JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi, Senin (27/10/2025).

Sidang yang menarik perhatian publik ini menghadirkan mantan Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Aspan, sebagai saksi.

Selain Aspan, tiga saksi lainnya juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tebo, yakni Desman Arif selaku pembuat penawaran konstruksi, Nurwidianto sebagai mandor dan kepala tukang, serta Sidiq, anggota Jasa Raharja.

Dalam keterangannya, Aspan menjelaskan prosedur awal dan teknis perencanaan pembangunan pasar yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan Tebo.

“Saya tahu proyek itu dari koordinat yang menyampaikan ada program pembangunan pasar. Setelah itu saya minta Dinas Perdagangan untuk audiensi. Yang hadir waktu itu Kadis, saya, dan beberapa pejabat lain,” ujar Aspan di hadapan majelis hakim.

Aspan juga mengaku bahwa dirinya tidak menerima komisi atau keuntungan apa pun dari proyek tersebut.

“Tidak ada (fee atau komisi). Mereka baru melapor ke saya setelah pemeriksaan BPKP selesai,” tegasnya.

Dalam persidangan, Aspan mengungkapkan bahwa dirinya mengajukan langsung proposal pembangunan pasar ke Kementerian dengan nilai Rp5 miliar.

Namun, setelah melalui proses verifikasi, anggaran yang disetujui hanya Rp2,7 miliar.

“Saya yang menandatangani proposalnya. Setelah disetujui, saya dapat informasi kalau anggarannya hanya sekitar dua sampai tiga miliar. Saya langsung minta dinas menyiapkan kebutuhan pembangunan,” bebernya.

Aspan juga menjelaskan, Pasar Tanjung Bungur merupakan salah satu dari lima pasar yang diusulkan ke pusat, dan hanya proyek ini yang disetujui.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi pasar tersebut berada di wilayah rawan banjir.

“Saya tidak tahu kalau daerah itu rawan banjir. Saat meninjau, kondisi lokasi selalu kering,” katanya.

Ia mengaku sudah tiga kali meninjau proyek pembangunan, mulai dari pemasangan fondasi hingga tahap penyelesaian lantai keramik.

Aspan juga menyebut bahwa seluruh urusan teknis dan sertifikat tanah menjadi tanggung jawab dinas terkait, sementara dirinya hanya berperan dalam koordinasi dan pengajuan proposal.

Dalam persidangan, Aspan sempat menyebut sering berkomunikasi dengan dua terdakwa, Nurhasanah (Kadis Perindagkop Tebo) dan Edi Sofyan (Kabid Perdagangan), untuk memantau perkembangan proyek.
Namun, terdakwa Nurhasanah tampak menggelengkan kepala, seolah membantah pernyataan tersebut di ruang sidang.

Diketahui, proyek pembangunan Pasar Tanjung Bungur memiliki pagu anggaran Rp2,7 miliar, namun ditemukan sekitar Rp1 miliar dana yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Kejaksaan Negeri Tebo telah menetapkan tujuh terdakwa dalam perkara ini, yakni:

• Nurhasanah, Kepala Dinas Perindagkop Tebo, penanggung jawab program,

• Edi Sofyan, Kabid Perdagangan Diskoperindag,

• Solihin, pihak ketiga pelaksana teknis,

• Haryadi, konsultan pengawas,

• Dhiya Ulhaq Saputra, Direktur CV Karya Putra Bungsu (pelaksana proyek),

• Harmunis, kontraktor yang meminjam bendera CV KPB,

• Paul Sumarno, konsultan perencana proyek.

Ketujuh terdakwa dinilai saling berperan dalam penyusunan dokumen, pengawasan teknis, dan dugaan mark-up anggaran, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,06 miliar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo, dengan agenda pemeriksaan saksi, Jumat (24/10/2025).

Sidang yang dipimpin majelis hakim itu menghadirkan tujuh saksi dari total 13 orang yang dijadwalkan hadir.

Di antaranya Susilo, estimator konsultan perencanaan dari CV Gravitec, serta Aditya Saputra, kakak kandung terdakwa Dhiya Ulhaq Saputra.

Selain mereka, saksi lain yang turut memberikan keterangan adalah Arif Saputra, Ali Umar, Ridho Rusni, Albasteon, dan Agus Aksa.

Sebelum sidang dimulai, sempat terjadi perdebatan karena salah satu saksi merupakan saudara kandung terdakwa.

Setelah berunding, majelis hakim memutuskan Aditya Saputra tetap bersaksi, namun hanya untuk terdakwa lain selain adiknya, Dhiya Ulhaq.

Dalam kesaksiannya, Susilo mengungkapkan bahwa dirinya menjadi konsultan perencana atas permintaan terdakwa Paul Sumarno.

“Ada surat tugas dari Paul, tapi saya tidak bawa. Saat di BAP Polda sudah saya serahkan,” kata Susilo di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan, surat tugas tersebut terbit pada November, padahal survei proyek sudah dilakukan sejak Agustus.

“Dasar saya melakukan survei hanya dari perintah direktur,” tambahnya.

Susilo juga mengungkapkan bahwa nilai awal usulan pembangunan pasar mencapai Rp 5 miliar, berdasarkan pembicaraan antara pihak koperasi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Saya dengar langsung saat mereka berbicara lewat telepon, nilainya disebut Rp 5 miliar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Susilo mengakui bahwa perencanaan dan penyusunan RAB tidak berpedoman pada peraturan Menteri Perdagangan, melainkan hanya mengikuti kondisi lapangan.

“Kami tidak menggunakan acuan Permendag, hanya sesuai tuntutan di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, ia menyebut bahwa harga satuan diambil dari data eksersa tahun 2023 tanpa melakukan verifikasi lapangan.

Dalam perkara ini, terdapat tujuh terdakwa yang diduga terlibat, yakni:

1. Nurhasanah, Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Tebo

2. Edi Sofyan, Kabid Perdagangan

3. Solihin, pihak ketiga pelaksana proyek

4. Haryadi, konsultan pengawas

5. Dhiya Ulhaq Saputra, Direktur CV Karya Putra Bungsu

6. Harmunis, kontraktor peminjam bendera perusahaan

7. Paul Sumarno, konsultan perencana pembangunan pasar

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara dan masih terus dalam tahap pembuktian di pengadilan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pembangunan Pasar Beringin Jaya yang semula direncanakan untuk dimulai pada tahun 2024, terpaksa dibatalkan karena keterlambatan dalam menyiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

RAB yang merupakan tanggung jawab Kabid Cipta Karya, PUPR Kota Sungai Penuh, hingga akhir tahun 2024 tidak juga selesai.

Sumber yang diperoleh media ini mengungkapkan bahwa, meskipun pasar Beringin Jaya direncanakan dibangun pada 2024, masalah RAB yang belum selesai dan lambatnya persiapan lapak untuk pedagang mengakibatkan proyek tersebut terhambat.

Akibatnya, dana yang dialokasikan untuk pembangunan pasar tersebut ditarik kembali ke pusat.

Baca juga: Kasus Korupsi PJU 2023, Kejari Sungai Penuh Amankan Dokumen Penting dari Dishub Kerinci

Baca juga: Sekda Sungai Penuh Yakini Ketersediaan Bahan Pokok Aman, Menjelang Momen Ramadan 1446 H

Hendra Nasution, Kabid Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Sungai Penuh, menjelaskan bahwa, salah satu syarat utama untuk memulai pembangunan adalah kesiapan RAB dan penyediaan lapak penampungan bagi para pedagang pasar Beringin.

“RAB merupakan tanggung jawab PUPR dengan dana APBD Kota Sungai Penuh 2024. Namun, hingga akhir tahun 2024, RAB tersebut belum selesai. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menghadapi kendala dalam menyiapkan lapak pedagang, yang akhirnya dibangun di depan Pasar Beringin,” terang Hendra.

Ia menambahkan, meskipun ada kendala, pihaknya tetap berupaya membangun lapak penampungan di awal tahun 2025.

Rencana awal untuk membangun 40 lapak sempat mendapatkan sorotan dari anggota Dewan, sehingga hanya 20 lapak yang bisa dibangun.

Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa anggaran yang tidak terpakai akhirnya dikembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh, Wira, mengonfirmasi bahwa setelah rapat evaluasi, pihaknya menyarankan agar anggaran yang belum dipergunakan dikembalikan ke Kasda.

Sementara itu, Dede, Kabid Cipta Karya, belum memberikan respons terkait masalah ini.

Saat dihubungi melalui WhatsApp dan langsung ke kantor, ia tidak dapat ditemui, dan hingga berita ini diturunkan, pihak PUPR belum memberikan penjelasan lebih lanjut.(*)