JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menegaskan posisinya sebagai daerah berprestasi, baik di tingkat Provinsi Jambi maupun nasional.

Tahun ini, Pemkot Jambi meraih Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 dengan predikat “Kota Sangat Inovatif”, sebuah pengakuan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara yang berlangsung di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12/2025), dan diterima langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Prestasi ini menjadi bukti konsistensi Pemkot Jambi dalam menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan penghargaan tahun ini, Pemkot Jambi telah empat tahun berturut-turut meraih IGA sejak 2022–2025.

Kota Jambi menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang mempertahankan capaian tersebut secara konsisten.

“Alhamdulillah, pada IGA 2025 Pemkot Jambi kembali mendapatkan penghargaan dari Kemendagri dengan predikat Kota Sangat Inovatif,” ujar Wali Kota Maulana usai menerima piagam penghargaan.

Maulana menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh OPD di lingkungan Pemkot Jambi yang terus menciptakan serta mengembangkan inovasi pelayanan publik.

“Kami mewajibkan setiap OPD memiliki minimal satu inovasi yang terus dikembangkan,” jelasnya.

Ia berharap pencapaian di tingkat nasional ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Pemkot Jambi mulai dari kelurahan, kecamatan, OPD, puskesmas hingga rumah sakit untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi demi menciptakan Kota Jambi Bahagia,” pungkas Maulana.

Penghargaan IGA 2025 sendiri melalui lima tahapan penilaian ketat. Dimulai dari penjaringan 36.742 inovasi daerah, verifikasi akademik oleh Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno final.

IGA berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah sekaligus dasar penyusunan insentif fiskal pemerintah pusat.

Capaian ini bukan hanya menjadi kehormatan, tetapi juga energi baru bagi Pemkot Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya inovasi di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI 2025 resmi dibuka Gubernur Jambi, Al Haris, di Graha Ballroom Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (27/11).

Kegiatan ini mengusung tema Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kota yang Maju dan Bahagia Masyarakatnya.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa, kota menjadi indikator utama kemajuan provinsi.

Menurutnya, pemerintah kota harus menunjukkan kinerja terbaik karena capaian kota mencerminkan perkembangan wilayah secara keseluruhan.

“Provinsi adalah wajah dari perkembangan daerah. Karena itu kota harus mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Setiap upaya yang membawa kemajuan tentu menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Al Haris juga meminta kepala daerah menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang cermat dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal untuk mendorong kinerja yang lebih efektif.

Ia berharap Muskomwil APEKSI menjadi ruang bagi kepala daerah untuk melahirkan kebijakan dan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan kota.

Semangat kolaborasi dianggap menjadi kunci agar kota-kota di wilayah II dapat bergerak lebih maju.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus sekaligus Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menilai tantangan pemerintahan kota pada tahun 2026 akan semakin kompleks.

Ia menekankan perlunya implementasi program nasional secara nyata di tingkat daerah.

Alwis menyebut Muskomwil II APEKSI menjadi forum penting bagi para wali kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan strategi pembangunan perkotaan.

“Melalui forum ini, para wali kota dapat saling bertukar pandangan dan merumuskan langkah strategis yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda prioritas nasional di sektor ketahanan pangan, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemantapan Kebijakan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri RI.

Kegiatan berlangsung pada Senin (24/11/2025) di Hotel Mercure Jakarta Selatan.

Forum yang digelar selama dua hari tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah penerima program bantuan bibit cabai bagi pelajar bertani.

Hadir di antaranya Gubernur Bali, Bupati Subang, Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Makassar, serta perwakilan dari Yayasan Swatantra Pangan Nusantara.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi dalam perencanaan kota berbasis ketahanan pangan.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas strategi pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah.

Mulai dari edukasi pertanian kepada siswa, kewajiban menanam minimal satu tanaman pangan, hingga pemanfaatan hasil panen sebagai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut baik arahan Kemendagri.

Ia menegaskan bahwa, Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan kebijakan perlindungan lahan melalui Perda RTRW 2013, mengingat luas lahan produktif yang kini hanya tersisa separuh dari semula 900 hektare akibat pembangunan.

“Kota Jambi bukan daerah penghasil pangan. Karena itu, setiap lahan yang tersisa harus dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Maulana juga memastikan komitmen Kota Jambi untuk mendukung gerakan pelibatan pelajar dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

“Ini gagasan luar biasa dari Ditjen Otda. Pemkot Jambi siap melaksanakan dan akan menyurati para pengembang pemilik lahan tidur agar dapat digunakan,” tegasnya.

Ia menambahkan pentingnya ketersediaan fasilitas penyimpanan pangan agar pasokan di Kota Jambi lebih terjamin.

“Kota Jambi siap jika harus membangun gudang penyimpanan. Ini penting karena distribusi sering terkendala kemacetan,” ucapnya.

Menurut Maulana, langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pemerintah daerah sekaligus memberdayakan generasi muda untuk memahami pentingnya ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan adalah kebutuhan dasar. Tegak atau tidaknya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kesiapan pangan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa, setiap pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang mendukung swasembada pangan sebagai bentuk kemandirian daerah.

Ditjen Otda Kemendagri menilai pelibatan pelajar sejak dini dalam kegiatan pertanian merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran pangan dan tanggung jawab sosial.

Sebagai tindak lanjut program, Ditjen Otda dijadwalkan melakukan roadshow ke berbagai daerah, termasuk Jambi dan Pekanbaru, untuk menyalurkan pupuk dan bibit.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kepala daerah menetapkan prioritas pembangunan sekaligus menjaga integritas dalam memimpin.

Pesan itu disampaikannya saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan KPPD Angkatan II diikuti 25 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini mencakup tiga komponen utama, yakni pembelajaran di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, studi lapangan dan pembelajaran di Singapura, serta penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil pelatihan.

Bima menekankan bahwa masa jabatan kepala daerah berjalan cepat, sehingga para pemimpin daerah perlu memanfaatkan waktu untuk menetapkan prioritas pembangunan yang jelas.

“Menetapkan prioritas itu adalah kunci,” ujarnya.

Ia mengapresiasi tiga kepala daerah yang memaparkan rencana aksi hasil KPPD, terutama karena mereka berani fokus pada tiga isu strategis: pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan digitalisasi.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan isu klasik yang belum tuntas di tingkat nasional dan membutuhkan komitmen kepemimpinan.

Bima juga menilai keberanian peserta menetapkan fokus tersebut merupakan buah dari proses pembelajaran, termasuk studi lapangan di Singapura

“Ini mungkin berkah dari Singapura. Pertama, menjadi lebih berani. Kedua, berani menentukan target prioritas sesuai karakteristik daerah,” jelasnya.

Ia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu mengambil kebijakan selama memiliki dasar kajian dan landasan hukum yang kuat, terlebih jika kebijakan itu diyakini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri insyaallah akan mendukung dan memfasilitasi,” tegas Bima.

Wali Kota Jambi, Maulana, yang juga turut hadir sebagai peserta KPPD Angkatan II, menyampaikan bahwa pembelajaran dari program ini memberikan perspektif baru dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Program ini membuka wawasan kami, terutama dalam menetapkan prioritas pembangunan yang lebih terukur. Bagi kami di Kota Jambi, isu penguatan layanan publik, digitalisasi, dan penataan lingkungan menjadi fokus yang akan terus kami dorong,” ujar Maulana.

Menurutnya, materi yang diterima selama pelatihan baik dari Lemhannas maupun studi lapangan di luar negeri—memperkuat komitmen kepemimpinan.

“Kami semakin yakin bahwa kebijakan berbasis data dan kajian adalah kunci pelayanan publik yang efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi seluruh peserta yang telah menyelesaikan Program KPPD Angkatan II.

Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan investasi strategis untuk menyiapkan pemimpin daerah berintegritas, berkarakter kuat, dan mampu menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Para tokoh yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, para kepala daerah peserta KPPD Angkatan II Tahun 2025, serta pejabat terkait lainnya.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – UPTD Samsat Kabupaten Batang Hari Imbau Masyarakat Manfaatkan Program Pemutihan Pajak 2025

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Batang Hari mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan 2025.

Kasi Pelayanan UPTD Samsat Batang Hari, Mefyudesfi, mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Dengan program ini, masyarakat bisa menikmati kemudahan dan keringanan pembayaran sebelum program berakhir pada 22 Desember 2025.

“Program pemutihan pajak ini akan berakhir pada 22 Desember 2025. Kami harap masyarakat segera memanfaatkannya,” ujar Mefyudesfi.

Data hingga Oktober 2025 menunjukkan sebanyak 2.939 unit kendaraan sudah membayar pajak, terdiri dari 1.875 roda dua dan 1.064 roda empat, dengan total penerimaan mencapai Rp3 miliar.

Dalam program ini, pemilik kendaraan roda dua mendapatkan diskon pajak sebesar 5%, sedangkan roda empat memperoleh diskon 2,5% jika membayar sebelum jatuh tempo.

UPTD Samsat Batang Hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari, berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Mefyudesfi berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendukung pembangunan daerah.

“Kami berharap program pemutihan pajak ini dapat mencapai target penerimaan dan mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Batang Hari,” tutupnya.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Batang Hari terpaksa tertunda akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batang Hari, A Somad, mengatakan bahwa usulan pembangunan jalan lingkungan telah diajukan sejak 2024 hingga 2025.

Namun, pada 2025, rencana tersebut batal dilaksanakan karena adanya pemangkasan anggaran.

“Meski pembangunan jalan lingkungan pada 2025 dibatalkan akibat efisiensi anggaran, kami pastikan program ini akan kembali diusulkan pada 2026,” ujarnya, Jumat (tanggal).

Somad menambahkan, dampak pemangkasan anggaran ini cukup dirasakan pemerintah daerah, terutama terhadap rencana pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Saat ini, kebutuhan pembangunan jalan di Batang Hari sangat mendesak.

Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 900 ruas jalan lingkungan yang perlu dibangun, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pembangunan rumah di wilayah tersebut.

“Permintaan pembangunan jalan terus meningkat seiring pertumbuhan pemukiman baru. Ini menjadi prioritas utama kami,” pungkas Somad.(*)