritas dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Lima misi menjadi arah pembangunan Sarolangun

Hurmin menjelaskan bahwa visi Sarolangun Maju menjadi landasan bagi lima misi utama pemerintahannya.

Kelima misi itu mencakup pelayanan dasar, penguatan nilai sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta perbaikan birokrasi.

Misi pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah daerah menempatkan sektor tersebut sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Misi kedua mencakup penguatan nilai keagamaan, pelestarian adat istiadat, dan pengembangan kepemudaan.

Agenda ini diarahkan untuk menjaga karakter daerah sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan.

Pada misi ketiga, Hurmin menekankan pembangunan infrastruktur pelayanan umum yang merata dan berkualitas.

Pemerataan menjadi aspek penting agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan dasar.

Misi keempat berorientasi pada pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini membuka ruang bagi penguatan usaha masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, misi kelima menyasar pembentukan budaya birokrasi yang berakhlak, tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kelima misi tersebut menjadi kerangka bagi pemerintah daerah dalam menentukan program dan prioritas pembangunan.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarlembaga, pengelolaan anggaran yang efektif, serta evaluasi berkala terhadap hasil program.

Hurmin: Sarolangun Maju bukan sekadar slogan

Hurmin menegaskan visi dan misi pemerintahannya bukan sekadar pernyataan politik, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Ia menyatakan program dalam RPJMD Sarolangun 2025–2029 harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Visi dan misi ini bukan sekadar slogan, tetapi janji kami kepada masyarakat yang akan kami wujudkan. Melalui kerja nyata, kami berkomitmen memastikan bahwa setiap program pemerintah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Hurmin.

Komitmen tersebut menempatkan pelaksanaan program sebagai tolok ukur penting bagi keberhasilan pemerintahan.

Masyarakat membutuhkan perbaikan layanan yang nyata, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan kesempatan ekonomi.

Karena itu, keberhasilan agenda Sarolangun Maju perlu terlihat melalui indikator yang terukur, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap program memiliki target yang jelas sehingga masyarakat dapat menilai perkembangan dan hasil pelaksanaannya.

Tantangan pembangunan masih membutuhkan perhatian

Dalam rapat paripurna yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sarolangun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,78 persen, meningkat dibandingkan 3,73 persen pada 2024.

Indeks Pembangunan Manusia juga naik dari 73,76 menjadi 74,72.

Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 4,68 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan masih mencapai 8,74 persen.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai capaian sekaligus tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

Pemerintah daerah membutuhkan program yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Al Haris juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan fiskal.

Ia meminta program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Pesan tersebut relevan dengan agenda Sarolangun Maju karena pelaksanaan lima misi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Karhutla dan pemerataan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah

Selain persoalan kesejahteraan, karhutla masih menjadi tantangan di Kabupaten Sarolangun.

Al Haris menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan.

Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Upaya pencegahan juga penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas warga dan merusak lingkungan.

Di sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan tetap menjadi agenda penting agar akses pelayanan umum tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Pembangunan jalan dan fasilitas publik perlu berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan Sarolangun Maju membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Pemerintah tidak hanya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan, meningkatkan layanan dasar, dan memastikan hasil pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Hurmin ajak seluruh pihak perkuat sinergi

Hurmin mengakui pemerintah kabupaten tidak dapat menjalankan seluruh agenda pembangunan secara mandiri.

Ia membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, serta masyarakat.

Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam melanjutkan pembangunan dan menjaga kesinambungan program daerah.

Pada usia ke-27 Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah menghadapi tugas untuk menerjemahkan visi Sarolangun Maju menjadi hasil yang dapat diukur dan dirasakan warga.

Lima misi yang telah ditetapkan memberikan arah kebijakan.

Namun, konsistensi pelaksanaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat akan menentukan sejauh mana agenda tersebut mencapai tujuannya.

Peringatan Hari Jadi ke-27 pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pembangunan sekaligus mengevaluasi langkah yang perlu diprioritaskan pada tahun-tahun mendatang.(*)




Jelang HUT ke-27, Sarolangun Luncurkan Logo “Sarolangun Maju”, Ini Makna di Baliknya

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun segera memasuki usia 27 tahun.

Menjelang hari jadinya pada 12 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Sarolangun resmi memperkenalkan logo HUT ke-27 dengan membawa satu pesan utama: “Sarolangun Maju”.

Logo yang diluncurkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun itu tidak sekadar menjadi identitas perayaan.

Pemerintah daerah memasukkan sejumlah simbol yang menggambarkan arah pembangunan, karakter masyarakat hingga kekayaan budaya Sarolangun.

Tema tersebut diperkuat tagline “Muda, Agamis, Jujur dan Unggul” serta semboyan “Pembangunan meningkat, maju lebih cepat”.

Dua pesan itu menjadi benang merah perayaan HUT ke-27 sekaligus menggambarkan target transformasi Sarolangun menuju daerah yang lebih modern, religius, berbudaya dan memiliki daya saing.

Angka 27 Jadi Simbol Perjalanan Sarolangun

Angka 27 menjadi elemen utama dalam logo.

Angka tersebut menandai perjalanan Kabupaten Sarolangun selama 27 tahun sekaligus menggambarkan fase kematangan daerah untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya.

Di dalam desain, pemerintah juga memasukkan tulisan “Tahun” sebagai penanda momentum evaluasi sekaligus peningkatan kualitas pembangunan dari waktu ke waktu.

Namun, pesan logo tidak berhenti pada angka usia daerah.

Masjid, Sungai dan Perahu Adat Jadi Identitas

Salah satu elemen yang mencolok adalah masjid dan menara.

Simbol ini merepresentasikan karakter agamis serta nilai moral dan spiritual yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sarolangun.

Kemudian terdapat unsur sungai dan air yang menggambarkan sumber kehidupan, kesuburan serta sejarah masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan sungai.

Elemen perahu adat memperkuat identitas lokal.

Simbol tersebut membawa pesan tentang kearifan lokal dan sejarah masyarakat Sarolangun, sekaligus menggambarkan kesiapan menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan tradisi.

Sementara itu, jembatan menjadi simbol konektivitas dan persatuan.

Kehadirannya menggambarkan pembangunan yang membuka akses dan menghubungkan berbagai wilayah.

Hijau, Emas dan Biru Punya Pesan Berbeda

Pemilihan warna dalam logo juga memiliki filosofi tersendiri.

Hijau menggambarkan pertumbuhan, kesuburan, kedamaian dan keberlanjutan pembangunan.

Emas atau kuning merepresentasikan kejayaan, kemakmuran dan orientasi menuju masa depan yang unggul.

Sedangkan biru menggambarkan ketenangan, harapan serta wawasan yang luas dalam membangun daerah.

Perpaduan warna dan simbol tersebut kemudian dirangkum dalam tulisan “Sarolangun Maju” sebagai identitas utama perayaan tahun ini.

Tugu Biduk Jadi Simbol Kearifan Lokal

Logo HUT ke-27 juga menampilkan Tugu Biduk, yang memadukan unsur menara dan biduk atau perahu.

Elemen tersebut menjadi representasi kearifan lokal sekaligus simbol perjalanan Sarolangun menuju kemajuan.

Pada bagian lainnya terdapat pita dengan tulisan “Pembangunan meningkat, maju lebih cepat”.

Pesan ini menegaskan keinginan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Dengan seluruh elemen tersebut, Pemkab Sarolangun memaknai usia 27 tahun bukan hanya sebagai penanda perjalanan administratif, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas daerah dan mempercepat pembangunan.

Puncak HUT Sarolangun 12 Oktober

Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadwalkan puncak peringatan HUT ke-27 pada 12 Oktober 2026.

Sejumlah kegiatan disiapkan untuk memeriahkan momentum tersebut, antara lain upacara, pameran pembangunan, pentas seni budaya serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemkab Sarolangun mengajak masyarakat ikut memeriahkan hari jadi daerah sekaligus menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk memperkuat kebersamaan dan semangat pembangunan.

Dengan tema “Sarolangun Maju”, pemerintah daerah ingin membawa perayaan HUT ke-27 lebih dari sekadar seremoni melainkan menjadi pengingat atas perjalanan 27 tahun sekaligus penegasan arah Sarolangun menghadapi tahun-tahun berikutnya.(*)




Forkopimda Sarolangun Sepakat Kawal Pilkades 2026, Bupati Hurmin Minta Kondusif

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Sarolangun, Hurmin, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Forkopimda terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 sekaligus launching program Kotak Amal Berbarcode di Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Aula Utama Kantor Bupati Sarolangun, Senin (25/5/2026) pagi, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 agar seluruh tahapan dapat berjalan aman, damai, dan demokratis.

“Kita berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif dengan dukungan seluruh elemen masyarakat serta Forkopimda,” ujar Hurmin.

Kegiatan diawali dengan pemaparan teknis pelaksanaan Pilkades oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun, Tarmizi.

Ia menjelaskan tahapan, regulasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, perwakilan Densus 88 Antiteror Polri, AKP Sudiro, turut memberikan paparan terkait program Kotak Amal Berbarcode yang mulai diterapkan di wilayah Jambi, termasuk Kabupaten Sarolangun.

Ia menjelaskan bahwa sistem barcode pada kotak amal bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan dana sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Provinsi Jambi menjadi daerah pertama yang menerapkan kotak amal berbarcode, dan Sarolangun menjadi daerah kesembilan yang melaksanakannya. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memastikan kotak amal resmi dan terpercaya,” kata Sudiro.

Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari OPD, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyosialisasikan penggunaan kotak amal digital tersebut kepada masyarakat luas.

Menurutnya, masyarakat kini dapat dengan mudah menyalurkan sedekah melalui sistem pemindaian barcode sehingga alur dana lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, AKP Sudiro juga menyoroti perkembangan ancaman paham radikal yang kini semakin aktif menyebar melalui media sosial dan ruang digital.

Ia mengingatkan pentingnya literasi digital bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif dan intoleran.

“Kelompok radikal kini memanfaatkan ruang siber untuk menyebarkan narasi intoleran. Karena itu masyarakat harus lebih cerdas dalam memilah informasi,” tegasnya.

Program Kotak Amal Berbarcode di Sarolangun diharapkan menjadi langkah preventif dalam menjaga transparansi pengelolaan dana amal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola donasi.(*)




Empat Desa di Sarolangun Punya PJ Kades Baru, Ini Pesan Tegas Bupati Hurmin

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBi.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin, secara resmi melantik Pejabat Kepala Desa (PJ) Kepala Desa antar waktu di sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/3/2026).

Pelantikan tersebut meliputi PJ Kepala Desa Jati Baru Mudo dan Petiduran Baru di Kecamatan Mandiangin Timur, Desa Pulau Melako Kecamatan Batin VIII, serta PJ Kepala Desa Siliwangi Kecamatan Singkut.

Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jalankan tugas dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Hurmin menekankan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya, kepala desa harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta seluruh lapisan masyarakat.

“Bekerjalah sesuai aturan perundang-undangan, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” pesannya.

Dengan dilantiknya para PJ Kepala Desa ini, diharapkan roda pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandiangin Timur, Batin VIII, dan Singkut dapat berjalan optimal.

Bupati Hurmin berharap kehadiran para pejabat baru tersebut mampu mendorong percepatan pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Semoga pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan semakin mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)