KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Hal ini dibahas dalam rapat audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Katamso, Selasa (14/4/2026).

Rapat yang digelar di ruang rapat bupati tersebut menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur gerai koperasi serta penataan aset daerah guna mendukung operasional KDKMP secara berkelanjutan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan aset daerah dan desa sebagai basis usaha koperasi.

Dalam arahannya, Katamso menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur pengamanan dan aparat hukum, agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.

“Sinergi menjadi kunci utama agar pembangunan gerai koperasi dan pengadaan lahan berjalan tertib serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, dari total 134 KDKMP yang telah terbentuk di wilayah tersebut, sebanyak 95 titik sudah memiliki kesiapan lahan.

Sementara itu, 39 lokasi lainnya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kebutuhan pematangan lahan dan pengadaan lokasi strategis baru.

Pemerintah daerah, lanjut Katamso, berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan ini, mulai dari penyediaan lahan, kemudahan perizinan, hingga dukungan anggaran sesuai kewenangan.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia koperasi juga menjadi perhatian.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui penugasan tenaga PPPK guna meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi.

Rapat tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur TNI, kejaksaan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan KDKMP di Tanjung Jabung Barat.

Dengan percepatan ini, diharapkan Koperasi Merah Putih mampu menjadi pilar utama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa.

Salah satunya melalui pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Koto Baru, Kecamatan Tanah Kampung.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, turun langsung ke lokasi pada Minggu (5/4/2026) untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana.

Dalam peninjauan tersebut, Azhar melihat kondisi fisik bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan.

Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu serta kualitas pembangunan agar fasilitas ini segera dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran koperasi desa bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ekonomi lokal.

“Pembangunan ini kita harapkan bisa selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan masyarakat. Koperasi ini nantinya menjadi pusat aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dan peluang usaha.

Gerai Koperasi Desa Merah Putih ini dirancang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Dengan adanya fasilitas ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh optimistis roda perekonomian desa akan semakin bergerak dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanah Kampung.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Pangkalan Jambu, selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana ibadah, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.

Semua prasarana penting tersebut terletak di seberang kampung, dipisahkan oleh sungai selebar sekitar 20 meter.

Saat ini, satu-satunya akses yang ada hanyalah jembatan gantung yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Kondisi ini menyulitkan warga terutama dalam mengangkut barang dan bahan material untuk pembangunan.

“Sejak lama kami berharap ada jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Dengan begitu, jarak kami ke sarana ibadah dan pendidikan lebih dekat dan transportasi lebih mudah,” ujar Abdullah, warga setempat.

Aspirasi warga tersebut langsung direspons Bupati Merangin H. M. Syukur saat melakukan Safari Ramadhan 1447 H di Masjid Baiturrahman Desa Tanjung Mudo, Selasa malam (10/3/2026).

“Masalah jembatan ini memang penting. Saya tidak bisa janji 100 persen sekarang, tapi percayalah jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat akan segera kita bangun,” kata Bupati H. M. Syukur, disambut tepuk tangan gembira warga.

Bupati menegaskan, jika jembatan tidak dibangun, warga akan terus mengalami kesulitan akses ke sarana penting.

Selain itu, jembatan ini juga akan berfungsi sebagai “urat nadi” perekonomian desa, mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga.

Pembangunan jembatan roda empat di Desa Tanjung Mudo ini diharapkan dapat mempercepat akses pendidikan, ibadah, layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBi.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin, secara resmi melantik Pejabat Kepala Desa (PJ) Kepala Desa antar waktu di sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/3/2026).

Pelantikan tersebut meliputi PJ Kepala Desa Jati Baru Mudo dan Petiduran Baru di Kecamatan Mandiangin Timur, Desa Pulau Melako Kecamatan Batin VIII, serta PJ Kepala Desa Siliwangi Kecamatan Singkut.

Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jalankan tugas dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Hurmin menekankan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya, kepala desa harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta seluruh lapisan masyarakat.

“Bekerjalah sesuai aturan perundang-undangan, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” pesannya.

Dengan dilantiknya para PJ Kepala Desa ini, diharapkan roda pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandiangin Timur, Batin VIII, dan Singkut dapat berjalan optimal.

Bupati Hurmin berharap kehadiran para pejabat baru tersebut mampu mendorong percepatan pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Semoga pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan semakin mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot realisasi program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayahnya.

Program ini ditargetkan menjangkau 11 kecamatan di daerah berjuluk Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung tersebut.

Upaya percepatan pembangunan turut mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI, khususnya Kodim 0419/Tanjab yang terlibat dalam proses identifikasi lahan hingga pengawasan progres pembangunan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tanjab Timur, Hermantoni, bersama Pabung Kodim 0419/Tanjab, Ahmad Riadh, melakukan peninjauan ke sejumlah titik pembangunan di Kecamatan Muarasabak Barat dan Kecamatan Geragai.

Dari hasil evaluasi sementara, pembangunan KDKMP telah berjalan di 32 lokasi.

Sementara itu, 39 lokasi lainnya sudah terverifikasi namun belum memasuki tahap konstruksi.

Kabupaten Tanjab Timur sendiri memiliki 73 desa dan 20 kelurahan.

Dua desa di Kecamatan Rantau Rasau diputuskan akan berbagi satu lokasi koperasi karena jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Dengan skema tersebut, total KDKMP yang direncanakan berdiri mencapai 92 unit.

Saat ini, total lokasi yang sudah masuk tahap progres dan terverifikasi mencapai 71 titik. Artinya, masih ada 21 lokasi yang belum lolos verifikasi.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

• Lokasi berada di tanah desa atau aset pemerintah yang dinilai kurang strategis

• Luas lahan di bawah ketentuan minimal 1.000 meter persegi

• Penyesuaian administrasi hibah lahan dari masyarakat

Sesuai regulasi, setiap KDKMP wajib berdiri di atas lahan minimal 1.000 meter persegi agar dapat menunjang operasional dan pengembangan usaha ke depan.

Pemkab Tanjab Timur berharap kehadiran KDKMP mampu menjadi pusat penggerak ekonomi lokal.

Produk unggulan desa dan kelurahan nantinya akan dipasarkan melalui gerai koperasi tersebut, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui sistem koperasi yang berkelanjutan.

Di akhir kunjungan, pihak Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0419/Tanjab atas dukungan aktif dalam proses identifikasi lahan, pengawalan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo memastikan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di 54 desa.

Untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, Pemkab Tebo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar.

Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Abdul Malik.

Ia menyebutkan bahwa Pilkades serentak perlu segera dilaksanakan karena masa jabatan kepala desa di sejumlah wilayah telah berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Abdul Malik, Dinas PMD bersama Pemerintah Kabupaten Tebo telah menyusun jadwal pelaksanaan Pilkades serentak yang direncanakan berlangsung pada 10 Juni 2026.

Dengan jadwal tersebut, tahapan persiapan masih memiliki waktu sekitar lima bulan.

Ia menegaskan seluruh proses Pilkades akan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, hingga pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing desa.

Pemerintah daerah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat desa yang memenuhi persyaratan untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkades serentak 2026, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala desa.

Dinas PMD berharap pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tebo dapat berjalan lancar, aman, dan demokratis.

Selain itu, Pilkades diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan berkomitmen mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil reses masa persidangan I tahun sidang 2026, Kamis (29/1), di Ruang Sidang Utama DPRD.

Rapat ini menjadi momen strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) dan merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, dan seluruh anggota DPRD.

Dalam laporan yang disampaikan para juru bicara masing-masing Dapil, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Usulan yang mengemuka meliputi:

• Perbaikan jalan lingkungan

• Peningkatan sarana irigasi pertanian

• Pembenahan fasilitas kesehatan di tingkat desa

Juru bicara Dapil I, Edison, menekankan bahwa hasil reses mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Ini suara langsung dari warga. Pemerintah daerah harus memprioritaskan usulan-usulan strategis ini dalam rencana pembangunan mendatang,” tegas Edison.

Sementara Juru Bicara Dapil II, Usman Khalik, menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan dan dukungan sektor pertanian.

Menurutnya, program pembangunan tahun 2026 harus menyentuh akar rumput untuk menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Muaro Jambi.

“Kami berharap semua aspirasi masyarakat diakomodir dan direalisasikan tepat sasaran,” ujar Usman.

Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD Muaro Jambi agar aspirasi yang dihimpun selama reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, menyoroti belum tersedianya akses sinyal internet di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo.

Ia menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkrit agar masyarakat desa bisa menikmati layanan internet yang memadai.

Pernyataan ini disampaikan Robinson saat menerima kunjungan anggota DPRD lintas fraksi di kediamannya di Desa Tanjung Katung, Senin (26/1/2026).

Turut hadir antara lain Alfin Junaidi (PKB), Jonaidi P. Naenggolan (PAN), Usman Halik (PDI-P), Ramadhan Mahir dan Maimunah (Demokrat), serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Robinson Sirait membandingkan kondisi Desa Tanjung Katung dengan wilayah Sungai Bahar yang secara geografis lebih jauh dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, namun sudah memiliki akses internet kuat dan stabil.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa internet bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Internet kini menjadi kebutuhan utama untuk pendidikan, usaha, administrasi, hingga komunikasi. Desa Tanjung Katung tidak boleh tertinggal dalam hal ini,” ujar Robinson.

Ia mendorong seluruh anggota DPRD, khususnya dari Daerah Pemilihan I, untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan layanan internet di desa dan wilayah sekitarnya.

Usulan DPRD ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat, yang berharap ketersediaan internet dapat menunjang aktivitas sehari-hari, pendidikan, serta membuka peluang ekonomi baru.

Dengan meningkatnya kebutuhan digital, ketersediaan akses internet di Desa Tanjung Katung dinilai krusial untuk mendukung kemajuan desa, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memperluas akses informasi di era modern.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah pusat memerintahkan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa setelah ribuan kepala desa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, awal Desember 2025.

Aksi tersebut menuntut percepatan pencairan Dana Desa serta evaluasi kebijakan administrasi yang dianggap memberatkan pemerintah desa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, audit dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan Dana Desa sesuai peruntukannya.

“Audit ini melibatkan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah daerah. Pemeriksaan mencakup dokumen anggaran hingga pengecekan fisik kegiatan di lapangan,” jelas Purbaya.

Audit bertujuan memastikan dana yang disalurkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa dan mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

Hasil audit nantinya akan menjadi dasar evaluasi kebijakan penyaluran Dana Desa di masa depan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surta Wijaya, menjelaskan dampak keterlambatan pencairan Dana Desa terhadap operasional desa.

“Dana desa yang tertahan menyebabkan beban hutang operasional desa meningkat. Banyak kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Surta.

Pemerintah menegaskan, jika ditemukan penyimpangan pidana, akan diproses sesuai hukum.

Sementara untuk kesalahan administratif, pendekatan pembinaan dan perbaikan menjadi prioritas.

Langkah audit ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola Dana Desa sekaligus menjaga kepercayaan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menerima penghargaan sebagai Tokoh Peduli Desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih dalam rangkaian Pelantikan Pengurus APDESI Merah Putih dan Deklarasi Desa Bersinar pada Selasa (25/11).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua MPO Pusat APDESI, Agung Heri, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi Kepala BNN RI dalam memperkuat implementasi program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di berbagai wilayah Indonesia.

APDESI Merah Putih menilai bahwa Suyudi Ario Seto telah menunjukkan kepedulian besar terhadap pembangunan desa, khususnya melalui upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Mereka menegaskan bahwa ancaman narkotika kini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar wilayah pedesaan, sehingga perhatian BNN menjadi sangat penting.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut.

Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dijalankan tanpa dukungan penuh dari pemerintah desa sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh insan BNN dan para kepala desa yang selama ini bekerja bersama menjaga generasi bangsa. Sinergi antara BNN dan desa adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya integrasi program Desa Bersinar ke dalam perencanaan pembangunan desa agar pencegahan, pemberdayaan masyarakat, hingga rehabilitasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata.

Penghargaan tersebut menjadi simbol menguatnya kolaborasi antara BNN dan APDESI Merah Putih dalam membangun desa-desa yang tangguh, berdaya saing, dan bebas dari ancaman narkoba.(*)