Bupati Merangin Instruksikan Kades Kawal Program 2026, Jamkesda Ditambah 20 Ribu Kuota

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam memastikan seluruh program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat acara buka puasa bersama yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin, Selasa (17/03), bersama para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi kepemudaan.

Dalam arahannya, Bupati meminta para kepala desa untuk lebih aktif mengawal berbagai program strategis tahun anggaran 2026, khususnya yang menyasar masyarakat kurang mampu.

Ia menekankan agar tidak ada warga yang terlewat dari program bantuan hanya karena kendala administrasi atau kurangnya informasi di tingkat desa.

“Program pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai ada warga yang terabaikan,” tegasnya.

Salah satu program prioritas adalah peningkatan kuota Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Merangin menambah 10 ribu kuota baru, sehingga total mencapai 20 ribu penerima sejak 2025.

Menurut Bupati, dengan jumlah tersebut seharusnya seluruh masyarakat yang membutuhkan sudah tercover layanan kesehatan.

Ia pun meminta aparatur desa mengoptimalkan peran operator agar pelayanan ini tepat sasaran.

Di sektor pendidikan, Pemkab Merangin mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,2 miliar untuk membantu mahasiswa kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan biaya tempat tinggal dan perangkat belajar seperti laptop.

Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah juga disiapkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu guna mencegah angka putus sekolah serta meningkatkan kepercayaan diri pelajar.

Tak hanya itu, Bupati juga mendorong desa untuk menyosialisasikan program kursus bahasa asing bagi generasi muda sebagai bekal menghadapi persaingan global di masa depan.

“Kalau sumber daya alam suatu saat akan habis, ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Pemkab Merangin menghadapi tantangan berupa pemangkasan anggaran pusat hingga Rp240 miliar pada 2026.

Meski demikian, pembangunan jalan tetap menjadi prioritas.

Pemerintah daerah telah menyiapkan alat berat berupa grader dan bomag untuk mendukung perbaikan jalan. Para kepala desa diminta menyiapkan material agar pembangunan tetap berjalan.

“Walaupun belum bisa semua jalan diaspal, minimal tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilalui masyarakat,” tegasnya.(*)




Safari Ramadan di Tabir Selatan, Bupati Merangin Janji Aspal Jalan Tiap Tahun

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati M. Syukur menghadiri rangkaian Safari Ramadan 1447 H tingkat kabupaten di Masjid Arafah, Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kamis (26/02).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Merangin, para kepala OPD, pimpinan BUMD, hingga perwakilan perbankan dan Baznas.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur meskipun pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran.

M. Syukur memastikan wilayah Tabir Selatan tetap mendapatkan program pengaspalan setiap tahun selama masa kepemimpinannya.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan proyek betonisasi yang menghubungkan Sinar Gading ke akses keluar wilayah tersebut.

Menurutnya, pembangunan tetap berjalan meski dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala prioritas.

Ia memaparkan, pembangunan jalan sepanjang 2025 mencapai hampir 18 kilometer. Angka itu meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sekitar 8 kilometer.

“Kita lakukan efisiensi dan fokus pada prioritas. Hasilnya, pembangunan jalan meningkat lebih dari dua kali lipat,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Bupati juga menyinggung kondisi Bank 9 Jambi yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Ia menegaskan bahwa stabilitas bank daerah tersebut tetap aman meskipun dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bupati meminta masyarakat tidak panik dan tidak menarik dana secara massal. Ia memastikan tidak ada dana nasabah yang hilang dan koordinasi dengan OJK serta pemegang saham telah dilakukan.

Terkait gangguan layanan ATM dan e-banking, dijelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari proses audit forensik sesuai rekomendasi OJK.

Untuk sementara, gaji ASN tetap dibayarkan tepat waktu melalui mekanisme manual hingga sistem kembali normal.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan bantuan simbolis untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kemaslahatan masyarakat Desa Sungai Sahut.

Bantuan berasal dari CSR Bank Jambi sebesar Rp5.000.000 dan dari Baznas Kabupaten Merangin sebesar Rp1.500.000.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional masjid dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena jadwal Safari Ramadan sempat mengalami penyesuaian menyesuaikan agenda Pemerintah Provinsi Jambi.

Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menyampaikan langsung program prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin.(*)




Anggaran Terbatas, Wabup Merangin Minta OPD Lebih Inovatif

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menggelar Forum Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2026 sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sapta Taruna Dinas PUPR Merangin itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, didampingi Sekretaris Daerah Zulhifni, Senin (23/02).

Forum tahun ini mengangkat tema: “Meningkatkan Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal.”

Kepala Dinas PUPR Merangin, Risdiansyah, menjelaskan forum ini merupakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara usulan masyarakat hasil Musrenbang di 24 kecamatan dengan program teknis OPD.

“Ini wadah penyaringan aspirasi untuk menyempurnakan rancangan kebijakan Renja Infrastruktur. Kita mempertajam indikator kinerja dan menyesuaikan pendanaan dengan pagu indikatif,” jelasnya.

Dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan antara perwakilan kecamatan dan OPD. Namun, baru delapan kecamatan yang menyerahkan laporan lengkap.

“Kami minta seluruh kecamatan segera melengkapi agar bisa dibawa ke forum lintas kabupaten,” tegas Risdiansyah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati A. Khafidh menyoroti tantangan pembiayaan pembangunan yang tengah menghadapi keterbatasan fiskal.

Ia meminta seluruh OPD, khususnya bidang infrastruktur dan sumber daya air, belajar dari evaluasi 2025 agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Jangan sampai ada lagi keterlambatan administrasi atau pengajuan CCO penambahan waktu yang tidak perlu. Perencanaan harus matang sejak awal,” tegasnya.

Wabup juga menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan.

Ia mengingatkan para camat agar aktif mengawal usulan desa dan memahami regulasi terbaru Dana Desa tahun 2025.

Menurutnya, operasional kantor desa kini tidak lagi bisa menggunakan Dana Desa, melainkan harus bersumber dari PADes.

“Camat sebagai pembina desa harus turun langsung agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya mengandalkan APBD Kabupaten, Wabup juga mendorong kepala OPD untuk proaktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui berbagai aplikasi dan forum perencanaan nasional.

“Kita harus inovatif dan disiplin dalam mengajukan usulan. Jangan hanya menunggu,” pungkasnya.

Forum ini turut dihadiri jajaran kepala OPD, Inspektur, Kepala Bappeda, serta seluruh camat se-Kabupaten Merangin.(*)