MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo menegaskan belum menerima laporan maupun permohonan resmi terkait rencana penggunaan jalan program TMMD oleh PT Montd’or Oil Tingkal Ltd di Kecamatan Tebo Ilir.

Pelaksana Tugas Kepala PUPR Tebo, Moch Adrian, menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan koordinasi dari perusahaan terkait aktivitas yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan yang masuk. Jika jalan itu akan digunakan untuk kepentingan perusahaan, seperti pemasangan pipa, seharusnya ada pemberitahuan dan izin resmi,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan jalan yang dibangun melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak swasta.

Diperlukan kejelasan regulasi serta mekanisme perizinan yang harus dipatuhi sebelum aktivitas dilakukan.

PUPR Tebo, kata dia, akan terlebih dahulu menelusuri aturan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun provinsi, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait polemik tersebut.

“Kami akan cek regulasi yang ada, apakah penggunaan jalan itu diperbolehkan dan bagaimana prosedurnya,” jelasnya.

Selain aspek perizinan, Adrian juga menyinggung potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika infrastruktur tersebut digunakan untuk kegiatan industri berskala besar.

Namun demikian, ia menilai hal tersebut masih belum bisa dipastikan karena belum ada kejelasan terkait proyek yang akan dijalankan, termasuk jalur pipa yang direncanakan.

“Kalau proyeknya besar tentu ada potensi PAD, tapi sampai sekarang detail kegiatannya juga belum jelas,” katanya.

Di sisi lain, ia menduga aktivitas di lapangan kemungkinan sudah diketahui masyarakat setempat.

Meski begitu, persoalan seperti sosialisasi dan kompensasi lahan dinilai berpotensi menjadi sumber masalah.

“Biasanya masyarakat sudah tahu kalau ada aktivitas. Tapi seringkali persoalan muncul di ganti rugi yang belum tuntas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika proyek tersebut melintasi lahan warga, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk pemberian kompensasi secara adil.

“Kalau menyangkut lahan masyarakat, tentu harus ada penyelesaian yang jelas agar tidak menimbulkan konflik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adrian menekankan bahwa keputusan akhir juga bergantung pada penerimaan masyarakat.

Ia berharap setiap proyek yang masuk ke wilayah tersebut benar-benar memberikan manfaat tanpa merugikan warga.

“Yang terpenting, semua harus sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, rencana penggunaan jalan TMMD oleh pihak perusahaan sebelumnya telah memicu penolakan dari sejumlah warga di Kecamatan Tebo Ilir.

Penolakan tersebut dipicu kekhawatiran terhadap dampak lingkungan serta belum tuntasnya persoalan ganti rugi lahan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi besar organisasi petani di Provinsi Jambi resmi dimulai melalui pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Jambi, Senin (20/4/2026).

Agenda ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran petani sebagai pilar utama ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Karding, serta Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang secara langsung memimpin pengukuhan pengurus dari seluruh kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Abdul Karding menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan program pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Sutan Adil Hendra menekankan bahwa terbentuknya kepengurusan HKTI yang lengkap di seluruh wilayah Jambi membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi berbasis pertanian.

Menurutnya, HKTI harus mampu hadir sebagai solusi nyata bagi petani, mulai dari akses pembiayaan, penerapan teknologi, hingga perluasan pasar hasil pertanian.

Sorotan utama dalam pelantikan ini tertuju pada Muhamad Yasir yang resmi dipercaya memimpin DPC HKTI Kota Jambi periode 2026–2031.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan di sektor pertanian, sekaligus mendorong peran aktif daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

Dalam pernyataannya, Muhamad Yasir menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang lebih modern dan berdaya saing.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas, distribusi pangan yang efisien, serta akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani.

“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. HKTI harus mampu memberikan solusi konkret bagi petani di semua lini,” tegasnya.

Pelantikan ini turut melibatkan kepengurusan dari berbagai daerah seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci hingga Sungai Penuh.

Tak sekadar seremoni, kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat jaringan petani serta mempercepat transformasi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Dengan struktur organisasi yang semakin solid, HKTI diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, Hurmin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Harmonisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi yang digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan berskala nasional ini mempertemukan berbagai perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan sektor transportasi, khususnya terkait peningkatan kualitas SDM.

Rakornas tersebut mengangkat tema harmonisasi kebijakan pemenuhan SDM transportasi, yang menjadi isu strategis dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dalam forum tersebut, Hurmin menegaskan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar implementasi di lapangan berjalan optimal.

“Sinkronisasi kebijakan ini penting agar pelayanan publik semakin optimal dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.

Menurut Hurmin, sektor transportasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Selain memperlancar distribusi barang dan jasa, sektor ini juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di bidang transportasi dinilai sebagai langkah strategis yang harus terus didorong.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam forum ini mencerminkan komitmen daerah untuk mendukung kebijakan nasional sekaligus memastikan implementasi di tingkat lokal berjalan efektif.

Rakornas ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam menyelaraskan kebutuhan SDM transportasi di seluruh daerah.

Dengan sinergi yang kuat, pelayanan publik di sektor transportasi diharapkan semakin efisien dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat langkah menuju pembangunan berbasis riset dan data.

Hal ini terlihat saat Wali Kota Jambi, Maulana, menerima kunjungan akademisi internasional Lan Umek dari University of Ljubljana, Selasa (8/4/2026), di Rumah Dinas Wali Kota.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas kolaborasi global sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis kajian ilmiah.

Pemkot Jambi menilai sinergi antara pemerintah dan akademisi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menurut Maulana, kebijakan publik yang efektif harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat, bukan sekadar asumsi.

Dengan pendekatan berbasis riset, program pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Ia juga menekankan bahwa peran perguruan tinggi tidak hanya sebatas pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pemerintah.

Kajian akademis dinilai penting untuk mengukur efektivitas program yang telah berjalan.

🌐 Dorong Digitalisasi dan Tata Kelola Modern

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat, Pemkot Jambi kini terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis data, termasuk melalui digitalisasi layanan publik di berbagai sektor.

Langkah ini bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan efisien.

Pendekatan tersebut sejalan dengan tren global, di mana pemerintah daerah mulai mengintegrasikan riset dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas program.

“Kami ingin kebijakan ke depan benar-benar berbasis data yang valid dan terstruktur, sehingga hasilnya lebih presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Maulana.

🤝 Peluang Kolaborasi Internasional

Kehadiran Profesor Lan Umek membuka peluang besar bagi Kota Jambi dalam memperluas jejaring internasional, khususnya di bidang penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif global dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pemkot Jambi juga menargetkan pembangunan ke depan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan sistem kebijakan berbasis evidence atau bukti ilmiah.

Dengan menggandeng akademisi lokal dan internasional, setiap program diharapkan lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan.

🎯 Komitmen untuk Pembangunan Berbasis Data

Maulana menegaskan, pemerintah kota terbuka terhadap berbagai masukan dan kajian ilmiah yang dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pemerintahan modern yang adaptif, inovatif, dan berbasis data di Kota Jambi.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kerinci, Iqbal Arief Pratama, S.M., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati H. Murison, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Zainal Efendi, jajaran OPD, instansi vertikal, camat se-Kabupaten Kerinci, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Iqbal Arief Pratama menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang kuat akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan.

“DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan. Ini penting agar program yang disusun tepat sasaran,” ujarnya.

Musrenbang RKPD sendiri merupakan tahapan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Bupati Kerinci dalam sambutannya menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat, mencerminkan keseriusan seluruh pihak dalam merancang masa depan Kabupaten Kerinci yang lebih baik.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah strategis untuk mendorong iklim investasi yang sehat dengan membentuk tim khusus pengawasan penanaman modal.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan bahwa investasi memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar angka pertumbuhan semata.

“Investasi harus memberi dampak nyata, mulai dari membuka lapangan kerja hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, semuanya harus tetap patuh regulasi dan memperhatikan lingkungan,” ujarnya.

Jembatan Solusi bagi Pelaku Usaha

Menurut Bupati yang akrab disapa BBS itu, pembentukan tim ini bukan untuk menghambat dunia usaha.

Justru sebaliknya, tim akan berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan setiap aktivitas investasi berjalan sesuai rencana tata ruang, aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak negatif.

Pengawasan Terpadu dan Transparan

Tim ini akan mengoordinasikan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, kewajiban pajak, hingga retribusi daerah.

Dengan sistem pengawasan terpadu, diharapkan tercipta iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 490/KEP.BUP/DPMPTSP/2025.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muaro Jambi bertindak sebagai koordinator.

Sementara itu, organisasi perangkat daerah teknis akan menjalankan pengawasan di lapangan melalui inspeksi rutin serta evaluasi kepatuhan pelaku usaha.

Dorong Sinergi melalui Forum CSR

Selain pembentukan tim pengawasan, pemerintah juga mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Kabupaten Muaro Jambi periode 2025–2028.

Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Bupati menegaskan, program CSR perlu diarahkan pada prioritas pembangunan daerah seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur desa, hingga pelestarian lingkungan.

“Perusahaan harus hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Optimistis Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Dengan langkah ini, Pemkab Muaro Jambi optimistis mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan daerah.

Di akhir pernyataannya, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka terhadap masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong perubahan kawasan eks lokalisasi menjadi lingkungan yang lebih produktif dan religius.

Upaya ini ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, saat meninjau lokasi rencana pembangunan masjid di kawasan Jalan Syailendra RT 05, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Senin (30/3/2026).

Lokasi tersebut sebelumnya dikenal sebagai kawasan eks lokalisasi Pucuk yang memiliki stigma negatif.

Kini, Pemkot Jambi menargetkan kawasan tersebut bertransformasi menjadi pusat kegiatan sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat.

Menurut Maulana, pembangunan masjid akan menjadi titik awal perubahan sosial di wilayah tersebut.

Selain sebagai tempat ibadah, kawasan ini juga dirancang menjadi pusat UMKM serta dilengkapi fasilitas olahraga untuk masyarakat.

“Kawasan ini akan kita bangun menjadi tempat ibadah, pusat UMKM, dan sarana aktivitas masyarakat agar lebih produktif,” ujarnya di lokasi.

Saat ini, Pemkot Jambi masih melakukan penelusuran terkait status lahan yang akan digunakan.

Pemerintah optimistis pembangunan dapat segera terealisasi, mengingat adanya potensi hibah lahan dari pihak terkait.

Lebih lanjut, Maulana menegaskan bahwa penataan kawasan akan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Pendekatan yang digunakan bersifat holistik untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan.

Selain masjid, rencana pengembangan kawasan juga mencakup pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, pembangunan pesantren sebagai sarana pendidikan keagamaan, serta penyediaan fasilitas olahraga.

Langkah ini diharapkan mampu menghapus stigma lama sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemkot Jambi optimistis, dengan kolaborasi berbagai pihak, kawasan Payo Sigadung akan berkembang menjadi wilayah yang religius, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Azhar Hamzah bersama jajaran Pemerintah Kota kembali melakukan peninjauan ke Pasar Tanjung Bajure pada Sabtu (28/3/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi pasar sekaligus memantau perkembangan penataan yang sedang dilakukan.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan yang turut didampingi Sekretaris Daerah Alpian dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Nasran berinteraksi langsung dengan para pedagang.

Berbagai aspirasi, mulai dari keluhan hingga harapan terkait pengelolaan pasar, disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.

Azhar Hamzah menegaskan bahwa pasar tradisional memiliki peran strategis dalam mendorong roda perekonomian daerah, termasuk sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang tertib, terencana, dan berkelanjutan.

Selain memantau aktivitas jual beli, rombongan juga meninjau pemasangan tenda sosial di kawasan pasar.

Mereka turut mendengarkan aspirasi para buruh yang beraktivitas di lingkungan tersebut, sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi pasar yang lebih nyaman dan produktif.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Partisipasi aktif pedagang sangat kami harapkan. Dengan pengelolaan yang baik, pasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujar Azhar.

Melalui langkah ini, Pemkot Sungai Penuh berharap Pasar Tanjung Bajure dapat berkembang menjadi kawasan perdagangan yang lebih tertata, aman, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menerima kunjungan kerja Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, pada Rabu pagi (25/03/2026) di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat memperkuat hubungan antardaerah serta membuka ruang kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor pembangunan.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta strategi pembangunan antara kedua wilayah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Tanah Laut yang juga merupakan putra daerah Jambi.

“Atas nama Pemerintah Kota Jambi, kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Beliau adalah putra daerah yang berhasil memimpin di luar daerah, dan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Jambi,” ujar Maulana.

Lebih lanjut, kedua kepala daerah tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan ekonomi daerah, optimalisasi potensi wilayah, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Maulana, sinergi antardaerah menjadi kunci penting dalam mendorong inovasi dan percepatan pembangunan. Ia menegaskan bahwa masing-masing daerah memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.

Sementara itu, Rahmat Trianto menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kota Jambi.

Ia mengaku kunjungan ini juga menjadi momen emosional sebagai putra daerah yang kembali ke tanah kelahirannya.

“Alhamdulillah, ini menjadi kesempatan bagi saya untuk kembali ke Jambi. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kedua daerah,” ungkapnya.

Ia juga mengundang Wali Kota Jambi untuk melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Tanah Laut, guna melihat langsung potensi daerah serta praktik pembangunan yang telah diterapkan.

Rahmat menjelaskan bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.

Sementara itu, Kota Jambi dikenal unggul dalam pengelolaan sektor jasa dan peningkatan PAD.

Sebagai informasi, Kabupaten Tanah Laut memiliki visi pembangunan “Tanah Laut Berinteraksi” yang menitikberatkan pada inovasi, kerapian tata kelola, serta penguatan nilai religius dan sinergi.

Sementara Kota Jambi terus mendorong program prioritas untuk mewujudkan visi “Kota Jambi BAHAGIA” melalui penguatan sektor ekonomi, layanan publik, dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut semakin erat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Anwar Sadat memimpin apel gabungan perdana setelah perayaan Idulfitri 1447 Hijriah yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (25/03).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal memperbaiki diri sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun daerah.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menyatukan langkah demi mewujudkan visi pembangunan daerah.

Menurutnya, kebersamaan dan semangat baru pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh masyarakat, seraya mengajak untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi.

Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, Bupati menyebut berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif.

Sejumlah capaian dan penghargaan dari berbagai pihak menjadi indikator kemajuan yang telah diraih.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan ke depan masih membutuhkan kerja keras dan sinergi semua pihak. Kolaborasi dan percepatan pembangunan dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika yang ada.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sorotan utama. Bupati meminta seluruh ASN untuk mengedepankan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas, mulai dari orientasi pelayanan hingga sikap adaptif dan kolaboratif.

Di akhir arahannya, ia menegaskan bahwa disiplin ASN merupakan fondasi utama keberhasilan pemerintahan.

Ia mengingatkan pentingnya kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga etika sebagai pelayan masyarakat.

“ASN harus mampu menjadi solusi di tengah masyarakat, bukan justru menjadi penghambat dalam pelayanan,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan internal serta memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.(*)