Karhutla Jambi Belum Padam, Gubernur Al Haris Kerahkan ASN Usia 25–40 Tahun ke Lapangan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah lebih jauh untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Gubernur Jambi Al Haris menyiapkan personel aparatur sipil negara (ASN) untuk turun langsung membantu Satgas Karhutla memadamkan api.

Kebijakan tersebut muncul ketika kondisi udara Jambi juga menjadi perhatian.

Indeks kualitas udara yang dihimpun pemerintah tercatat mencapai 392, sehingga paparan asap berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan Gubernur Al Haris telah menyiapkan Satgas ASN sebagai tambahan kekuatan bagi personel yang saat ini menangani karhutla di lapangan.

“Pak Gubernur membuat Satgas ASN untuk membantu Satgas Karhutla di lapangan sebagai upaya memadamkan api,” ujar Ariansyah, Kamis, 8 Oktober 2026.

Pemprov Jambi akan menerbitkan surat keputusan bagi anggota Korpri yang masuk kelompok usia 25 hingga 40 tahun untuk bergabung dalam penanganan karhutla.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi akan menerbitkan SK tersebut sebagai dasar penugasan ASN.

Setelah menerima penugasan, ASN yang masuk dalam Satgas tidak menjalankan aktivitas kantor seperti biasa.

Mereka akan membantu personel Satgas Karhutla di lapangan.

“Setelah menerima SK, nanti mereka tidak masuk kantor, tetapi membantu para Satgas Karhutla di lapangan,” jelas Ariansyah.

Kebijakan tersebut bertujuan menambah jumlah personel yang dapat membantu pemadaman, terutama di tengah masih munculnya titik kebakaran di sejumlah kawasan Jambi.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa Pemprov Jambi tidak hanya mengandalkan personel teknis yang selama ini menangani karhutla, tetapi mulai mengerahkan sumber daya aparatur untuk memperkuat operasi di lapangan.

Persoalan karhutla kini tidak hanya menyangkut pemadaman api. Asap yang muncul dari kebakaran juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pemerintah, indeks kualitas udara di Provinsi Jambi tercatat mencapai 392.

Kondisi tersebut membuat pemerintah meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama kelompok yang rentan terhadap paparan asap.

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk.

Selain memperkuat pemadaman, Pemprov Jambi menyiapkan langkah untuk menangani dampak kesehatan akibat asap karhutla.

Dua lokasi posko kesehatan dibuka, yakni di halaman Gedung Bank Jambi dan cabang Bank Jambi di kawasan Pasar Jambi.

Posko tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak kondisi udara.

Pemerintah juga menyiapkan masker serta bantuan oksigen bagi warga yang membutuhkan.

“Pemprov Jambi membuka posko kesehatan untuk masyarakat di halaman Gedung Bank Jambi dan cabang Bank Jambi di Pasar Jambi. Nanti akan ada bantuan kesehatan berupa masker dan oksigen untuk masyarakat,” kata Ariansyah.

Keberadaan posko menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap potensi gangguan kesehatan yang muncul akibat paparan asap, termasuk risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pemprov Jambi kini menjalankan penanganan karhutla dari dua sisi sekaligus.

Di lapangan, pemerintah menambah kekuatan personel melalui Satgas ASN untuk membantu pemadaman.

Sementara dari sisi kesehatan, pemerintah membuka akses pelayanan bagi masyarakat yang terdampak asap.

Langkah tersebut menjadi penting karena karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kesehatan ketika asap menumpuk.

Dengan pengerahan ASN dan pembukaan posko kesehatan, Pemprov Jambi berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan warga agar membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan.(*)




Menhut Raja Juli Turun ke Jambi, Konflik Gajah hingga Karhutla Gambut Jadi Sorotan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan konservasi gajah Sumatera hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat mengunjungi sejumlah kawasan hutan di Provinsi Jambi, Senin 28 September 2026.

Didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Raja Juli meninjau kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo serta hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Bungo.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga menyoroti penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Berbak yang menghadapi tantangan karakteristik lahan gambut.

Kunjungan diawali dari kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo.

Raja Juli dan Al Haris melihat langsung aktivitas perawatan satwa, termasuk penyediaan pakan dan kegiatan edukasi konservasi.

Al Haris mengapresiasi petugas yang selama ini merawat gajah di kawasan tersebut.

Mulai dari menyiapkan pakan hingga melakukan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian dari kegiatan konservasi.

“Teman-teman di Tebo khususnya di kawasan konservasi gajah luar biasa merawat gajah-gajah kita, mulai dari nanam rumput untuk makanan gajah, merawatnya dan sebagainya, bahkan juga ada edukasi-edukasi di situ,” ujar Al Haris.

Namun, persoalan konservasi tidak berhenti pada perawatan satwa. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait konflik gajah dengan aktivitas warga.

Warga mengeluhkan keberadaan populasi gajah yang dinilai terus bertambah dan mulai memasuki atau mengganggu lahan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan pengelolaan konservasi gajah Sumatera di Jambi, ketika upaya melindungi satwa harus berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah.

Dari Tebo, rombongan kemudian bergerak ke Kabupaten Bungo untuk melihat pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah Lubuk Larangan, tradisi masyarakat dalam menjaga kawasan sungai sekaligus mengatur pemanfaatannya secara bersama.

Al Haris menyebut, praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga hutan dan ekosistem sungai.

“Pak Menteri tadi melihat bagaimana warga masyarakat menjaga hutan, menjaga sungai Lubuk Larangan sehingga ini contoh luar biasa. Ke depan kami akan mengajukan desa-desa yang rawan untuk dijadikan hutan desa,” kata Al Haris.

Rencana pengembangan hutan desa tersebut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan yang rentan terhadap kerusakan sekaligus memberikan ruang pengelolaan berbasis komunitas.

Selain konservasi gajah dan hutan desa, penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Berbak turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.

Raja Juli mengatakan tim gabungan telah dikerahkan untuk melakukan penyekatan api dan operasi water bombing.

Proses pendinginan juga terus dilakukan untuk mencegah api kembali menyala.

“Tim sudah ke sana, sudah mulai menyekat api, WB juga jalan terus, sudah mulai proses pendinginan,” ujar Raja Juli.

Menurutnya, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Api yang terlihat padam di permukaan belum sepenuhnya menjamin kebakaran selesai.

Di lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memunculkan api sehingga proses pendinginan membutuhkan waktu.

“Ini lahan gambut, bisa saja nanti padam apinya besok muncul lagi. Kesulitannya memang luar biasa luas belantaranya,” katanya.

Luas dan sulitnya akses menuju titik kebakaran juga menjadi persoalan tersendiri. Raja Juli mengatakan upaya memasukkan peralatan ke lokasi sempat terkendala kondisi kawasan.

Karena itu, jalur sungai turut dipertimbangkan sebagai akses untuk mendukung operasi penanganan kebakaran.

Kunjungan Menteri Kehutanan ke Jambi tersebut memperlihatkan sejumlah tantangan pengelolaan hutan yang saling berkaitan, mulai dari menjaga habitat satwa liar, mengurangi konflik dengan masyarakat, memperkuat peran warga dalam menjaga hutan hingga menangani kebakaran di kawasan gambut.(*)




HLG Londerang Kembali Terbakar, Al Haris Uji Dua Zat Pemadam di Lahan Gambut

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, wilayah perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.

Yang menjadi perhatian, kawasan tersebut baru sekitar sepekan lalu ditangani tim gabungan akibat kebakaran.

Namun, titik api kembali muncul di bagian lain kawasan gambut tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin turun langsung meninjau lokasi pada Rabu 16 September 2026.

Mereka melihat kondisi lahan sekaligus memantau proses pemadaman yang telah dilakukan tim sejak sehari sebelumnya.

“Seminggu lalu kita sudah lakukan pemadaman di sini. Ternyata hari ini kembali terbakar di sebelahnya,” kata Al Haris.

Kondisi tersebut menunjukkan tantangan penanganan karhutla di kawasan gambut belum selesai meski pemadaman sebelumnya telah dilakukan.

Selain melihat proses pemadaman, Al Haris dan Danrem juga menyaksikan langsung pengujian zat khusus yang diproyeksikan membantu penanganan kebakaran di lahan gambut.

Ada dua jenis zat yang diuji, yakni dalam bentuk cairan dan serbuk.

Pengujian dilakukan untuk melihat efektivitas masing-masing bahan dalam kebakaran tidak selalu hanya terjadi di permukaan.

Api dapat merambat di lapisan bawah sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan yang lebih menyel memadamkan api sekaligus membasahi lapisan gambut.

“Mana yang lebih bagus, lebih mematikan dan lebih tahan. Artinya begitu disemprotkan, zat ini bisa membasahi ketebalan gambut,” ujar Al Haris.

Pengujian tersebut menjadi bagian dari upaya mencari metode yang dinilai efektif untuk menangani kebakaran di kawasan gambut.

Karakter lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman karena kebakaran tidak selalu hanya terjadi di permukaan.

Api dapat merambat di lapisan bawah sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh.

Di tengah kembali terjadinya kebakaran, Al Haris menegaskan pentingnya pencegahan, terutama dengan menghentikan praktik pembukaan lahan menggunakan api.

Ia meminta masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar, baik untuk kegiatan pertanian maupun kepentingan lainnya.

“Saya selalu mengimbau masyarakat, mari kita cegah kebakaran hutan untuk membuka lahan. Stop. Tidak ada lagi bahasa apa pun, kita harus stop membakar lahan,” tegasnya.

Menurut Al Haris, larangan pembakaran hutan dan lahan sudah jelas. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan metode lain dalam membuka lahan.

“Larangan pembakaran hutan dalam bentuk apa pun tidak boleh,” katanya.

Hingga peninjauan dilakukan, luasan lahan yang terbakar dalam kejadian terbaru di HLG Londerang belum diketahui secara pasti.

Tim masih melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui luas area terdampak.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap kebakaran tidak meluas dan dapat segera dikendalikan. Tim gabungan masih melakukan pemadaman sekaligus mencegah api kembali menjalar ke area lain.

Dalam peninjauan tersebut, Al Haris didampingi Danremangani membuat upaya pemadaman kini berjalan beriringan dengan pencegahan.

Selain memastikan api tidak meluas, efektivitas metode pemadaman di lahan gambut juga menjadi 042/Gapu, Karo Ops Polda Jambi, Kasi Ops Korem, Kepala BPBD, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Kehutanan.

Kembalinya karhutla di kawasan yang sebelumnya telah ditangani membuat upaya pemadaman kini berjalan beriringan dengan pencegahan.

Selain memastikan api tidak meluas, efektivitas metode pemadaman di lahan gambut juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi kebakaran berulang.(*)