JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Prestasi membanggakan kembali lahir dari dunia akademik Provinsi Jambi.

Akademisi muda asal Kabupaten Merangin, Dr. Febrian Chandra, S.H., M.H., resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum setelah berhasil menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA).

Pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa karena hasil penelitiannya berhasil menembus jurnal internasional bereputasi Q1.

Capaian ini disebut sebagai salah satu tonggak baru bagi Fakultas Hukum UNJA dalam menghasilkan publikasi ilmiah di tingkat internasional.

Febrian yang baru dilantik sebagai Wakil Rektor I Universitas Merangin periode 2026–2031 itu menyelesaikan studi doktoralnya melalui sidang promosi yang digelar pada Sabtu 11 Juli 2026.

Dalam sidang tersebut, akademisi berusia 31 tahun itu mempertahankan disertasi berjudul “Penataan Ruang Hutan Tanaman Industri dalam Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” di hadapan tim penguji.

Penelitian yang dibimbing Promotor Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. dan Co-Promotor Dr. Hartati, S.H., M.H. tersebut mengkaji penataan ruang hutan tanaman industri melalui pendekatan yuridis normatif dengan perspektif keadilan ekologis.

Fokus utamanya adalah mendorong tata kelola kawasan hutan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan hak generasi mendatang.

Sidang promosi dipimpin Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D., bersama Prof. Dr. H. Syamsir, S.H., M.H., serta Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum UNJA juga menghadirkan penguji eksternal dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Imamulhadi, S.H., M.H., guna memastikan kualitas akademik dan objektivitas penilaian.

Tak hanya berhasil mempertahankan disertasinya, gagasan utama penelitian Febrian juga memperoleh pengakuan internasional melalui publikasi artikel ilmiah berjudul “Reconstructing Industrial Forest Spatial Planning Policy for Ecological Mitigation and Global Environmental Justice” yang diterbitkan dalam Journal of Law and Legal Reform Volume 7 Nomor 2 Tahun 2026, jurnal internasional bereputasi Q1.

Karier Akademik Berkembang di Usia Muda

Lahir di Kungkai, Kabupaten Merangin, pada 11 Februari 1995, Febrian menempuh seluruh jenjang pendidikan tinggi secara linier di Universitas Jambi, mulai dari Sarjana, Magister, hingga Doktor Ilmu Hukum.

Di usia yang relatif muda, ia juga dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis di Universitas Merangin.

Sebelum menjabat Wakil Rektor I, Febrian pernah menjadi Sekretaris Program Studi Hukum, Ketua Program Studi Hukum, hingga Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Bidang keilmuan yang menjadi fokusnya meliputi hukum lingkungan, hukum administrasi negara, tata kelola sumber daya alam, konstitusi hijau, serta pembangunan berkelanjutan.

Berangkat dari Keluarga Sederhana

Di balik sederet capaian akademik tersebut, tersimpan perjalanan hidup yang penuh ketekunan.

Febrian merupakan putra pasangan Nasaruddin, S.Pd., seorang guru sekolah dasar, dan Eryayani, ibu rumah tangga.

Dukungan keluarga menjadi fondasi penting yang mengantarkannya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang doktor.

Perjalanan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih pendidikan tertinggi apabila disertai kerja keras, konsistensi, dan semangat belajar.

Keberhasilan Febrian tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga maupun Universitas Merangin, tetapi juga memberi inspirasi bagi generasi muda di Provinsi Jambi untuk terus mengejar prestasi akademik hingga tingkat internasional.

Dengan raihan gelar doktor dan publikasi pada jurnal bereputasi Q1, Febrian menunjukkan bahwa akademisi dari daerah memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat global.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat Kota Jambi yang digelar pada Rabu 24 Juni 2026.

Mengusung tema “Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama dalam Perspektif HAM Menuju Kota Jambi Bahagia”, kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perangkat kelurahan hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan fasilitas fisik semata.

Menurutnya, pembangunan karakter masyarakat serta peningkatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara memiliki peran yang sama pentingnya.

Dalam kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha periode 2025–2030, Maulana mengusung visi mewujudkan Kota Jambi Bahagia melalui pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Pemahaman tentang HAM harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Saat seseorang memahami haknya, maka ia juga akan memahami tanggung jawabnya.

Dari kesadaran tersebut akan lahir kehidupan yang saling menghormati, harmonis, dan mendukung terwujudnya Kota Jambi Bahagia,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, sejumlah program yang saat ini dijalankan Pemkot Jambi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ketertiban bersama.

Salah satu program yang mendapat perhatian serius adalah pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Menurut Maulana, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri tanpa keterlibatan aktif warga.

“Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat terbiasa memilah dan mengelola sampah dengan baik, maka secara tidak langsung mereka turut menghormati hak orang lain untuk hidup di lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman,” katanya.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Jambi juga terus memperkuat berbagai sektor strategis seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penataan lingkungan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM ini, Pemkot Jambi berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, serta menjunjung tinggi martabat setiap warga.

Maulana menegaskan bahwa visi Kota Jambi Bahagia hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dengan pemahaman HAM yang semakin kuat, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk berkembang.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Kota Jambi dalam membumikan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memaparkan perkembangan program pengendalian banjir yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi di hadapan delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Osaka Municipal Water Works Bureau (OMWB), Kamis 11 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana menjelaskan berbagai langkah strategis yang saat ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan, mulai dari normalisasi sistem drainase hingga pembangunan kolam retensi yang menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah daerah.

Menurut Maulana, proyek pengendalian banjir yang didukung JICA bersama Kementerian Pekerjaan Umum itu saat ini terus berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026.

Salah satu fokus utama program tersebut adalah pembangunan kolam retensi seluas sekitar 9 hektare yang berfungsi menampung limpasan air hujan sekaligus mengurangi beban aliran pada sistem drainase perkotaan.

“Proyek ini mencakup normalisasi anak Sungai Asam dan jaringan drainase perkotaan yang terhubung dari kawasan hulu hingga hilir menuju Sungai Batanghari,” ujar Maulana di hadapan delegasi Jepang.

Tujuannya agar aliran air lebih lancar dan mampu mengurangi genangan yang selama ini kerap terjadi.

Ia menjelaskan sejumlah saluran drainase yang sebelumnya berukuran kecil kini telah diperlebar sehingga kapasitas aliran air meningkat secara signifikan.

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya titik-titik banjir, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk yang selama ini menjadi langganan genangan saat hujan deras.

Menurut Maulana, pengendalian banjir tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur utama, tetapi juga dilakukan secara terintegrasi dari kawasan hulu hingga hilir.

“Drainase yang sebelumnya sempit kita perbesar sehingga aliran air dari hulu menjadi lebih lancar. Dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat karena beberapa kawasan yang sebelumnya sering terdampak banjir kini mengalami penurunan genangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan rencana pengembangan kawasan kolam retensi menjadi ruang publik dan destinasi wisata baru Kota Jambi.

Kolam retensi tersebut nantinya akan diberi nama Telago Kajang Lako dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti jogging track sepanjang 1,4 kilometer yang mengelilingi kawasan danau buatan tersebut.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian banjir, kawasan itu diharapkan menjadi ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi.

Maulana menyampaikan apresiasi kepada JICA yang selama ini turut mendukung berbagai program pembangunan di Kota Jambi, termasuk proyek pengendalian banjir yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami berterima kasih atas dukungan JICA yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian PUPR dalam upaya mengatasi persoalan banjir. Program ini sangat penting karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan JICA menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka menilai proyek pengendalian banjir yang dilakukan secara terintegrasi memiliki potensi besar meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Paparan yang disampaikan Wali Kota Jambi tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan delegasi Jepang yang juga membahas kerja sama sektor air bersih bersama Perumda Tirta Mayang.

Namun, proyek pengendalian banjir dan pembangunan Telago Kajang Lako menjadi salah satu perhatian utama karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Jambi.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kerinci, Iqbal Arief Pratama, S.M., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati H. Murison, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Zainal Efendi, jajaran OPD, instansi vertikal, camat se-Kabupaten Kerinci, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Iqbal Arief Pratama menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang kuat akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan.

“DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan. Ini penting agar program yang disusun tepat sasaran,” ujarnya.

Musrenbang RKPD sendiri merupakan tahapan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Bupati Kerinci dalam sambutannya menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat, mencerminkan keseriusan seluruh pihak dalam merancang masa depan Kabupaten Kerinci yang lebih baik.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi membentuk tim koordinasi pengawasan penanaman modal sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem investasi yang lebih tertata, transparan, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya aktivitas usaha yang membutuhkan pengawasan terintegrasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muaro Jambi, Alias, menegaskan bahwa investasi memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, ia mengakui selama ini sistem pengawasan masih berjalan secara terpisah antarinstansi.

“Pengawasan yang masih parsial membuat pelaku usaha sering menghadapi pemeriksaan berulang dari berbagai pihak. Ini yang ingin kita benahi,” ujarnya.

Implementasi Regulasi Nasional

Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam regulasi tersebut, pengawasan usaha dilakukan secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Dengan adanya tim koordinasi, pengawasan diharapkan lebih efektif dan tidak lagi tumpang tindih.

Perkuat Sinergi Dunia Usaha

Selain itu, Pemkab Muaro Jambi juga mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) periode 2025–2028.

Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Ratusan Perusahaan Beroperasi

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Muaro Jambi, tercatat sebanyak 117 perusahaan, baik BUMN maupun swasta, beroperasi di wilayah Muaro Jambi sepanjang 2024.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah pada 2025 seiring meningkatnya perizinan usaha.

Tugas Tim Pengawasan

Tim koordinasi yang dibentuk memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya:

• Memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan
• Memantau realisasi investasi
• Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., memperkuat kerja sama dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Senin (30/03/2026) di Aula BPBPK Jambi.

Pertemuan ini menghadirkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Prokopim, dan jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Rombongan diterima hangat oleh Kepala Balai BPBPK Jambi Muhammad Rusli, S.T., M.D.M., Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi Yusrizal, S.T., M.T., serta Kasi Pelaksanaan II/PPK Perencanaan Adrial Munis, S.T., M.T.

Dalam diskusi, Wali Kota Alfin memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi prioritas, antara lain percepatan pembangunan IPA Hamparan Rawang untuk meningkatkan layanan air bersih, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RKE, serta pengajuan dukungan alat berat berupa beckoloader untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami mendorong percepatan IPA Hamparan Rawang agar layanan air minum masyarakat meningkat, TPST RKE sebagai solusi pengelolaan sampah terpadu, dan dukungan alat berat untuk memperkuat operasional Dinas Lingkungan Hidup,” jelas Wali Kota Alfin.

BPBPK Jambi menyambut baik usulan tersebut dan memastikan tindak lanjut program sesuai mekanisme Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan ini digelar bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi daerah terkait pengelolaan ekosistem mangrove.

Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, akademisi, praktisi mangrove, pimpinan perusahaan, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada Balai Pengelolaan DAS Batanghari Provinsi Jambi yang mendorong pembentukan KKMD.

Ia menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki potensi mangrove yang besar karena garis pantainya yang panjang dan kawasan pesisir yang luas.

“Mangrove bukan sekadar tumbuhan pesisir, tetapi benteng alami dari abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon yang efektif, serta habitat penting bagi biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan,” ujar Bupati.

Pengukuhan KKMD diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Bupati juga menekankan tantangan yang dihadapi, seperti alih fungsi lahan menjadi tambak, penebangan liar, dan pencemaran limbah, yang harus diatasi secara bersama.

“KKMD harus menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kelestarian mangrove di daerah ini,” tegasnya.

Ketua Panitia, Yulium Haris, SP, M.Si, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi langkah awal KKMD dalam menyusun regulasi daerah pengelolaan mangrove.

Forum ini bertujuan memperkuat kelembagaan KKMD, menyatukan persepsi lintas sektor, serta menghimpun masukan untuk regulasi yang aplikatif.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Ketua KKMD Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, akademisi, dan praktisi mangrove.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove di Tanjung Jabung Barat menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Sungai Penuh yang digelar di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan penyusunan dokumen PJPK yang nantinya akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan berbasis data kependudukan.

Dalam pembahasannya, dokumen tersebut mencakup berbagai aspek penting, di antaranya pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta upaya pemerataan pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan memiliki peran penting sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, melalui dokumen tersebut pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data kependudukan yang akurat.

“Dengan adanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini, diharapkan kebijakan pembangunan di Kota Sungai Penuh dapat disusun secara lebih terarah, berbasis data yang valid, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap proses penyusunan dokumen tersebut dapat berjalan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Putut Riyatno, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari Kementerian Agama, BPJS, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui kolaborasi berbagai instansi tersebut, diharapkan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Sungai Penuh dapat tersusun secara optimal dan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah ke depan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus memperkuat perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budi Hartono, S.Sos., MT, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2027 di Aula Bapparida, Senin (9/2).

Dalam sambutannya, Sekda Budhi Hartono menekankan bahwa Musrenbang menjadi sarana penting untuk memastikan pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang adalah momen strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyepakati prioritas pembangunan yang nyata berdampak pada kesejahteraan warga,” ujarnya.

Musrenbang kali ini membahas rencana pembangunan di Kecamatan Bahar Utara dan Bahar Selatan.

Sekda menegaskan, setiap usulan yang masuk harus disusun berdasarkan skala prioritas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kita harus fokus pada kebutuhan yang paling mendesak serta memaksimalkan potensi daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga pengembangan ekonomi lokal,” kata Budhi Hartono.

Selain pemerintah kecamatan dan perangkat desa, kegiatan ini dihadiri tokoh masyarakat serta perwakilan organisasi masyarakat.

Mereka aktif memberikan masukan dan usulan agar program pembangunan 2027 lebih efektif dan tepat sasaran.

Sekda berharap Musrenbang menjadi ruang dialog yang konstruktif sehingga setiap rencana pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bahar Utara dan Bahar Selatan.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)