IKN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah semakin memperkuat persiapan fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Fokus utama adalah menyediakan layanan dasar yang memadai agar para pegawai negara dan keluarganya bisa tinggal dan bekerja dengan nyaman di ibu kota baru.

Otorita IKN menegaskan bahwa kebutuhan utama ASN menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan. Ini mencakup hunian layak, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta kebutuhan kehidupan sehari-hari yang lengkap.

Hunian dan Infrastruktur Permukiman

Hunian yang disiapkan untuk ASN terdiri dari rumah susun dan apartemen fungsional yang siap dihuni.

Rancangan kawasan permukiman mengintegrasikan area tempat tinggal dengan pusat perkantoran sehingga mobilitas ASN lebih efektif dan efisien.

Pemerintah menargetkan kawasan permukiman ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi lingkungan hidup yang mendukung kesejahteraan keluarga pegawai.

Pendidikan dan Kesehatan untuk Keluarga ASN

Selain tempat tinggal, layanan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari perencanaan utama.

Sekolah untuk anak-anak ASN sedang dibangun, begitu pula pusat layanan medis yang lengkap agar kebutuhan kesehatan keluarga ASN dapat terpenuhi dengan baik.

Otorita IKN menyampaikan bahwa fasilitas publik terus dikembangkan bersamaan dengan perluasan kawasan inti pemerintahan.

Fasilitas Penunjang Hidup Sehari-hari

Tak hanya layanan dasar, fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, minimarket, restoran, dan layanan perbankan juga mulai tersedia.

Pemerintah ingin memastikan ASN tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian saat mulai tinggal di IKN.

“Pelayanan dasar dan fasilitas penunjang telah dipersiapkan untuk mendukung perpindahan ASN ke IKN,” kata perwakilan Otorita IKN dalam penjelasan terkait progres pembangunan.

Strategi Relokasi ASN Berkelanjutan

Relokasi ASN merupakan bagian dari strategi besar pemindahan ibu kota yang ditujukan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah merencanakan proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar adaptasi ASN dan keluarganya berjalan lancar.

Dengan dukungan infrastruktur yang terus dibangun, IKN diproyeksikan menjadi kota pemerintahan modern yang nyaman untuk ditinggali.

Kesiapan fasilitas ini diharapkan meningkatkan kepercayaan ASN untuk bersedia pindah ke IKN tanpa kekhawatiran soal kualitas hidup.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada gedung pemerintahan, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang mendukung kehidupan masyarakat.(*)

IKN, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dalam beberapa hari terakhir memicu terjadinya banjir di sejumlah titik.

Genangan air dilaporkan muncul di berbagai wilayah IKN secara umum dan berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama di area sekitar pembangunan.

Otorita IKN menegaskan bahwa banjir tersebut tidak terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Genangan air lebih banyak ditemukan di wilayah penyangga dan kawasan non-inti yang secara geografis lebih rentan terhadap limpasan air hujan serta pengaruh pasang air laut.

Menurut Otorita IKN, hujan deras yang turun dalam durasi cukup panjang menyebabkan peningkatan debit air sungai secara signifikan.

Kondisi ini diperparah dengan pasang laut yang menghambat aliran air ke hilir, sehingga memicu luapan air ke kawasan permukiman dan lingkungan sekitar.

Sejumlah rumah warga dilaporkan terdampak dengan ketinggian genangan yang bervariasi.

Akses jalan lingkungan di beberapa lokasi sempat terganggu, sehingga aktivitas harian masyarakat menjadi tidak optimal.

Meski demikian, hingga saat ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa akibat peristiwa tersebut.

Aparat setempat bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan kondisi lapangan serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Langkah antisipasi juga disiapkan untuk menghadapi potensi banjir susulan jika curah hujan tinggi kembali terjadi.

Selain permukiman, hujan lebat juga berdampak pada infrastruktur pendukung di sekitar kawasan IKN.

Beberapa akses jalan menuju area ibu kota baru dilaporkan mengalami gangguan akibat genangan air dan kondisi tanah yang jenuh.

Pemerintah menyatakan tengah melakukan evaluasi teknis untuk memastikan keamanan infrastruktur dan kelancaran mobilitas.

Otorita IKN menilai kejadian banjir ini menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan ibu kota baru yang berada di wilayah dengan karakteristik alam yang kompleks.

Oleh karena itu, berbagai upaya mitigasi terus diperkuat, mulai dari normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, hingga pembangunan kolam retensi dan embung penahan air.

Pemerintah menegaskan pembangunan IKN tetap mengusung prinsip berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Konsep kota spons atau sponge city menjadi pendekatan utama dalam pengelolaan air, dengan tujuan mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketahanan kawasan IKN di masa mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penandatanganan berlangsung Kamis (4/12/2025) di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko IV, Tower 1 – KIPP IKN, dengan hadirnya pihak Otorita IKN dan manajemen Hutama Karya beserta konsorsium pelaksana proyek.

Pembangunan Gedung MA dan Plaza Keadilan dilakukan oleh KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di atas lahan seluas 79.179 m² dengan luas bangunan 55.752 m².

Gedung ini akan mendukung operasional peradilan nasional, mencakup ruang sidang, pusat layanan publik, dan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal.

Arsitektur gedung memadukan identitas Nusantara, seperti panel motif Talawang khas Suku Dayak, penggunaan batu alam, laminated wood, rotan sintetis, serta motif tenun Nusantara pada overstek sebagai peneduh matahari.

Konsep bangunan panggung (pilotis) mendukung sirkulasi udara dan efisiensi energi, dilengkapi Intelligent Sun Control System pada fasad.

Kawasan MPR dibangun oleh KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP seluas 74.196 m², mencakup Gedung MPR, museum, masjid, dan fasilitas pendukung.

Gedung mengusung konsep rumah panggung, menghadirkan kesan agung, terbuka, dan responsif terhadap kontur lahan.

Identitas budaya Nusantara diperkuat dengan aksen Wastra Nusantara, sky garden, photovoltaic, dan rainwater harvesting untuk mendukung prinsip green & sustainable.

Kedua bangunan diintegrasikan dengan jalur pedestrian, vegetasi hijau, dan plaza publik, menekankan efisiensi ruang, keamanan, serta keterhubungan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

Hutama Karya menggunakan teknologi konstruksi terintegrasi seperti LiDAR, BIM 360, dan HK Shield, serta menerapkan QHSSE dengan prinsip Zero Fatality untuk menjamin mutu dan ketepatan waktu proyek.

“Pembangunan kawasan yudikatif-legislatif ini adalah amanah penting bagi Hutama Karya. Proyek ini akan menjadi elemen utama dalam pembentukan pusat pemerintahan Indonesia di IKN, sekaligus menampilkan arsitektur modern Nusantara yang ikonik,” kata Mardiansyah, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Hutama Karya sebelumnya telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis di IKN, termasuk Rusun ASN, fasilitas Bandara VVIP, RS Vertikal, dan Gedung Kemenko, menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menangani proyek infrastruktur pemerintahan secara profesional.(*)