JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan nyaman guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ke depan.

Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi serta menjelang rapat paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang akan digelar pada 2 Juni mendatang.

Menurut Kemas Faried, Kota Jambi harus mampu memperkuat sektor jasa dan perdagangan sebagai penopang utama ekonomi daerah. Sebab, Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam besar seperti daerah lain.

“Kota Jambi ini mengandalkan sektor jasa, perdagangan dan retribusi. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan iklim investasi yang nyaman sehingga ekonomi bisa terus tumbuh,” ujarnya.

Ia menyebut, meningkatnya investasi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukanya lapangan pekerjaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemas Faried juga mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Jambi selama beberapa tahun terakhir.

Namun, menurutnya, di usia ke-80 Pemkot Jambi tidak boleh cepat merasa puas karena masih banyak tantangan pembangunan yang harus diselesaikan bersama.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Kota Jambi harus terus bergerak maju,” katanya.

Selain penguatan investasi, Ketua DPRD Kota Jambi itu juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan APBD agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, program “Kota Jambi Bahagia” harus berjalan berkelanjutan dan didukung tata kelola anggaran yang baik demi menjaga kepercayaan publik dan menarik minat investor.

“Kota Jambi Bahagia harus berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur atau sampah, tetapi juga bagaimana tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun investor,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing kota di bidang investasi.

Momentum HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah, lanjut dia, harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang pro investasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa program “Kota Jambi Bahagia” harus terus berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada program-program jangka pendek.

Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi tahun 2026 serta menjelang rapat paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni mendatang.

Menurut Kemas Faried, selama ini Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan berbagai capaian positif yang dirasakan langsung masyarakat.

Namun di usia ke-80, Pemkot Jambi dinilai tidak boleh cepat berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama.

“Kami melihat sudah banyak capaian Pemerintah Kota Jambi yang patut diapresiasi. Tetapi di usia ke-80 ini tentu tidak boleh berpuas diri,” kata dia.

“Masih ada berbagai persoalan yang harus diselesaikan secara kolaboratif bersama DPRD, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Ia menekankan, konsep Kota Jambi Bahagia harus diwujudkan secara menyeluruh dan berkesinambungan, bukan hanya fokus pada satu persoalan tertentu seperti sampah ataupun infrastruktur semata.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD agar berjalan transparan, efektif dan tepat sasaran.

“Kota Jambi Bahagia harus berkelanjutan. Bukan hanya berbicara soal sampah, tetapi bagaimana pengawasan terhadap penggunaan APBD dilakukan secara totalitas, akuntabel dan transparan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Jambi juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyebut Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam besar sehingga sektor jasa dan retribusi menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah diminta terus menghadirkan iklim investasi yang nyaman guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kota Jambi mengandalkan sektor jasa dan retribusi. Maka iklim investasi harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan PAD terus meningkat,” katanya.

Ia berharap sinergi antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi terus diperkuat demi menciptakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Momentum HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah, lanjut Kemas Faried, harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Kota Jambi yang maju, nyaman dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga RT 17 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi akhirnya bisa bernapas lega setelah Jalan Hijrah yang selama lebih dari 10 tahun mengalami kerusakan kini resmi diperbaiki dengan pengecoran rigid beton, Kamis, 7 Mei 2026.

Perbaikan jalan sepanjang sekitar 50 meter tersebut disambut antusias masyarakat karena menjadi akses utama bagi ratusan warga di kawasan tersebut.

Ketua RT 17, Samsul, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang dinilai cepat merespons keluhan masyarakat.

“Kami sangat bangga dan bahagia. Jalan Hijrah ini akses utama warga dan sudah lama rusak. Alhamdulillah setelah disampaikan, tidak sampai tiga hari langsung dicor rigid beton,” ujar Samsul.

Menurutnya, kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun sangat mengganggu aktivitas warga.

Terlebih jalan tersebut menjadi jalur utama bagi sekitar 175 kepala keluarga dan kawasan perumahan dengan lebih dari 450 unit rumah.

Dalam kunjungannya, Kemas Faried tidak hanya meninjau proses pengecoran Jalan Hijrah, tetapi juga turun langsung melihat kondisi Lorong Hijrah 1 bersama warga menggunakan sepeda motor.

Lorong sepanjang kurang lebih 400 meter itu disebut belum pernah tersentuh pembangunan selama lebih dari 30 tahun dan masih berupa jalan tanah.

Warga selama ini hanya melakukan penimbunan secara swadaya menggunakan pecahan batu agar akses jalan tetap bisa dilalui kendaraan.

Samsul berharap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat terus dilanjutkan, terutama untuk Lorong Hijrah 1 dan akses lingkungan lainnya.

Menanggapi aspirasi warga, Kemas Faried menegaskan bahwa memperjuangkan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Alhamdulillah pengecoran sudah dilakukan. Ini langkah awal dan bentuk komitmen kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Kemas Faried.

Selain meninjau infrastruktur, Ketua DPRD Kota Jambi tersebut juga menyempatkan diri menjenguk warga yang menderita sakit menahun dan memberikan bantuan secara langsung.

Kehadiran Kemas Faried disambut hangat masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pihak Kelurahan Simpang Rimbo dan perwakilan Dinas PUPR Kota Jambi.

Kemas Faried memastikan pembangunan lanjutan Jalan Hijrah dan Lorong Hijrah 1 akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.

“InsyaAllah, kami di DPRD akan terus mengawal,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meninjau langsung progres pelebaran drainase di RT 16 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Selasa (21/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi, camat, serta lurah setempat.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus menjawab keluhan warga terkait banjir saat musim hujan.

Pekerjaan pelebaran drainase ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan dalam agenda reses DPRD Kota Jambi.

Warga di kawasan tersebut selama ini mengeluhkan genangan air yang kerap terjadi setiap hujan deras akibat kapasitas drainase yang tidak memadai.

Kemas Faried Alfarelly menyebutkan bahwa progres pengerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen dan diharapkan segera rampung.

“Alhamdulillah pengerjaannya sudah sekitar 90 persen. Insya Allah ini bisa mengurangi bahkan mengatasi persoalan banjir di wilayah ini,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan drainase ini merupakan bentuk nyata dari tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kegiatan reses di wilayah Cadika beberapa waktu lalu.

Langkah cepat ini juga menjadi bagian dari kolaborasi antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar masyarakat.

Salah satu warga RT 16, Nilawati, mengaku merasakan dampak langsung dari pekerjaan pelebaran drainase tersebut.

Sebelumnya, rumah-rumah warga kerap tergenang air saat hujan deras. Namun kondisi itu mulai membaik seiring perbaikan infrastruktur yang dilakukan.

“Kalau hujan biasanya banjir, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas perbaikannya,” ungkapnya.

Kemas Faried Alfarelly juga memberikan apresiasi kepada warga yang telah mendukung proyek ini, termasuk yang bersedia menghibahkan sebagian lahannya demi pelebaran drainase.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.

“Ini adalah kerja bersama. Tanpa dukungan warga, tentu tidak akan semudah ini,” katanya.

Dengan hampir rampungnya pekerjaan drainase tersebut, diharapkan persoalan banjir di kawasan Solok Sipin dapat teratasi secara signifikan.

DPRD Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat strategi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wali Kota Jambi, Maulana, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI, Kamis (23/04/2026).

Dalam agenda tersebut, Maulana didampingi Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, serta jajaran Pemkot seperti Asisten Administrasi Umum dan Kepala BPKAD Kota Jambi.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Maulana–Diza untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD.

Maulana menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD, melainkan perlu mencari skema pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Ia menyebut konsep tersebut sebagai creative financing, yaitu pendekatan pembiayaan inovatif yang melibatkan sumber dana non-APBD maupun non-APBN secara langsung.

“Ini adalah bentuk pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD,” ujar Maulana.

Menurutnya, skema ini menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah, namun tetap mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Jambi turut memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya pengembangan sektor pariwisata, sistem perparkiran, hingga peningkatan layanan air bersih melalui PDAM.

Maulana menyebutkan bahwa seluruh program tersebut mendapat respons positif dari pihak Kementerian Keuangan.

“Alhamdulillah, semuanya mendapat respon yang baik,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Jambi akan menyiapkan sejumlah proposal proyek yang akan diajukan dalam skema pembiayaan kreatif tersebut.

Proposal ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pendanaan pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Jambi.

Langkah ini menegaskan komitmen Maulana dalam menghadirkan pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan pembiayaan kreatif, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat mempercepat realisasi pembangunan sekaligus mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia di tengah keterbatasan anggaran daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi,belum lama ini.

Menurut Abdullah Sani, kebutuhan hunian layak menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani secara bersama melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar masyarakat, terutama MBR, dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran pengembang yang tergabung dalam REI dinilai sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan perumahan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“REI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penyediaan hunian. Ke depan, kolaborasi ini harus semakin diperkuat agar pembangunan perumahan berjalan lebih optimal,” tambahnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam pembangunan sektor properti, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses air bersih, lingkungan sehat, dan kawasan yang aman dari risiko bencana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, dalam kesempatan yang sama menyampaikan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat memiliki rumah, termasuk kebijakan BPHTB nol rupiah dan percepatan perizinan.

Namun demikian, Abdullah Sani menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan tetap terletak pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat, ia optimistis kebutuhan hunian di Provinsi Jambi dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan sebagai bagian dari strategi besar “Kota Tangguh” yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi, belum lama ini.

Dalam paparannya, Maulana menekankan bahwa sektor properti memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan hunian.

“Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan rumah layak juga meningkat. Karena itu, pemerintah hadir dengan kebijakan konkret agar masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, bisa memiliki hunian,” ujar Maulana.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Jambi telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dipercepat secara signifikan, dari yang sebelumnya memakan waktu lama kini hanya membutuhkan sekitar satu jam.

Menurut Maulana, langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya menciptakan ekosistem properti yang lebih inklusif dan kompetitif.

“Kami ingin menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga didukung lingkungan yang sehat, akses air bersih, dan kawasan bebas banjir. Ini bagian dari visi Kota Jambi Bahagia,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pengembang sangat penting agar pembangunan perumahan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan bahwa sektor properti turut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor turunan.

Sementara itu, kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, meski fokus utama diskusi mengarah pada penguatan peran sektor properti dalam pembangunan daerah.

Melalui berbagai kebijakan yang telah disiapkan, Pemerintah Kota Jambi optimistis kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal dan mendukung program Pemerintah Kota Jambi agar berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025, Senin (20/04/2026).

Menurut Yasir, berbagai rekomendasi yang disusun DPRD bertujuan memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan sosial.

“Kami tentu mendukung program pemerintah, namun yang paling penting bagaimana persoalan sosial di masyarakat bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya program pemerintah daerah, termasuk kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dengan sistem, visi, dan misi yang baru saat ini, kami akan mendukung penuh, tetapi tetap melakukan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan optimal,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha serta jajaran Forkopimda dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Sementara itu, Wali Kota Maulana menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD.

Ia menilai masukan tersebut bersifat konstruktif dan sejalan dengan program prioritas pemerintah.

Maulana juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara bertahap.

“Jika semua pihak bergerak bersama dan didukung DPRD, persoalan di masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Beberapa poin penting dalam rekomendasi Pansus LKPJ 2025 meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, tata kelola sampah, serta penguatan sistem keamanan melalui CCTV.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, sekaligus memastikan pembangunan di Kota Jambi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat adalah kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan penuh dari DPRD.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025, Senin (20/04/2026).

Menurut Maulana, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang ada di Kota Jambi.

“Jika kita bergerak bersama-sama dan didukung oleh DPRD, saya yakin persoalan di masyarakat bisa diselesaikan secara bertahap,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah fokus membangun sistem yang terintegrasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar program yang dijalankan dapat berjalan optimal.

Dalam rapat tersebut, Maulana juga menilai berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD melalui Pansus LKPJ 2025 sangat konstruktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, tata kelola sampah, hingga penguatan sistem keamanan berbasis CCTV.

“Semua rekomendasi ini sangat baik dan akan terus kami jadikan prioritas dalam pembangunan ke depan,” katanya.

Ia juga menyebut, sejumlah masukan dari DPRD telah sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Jambi, termasuk Program Kampung Bahagia yang saat ini tengah berjalan.

Program tersebut, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun sistem serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Maulana memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diinstruksikan untuk merespons rekomendasi DPRD secara positif sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya dalam menyelesaikan persoalan sosial yang menjadi perhatian utama masyarakat.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal jalannya program sekaligus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong pembangunan Kota Jambi yang lebih efektif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Jambi dalam Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025.

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (20/04/2026), dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir, serta diikuti anggota dewan, unsur Forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam keterangannya, Maulana menilai rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersifat konstruktif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, tata kelola sampah, hingga penguatan sistem keamanan berbasis CCTV.

“Rekomendasi dari Pansus sangat baik dan menjadi masukan penting bagi kami. Ini akan terus kami jadikan prioritas dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, sejumlah rekomendasi tersebut telah sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Jambi, salah satunya Program Kampung Bahagia yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga sistem serta edukasi masyarakat.

“Kami sedang membangun sistem yang terintegrasi. Jika semua pihak bergerak bersama, termasuk dukungan DPRD, maka berbagai persoalan masyarakat bisa diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.

Maulana menegaskan telah menginstruksikan seluruh OPD untuk merespons rekomendasi DPRD secara positif dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi kinerja.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menyampaikan dukungan terhadap program-program Pemerintah Kota Jambi, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Fokus utama dari rekomendasi ini adalah bagaimana program pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawal serta mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, sembari memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap visi dan misi kepemimpinan yang baru.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan Kota Jambi yang lebih baik.(*)