SEPUCUKJAMBI.ID – Tahukah kamu bahwa deretan 16 angka pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan sekadar nomor identitas biasa?

Angka-angka tersebut menyimpan informasi penting yang berkaitan langsung dengan data diri setiap warga negara dan digunakan dalam berbagai keperluan administrasi.

NIK tetap melekat pada pemiliknya meskipun berpindah tempat tinggal ke daerah lain.

Perubahan hanya terjadi pada elemen data kependudukan, seperti alamat, status perkawinan, dan pekerjaan.

Setiap perubahan tersebut wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan domisili terbaru.

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk sebagai identitas resmi.

Tidak hanya berfungsi sebagai nomor identitas, NIK juga dirancang dengan susunan angka yang memiliki makna tertentu.

Setiap digit dalam NIK disusun secara sistematis untuk merekam informasi penting mengenai pemiliknya.

pertama, 6 digit pertama adalah kode wilayah dimana NIK pertama kali didaftarkan (2 digit pertama untuk kode provinsi, 2 digit kedua untuk kode kabupaten/kota, dan 2 digit ketiga untuk kode kecamatan).

Kedua, 6 digit berikutnya adalah tanggal lahir pemilik NIK (2 digit untuk tanggal, 2 digit untuk bulan, dan 2 digit untuk tahun).

Untuk penduduk berjenis kelamin perempuan, ditambahkan angka 40 pada tanggal lahir.

Ketiga, 4 digit selanjutnya adalah nomor urut yang ditentukan secara sistem.

Dengan memahami makna 16 digit Nomor Induk Kependudukan, masyarakat diharapkan semakin menyadari pentingnya peran NIK dalam kehidupan sehari-hari.

NIK tidak hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, tetapi juga menjadi nomor identitas tunggal untuk seluruh urusan pelayanan publik.

Nomor ini digunakan sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen di instansi pemerintah maupun swasta, sehingga keakuratan dan pemahaman terhadap NIK menjadi hal yang sangat penting.

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Merangin, Ahmad Khoirudin, memimpin rapat perdana seluruh jajaran di Aula Dinas Kominfo, Rabu (14/1).

Rapat ini menjadi momentum untuk membangun kekompakan dan meningkatkan kedisiplinan ASN serta tenaga honorer di tahun 2026.

Dalam arahannya, Ahmad Khoirudin atau akrab disapa Akhoi, menekankan agar seluruh pegawai meninggalkan dinamika negatif tahun 2025 dan fokus memperkuat kerja sama serta kebersamaan.

“Sekarang sudah di tahun 2026, saya meminta kita merajut kembali kekompakan dan kebersamaan. Kominfo ini bukan di baju saja, tapi sampai ke hati kita,” ujar Akhoi.

Tiga Poin Utama Kedisiplinan

1. Kedisiplinan Kehadiran
   Akhoi memberi apresiasi kehadiran 100 persen dalam rapat, namun menegaskan apel pagi dan sore harus diikuti penuh. Pegawai diharapkan tetap berada di kantor meski sedang tidak ada pekerjaan, agar dapat merespons informasi secara cepat.

2. Kedisiplinan Pakaian
   ASN dan tenaga honorer diingatkan tetap menggunakan atribut resmi seperti papan nama, lambang Korpri, dan ID Card pada hari kerja. Dispensasi diberikan untuk pakaian lapangan hari Selasa dan pakaian menyesuaikan kegiatan hari Jumat, misalnya olahraga atau muslim.

3. Kedisiplinan Pekerjaan
   Setiap bidang diminta bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing, menyelesaikan disposisi surat tepat waktu, dan menghindari pembentukan kelompok kecil di kantor. Akhoi juga menekankan pentingnya lingkungan kerja harmonis, sekaligus produktif.

Akhoi menutup arahannya dengan pengingat agar waktu keluar kantor saat sarapan dibatasi agar tidak mengganggu jam pelayanan efektif, yakni pukul 07.30–16.15 WIB.

Rapat perdana ini menjadi langkah awal Dinas Kominfo Merangin untuk membentuk budaya kerja profesional, disiplin, dan kompak, sejalan dengan misi pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Pelantikan ini dilaksanakan sesuai kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi BBS menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

“Jabatan yang saudara emban bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan kepada organisasi, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Bupati BBS.

Bupati menjelaskan bahwa sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut telah melalui proses seleksi terbuka dan kompetitif yang berlangsung pada Desember 2025.

Proses seleksi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit melalui penilaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Menurutnya, hasil seleksi ini diharapkan mampu melahirkan pimpinan perangkat daerah yang kompeten, profesional, dan mampu mendorong peningkatan kinerja birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang relatif terbatas.

Ia meminta seluruh pejabat untuk bekerja lebih cerdas, kreatif, dan inovatif, serta tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk bekerja secara normatif.

“Ruang fiskal yang terbatas justru harus menjadi pemicu lahirnya terobosan dan inovasi. Jangan hanya terjebak pada rutinitas birokrasi,” tegasnya.

Bupati secara khusus menekankan pentingnya peran proaktif pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

Ia meminta para kepala OPD aktif menjemput peluang program dan pendanaan, serta responsif terhadap dinamika kebijakan nasional.

Selain itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor juga diminta terus diperkuat, baik antar perangkat daerah, dengan instansi vertikal, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

Bupati mengingatkan agar ego sektoral dihentikan demi menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera bekerja, menyatukan langkah, dan mengerahkan seluruh potensi untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.

“Mari kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal untuk memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

1. Aprisal, S.STP., ME – Inspektur Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

2. Budi Setiawan, SP., M.Si – Kepala Bappeda Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

3. Muhamad Farhan, S.AB., MM – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

4. Billy Adhitya, S.IP – Kepala BKPSDM Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

5. Arian Safutra, S.STP., MM – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

6. Razami, SE., MM – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

7. Medison, SE – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

8. Dr. Kasyful Iman, S.Pd.I., M.Pd.I – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

9. Anjar Prabowo, ST – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)

10. dr. Aang Hambali – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi (Eselon II.B)(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memberikan kabar gembira bagi petugas kebersihan dan pekerja pendukung di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Mulai awal tahun 2026, mereka menerima kenaikan insentif harian, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi menjaga kebersihan kota.

Kenaikan insentif ini berlaku untuk berbagai tenaga kerja, mulai dari petugas kebersihan, kru armada pengangkut sampah, sopir, operator alat berat, teknisi mekanik dan listrik, hingga pengawas lapangan.

Besaran tambahan insentif berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp25 ribu per hari, menyesuaikan jabatan dan tanggung jawab.

Data DLH menunjukkan, insentif petugas kebersihan yang sebelumnya Rp65.750 per hari kini naik menjadi Rp75 ribu hingga Rp80 ribu.

Sedangkan pengawas non-PNS pengangkutan sampah menerima Rp100 ribu per hari, naik dari sebelumnya Rp75 ribu.

Tak ketinggalan, sopir dump truck dan fuso kini menikmati Rp100 ribu per hari, naik dari Rp80.750.

Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menekankan bahwa peningkatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan garda terdepan pelayanan publik di bidang kebersihan.

“Peningkatan insentif ini telah kami hitung berdasarkan kemampuan daerah. Tujuannya agar kesejahteraan petugas meningkat, sekaligus memacu semangat kerja mereka di lapangan,” kata Mahruzar.

“Per 1 Januari naik,” singkatnya.

Ia menambahkan, beban kerja petugas kebersihan terus bertambah seiring meningkatnya volume sampah di kota.

Dengan kenaikan insentif ini, diharapkan pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, dan perawatan fasilitas publik serta ruang terbuka hijau semakin optimal.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar bekerja profesional, disiplin, dan maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Dalam sambutannya, Bupati Agus menekankan bahwa status sebagai ASN merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap PPPK paruh waktu diminta untuk menampilkan kinerja terbaik, loyalitas tinggi, serta etos kerja yang konsisten, demi pelayanan publik yang optimal.

“PPPK paruh waktu harus mampu bekerja secara profesional sesuai tupoksi yang telah ditetapkan,” sebutnya.

“Tunjukkan etos kerja yang baik, karena kinerja saudara akan menjadi bahan penilaian,” tegas Agus Rubiyanto.

Bupati Agus juga mengingatkan bahwa kinerja PPPK paruh waktu akan dievaluasi setiap tahun, yang menjadi dasar keberlanjutan kontrak kerja.

Dengan evaluasi rutin, setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja secara berkesinambungan.

“Dengan kehadiran PPPK paruh waktu, diharapkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di setiap perangkat daerah meningkat,” kata dia.

“Sinergi antara ASN dan PPPK akan membuat roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi para PPPK paruh waktu untuk mengabdikan diri kepada daerah dan masyarakat dengan integritas serta dedikasi tinggi.

Bupati Agus berharap seluruh pegawai mampu membawa perubahan positif dan mendukung program pembangunan di Kabupaten Tebo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi mencatat capaian signifikan pada layanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta izin tinggal dan status keimigrasian sepanjang periode berjalan.

Total perlintasan orang mencapai 22.256, jauh melebihi target 1.000 orang selama tahun 2025.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Afrianto, menyampaikan bahwa hasil ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat serta efektivitas layanan di TPI.

“Pencapaian ini menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran, sekaligus menunjukkan peran penting TPI dalam memfasilitasi mobilitas legal warga dan pekerja migran,” kata Petrus Teguh Afrianto.

Kantor Wilayah Imigrasi Jambi memiliki tiga Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu TPI Jambi (DJM), TPI Kuala Tungkal (KTK) dan TPI Muara Sabak (MSK).

Berdasarkan data, dari target keberangkatan 1.000 orang, realisasinya mencapai 10.529 keberangkatan dan 11.727 kedatangan, sehingga total perlintasan orang mencapai 22.256 orang.

Selain perlintasan, Ditjen Imigrasi Jambi juga menangani izin tinggal dan status keimigrasian, dengan rincian layanan:

• ITK (Baru & Perpanjangan): 79 permohonan

• ITAS (Baru & Perpanjangan): 114 permohonan

• ITAP: 4 permohonan

• MREP: 13 permohonan

• SKIM: 1 permohonan

• Dahsuskim/Affidavit: 8 permohonan

• EPO: 47 permohonan

• MREP Tidak Kembali: 23 permohonan

• Penolakan Mutasi Sponsor: 1 permohonan

• Alih Status: 42 permohonan

• Mutasi Alamat: 22 permohonan

• Perubahan Nomor Paspor: 9 permohonan

Total layanan yang tercatat 363 permohonan dari target 630 permohonan, menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan layanan.

Petrus Teguh Afrianto menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi Jambi terus meningkatkan layanan publik.

Terutama pada proses izin tinggal dan pengawasan perlintasan orang agar sesuai regulasi nasional.

“Kami mengimbau masyarakat dan pihak terkait untuk mempersiapkan dokumen lengkap sehingga proses di TPI maupun izin tinggal bisa lebih cepat dan lancar,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam lima tahun terakhir, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi telah menerima 2.499 laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di berbagai sektor pemerintahan.

Laporan tersebut masuk dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2021 hingga 2025.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, menyampaikan bahwa sektor kepegawaian menjadi yang paling banyak dilaporkan, dengan jumlah 335 laporan.

Disusul sektor agraria sebanyak 171 laporan, sektor perdesaan dengan 112 laporan, sektor hak sipil dan politik sebanyak 86 laporan, dan sektor pendidikan sebanyak 73 laporan.

Menurut Saiful, tingginya laporan di bidang kepegawaian terutama terjadi sejak dimulainya seleksi ASN dan PPPK pada 2023.

Di mana banyak masalah administrasi dan prosedur yang dirasakan masyarakat menimbulkan keluhan.

“Banyak peserta seleksi PPPK melapor karena persoalan administrasi, dan semua laporan tersebut telah dituntaskan oleh tim Ombudsman Jambi,” ujar Saiful Roswandi.

Saiful menambahkan, sektor lainnya juga tidak luput dari pengaduan masyarakat.

Banyak laporan terjadi akibat implementasi program pemerintah yang kurang efektif, sehingga menimbulkan maladministrasi.

Tren laporan ini menunjukkan pentingnya kesiapan sistem dan SDM.

“Sebaik apapun tujuan program pemerintah, harus dibarengi implementasi yang efektif, responsif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Ombudsman menegaskan komitmennya dalam menuntaskan seluruh pengaduan masyarakat:

“Meskipun ribuan laporan masuk, semua diselesaikan. Saya berkomitmen tidak ada satupun laporan masyarakat yang dibiarkan. Semua harus selesai,” tegas Saiful Roswandi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari berbagai hasil survei kepercayaan publik yang menunjukkan tren peningkatan, baik dari lembaga survei nasional maupun internasional.

Menurut Kapolri, apresiasi masyarakat menjadi indikator bahwa upaya pembenahan dan reformasi internal Polri mulai dirasakan secara nyata.

Peningkatan kepercayaan publik dinilai tidak lepas dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan profesionalisme personel, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik yang terus mengalami tren positif dan memperoleh pengakuan dari lembaga survei nasional maupun internasional,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri juga memaparkan capaian Indonesia dalam survei internasional terkait law and order index atau indeks hukum dan ketertiban.

Dalam survei tersebut, Indonesia mencatat skor 89 dan menempati peringkat ke-19 dari 144 negara.

“Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Capaian ini menunjukkan kondisi keamanan nasional yang relatif terjaga,” jelas Kapolri.

Ia menilai, hasil tersebut mencerminkan keberhasilan Polri dalam menjaga situasi kamtibmas di tengah tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pendekatan preventif, penegakan hukum yang terukur, hingga peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak boleh terlena dengan hasil survei.

Ia mengakui masih adanya kritik dan harapan masyarakat yang harus dijawab melalui perbaikan berkelanjutan.

“Kami menyadari masih banyak yang harus dibenahi, khususnya terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Polri harus terus berbenah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung tugas kepolisian, mulai dari personel Polri, TNI, pemerintah pusat dan daerah, hingga elemen masyarakat.

“Capaian ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan masyarakat luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang terus mendukung Polri,” ucapnya.

Ke depan, Kapolri menegaskan Polri akan terus melanjutkan agenda reformasi institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna menjaga serta memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja nyata di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Memasuki pergantian tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmen mewujudkan Kota Jambi Bahagia melalui program strategis dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha saat malam pergantian tahun, Rabu (31/12/2025), di Taman Banjuran Budayo.

Wali Kota Maulana menekankan tiga pilar utama pembangunan Kota Jambi. Pilar pertama, Bersih, diwujudkan melalui Program Kampung Bahagia.

Yakni sistem pengangkutan sampah rumah tangga terkoordinasi dari rumah ke rumah, pengelolaan melalui bank sampah, TPS 3R, hingga TPA Talang Gulo.

Tahun 2026, TPA Talang Gulo akan dilengkapi pabrik pengolahan sampah menjadi briket dan produk bernilai ekonomi.

Pilar kedua, Aman, diwujudkan dengan pemasangan minimal empat unit CCTV di setiap RT.

Dengan sekitar 1.600 RT, total 3.200 unit CCTV akan terhubung ke pusat pemantauan Pemkot dan kepolisian, menggantikan pos kamling tradisional.

Pilar ketiga, Tangguh, terkait pengendalian banjir. Pemerintah Kota Jambi telah membebaskan 3,9 hektare lahan tahap pertama dan menargetkan pembangunan danau seluas 9 hektare sebagai kawasan penampungan luapan air Sungai Asam sekaligus ruang publik dan destinasi wisata.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menargetkan penyelesaian kantong parkir di pasar-pasar, pembangunan diorama budaya, pengembangan kawasan ekonomi kreatif Talang Banjar, dan Asia Liver Hutan Muhammad Sabki, yang diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun 2025, PAD Kota Jambi mencapai 109 persen dari target, dan tahun 2026 ditargetkan menembus Rp700 miliar, dengan visi mencapai Rp1 triliun.

Di bidang pelayanan publik, Pemkot Jambi menjamin 100 persen pembiayaan kesehatan warga kurang mampu, beasiswa pendidikan, bebas pungutan sekolah, serta jaringan gas rumah tangga untuk 13.235 rumah yang ditargetkan aktif seluruhnya pada Juni 2026.

Menutup sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 kepada masyarakat dan permohonan maaf atas keterbatasan selama masa kepemimpinan.

Ia menegaskan, seluruh jajaran ASN bekerja tanpa mengenal hari libur demi mewujudkan Kota Jambi Bahagia.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 3.478 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi dilantik oleh Bupati Merangin M. Syukur di halaman Kantor Bupati Merangin, Rabu (31/12/2025).

Pelantikan ini menandai perubahan status ribuan tenaga honorer menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya, Bupati Merangin menyampaikan pesan tegas sekaligus peringatan keras kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang baru dilantik.

Ia menekankan bahwa status baru sebagai ASN harus diiringi dengan peningkatan kinerja, dedikasi, dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerah.

“Kalau tidak bisa berbuat banyak, jangan permalukan negeri ini. Mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” tegas M. Syukur di hadapan ribuan peserta pelantikan.

Bupati mengingatkan bahwa menjadi PPPK Paruh Waktu berarti memikul amanah besar sebagai pelayan publik.

Ia berharap kehadiran ribuan ASN baru tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Merangin.

“Jangan sampai jumlah yang besar ini tidak memberi pengaruh apa-apa bagi kemajuan daerah. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dan keyakinan dalam bekerja akan mengantarkan saudara mencapai tujuan, baik secara pribadi maupun kedinasan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Bupati M. Syukur mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Merangin untuk bangun dari zona nyaman dan mulai berinovasi.

Menurutnya, masa depan Merangin sangat bergantung pada aparatur yang mau berubah dan memulai perbaikan dari diri sendiri.

“Kalau ingin mengubah negeri ini, ubahlah diri kita masing-masing. Jangan berharap pada orang lain. Jadilah contoh yang baik di tengah masyarakat, lingkungan, dan keluarga,” ujarnya.

Di akhir sambutan, Bupati Merangin menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja kolektif yang tulus dan penuh komitmen, visi pembangunan daerah dapat tercapai sesuai target.

“Saya yakin, Merangin 2030 akan menjadi Merangin Baru seperti yang kita idam-idamkan bersama,” pungkasnya.(*)