BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada sebanyak 3.478 orang, Rabu (31/12/2025).

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Merangin H M Syukur, didampingi Wakil Bupati H A Khafid, Sekda Zulhifni, serta unsur Forkopimda Merangin, bertempat di halaman Kantor Bupati Merangin.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 20 orang perwakilan.

Menariknya, dari ribuan penerima SK tersebut, sekitar 82 orang dalam kondisi hamil, sehingga mendapat perhatian khusus dengan penempatan tempat duduk terpisah di tenda demi kenyamanan.

Dalam sambutannya, Bupati Merangin menegaskan bahwa sejak menerima SK, status para pegawai berubah dari tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PPPK Paruh Waktu yang merupakan bagian dari ASN.

“Setelah menerima SK ini, status bapak dan ibu sekalian resmi berubah menjadi PPPK Paruh Waktu yang merupakan bagian dari ASN,” ujar Bupati yang disambut tepuk tangan meriah para penerima SK.

Bupati menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan tersebut dan meminta para PPPK Paruh Waktu untuk bekerja sama dengan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Merangin dalam memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga berharap para PPPK Paruh Waktu mampu memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Merangin.

Pada kesempatan itu, Bupati berpesan agar seluruh PPPK Paruh Waktu senantiasa menjaga nama baik pribadi dan institusi.

Serta menjunjung tinggi integritas, loyalitas, disiplin, dan komitmen dalam menjalankan tugas.

“Meskipun sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, tetaplah santun dan rendah hati. Jangan sampai hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi renggang. Jadilah pribadi yang membumi,” pesan Bupati.

Selain itu, Bupati juga mendorong para PPPK Paruh Waktu untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar mampu bekerja secara profesional dan menjadi bagian dari solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa kesungguhan dalam bekerja akan mengantarkan para PPPK Paruh Waktu mencapai tujuan, baik secara pribadi maupun kedinasan.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tersebut turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin, serta ribuan orang tua dan keluarga penerima SK yang ikut menyaksikan momen bersejarah tersebut.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah daerah menekankan bahwa pergantian tahun bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Tahun 2026 harus menjadi tahun penuh optimisme, kerja nyata, dan keberhasilan bersama. Mari kita satukan langkah membangun Bumi Sailun Salimbai agar semakin maju dan berdaya saing,” demikian pesan yang disampaikan kepada masyarakat.

Ajakan tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi dinilai sebagai fondasi utama dalam menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah, mulai dari sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembenahan layanan publik.

Selain itu, 2026 ditargetkan menjadi fase percepatan berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat, Muaro Jambi optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat di Provinsi Jambi.

Tahun baru diharapkan menjadi titik awal lahirnya inovasi, kolaborasi, dan terobosan baru demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan seluruh pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa kebijakan pengaturan jam dan sistem kerja ASN selama masa libur Nataru tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

Dalam kebijakan tersebut, ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik diperbolehkan menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA).

Namun, untuk unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, ASN tetap diwajibkan masuk kerja dan menjalankan tugas seperti biasa.

“Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik harus tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tetap diminta untuk siaga dan berada di wilayah Kota Jambi selama periode libur Nataru.

Kesiapsiagaan ini berkaitan dengan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, pelayanan kesehatan, serta kesiapan operasional posko siaga.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menerapkan sistem piket yang terukur di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan administrasi pemerintahan, kesehatan, dan keamanan tetap berjalan lancar tanpa kendala selama libur panjang.

“Pengaturan piket dan sistem kerja ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” imbuhnya.

Maulana menambahkan, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik.

Sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah tetap hadir meskipun berada di masa libur akhir tahun.

“Pemkot Jambi berharap seluruh aktivitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, serta tetap memperoleh pelayanan publik secara optimal,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Mustari Affandi, AP, ME, meraih Inspiring Professional and Leadership Award 2025–2026 dari Indonesia Award Magazine.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Indonesia Magazine Award 2025 yang digelar di Ballroom Lantai 27 Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).

Ajang bergengsi ini diikuti oleh para penerima penghargaan dari berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan, pemerintahan, pemasaran, hingga kewirausahaan.

Peserta berasal dari Indonesia serta sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Filipina.

Berdasarkan penilaian dewan juri Indonesia Award Magazine, terdapat 18 tokoh nasional dan regional yang dinilai layak menerima penghargaan.

Mustari Affandi menjadi salah satu penerima berkat kepemimpinan, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Jambi.

Adapun aspek penilaian meliputi kepemimpinan dan profesionalisme dalam pelayanan publik, inovasi layanan adaptif serta transformasi organisasi Damkar, peningkatan kapasitas sumber daya personel, serta dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, kemampuan menjalin koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran juga menjadi poin penting dalam penilaian.

Acara penganugerahan berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Sertifikat dan penghargaan diserahkan langsung oleh Media Relation Manager Indonesia Award Magazine, GP Rajasa Pranadeqa, S.M.

Dalam sambutannya, Mustari Affandi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.

Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan dukungan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM, Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosha Azra, SE, MA, keluarga, serta seluruh jajaran Damkartan Kota Jambi.

Apresiasi juga diberikan kepada Korps Yudha Brama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI), rekan media cetak, elektronik, dan media sosial, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung program pemadam kebakaran dan penyelamatan.

“Secara pribadi dan keluarga, kami bersyukur atas penghargaan dari lembaga independen ini. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Mustari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025 di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Jumat (19/12/2025).

Apel digelar untuk memastikan kesiap-siagaan personel, pos pengamanan, dan pelayanan masyarakat dalam menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Termasuk antisipasi mobilitas tinggi masyarakat dan potensi bencana hidrometeorologi.

Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025 diikuti langsung oleh Gubernur Jambi Dr H Al Haris, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, perwakilan Danrem 042 Gapu, Basarnas, Kepala BPTD, BPBD, BMKG, Jasa Raharja, PLN, Satpol PP, Senkom, Pramuka, serta pejabat utama Polda Jambi.

Kapolda Jambi membuka operasi dengan pemasangan pita sebagai tanda resmi dimulainya Operasi Lilin 2025, dilanjutkan pengecekan pasukan bersama Forkompimda Provinsi Jambi.

Dalam amanat yang dibacakan, Kapolda menekankan bahwa Natal dan Tahun Baru merupakan momen nasional yang dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah, berkumpul, dan berlibur bersama keluarga.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno mengatakan bahwa, operasi Lilin 2025 ini akan dilaksanakan selama 14 hari kedepan yang dimulai pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 mendatang untuk pengamanan Natal 2025 dan Tahun baru 2026.

“Operasi lilin ini dilaksanakan untuk menjamin keamanan serta khidmatnya pelaksanaan Ibadah Natal bagi saudara-saudara kita yang melaksanakannya,” ujarnya.

Selanjutnya Irjen Pol Krisno juga menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan Nasional tentang Hari Libur Nasional pada perayaan Natal dan Tahun Baru diprediksi akan banyak mobilisasi kegiatan masyarakat yang berlibur dan berkunjung serta berkumpul bersama keluarga.

“Tentunya, Polda Jambi juga telah membuat pos pengamanan dan pos pelayanan terpadu dan telah berkoordinasi dengan Lintas Sektoral untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” lanjutnya.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, mobilitas masyarakat pada Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 2,97% dibanding tahun sebelumnya.

Informasi BMKG juga memprediksi potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi pada periode November 2025–Februari 2026, sehingga pelayanan publik harus dilaksanakan secara ekstra.

Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan fokus pada pengamanan rumah ibadah, pusat perbelanjaan, tempat wisata, terminal, dan jalur rawan bencana atau kemacetan.

Kapolda Jambi menegaskan, koordinasi lintas sektor antara Polri, TNI, Pemerintah Provinsi Jambi, Basarnas, BPBD, BMKG, dan instansi terkait siap memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, menjenguk korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sekaligus memberikan dukungan moril kepada korban dan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Presiden menemui tiga korban yang masih menjalani perawatan intensif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Prabowo berkomunikasi langsung dengan pasien.

“(Presiden) menengok tiga pasien yang masih dirawat sekalian berkomunikasi dengan ketiganya,” kata Dadan.

Prabowo berbincang dengan korban dan keluarga, menanyakan kondisi kesehatan serta proses pemulihan.

Ia juga berdialog dengan tenaga medis untuk memastikan seluruh pasien menerima penanganan terbaik.

Menurut Dadan, kunjungan ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui SPPG.

Insiden kecelakaan ini menjadi bahan evaluasi agar standar keselamatan operasional transportasi program pemerintah dapat diperkuat ke depannya.

Presiden juga memberikan motivasi kepada korban agar tetap semangat menjalani perawatan dan segera pulih.

Ia menegaskan pentingnya keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemerintah dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

Kecelakaan mobil SPPG sebelumnya menimpa siswa dan seorang guru sekolah dasar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Sejumlah korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Pemerintah memastikan akan terus memantau kondisi para korban serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan transportasi dalam distribusi layanan pemenuhan gizi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti masih adanya ketidakpastian pelayanan publik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Ketidakpastian tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena beberapa laporan yang sudah diserahkan masih belum ditindaklanjuti oleh perangkat pelayanan terkait.

Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, usai melakukan pemeriksaan laporan masyarakat di dua daerah tersebut pada Kamis (4/12/2025).

Saiful menyebut bahwa, pihaknya masih menemukan adanya laporan yang belum ditangani.

Meskipun Ombudsman telah mengeluarkan permintaan agar segera ditindaklanjuti.

Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi maladministrasi yang perlu segera dibenahi.

“Tidak boleh layanan kepada masyarakat tidak mendapatkan kepastian. Itu termasuk maladministrasi jenis pengabaian kewajiban hukum. Dan ini tentu tidak baik bagi pemerintah,” tegas Saiful.

Ia menekankan bahwa, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Kerinci Monadi–Morizon dan Wali Kota Sungai Penuh Alfin–Azhar, harus memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lancar dan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.

Saiful meminta pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh segera menyelesaikan laporan yang masih tertunda.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat satu laporan di masing-masing daerah yang belum diselesaikan.

“Saya berikan waktu 14 hari ke depan agar laporan masyarakat tersebut dituntaskan oleh stakeholder terkait,” kata dia.

“Saya juga meminta Bupati dan Wali Kota mengawasi langsung proses penyelesaiannya dan segera melaporkan hasilnya kepada Ombudsman,” ujar Saiful.

Ombudsman berharap tenggat tersebut dipatuhi agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat lambatnya respons layanan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Insiden hilangnya sebuah tumbler milik penumpang di dalam KRL Commuter Line kembali menjadi contoh bagaimana persoalan kecil dapat berkembang menjadi kegaduhan besar di media sosial.

Kasus ini melibatkan seorang penumpang, Anita Dewi, serta petugas KAI, Argi Budiansyah, yang sempat ramai diperbincangkan warganet sejak akhir November 2025.

Berawal dari Cooler Bag Tertinggal di KRL

Peristiwa dimulai ketika Anita tanpa sengaja meninggalkan cooler bag miliknya di salah satu gerbong KRL.

Petugas KAI, Argi Budiansyah, kemudian menemukan dan menyerahkannya kembali melalui prosedur temuan barang.

Namun, ketika cooler bag tersebut diterima kembali, Anita mengaku bahwa tumbler di dalamnya sudah tidak ada.

Merasa dirugikan, Anita mengunggah keluhannya melalui media sosial, secara langsung menyebut nama Argi sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Unggahan tersebut segera viral, memicu pro-kontra di kalangan pengguna media sosial dan menjadikan nama Argi trending selama beberapa hari.

Setelah unggahan tersebut ramai, muncul rumor bahwa Argi akan diberhentikan dari jabatannya.

Banyak warganet memberikan dukungan moral kepada Argi, menyebut bahwa tuduhan tanpa bukti dapat merugikan pekerja lapangan yang hanya menjalankan tugas.

“Tidak ada pemecatan yang dilakukan. Argi hanya ‘lepas dinas’ sementara proses klarifikasi berlangsung sesuai prosedur internal kami,” tegas Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo.

Pernyataan ini meredakan kekhawatiran publik dan menegaskan bahwa KAI tidak mengambil keputusan sepihak tanpa investigasi menyeluruh.

Untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas, KAI memfasilitasi proses mediasi antara Anita Dewi dan suaminya, Alvin Harris, serta Argi Budiansyah.

Mediasi dilakukan pada 27 November 2025 di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Anita dan Alvin menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

“Kami minta maaf atas narasi yang kami sebarkan sebelumnya. Saya tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi Pak Argi,” ujar Anita.

“Kami mengakui kekeliruan kami. Semoga ke depan semua pihak lebih berhati-hati,” tambah Alvin.

Argi menerima permintaan maaf tersebut dan menyampaikan bahwa, ia tetap menjalankan tugas seperti biasa.

“Saya menerima permintaan maaf mereka, dan isu pemecatan itu tidak benar,” kata dia.

KAI juga mengingatkan penumpang untuk selalu memperhatikan barang pribadi dan memanfaatkan layanan lost and found jika kehilangan barang.

Perusahaan menegaskan kembali bahwa seluruh prosedur kepegawaian tetap mengikuti aturan yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan publik.

“Kami berkomitmen melindungi pegawai dan melayani penumpang sebaik mungkin. Tidak ada pemecatan spontan. Semua melalui proses,” kata Didiek Hartantyo.

Insiden ini menunjukkan bagaimana kesalahpahaman sederhana dapat berkembang besar akibat narasi di media sosial.

Namun, penyelesaian melalui mediasi membuktikan pentingnya komunikasi langsung dan mekanisme klarifikasi sebelum membuat tuduhan publik.

Drama tumbler yang sempat menyita perhatian ini kini berakhir dengan perdamaian, klarifikasi terbuka, dan kembalinya Argi menjalankan tugasnya sebagai petugas KAI.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tugas tambahan Walikota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, sebagai saksi pernikahan warga Kota Jambi, tetap dijaga dan dijalankan dengan konsisten sejak awal masa pengabdiannya.

Kebiasaan mulia ini telah dilakukan dr Maulana sejak menjabat sebagai Wakil Walikota Jambi periode 2018–2023, dan terus dilanjutkan saat dirinya dipercaya menjadi Walikota Jambi periode 2025–2030.

Bagi dr Maulana, menjadi saksi nikah bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa, setiap kesempatan untuk hadir di tengah warga.

Terutama dalam momen bahagia seperti pernikahan, adalah bagian dari pelayanan publik yang harus dijaga.

“Siapa pun dan kapan pun, saya akan berusaha hadir untuk warga yang membutuhkan,” kata Maulana.

“Menjadi saksi nikah bukan hanya tugas tambahan, tapi juga bentuk penghormatan terhadap warga Kota Jambi,” ujar dr Maulana dalam sebuah kesempatan.

Kehadiran Walikota di tengah acara pernikahan warga sering kali mendapat sambutan hangat.

Banyak masyarakat mengapresiasi sikap rendah hati dan komitmen Maulana yang tetap menjaga tradisi ini.

Meskipun kesibukan sebagai kepala daerah semakin padat.

Dengan konsistensi dan kedekatan yang dibangun, dr Maulana menjadi salah satu sosok pemimpin daerah yang dikenal dekat dengan rakyatnya.

Serta terus menanamkan nilai pelayanan publik yang humanis di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sepanjang tahun 2025, Polda Jambi menerima 27 aduan masyarakat melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dari jumlah tersebut, empat kasus masih dalam proses pendalaman karena membutuhkan klarifikasi tambahan.

Informasi ini terungkap saat kegiatan klarifikasi dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat yang digelar Kompolnas bersama jajaran Polda Jambi, Rabu (29/10/2025).

Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Jannus P. Siregar, menjelaskan sebagian besar laporan sudah ditindaklanjuti melalui penyelidikan maupun penyelesaian administratif.

Namun, empat kasus masih membutuhkan pemeriksaan saksi tambahan dan bukti pendukung.

“Dari 27 aduan yang kami terima melalui Kompolnas, sebagian besar sudah kami tindak lanjuti. Namun ada empat kasus yang masih dalam proses klarifikasi mendalam,” ujar Kombes Pol Jannus.

Kombes Jannus menambahkan, keterbatasan jumlah penyidik menjadi kendala dalam mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, terutama di tingkat polres.

Oleh karena itu, Polda Jambi berharap adanya penguatan SDM dan dukungan operasional dari Mabes Polri.

Sementara itu, Anggota Kompolnas RI, Gufron, S.H.I., M.Hub.Int, menegaskan kunjungannya ke Jambi bertujuan menindaklanjuti sejumlah aduan prioritas dan memastikan laporan masyarakat ditangani secara transparan.

“Ada empat aduan yang kami bawa untuk diklarifikasi langsung. Kami ingin memastikan penanganannya memenuhi ekspektasi pelapor dan menjaga kepercayaan publik terhadap Polri,” kata Gufron.

Selain evaluasi aduan, Kompolnas juga mengumpulkan data terkait SDM, sarana-prasarana, dan anggaran operasional untuk mendukung peningkatan kinerja Polda Jambi.

Hasil klarifikasi ini akan disampaikan ke Mabes Polri sebagai bahan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap pelayanan publik Polri di daerah.(*)