JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikelola PT Hutama Karya (Persero), Kamis 16 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung serta Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi yang menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra.

Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur jalan tol sebagai penggerak mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi regional.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Musi Banyuasin M. Toha, Kepala BBPJN Sumatra Selatan Panji Krisna Wardana, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang, jajaran Direksi Hutama Karya, serta sejumlah pejabat terkait.

Gibran Apresiasi Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatra

Dalam kunjungannya, Gibran menerima paparan terkait perkembangan pembangunan kedua ruas tol tersebut sekaligus melihat langsung kondisi konstruksi di lapangan.

Wapres mengapresiasi progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, khususnya ruas Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi yang terus mengalami perkembangan.

Menurutnya, percepatan pembangunan harus terus dilakukan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

“Percepatan pembangunan yang telah dilakukan, khususnya pada Jembatan Musi V, menunjukkan perkembangan yang baik. Terakhir saya berkunjung pada September 2025, dan hari ini kembali pada Juli 2026 untuk melihat perkembangan yang telah dicapai,” ujar Gibran.

Progres Tol Palembang-Betung Capai 85,54 Persen

Jalan Tol Palembang-Betung memiliki panjang total 69,19 kilometer yang terbagi dalam tiga seksi.

Rinciannya:

• Seksi 1 Palembang-Rengas sepanjang 21,5 kilometer
• Seksi 2 Rengas-Pangkalan Balai sepanjang 33 kilometer
• Seksi 3 Pangkalan Balai-Betung sepanjang 14,69 kilometer

Hingga saat ini, progres konstruksi ruas tersebut telah mencapai 85,54 persen, sedangkan progres pembebasan lahan mencapai 88,43 persen.

Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proyek ini adalah Jembatan Musi V, yang menjadi struktur utama penghubung pada ruas tol tersebut.

Tol Betung-Tempino-Jambi Jadi Penghubung Sumsel dan Jambi

Selain meninjau Tol Palembang-Betung, Gibran juga melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi.

Ruas tol ini memiliki panjang total 170,73 kilometer yang terbagi menjadi tiga seksi utama:

• Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 kilometer
• Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 54,32 kilometer
• Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sepanjang 52,59 kilometer

Sebagian ruas telah beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat, sementara pembangunan seksi lainnya terus dilanjutkan untuk memperkuat konektivitas menuju Provinsi Jambi.

Jika seluruh ruas selesai dan beroperasi penuh, Tol Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi akan membentuk jalur strategis yang menghubungkan Sumatra Selatan dan Jambi secara lebih cepat dan efisien.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatra

Kehadiran jalan tol tersebut diproyeksikan mampu memangkas waktu perjalanan dibandingkan jalur nasional yang selama ini digunakan masyarakat.

Selain mempercepat mobilitas kendaraan pribadi, jalan tol ini juga diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan logistik, membuka akses menuju kawasan industri, pelabuhan, pusat produksi, serta berbagai pusat ekonomi lainnya.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, memastikan pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan kedua ruas tol tersebut sesuai target.

“Arahan dan dukungan Bapak Wakil Presiden semakin memperkuat komitmen Hutama Karya untuk menuntaskan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung dan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi sesuai target,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, penyelesaian proyek tersebut akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas Sumatra Selatan dan Jambi, mempercepat arus logistik, serta menciptakan peluang ekonomi baru di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra.

Hutama Karya bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gubernur Jambi Al Haris menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Al Haris mengatakan setiap kebijakan yang diambil Presiden tentu melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Program ini sudah berjalan dan tentu ada banyak evaluasi yang dilakukan. Presiden pasti menerima berbagai masukan, laporan masyarakat, serta melihat langsung kondisi yang terjadi selama pelaksanaannya,” kata Al Haris, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Evaluasi terhadap kinerja pembantu presiden merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

“Ini sesuatu yang normatif. Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian apabila dianggap perlu demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Kita harus menyikapinya secara bijak,” ujarnya.

Al Haris berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan program hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita berharap program ini semakin baik, lebih efektif, dan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T,” katanya.

Menurut Al Haris, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

“Harapan kita ke depan program ini semakin luas cakupannya, semakin merata, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rasio penerimaan pajak Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya memperkuat struktur fiskal nasional.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor-sektor ekonomi yang belum tergarap maksimal.

“Pemerintah sedang menyiapkan program-program peningkatan penerimaan negara yang akan segera dijalankan,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah forum di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Salah satu sektor yang menjadi sorotan utama adalah ekonomi digital, khususnya e-commerce yang dinilai memiliki potensi pajak besar namun belum memberikan kontribusi optimal.

Menurutnya, nilai transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai antara 60 hingga 90 miliar dolar AS.

Jika menggunakan angka konservatif 60 miliar dolar AS, potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen seharusnya mencapai sekitar Rp100 triliun.

Namun realisasinya, penerimaan negara dari sektor tersebut baru sekitar Rp8 triliun.

“Kalau potensi Rp100 triliun, tapi yang masuk hanya Rp8 triliun, berarti ada sekitar Rp92 triliun yang belum tergarap. Ini yang menjadi perhatian kami,” ungkap Hashim Djojohadikusumo.

Selain e-commerce, ia juga menyoroti sektor gim digital yang dinilai belum memberikan kontribusi pajak secara optimal, terutama dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

“Banyak game yang dimainkan anak-anak kita ternyata belum memberikan kontribusi pajak yang memadai. Perusahaan asing, termasuk dari Tiongkok dan Korea Selatan, perlu diatur lebih baik agar memenuhi kewajiban pajaknya,” tegasnya.

Pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperluas basis pajak digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di sektor tersebut.

Saat ini, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 10–11 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang optimalisasi penerimaan negara.

Dengan langkah-langkah yang sedang dipersiapkan, pemerintah optimistis penerimaan pajak dapat meningkat signifikan dan memperkuat kemampuan fiskal negara untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebijakan pajak kendaraan listrik di Indonesia resmi mengalami perubahan mulai tahun 2026.

Skema insentif yang sebelumnya memberikan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 0 persen kini tidak lagi berlaku secara seragam di seluruh daerah.

Perubahan ini terjadi seiring berakhirnya masa insentif nasional yang selama ini diberikan pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Dalam aturan terbaru, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besaran pajak kendaraan listrik di wilayah masing-masing.

Artinya, kebijakan pajak bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Beberapa daerah masih dimungkinkan memberikan insentif penuh, namun ada juga yang mulai menetapkan tarif pajak sesuai ketentuan lokal yang berlaku.

Meski demikian, kendaraan listrik tetap didorong sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Pemerintah tetap memberikan sejumlah dukungan, namun dengan skema yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

Perhitungan pajak kendaraan listrik tetap mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sama seperti kendaraan konvensional.

Perbedaannya terletak pada tarif pajak yang kini ditentukan oleh pemerintah daerah.

Selain pajak daerah, sejumlah insentif lain masih tetap berlaku dalam kondisi tertentu, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik yang memenuhi syarat, termasuk aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Namun, tidak semua kendaraan listrik otomatis mendapatkan fasilitas tersebut, sehingga konsumen perlu memperhatikan ketentuan masing-masing produk.

Perubahan kebijakan ini berdampak langsung pada biaya kepemilikan kendaraan listrik.

Jika sebelumnya cenderung lebih murah dan seragam, kini biaya bisa berbeda tergantung wilayah dan kebijakan daerah.

Calon pembeli kendaraan listrik juga dituntut lebih cermat dalam menghitung total biaya, termasuk pajak tahunan dan insentif yang berlaku di daerah masing-masing.

Di sisi lain, pemerintah menilai kebijakan ini lebih realistis karena memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal tanpa menghambat agenda transisi energi.

Langkah ini juga menandai pergeseran strategi pemerintah, dari insentif penuh menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan adaptif.

Dengan perubahan ini, kendaraan listrik tetap menjadi bagian penting dalam transformasi energi nasional, namun dengan skema pembiayaan yang lebih variatif dan dinamis di setiap daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi.

Namun, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan anggaran yang meningkat, pemerintah mulai menggenjot pencarian sumber pendapatan baru.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa kebijakan terkait BBM tetap dijaga agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Sampai saat ini belum ada opsi untuk membatasi subsidi,” ujar Bahlil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Senin (30/3/2026).

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM sekaligus mempertahankan subsidi energi demi melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mulai mengalihkan fokus pada upaya meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam

. Optimalisasi sektor mineral dan batu bara menjadi strategi utama untuk menambah pemasukan negara.

Langkah ini dianggap solusi menjaga keseimbangan anggaran tanpa harus menaikkan harga energi.

Pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Selain sektor minerba, pemerintah juga membuka peluang dari berbagai sumber pendapatan lain yang potensial.

Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih pendekatan hati-hati dalam menentukan kebijakan energi.

Menjaga harga BBM tetap stabil dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pemerintah akan terus mencari sumber pendapatan baru guna menopang keuangan negara tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan harga BBM.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar secara daring bersama Purbaya Yudhi Sadewa serta Teddy Indra Wijaya, Rabu (25/3/2026).

Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait kondisi perekonomian nasional dan sektor energi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan eksternal.

Sejumlah langkah strategis dibahas guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap potensi risiko global.

Selain sektor ekonomi, isu energi juga menjadi fokus utama pembahasan.

Pemerintah menilai perlu adanya langkah antisipatif untuk memastikan pasokan energi tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah gejolak geopolitik internasional.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Dengan sinergi yang kuat, pemerintah diharapkan mampu merespons tantangan secara cepat dan tepat sasaran.

Rapat ini juga mencerminkan upaya proaktif pemerintah dalam memantau perkembangan global serta menyesuaikan kebijakan domestik agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

Melalui komunikasi yang intensif antar pemangku kebijakan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan ketahanan energi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dalam arahannya, Prabowo menilai situasi global saat ini dipenuhi ketidakpastian sehingga Indonesia membutuhkan solidaritas nasional yang kuat untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, terutama dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden.

Namun ia menegaskan bahwa setelah kontestasi politik berakhir, seluruh elemen bangsa seharusnya kembali bersatu untuk membangun negara.

“Kita satu negara ini satu kapal. Kalau kapal oleng, semua ikut oleng. Perbedaan pendapat tidak masalah, bersaing dalam politik juga wajar,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa setelah proses politik selesai, seluruh pihak harus kembali bekerja sama demi menjaga stabilitas dan masa depan bangsa.

“Kalau pertandingan sudah selesai, kita harus bersatu menyelamatkan kapal besar kita, yaitu Republik Indonesia, yang sedang mengarungi lautan penuh tantangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menghadapi berbagai krisis global.

Ia menilai bangsa Indonesia telah berulang kali mampu melewati berbagai krisis besar di masa lalu sehingga optimistis negara ini dapat menghadapi tantangan yang ada saat ini.

Menurutnya, tekanan dari kondisi global justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi nasional di berbagai sektor.

“Menurut saya krisis justru bisa mempercepat rencana transformasi kita. Situasi ini mendorong kita untuk melakukan akselerasi perubahan,” ungkapnya.

Melalui pesan tersebut, Presiden berharap seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga kebersamaan dan tidak terpecah oleh berbagai perbedaan.

Ia menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kemampuannya untuk tetap bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan global.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah terus mengkaji kemungkinan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan seiring meningkatnya tantangan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa jika ada kenaikan tarif, kelompok masyarakat miskin tetap tidak terdampak.

Kelompok miskin yang masuk kategori desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga iuran mereka sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi.

Menteri Kesehatan menekankan prinsip BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial yang mengedepankan gotong royong.

Peserta dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi berkontribusi lebih untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Konsepnya asuransi sosialitas BPJS memang ada orang yang kaya itu mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, orang kaya bayarnya lebih, tapi akses jalannya sama,” tambahnya.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan lama. Peserta PBI sepenuhnya ditanggung negara, sementara peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja mandiri membayar sesuai kelas layanan.

Pekerja penerima upah membayar iuran berdasarkan persentase gaji, dengan sebagian ditanggung pemberi kerja.

Pemerintah menilai keberlanjutan pembiayaan JKN penting untuk dijaga, mengingat biaya layanan kesehatan terus meningkat setiap tahun.

Ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan pengeluaran klaim menjadi salah satu faktor evaluasi.

Meski demikian, Budi menegaskan belum ada keputusan final terkait kenaikan iuran, dan setiap kebijakan akan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.

Dengan penegasan ini, pemerintah memastikan semangat keadilan sosial tetap menjadi dasar pengelolaan BPJS Kesehatan, di mana masyarakat mampu berkontribusi lebih besar, sementara kelompok rentan tetap terlindungi tanpa tambahan beban biaya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan tidak akan ada sweeping rumah makan selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga harmoni sosial dengan menekankan pentingnya saling menghormati antara masyarakat yang berpuasa dan yang tidak.

Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafii, menyatakan bahwa praktik sweeping bukanlah pendekatan tepat untuk menjaga suasana Ramadhan.

Menurutnya, bulan suci seharusnya menjadi momentum memperkuat toleransi, bukan menimbulkan ketegangan di ruang publik.

“Enggak ada. Enggak ada sweeping-sweeping lah. Itulah bentuk penghormatan kita, selain kita yang berpuasa, masih ada kok saudara kita yang tidak berpuasa,” ujar Syafii usai Sidang Isbat Ramadhan 2026 di Hotel Borobudur, Selasa (17/2/2026) malam.

Syafii menekankan keberagaman masyarakat Indonesia yang harus diakui. Tidak semua warga menjalankan puasa, baik karena perbedaan keyakinan maupun alasan kesehatan.

Oleh karena itu, fasilitas publik seperti rumah makan tetap perlu tersedia.

“Kita yang berpuasa ini harus menyadari juga, ternyata kan enggak semua orang berpuasa. Sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa,” jelasnya.

Wakil Menag juga mengingatkan bahwa toleransi berjalan dua arah. Masyarakat yang tidak berpuasa diharapkan tetap menghormati mereka yang menjalankan ibadah.

Sikap saling menghormati ini menjadi fondasi stabilitas sosial selama bulan suci.

“Bagi yang tidak berpuasa, ya memang kita enggak puasa. Tapi hormati dong orang yang puasa. Harmoni ini akan melahirkan situasi yang cukup baik di tengah masyarakat kita,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding tindakan represif.

Ramadhan dipandang sebagai ruang edukasi sosial tentang toleransi, bukan sekadar penegakan aturan formal.

Dengan saling memahami, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani bulan suci dengan tenang, produktif, dan tetap menghargai keberagaman.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau lebih dikenal sebagai Noe Letto, vokalis band Letto sekaligus putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), resmi menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Pelantikan ini menandai pergeseran peran Noe dari dunia musik dan budaya ke ranah kebijakan strategis pertahanan nasional.

Noe dilantik bersama 11 tenaga ahli lain oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Mereka ditempatkan di berbagai kedeputian DPN, termasuk bidang geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, untuk memberikan kajian dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan negara.

Karo Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kehadiran Noe bertujuan memperkuat kualitas kebijakan pertahanan nasional.

“Beliau resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN dan akan memberikan dukungan pemikiran strategis untuk memperkuat kebijakan pertahanan nasional,” jelas Rico.

Sebagai Tenaga Ahli Madya, Noe diharapkan berkontribusi dalam penyusunan analisis strategis yang menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dan Menteri Pertahanan.

DPN sendiri berfungsi sebagai lembaga koordinasi kebijakan pertahanan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus ruang dialog strategis menghadapi dinamika global, termasuk isu keamanan siber, ketahanan energi, dan geopolitik.

Pengangkatan Noe menarik perhatian publik karena latar belakangnya yang bukan dari militer atau birokrasi pertahanan, melainkan dunia seni dan budaya.

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pemilihan tenaga ahli didasarkan pada kompetensi, perspektif strategis, dan kemampuan analisis, bukan popularitas.

Selain Noe, tenaga ahli DPN lainnya juga berasal dari akademisi, profesional, dan praktisi kebijakan publik, mencerminkan upaya pemerintah memperkaya sudut pandang dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional.

Kemenhan menyatakan, keterlibatan tokoh dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat memperkuat pendekatan pertahanan Indonesia yang tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, teknologi, dan sosial-budaya.

Bagi Noe, posisi ini menjadi babak baru dalam kariernya.

Dari panggung musik ke ruang kebijakan strategis, ia kini dihadapkan pada tantangan menghadirkan rekomendasi pertahanan nasional yang kompleks dan berdampak luas.

Dengan penguatan tim tenaga ahli ini, pemerintah berharap DPN semakin solid dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.(*)