JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jambi.

Kebijakan ini mulai berlaku pada Juni 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Perubahan jam kerja tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Jambi tentang pergeseran jam masuk kerja yang kini dimulai lebih fleksibel, dari sebelumnya pukul 07.15 WIB menjadi 07.30 WIB.

Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyangkut efisiensi kerja, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan keluarga para ASN.

Menurutnya, kebiasaan sederhana di pagi hari bersama keluarga seperti sarapan bersama, mengantar anak ke sekolah, hingga membangun komunikasi keluarga, dinilai penting dalam membentuk keharmonisan rumah tangga.

“Kebijakan ini bertujuan agar ASN bisa lebih dekat dengan keluarga, terutama anak-anak. Hal-hal sederhana di pagi hari seperti sarapan dan mengantar sekolah bisa memperkuat hubungan dalam keluarga,” ujar Maulana, Senin 1 Juni 2026, usai memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila.

Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini lahir dari perhatian terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan keluarga, termasuk kurangnya keterlibatan orang tua dalam pembentukan karakter anak.

Maulana menegaskan bahwa banyak kasus menunjukkan bahwa kesibukan orang tua, termasuk ASN, dapat berdampak pada kondisi psikologis dan perkembangan anak.

“Banyak kasus menunjukkan orang tua sukses secara karier, tetapi kurang dalam pendampingan anak. Karena itu kami ingin mendorong peran keluarga menjadi lebih kuat,” katanya.

Selain aspek sosial, penyesuaian jam kerja ini juga mempertimbangkan kondisi lalu lintas di Kota Jambi. Kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan perubahan jam masuk kerja, diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada jam sibuk serta menekan risiko kecelakaan di jalan raya.

“Ini juga untuk mengurangi kemacetan di pagi hari dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” jelasnya.

Dalam implementasinya, ASN Pemkot Jambi tetap diwajibkan memenuhi jam kerja sesuai ketentuan, yakni 37 jam 30 menit per minggu.

Jam pulang kerja juga telah ditetapkan, yaitu pukul 16.30 WIB pada hari Senin hingga Kamis, serta pukul 11.00 WIB pada hari Jumat.

Selain itu, Maulana juga menyampaikan bahwa ASN akan diminta mendokumentasikan aktivitas pagi hari sebelum berangkat kerja sebagai bagian dari sistem penilaian kinerja elektronik (e-Kinerja).

Dokumentasi tersebut mencakup aktivitas bersama keluarga di pagi hari, sementara bagi ASN yang belum berkeluarga dapat mengisi dengan aktivitas positif lainnya seperti olahraga.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat membangun budaya kerja yang lebih sehat, disiplin, dan tetap humanis di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa program prioritas “Kampung Bahagia” menjadi salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat, khususnya dalam memperkuat kembali semangat gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial.

Hal tersebut disampaikan Maulana saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang berlangsung di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, Senin (1/6/2026).

Upacara berjalan khidmat dan diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI-Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Menurut Maulana, program Kampung Bahagia diharapkan mampu menjadi ruang penguatan nilai kebersamaan yang mulai mengalami penurunan di tengah kehidupan masyarakat modern.

“Dengan hadirnya Kampung Bahagia, semangat gotong royong dan musyawarah yang mungkin mulai terkikis di masyarakat bisa kembali dibangkitkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program tersebut juga sejalan dengan amanat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar sebagai konsep, tetapi sebagai praktik nyata di masyarakat.

Maulana juga mengingatkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan serta menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus menjaga dan menggelorakan semangat Pancasila agar tetap hidup di tengah masyarakat. Pancasila adalah fondasi dan perekat bangsa yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kemajuan Kota Jambi hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid, kolaborasi, serta kinerja nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Daerah ini adalah warisan para pendahulu yang harus kita isi dengan kerja nyata, pelayanan terbaik, serta pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, Maulana memberikan apresiasi kepada seluruh petugas upacara dan peserta yang telah berperan aktif sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan tertib.

Dalam upacara tersebut juga dibacakan amanat Kepala BPIP RI bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Amanat itu menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika global.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kota Jambi turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda Kota Jambi, kepala OPD, ASN, organisasi masyarakat, serta pelajar dari berbagai sekolah.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh Alfin resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Y.Z. Oktovianus sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh untuk masa jabatan 2026-2030.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin (1/6/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, pimpinan DPRD, jajaran Perumda Air Minum Tirta Khayangan, serta tamu undangan lainnya.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, Sekretaris Daerah Alpian, para kepala OPD, panitia seleksi Dewan Pengawas Tirta Khayangan, serta Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khayangan bersama jajaran.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan perusahaan daerah dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan, mulai dari aspek manajemen, operasional, sumber daya manusia hingga kondisi keuangan, membutuhkan perhatian serius dan pengawasan yang berkelanjutan.

Ia berharap Dewan Pengawas yang baru dilantik dapat menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul serta memberikan solusi yang inovatif dan strategis bagi kemajuan perusahaan.

“Dewan Pengawas harus mampu mendorong lahirnya langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi serta produktivitas perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alfin.

Selain pengawasan, Wali Kota juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin guna memastikan target perusahaan dapat tercapai sesuai harapan.

Ia mendorong Perumda Air Minum Tirta Khayangan untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat sehingga layanan yang diberikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga Kota Sungai Penuh.

Menurutnya, masukan dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor penyediaan air bersih.

Alfin juga mengingatkan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai perusahaan agar mampu menciptakan sistem kerja yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan.

Dengan dilantiknya Dewan Pengawas baru, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap Perumda Air Minum Tirta Khayangan dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan, memperluas cakupan layanan, serta menghadirkan pelayanan air bersih yang lebih baik bagi masyarakat di masa mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Provinsi Jambi, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi.

Ketua YLKI Jambi, Ibun Kholdun, menilai gangguan listrik yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menghadapi kondisi darurat maupun gangguan teknis.

Menurutnya, apabila blackout dipicu faktor alam atau cuaca ekstrem, hal tersebut memang sulit dihindari.

Namun, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dinilai harus memiliki langkah antisipasi dan sistem cadangan yang lebih matang.

“Kalau memang karena faktor alam tentu tidak ada yang bisa mengelak. Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan PLN menghadapi kondisi seperti ini, karena blackout bukan hanya sekali atau dua kali terjadi,” ujar Ibun, Sabtu (23/5/2026).

Ia mencontohkan, masyarakat maupun pelaku usaha kecil biasanya telah menyiapkan langkah darurat seperti penggunaan genset ketika terjadi pemadaman listrik.

Karena itu, menurutnya, PLN seharusnya memiliki sistem mitigasi yang jauh lebih siap dibandingkan masyarakat umum.

“Kalau di rumah saja ketika listrik padam orang menyiapkan genset, maka PLN yang merupakan perusahaan besar tentu harus lebih siap menghadapi blackout ataupun gangguan teknis lainnya,” katanya.

Ibun menilai dampak pemadaman listrik massal sangat dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Selain menghambat kegiatan ekonomi, blackout juga disebut mengganggu pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

“Yang dirugikan tentu masyarakat dan UMKM. Aktivitas terganggu, pelayanan juga ikut terdampak akibat pemadaman listrik ini,” tambahnya.

YLKI Jambi pun meminta PLN tidak hanya fokus pada pemulihan sementara, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus terulang.

“PLN harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jangan hanya diam saja, tetapi harus ada evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tutupnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca buruk yang berdampak pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan. Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi resmi menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) bagi ratusan Agen dan Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program nasional Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang bertujuan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Melalui program ini, para pendamping sosial dilatih menggunakan Portal Perlinsos guna membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada Desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat gawai maupun akses internet.

Sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat tersebut mengusung konsep single data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Data masyarakat nantinya akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi nasional seperti kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pelatihan sebagai bagian dari langkah awal transformasi digital pelayanan bantuan sosial di Kota Jambi.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga harus dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Mulyadi juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai sangat penting agar para agen mampu memahami serta mengawal implementasi sistem digital bantuan sosial secara optimal.

“Saat ini jumlah penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar. Karena itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas teknis para pendamping, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam mendukung validitas data penerima bantuan sosial.

Pemkot Jambi sendiri terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan, hingga pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

“Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati beserta jajaran, narasumber, dan para pendamping sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Pemkot Jambi berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 82,36 dengan predikat A-.

Capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/157/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.

Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, Pemerintah Kota Jambi masih berada pada kategori BB dengan nilai 72,97.

Kini, nilainya melonjak lebih dari 9 poin hingga berhasil masuk kategori A-.

Tak hanya mengalami kenaikan tajam, capaian tersebut juga menempatkan Kota Jambi berada di atas nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi yang sama-sama meraih kategori A-, namun dengan skor 81,35.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi, Rini Yuliani, mengatakan peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Alhamdulillah tahun ini Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jambi meningkat signifikan menjadi 82,36 dengan kategori A-. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Rini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembenahan birokrasi yang terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan digital, hingga pembangunan budaya kerja ASN yang profesional dan adaptif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Jambi.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tambahnya.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa implementasi tata kelola pemerintahan di Kota Jambi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen terus menghadirkan birokrasi yang sigap, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ditlantas Polda Jambi melalui Seksi STNK Subdit Regident kembali melaksanakan kegiatan sosial bertajuk “Jumat Berkah Jumat Berbagi” yang digelar di area Samsat Kota Jambi, Jumat 8 Mei 2026.

Kegiatan ini berlangsung di depan loket cek fisik Samsat Kota Jambi dan menyasar masyarakat wajib pajak yang tengah melakukan pembayaran pajak kendaraan maupun pengurusan STNK.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Jambi, AKP Hadi Siswanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan humanis kepada masyarakat yang datang ke Samsat.

“Program Jumat Berkah ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat wajib pajak. Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga bernilai sosial,” ujar AKP Hadi Siswanto.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai ini melibatkan personel Seksi STNK, termasuk Pamin STNK serta jajaran anggota lainnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas membagikan makanan gratis kepada masyarakat yang sedang mengurus administrasi kendaraan, khususnya pembayaran pajak dan pengurusan STNK.

AKP Hadi Siswanto menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus menciptakan suasana pelayanan publik yang lebih ramah dan humanis.

“Harapan kami, masyarakat merasa lebih dekat dengan Polri dan pelayanan di Samsat semakin dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, suasana terpantau tertib, aman, dan mendapat respon positif dari para wajib pajak yang hadir di lokasi.

Program sosial ini menjadi salah satu upaya Ditlantas Polda Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga kepedulian sosial kepada masyarakat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, H M Syukur, menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Penegasan tersebut disampaikan saat pelantikan dua pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Merangin yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati, Kamis (23/4/2026).

Dalam arahannya, H M Syukur meminta seluruh pejabat untuk segera beradaptasi dengan perubahan zaman serta meninggalkan pola kerja lama yang hanya bersifat rutinitas tanpa inovasi.

“Tidak ada waktu untuk bersantai. ASN harus berinovasi dan bekerja cepat, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” tegasnya.

Dua pejabat yang dilantik yakni Jaya Kusuma sebagai Inspektur Daerah dan Afrizal sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Merangin.

Bupati menekankan bahwa para pejabat harus menjadi pemimpin yang melayani masyarakat, bukan sebaliknya.

“Jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang ingin dilayani. Layani masyarakat hingga pelosok desa, termasuk urusan administrasi kependudukan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan publik dan memangkas birokrasi yang berbelit.

Menurutnya, pelayanan administrasi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan agar masyarakat tidak kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

Lebih lanjut, H M Syukur menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan integritas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan di setiap unit kerja guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas penyimpangan.

Bupati meminta agar setiap anggaran daerah dikelola secara efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan harus berjalan ketat. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa data kependudukan memiliki peran vital sebagai dasar seluruh kebijakan publik, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga perencanaan pembangunan.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan kebijakan di lapangan.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Digitalisasi Desa Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada 10 desa terbaik dalam penerapan digitalisasi desa tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Bupati Kerinci, Monadi, menegaskan bahwa digitalisasi desa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Ke depan kita ingin pelayanan desa semakin modern, berbasis teknologi, bahkan menuju pelayanan tanpa kertas,” ujar Monadi.

Ia menekankan bahwa pemerintah kecamatan memiliki peran penting sebagai penghubung dalam memastikan seluruh desa mampu mengimplementasikan sistem layanan digital secara optimal.

Menurutnya, transformasi digital desa juga menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi di sektor pelayanan publik.

Dalam implementasinya, digitalisasi desa di Kerinci menggunakan aplikasi GEMA DESA (Gerbang Elektronik Masyarakat Desa) yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.

Aplikasi ini berfungsi sebagai platform layanan administrasi dan informasi desa berbasis digital untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selain penandatanganan komitmen, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada 10 desa terbaik yang dinilai berhasil mengimplementasikan sistem digitalisasi secara konsisten dan inovatif.

Desa-desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Air Hangat Barat, Gunung Raya, Kayu Aro Barat, Danau Kerinci, hingga Air Hangat Timur.

Bupati Monadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh desa penerima penghargaan dan berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Kerinci.

“Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi agar desa lain ikut berinovasi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Dengan adanya komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci optimistis percepatan digitalisasi desa akan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang modern dan berbasis teknologi.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., resmi melantik puluhan pejabat manajerial, non-manajerial, hingga pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Ruang Pola Utama Kantor Bupati, Senin (13/04/2026), dan berlangsung khidmat dengan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta jajaran pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti tantangan birokrasi yang semakin kompleks, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama, responsivitas, dan sinergi yang kuat dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Selain itu, Anwar Sadat menyinggung adanya tantangan regenerasi ASN seiring banyaknya pejabat senior yang memasuki masa pensiun.

Hal ini menurutnya menjadi momentum untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa ke depan sistem promosi jabatan akan berbasis manajemen talenta, di mana kinerja dan kompetensi menjadi faktor utama.

“Tidak ada lagi jabatan yang bersifat formalitas. Semua berbasis kinerja dan potensi,” katanya.

Bupati juga memberikan waktu evaluasi selama enam bulan bagi pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.

Ia meminta seluruh ASN segera beradaptasi dengan tugas masing-masing.

Selain kinerja, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, akhlak, serta nama baik institusi pemerintahan.

“Jaga sikap, jaga ucapan, dan jaga nama baik instansi. Karena apa yang kita lakukan mencerminkan diri kita,” pesannya.

Di akhir sambutan, Bupati berharap para pejabat yang dilantik dapat menjadi teladan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Tanjab Barat.