JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menyampaikan sikap lembaga legislatif terkait isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang belakangan menjadi perhatian publik.

Hafiz mengatakan DPRD Provinsi Jambi menilai perlu adanya langkah penguatan aturan dan peran masyarakat dalam menyikapi perkembangan isu tersebut di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Hafiz saat dimintai tanggapan mengenai isu LGBT yang berkembang di tengah masyarakat, Rabu 15 Juli 2026.

“Ya tentu kami dari DPRD tegas menolak. Karena LGBT ini, bagaimanapun, merupakan penyimpangan. Jadi tidak ada ruang untuk penyimpangan di Provinsi Jambi,” ujar Hafiz.

Menurutnya, DPRD Provinsi Jambi akan mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi penguatan dalam menjaga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

DPRD Dorong Penguatan Aturan

Hafiz menyebut, salah satu langkah yang akan dikaji adalah kemungkinan pembentukan peraturan daerah (perda) atau regulasi lain yang berkaitan dengan isu tersebut.

“Bahkan kami akan mendorong ke depan bagaimana dibuatkan semacam perda ataupun regulasi sebagai penguatan agar LGBT tidak berkembang di Provinsi Jambi,” katanya.

Ia menambahkan, pembahasan terkait regulasi membutuhkan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat Diminta Berperan

Selain aspek regulasi, Hafiz juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan sosial.

Menurutnya, upaya membangun kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma yang dianut daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat ikut memantau, jangan sampai ada perkembangan kaum LGBT di Provinsi Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi mencatat peningkatan signifikan jumlah laporan masyarakat pada triwulan I tahun 2026.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, total 262 laporan masuk terkait dugaan maladministrasi layanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menjelaskan bahwa laporan terbanyak terjadi pada Januari sebanyak 105 laporan, Februari 98 laporan, dan Maret 59 laporan.

“Sejak awal tahun kita menerima banyak laporan masyarakat. Kami terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan dugaan maladministrasi,” ujar Saiful.

Dari total laporan yang masuk, sebanyak 189 laporan telah diteruskan ke tahap pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, 10 laporan bersifat konsultatif dan 24 laporan lainnya merupakan tembusan.

Jenis dugaan maladministrasi yang paling dominan adalah tidak memberikan layanan dengan 127 laporan.

Disusul penundaan berlarut sebanyak 36 laporan dan penyimpangan prosedur sebanyak 22 laporan.

Selain itu, terdapat pula dugaan permintaan atau penerimaan imbalan serta perbuatan tidak patut yang masing-masing tercatat sebanyak 2 laporan.

Saiful mengungkapkan bahwa kelompok terlapor yang paling banyak dilaporkan adalah sektor perbankan dengan 92 laporan, disusul pemerintah daerah sebanyak 62 laporan.

Menurutnya, tingginya laporan ini menunjukkan masyarakat semakin sadar akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan transparan.

Ombudsman Jambi terus mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi pelayanan publik dan melaporkan jika mengalami dugaan maladministrasi.

Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor Ombudsman Jambi di Jalan Empu Sendok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Selain itu, masyarakat juga dapat melapor melalui surat atau WhatsApp di 0811-9593-737.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut disampaikan bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa (2/6/2026).

Capaian ini menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menyampaikan bahwa raihan WTP tahun ini menjadi pencapaian penting bagi daerah.

Secara keseluruhan, opini WTP atas LKPD 2025 merupakan WTP ke-12 yang berhasil diraih Kabupaten Muaro Jambi sejak pertama kali diaudit BPK RI.

Lebih membanggakan, capaian ini juga menjadi WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Ini adalah capaian yang mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan,” ujar BBS.

Menurut Bupati, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK dari tahun sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah.

Meski kembali meraih opini WTP, Pemkab Muaro Jambi menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK tetap menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola anggaran agar lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi pelayanan masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerima dan menyalurkan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Masjid Raya Al Muttaqin Kuala Tungkal pada Kamis pagi (28/5/2026) dan disaksikan langsung oleh masyarakat serta jamaah yang hadir di lokasi.

Sapi kurban yang disalurkan merupakan jenis Brahman Cross dengan bobot mencapai 848 kilogram.

Hewan tersebut kemudian dilakukan prosesi penyembelihan sesuai ketentuan ibadah kurban dan disambut antusias oleh masyarakat sekitar masjid.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian kepada masyarakat daerah melalui bantuan hewan kurban tersebut.

“Alhamdulillah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa hewan kurban yang disalurkan melalui Masjid Raya Al Muttaqin Kuala Tungkal,” ujar Anwar Sadat.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di momentum Hari Raya Iduladha.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Penyerahan hewan kurban tersebut turut didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kasat Pol PP, serta Bagian Kesra Setda Tanjab Barat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Raya Al Muttaqin, H. Lamsur, turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

Menurutnya, hewan kurban tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini menjadi berkah dan membawa manfaat bagi masyarakat Kuala Tungkal,” ujarnya.

Selain prosesi penyerahan, Bupati Anwar Sadat juga menyerahkan bantuan cairan disinfektan kepada pengurus masjid untuk menjaga kebersihan lingkungan pascapenyembelihan hewan kurban.

Langkah tersebut menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memastikan pelaksanaan kurban berjalan tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-kabupaten yang kali ini berlangsung di Aula Bumdesma Kecamatan Betara, Jumat (17/04/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Anwar Sadat bersama Wakil Bupati Katamso, serta jajaran pejabat daerah, OPD terkait, TNI-Polri, hingga perwakilan instansi terkait lainnya.

Rakor triwulanan ini menjadi perhatian khusus karena untuk pertama kalinya digelar langsung di tingkat kecamatan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi “jemput bola” pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran hingga ke lapisan terbawah.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rakor ini tidak hanya sebatas koordinasi rutin, tetapi juga menjadi sarana penyelarasan visi dan misi pembangunan daerah agar dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah disinergikan dengan program Jambi Mantap serta Asta Cita pemerintah pusat, termasuk sejumlah program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, KDMP, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu isu penting yang dibahas dalam rakor tersebut adalah persoalan pengelolaan sampah.

Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini telah keluar dari status darurat sampah dan memasuki fase pengawasan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan penutupan sistem pembuangan akhir dengan metode open dumping yang ditargetkan mulai diberlakukan pada Agustus mendatang.

Selain itu, Pemkab juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumber, baik di rumah tangga, perkantoran, hotel, hingga fasilitas umum.

Masyarakat juga didorong untuk mengelola sampah organik secara mandiri melalui metode sederhana seperti pembuatan kompos.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga memperkenalkan inovasi program 3K (Kandang, Kebun, dan Kolam) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan optimalisasi lahan tidur di setiap wilayah.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.

Menutup kegiatan, Bupati mengingatkan seluruh camat dan lurah untuk terus menjaga komitmen dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso SA, memimpin apel gabungan yang digelar di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP), Senin (06/04/2026).

Kegiatan ini diikuti sejumlah perangkat daerah, mulai dari Inspektorat, DPMPTSP, BKAD hingga Dinas Dukcapil.

Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Apel ini menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengevaluasi kinerja yang telah kita lakukan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Katamso juga memaparkan sejumlah indikator makro daerah tahun 2025.

Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 73 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,12 persen, sementara angka kemiskinan tercatat 9,67 persen.

Selain itu, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) juga menunjukkan tren positif di angka 67,83 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.

Meski capaian cukup baik, Wabup mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ia meminta Inspektorat untuk terus memperkuat fungsi pengawasan, serta mendorong Dukcapil meningkatkan pelayanan berbasis digital melalui pembaruan data kependudukan.

Sementara itu, DPMPTSP yang telah melampaui target investasi diminta untuk terus meningkatkan capaian guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan semakin optimal dengan dukungan data yang akurat dan transparan.

Menutup arahannya, Wabup Katamso menegaskan bahwa setiap ASN memiliki peran sebagai pemimpin di lingkup kerjanya masing-masing.

“Kekuasaan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dan keteladanan. Seorang ASN harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun, sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja demi pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi mengimbau masyarakat agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Imbauan ini muncul setelah viralnya kasus kekerasan yang terjadi di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, yang menuai perhatian luas publik.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar, melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, menegaskan bahwa sekolah harus bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, termasuk bullying.

“Sekolah bukan tempat untuk menimbulkan rasa takut, tetapi harus menjadi ruang di mana setiap siswa merasa aman dan terlindungi,” ujar Erlan.

Sejalan dengan itu, Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Chandra, menginisiasi kampanye bertajuk “Stop Kekerasan di Lingkungan Pendidikan”, yang dikemas secara edukatif dan informatif.

Kampanye ini mengajak pihak sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat luas untuk bekerja sama menciptakan sekolah yang kondusif dan ramah anak.

Kekerasan di lingkungan pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga perundungan.

Dampaknya tidak ringan: dapat memengaruhi kesehatan mental siswa, prestasi belajar, dan masa depan mereka.

Kasus di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur menjadi pengingat bahwa perhatian dan pengawasan dari semua pihak sangat diperlukan.

Polda Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan di sekolah.

Dengan sinergi yang berkelanjutan, sekolah dapat kembali menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan menghormati hak serta martabat setiap peserta didik.

“Polri bersama pemerintah daerah akan terus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas kekerasan,” tutup Kabid Humas.(*)