KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kerinci, Iqbal Arief Pratama, S.M., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati H. Murison, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Zainal Efendi, jajaran OPD, instansi vertikal, camat se-Kabupaten Kerinci, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Iqbal Arief Pratama menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang kuat akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan.

“DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan. Ini penting agar program yang disusun tepat sasaran,” ujarnya.

Musrenbang RKPD sendiri merupakan tahapan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Bupati Kerinci dalam sambutannya menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat, mencerminkan keseriusan seluruh pihak dalam merancang masa depan Kabupaten Kerinci yang lebih baik.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi membentuk tim koordinasi pengawasan penanaman modal sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem investasi yang lebih tertata, transparan, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya aktivitas usaha yang membutuhkan pengawasan terintegrasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muaro Jambi, Alias, menegaskan bahwa investasi memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, ia mengakui selama ini sistem pengawasan masih berjalan secara terpisah antarinstansi.

“Pengawasan yang masih parsial membuat pelaku usaha sering menghadapi pemeriksaan berulang dari berbagai pihak. Ini yang ingin kita benahi,” ujarnya.

Implementasi Regulasi Nasional

Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam regulasi tersebut, pengawasan usaha dilakukan secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Dengan adanya tim koordinasi, pengawasan diharapkan lebih efektif dan tidak lagi tumpang tindih.

Perkuat Sinergi Dunia Usaha

Selain itu, Pemkab Muaro Jambi juga mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) periode 2025–2028.

Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Ratusan Perusahaan Beroperasi

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Muaro Jambi, tercatat sebanyak 117 perusahaan, baik BUMN maupun swasta, beroperasi di wilayah Muaro Jambi sepanjang 2024.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah pada 2025 seiring meningkatnya perizinan usaha.

Tugas Tim Pengawasan

Tim koordinasi yang dibentuk memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya:

• Memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan
• Memantau realisasi investasi
• Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., memperkuat kerja sama dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Senin (30/03/2026) di Aula BPBPK Jambi.

Pertemuan ini menghadirkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Prokopim, dan jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Rombongan diterima hangat oleh Kepala Balai BPBPK Jambi Muhammad Rusli, S.T., M.D.M., Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi Yusrizal, S.T., M.T., serta Kasi Pelaksanaan II/PPK Perencanaan Adrial Munis, S.T., M.T.

Dalam diskusi, Wali Kota Alfin memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi prioritas, antara lain percepatan pembangunan IPA Hamparan Rawang untuk meningkatkan layanan air bersih, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RKE, serta pengajuan dukungan alat berat berupa beckoloader untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami mendorong percepatan IPA Hamparan Rawang agar layanan air minum masyarakat meningkat, TPST RKE sebagai solusi pengelolaan sampah terpadu, dan dukungan alat berat untuk memperkuat operasional Dinas Lingkungan Hidup,” jelas Wali Kota Alfin.

BPBPK Jambi menyambut baik usulan tersebut dan memastikan tindak lanjut program sesuai mekanisme Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan ini digelar bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi daerah terkait pengelolaan ekosistem mangrove.

Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, akademisi, praktisi mangrove, pimpinan perusahaan, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada Balai Pengelolaan DAS Batanghari Provinsi Jambi yang mendorong pembentukan KKMD.

Ia menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki potensi mangrove yang besar karena garis pantainya yang panjang dan kawasan pesisir yang luas.

“Mangrove bukan sekadar tumbuhan pesisir, tetapi benteng alami dari abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon yang efektif, serta habitat penting bagi biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan,” ujar Bupati.

Pengukuhan KKMD diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Bupati juga menekankan tantangan yang dihadapi, seperti alih fungsi lahan menjadi tambak, penebangan liar, dan pencemaran limbah, yang harus diatasi secara bersama.

“KKMD harus menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kelestarian mangrove di daerah ini,” tegasnya.

Ketua Panitia, Yulium Haris, SP, M.Si, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi langkah awal KKMD dalam menyusun regulasi daerah pengelolaan mangrove.

Forum ini bertujuan memperkuat kelembagaan KKMD, menyatukan persepsi lintas sektor, serta menghimpun masukan untuk regulasi yang aplikatif.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Ketua KKMD Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, akademisi, dan praktisi mangrove.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove di Tanjung Jabung Barat menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Sungai Penuh yang digelar di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan penyusunan dokumen PJPK yang nantinya akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan berbasis data kependudukan.

Dalam pembahasannya, dokumen tersebut mencakup berbagai aspek penting, di antaranya pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta upaya pemerataan pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan memiliki peran penting sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, melalui dokumen tersebut pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data kependudukan yang akurat.

“Dengan adanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini, diharapkan kebijakan pembangunan di Kota Sungai Penuh dapat disusun secara lebih terarah, berbasis data yang valid, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap proses penyusunan dokumen tersebut dapat berjalan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Putut Riyatno, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari Kementerian Agama, BPJS, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui kolaborasi berbagai instansi tersebut, diharapkan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Sungai Penuh dapat tersusun secara optimal dan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah ke depan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus memperkuat perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budi Hartono, S.Sos., MT, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2027 di Aula Bapparida, Senin (9/2).

Dalam sambutannya, Sekda Budhi Hartono menekankan bahwa Musrenbang menjadi sarana penting untuk memastikan pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang adalah momen strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyepakati prioritas pembangunan yang nyata berdampak pada kesejahteraan warga,” ujarnya.

Musrenbang kali ini membahas rencana pembangunan di Kecamatan Bahar Utara dan Bahar Selatan.

Sekda menegaskan, setiap usulan yang masuk harus disusun berdasarkan skala prioritas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kita harus fokus pada kebutuhan yang paling mendesak serta memaksimalkan potensi daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga pengembangan ekonomi lokal,” kata Budhi Hartono.

Selain pemerintah kecamatan dan perangkat desa, kegiatan ini dihadiri tokoh masyarakat serta perwakilan organisasi masyarakat.

Mereka aktif memberikan masukan dan usulan agar program pembangunan 2027 lebih efektif dan tepat sasaran.

Sekda berharap Musrenbang menjadi ruang dialog yang konstruktif sehingga setiap rencana pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bahar Utara dan Bahar Selatan.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Senin (19/1/2026).

Rakernas mengusung tema “Wujudkan Asta Cita Untuk Daerah yang Sejahtera” dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 19–20 Januari 2026, dan menjadi momentum bagi para kepala daerah se-Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta merumuskan arah pembangunan daerah ke depan demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan komitmennya membawa aspirasi Kabupaten Muaro Jambi ke tingkat nasional.

“Kami akan berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, turut menyoroti pentingnya penguatan ekosistem pertanian daerah sebagai langkah strategis mendukung kemandirian pangan, hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Satu misi, satu aksi membangun negeri,” tegas Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten guna mendukung konektivitas, pelayanan publik, serta hilirisasi ekonomi daerah.

Rakernas XVII Apkasi diharapkan menjadi wadah strategis bagi kepala daerah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Urbanization Prospects 2025 mencatat bahwa wilayah metropolitan Jakarta kini dihuni hampir 42 juta orang, melampaui Dhaka (Bangladesh) dan Tokyo (Jepang).

Secara administratif, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.155 jiwa per kilometer persegi, jauh di atas rata-rata nasional.

Tingginya konsentrasi penduduk ini menimbulkan berbagai persoalan perkotaan seperti kemacetan, keterbatasan ruang hunian, tekanan terhadap layanan publik, serta berkurangnya ruang terbuka hijau.

Beragam penelitian turut menyoroti dampak urbanisasi ekstrem pada kota besar.

Studi mengenai urbanisasi Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola menyebabkan kemacetan parah, perluasan permukiman informal, dan ketimpangan akses hunian, sehingga menyulitkan kota untuk berkembang secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut sejalan dengan tren global. Sekitar 45 persen populasi dunia kini tinggal di perkotaan.

Sementara jumlah megacity kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa melonjak dari 8 kota pada 1975 menjadi 33 kota pada 2025.

Asia menjadi kawasan dengan megacity terbanyak, termasuk Jakarta.

Di Indonesia, Pulau Jawa menjadi pusat persebaran penduduk yang sangat padat, terutama Jakarta dan wilayah penyangganya.

Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan, demi pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta.

Meski menghadapi tekanan kepadatan, Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja.

Kota ini menawarkan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan karier yang lebih luas, sehingga tetap menarik bagi pendatang.

Dengan status sebagai kota terpadat di dunia, Jakarta membutuhkan strategi perencanaan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Penguatan transportasi publik, penataan hunian, dan penambahan ruang hijau menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas hidup warga di tengah kepadatan yang terus meningkat.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri Business Presentation and Interactive Session yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik India di Medan. Acara yang digelar di Grand Mercure Angkasa Hotel Medan, Senin (13/10/2025) itu dihadiri langsung oleh Konsul Jenderal India Mr. Ravi Shanker Goel beserta pelaku usaha besar dari India.

Forum bergengsi ini mempertemukan pebisnis yang tergabung dalam Confederation of Indian Industry (CII) dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatera untuk menjajaki peluang investasi lintas negara.

Delegasi bisnis CII terdiri dari para pimpinan perusahaan ternama India di sektor energi, infrastruktur, teknologi digital, agribisnis, pengelolaan air, manufaktur, dan industri kimia. Beberapa di antaranya yakni Quocent Pvt Ltd, KEC International Limited, TKIL Industries Pvt Ltd, Bill Machines Pvt Ltd, DCM Shriram Limited, PT GMR Infrastructure Indonesia, JIBC Chennai, dan PT Ion Exchange Asia Pacific.

Pemerintah Kota Jambi yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Abu Bakar, bersama Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Jambi Mohammad Andri Al Varabi, menjadi satu-satunya wakil Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yang di undang dalam acara tersebut.

Dalam forum itu, Pemerintah Kota Jambi memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah disiapkan dan terbuka bagi peluang kerja sama investasi. Mulai dari infrastruktur, perdagangan hingga budaya dan pariwisata.

Diantara sektor yang ditawarkan, adalah investasi dalam pengelolaan air minum. Pemerintah Kota Jambi membuka peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan teknologi pengolahan air bersih melalui Perumda Air Minum Tirta Mayang. Potensi investasi juga tersedia untuk pembangunan intake air minum.

“Perumda Air Minum Tirta Mayang membutuhkan mitra yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengelolaan air minum. Kami ingin menghadirkan sistem pelayanan air bersih yang lebih modern,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar.

Selain itu, sektor minyak dan gas juga menjadi fokus pengembangan. Kota Jambi tengah mengupayakan pengelolaan mandiri jaringan gas kota agar lebih efisien dan berdaya saing, serta membuka ruang bagi investor strategis untuk memperluas jaringan dan memperkuat infrastruktur energi berbasis gas.

“Jika jaringan gas kota bisa dikelola secara mandiri, tentu potensi nilai tambahnya besar bagi daerah. Untuk itu, dalam forum ini, kami mengundang investor yang memiliki keahlian dan komitmen di bidang ini,” tambahnya.

Di bidang teknologi digital, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang kerja sama pengembangan konsep Smart City. India dinilai sebagai mitra potensial karena telah berhasil menerapkan konsep kota cerdas di berbagai wilayahnya. Melalui kerja sama ini, Kota Jambi berharap dapat memperkuat sistem digitalisasi layanan publik, pengelolaan data, serta peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang investasi dalam pembangunan jaringan kabel bawah tanah (ducting system). Proyek ini menjadi bagian dari upaya modernisasi infrastruktur kota, sekaligus mendukung visi Wali Kota Jambi untuk mewujudkan tata ruang kota yang lebih rapi, aman, dan estetik.

“Pemerintah Kota Jambi berencana menata ulang sistem jaringan utilitas di kawasan perkotaan. Melalui pengembangan ducting system atau jaringan kabel bawah tanah ini, kami ingin menghadirkan wajah kota yang lebih tertib, modern, dan ramah lingkungan,” jelas Abu Bakar.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi itu juga mengatakan, di undangnya Pemerintah Kota Jambi dalam forum penting itu, berkat komitmen dan kiprah aktif Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di berbagai forum internasional.

“Bapak Wali Kota dikenal sangat aktif menghadiri berbagai event internasional dan membangun komunikasi global dengan berbagai lembaga serta pemerintah diluar negeri. Selain itu, Kota Jambi juga menjadi anggota di sejumlah forum kerja sama internasional. Inilah yang menjadikan Kota Jambi menjadi mitra strategis bagi negara-negara sahabat termasuk India,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran Kota Jambi di forum ini selain bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas jejaring kerja sama luar negeri, sekaligus mencari mitra strategis bagi pembiayaan pembangunan daerah.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Konsulat Jenderal India di Medan yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Melalui forum ini, kami berharap dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih konkret, serta mendorong para pelaku usaha India yang tergabung dalam CII untuk berinvestasi di Kota Jambi,” pungkasnya.

Selain Pemerintah Kota Jambi, sejumlah pihak juga turut memaparkan potensi investasinya dalam sesi business presentation and Q&A itu, antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Deli Serdang, PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Kawasan Industri Medan (KIM), BP Batam, serta North Sumatera Invest (NSI).

Kehadiran Pemerintah Kota Jambi dalam forum bisnis bergengsi ini sekaligus menegaskan posisi Kota Jambi sebagai daerah yang pro-investasi, terbuka terhadap kolaborasi global, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.(*)