JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Tradisi adat Melayu mewarnai penyambutan Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., di Markas Polda Jambi, Rabu 14 Oktober 2026.

Prosesi tersebut mengangkat kearifan lokal sebagai bagian dari penghormatan kepada pimpinan baru sekaligus menegaskan identitas budaya masyarakat Jambi.

Penyambutan berlangsung dengan sejumlah rangkaian adat, mulai dari jajar hormat, pedang pora, pertunjukan silat Melayu, hingga penyampaian kato bejawab dan penaburan beras kunyit.

Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Subandi, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Jambi, para Kapolres dan Kapolresta jajaran, serta pengurus Bhayangkari Daerah Jambi.

Rangkaian kegiatan dimulai saat Kapolda Jambi beserta istri tiba di pintu masuk Mapolda Jambi dan menerima sambutan dari petugas adat Melayu.

Prosesi berlanjut dengan jajar hormat dan Lapsat, kemudian pedang pora sebagai bagian dari tradisi penyambutan di lingkungan kepolisian.

Saat memasuki lobi Mapolda, Kapolda juga menerima sambutan melalui pertunjukan silat Melayu Jambi.

Petugas Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi selanjutnya menyampaikan kato bejawab, yang menjadi bagian dari tata cara adat dalam prosesi tersebut.

Penaburan beras kunyit turut melengkapi rangkaian penyambutan.

Penggunaan unsur adat dalam kegiatan resmi ini menghadirkan identitas budaya lokal di lingkungan institusi kepolisian.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai Melayu Jambi di tengah kehidupan masyarakat modern.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan tradisi penyambutan itu tidak hanya berfungsi sebagai seremoni, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap budaya daerah.

“Tradisi penyambutan dengan adat Melayu Jambi ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah. Kearifan lokal menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas,” ujar Erlan.

Menurutnya, nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya lokal dapat menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat.

Namun, kedekatan tersebut juga membutuhkan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Profesionalisme, kualitas pelayanan, respons terhadap pengaduan, serta kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik.

Erlan berharap kepemimpinan Kapolda Jambi yang baru dapat mendorong seluruh personel meningkatkan soliditas, menjaga profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmen Polda Jambi untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan Polri yang humanis dan profesional.

Penyambutan melalui adat Melayu menjadi penanda awal kehadiran Widodo di Mapolda Jambi.

Tantangan berikutnya terletak pada penerjemahan harapan tersebut ke dalam kinerja kepolisian, termasuk konsistensi pelayanan, transparansi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pelestarian budaya dan penguatan profesionalisme dapat berjalan beriringan dalam mendukung hubungan yang lebih baik antara Polda Jambi dan masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Sarolangun H. Hurmin menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan daerah melalui visi Sarolangun Maju.

Ia menjadikan lima misi pembangunan sebagai arah kebijakan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program selama periode RPJMD 2025–2029.

Komitmen tersebut disampaikan Hurmin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur pemangku kepentingan, Hurmin menyebut pembangunan Sarolangun merupakan hasil kerja bersama yang berlanjut dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.

Ia mengapresiasi kontribusi para pemimpin terdahulu, mulai dari Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, hingga Hasan Basri Agus dan Cek Endra.

Menurutnya, setiap periode pemerintahan telah meletakkan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Sarolangun.

“Pembangunan Kabupaten Sarolangun adalah hasil kerja keras kita bersama di era masing-masing pemerintahan sebelumnya. Insya Allah, tongkat estafet pembangunan ini akan terus dilanjutkan oleh putra-putri terbaik daerah ini di masa mendatang,” ujar Hurmin.

Pernyataan tersebut menegaskan arah pembangunan yang ingin ia lanjutkan. Namun, tantangan pemerintah daerah tidak berhenti pada kesinambungan program.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan berjalan sesuai prioritas dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Lima misi menjadi arah pembangunan Sarolangun

Hurmin menjelaskan bahwa visi Sarolangun Maju menjadi landasan bagi lima misi utama pemerintahannya.

Kelima misi itu mencakup pelayanan dasar, penguatan nilai sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta perbaikan birokrasi.

Misi pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah daerah menempatkan sektor tersebut sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Misi kedua mencakup penguatan nilai keagamaan, pelestarian adat istiadat, dan pengembangan kepemudaan.

Agenda ini diarahkan untuk menjaga karakter daerah sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan.

Pada misi ketiga, Hurmin menekankan pembangunan infrastruktur pelayanan umum yang merata dan berkualitas.

Pemerataan menjadi aspek penting agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan dasar.

Misi keempat berorientasi pada pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini membuka ruang bagi penguatan usaha masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, misi kelima menyasar pembentukan budaya birokrasi yang berakhlak, tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kelima misi tersebut menjadi kerangka bagi pemerintah daerah dalam menentukan program dan prioritas pembangunan.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarlembaga, pengelolaan anggaran yang efektif, serta evaluasi berkala terhadap hasil program.

Hurmin: Sarolangun Maju bukan sekadar slogan

Hurmin menegaskan visi dan misi pemerintahannya bukan sekadar pernyataan politik, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Ia menyatakan program dalam RPJMD Sarolangun 2025–2029 harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Visi dan misi ini bukan sekadar slogan, tetapi janji kami kepada masyarakat yang akan kami wujudkan. Melalui kerja nyata, kami berkomitmen memastikan bahwa setiap program pemerintah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Hurmin.

Komitmen tersebut menempatkan pelaksanaan program sebagai tolok ukur penting bagi keberhasilan pemerintahan.

Masyarakat membutuhkan perbaikan layanan yang nyata, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan kesempatan ekonomi.

Karena itu, keberhasilan agenda Sarolangun Maju perlu terlihat melalui indikator yang terukur, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap program memiliki target yang jelas sehingga masyarakat dapat menilai perkembangan dan hasil pelaksanaannya.

Tantangan pembangunan masih membutuhkan perhatian

Dalam rapat paripurna yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sarolangun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,78 persen, meningkat dibandingkan 3,73 persen pada 2024.

Indeks Pembangunan Manusia juga naik dari 73,76 menjadi 74,72.

Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 4,68 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan masih mencapai 8,74 persen.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai capaian sekaligus tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

Pemerintah daerah membutuhkan program yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Al Haris juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan fiskal.

Ia meminta program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Pesan tersebut relevan dengan agenda Sarolangun Maju karena pelaksanaan lima misi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Karhutla dan pemerataan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah

Selain persoalan kesejahteraan, karhutla masih menjadi tantangan di Kabupaten Sarolangun.

Al Haris menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan.

Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Upaya pencegahan juga penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas warga dan merusak lingkungan.

Di sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan tetap menjadi agenda penting agar akses pelayanan umum tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Pembangunan jalan dan fasilitas publik perlu berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan Sarolangun Maju membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Pemerintah tidak hanya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan, meningkatkan layanan dasar, dan memastikan hasil pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Hurmin ajak seluruh pihak perkuat sinergi

Hurmin mengakui pemerintah kabupaten tidak dapat menjalankan seluruh agenda pembangunan secara mandiri.

Ia membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, serta masyarakat.

Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam melanjutkan pembangunan dan menjaga kesinambungan program daerah.

Pada usia ke-27 Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah menghadapi tugas untuk menerjemahkan visi Sarolangun Maju menjadi hasil yang dapat diukur dan dirasakan warga.

Lima misi yang telah ditetapkan memberikan arah kebijakan.

Namun, konsistensi pelaksanaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat akan menentukan sejauh mana agenda tersebut mencapai tujuannya.

Peringatan Hari Jadi ke-27 pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pembangunan sekaligus mengevaluasi langkah yang perlu diprioritaskan pada tahun-tahun mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Nama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mulai dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dalam wacana Pilkada Kota Jambi 2029.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari keduanya yang memastikan rencana untuk berpasangan.

Di tengah spekulasi politik tersebut, persoalan pelayanan publik justru menjadi isu konkret yang perlu mendapat perhatian.

Kemas belum memberikan sinyal tegas mengenai kemungkinan maju bersama Diza.

Ia memilih menekankan pentingnya kinerja pemerintah dan DPRD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Kemas, kualitas pelayanan publik harus menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai para pemangku kepentingan di Kota Jambi.

“Pada prinsipnya, kami ingin menunjukkan kinerja yang baik. Baik pemerintah kota maupun DPRD harus bisa menjadi barometer dalam memberikan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Kemas.

Pernyataan tersebut belum menjawab arah politik Kemas menjelang Pilkada 2029.

Karena itu, kebersamaan dengan Diza dalam sejumlah kegiatan kemasyarakatan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa keduanya sedang membangun kesepakatan pencalonan.

Dari wacana politik ke persoalan keselamatan warga

Pada Selasa 6 Oktober 2026, Kemas dan Diza menjenguk Azalea, anak berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Kemas mengatakan kunjungan itu bertujuan melihat kondisi korban sekaligus mengetahui respons pihak pelaksana pekerjaan.

Ia juga menyebut pihak rekanan menyatakan kesediaan membantu biaya pengobatan korban.

Namun, perhatian terhadap korban tidak boleh berhenti pada kunjungan dan bantuan pengobatan.

Insiden di sekitar proyek infrastruktur juga menuntut penjelasan mengenai penyebab kejadian, penerapan standar keselamatan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kemas menekankan bahwa, pelaksana proyek harus mengikuti standar operasional prosedur dan memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.

Meski demikian, informasi mengenai penyebab insiden, hasil pemeriksaan, dan bentuk pertanggungjawaban pihak terkait belum tercantum dalam keterangan yang tersedia.

Aspek tersebut penting untuk memperjelas penanganan kasus sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar proyek.

Krisis air bersih turut menjadi sorotan

Selain menjenguk korban, Kemas dan Diza mengikuti penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Penyaluran tersebut menyasar warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih di tengah kondisi kemarau.

Bantuan air dapat memenuhi kebutuhan mendesak warga.

Namun, persoalan yang lebih mendasar terletak pada keberlanjutan pasokan dan kemampuan layanan air bersih memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus terus bergantung pada distribusi bantuan.

Kemas menyoroti kondisi air baku Sungai Batanghari yang turut memengaruhi proses pengolahan air sebelum distribusi kepada pelanggan.

Ia menilai pemerintah dan pengelola layanan air perlu memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas serta tingkat kekeruhan air baku.

Menurutnya, penanganan masalah tidak cukup hanya dengan menambah bahan kimia apabila persoalan mendasarnya belum teratasi.

“Penambahan bahan kimia sebesar 10 sampai 15 persen belum tentu menjadi jaminan apabila persoalan mendasarnya belum terselesaikan,” kata Kemas.

Pernyataan itu menempatkan kualitas air baku sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

Namun, penilaian mengenai penyebab gangguan layanan tetap memerlukan data teknis, termasuk hasil pengujian kualitas air, kondisi instalasi pengolahan, dan evaluasi distribusi.

Perbaikan Tirta Mayang perlu dibuktikan dengan hasil

Kemas juga menyinggung upaya perbaikan Perumda Air Minum Tirta Mayang, termasuk penggantian pompa sebagai bagian dari penanganan persoalan layanan air.

Ia menyatakan DPRD akan terus memantau perkembangan perbaikan tersebut.

Baginya, hasil yang paling penting ialah pulihnya layanan sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh air dengan baik.

Agar upaya perbaikan dapat dinilai secara objektif, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kondisi layanan sebelum dan sesudah penggantian pompa, wilayah yang terdampak, serta target pemulihan distribusi.

Penjelasan mengenai kualitas air dan jadwal penanganan juga penting untuk mengukur efektivitas langkah yang ditempuh.

Hingga informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat data teknis yang cukup untuk mengukur sejauh mana penggantian pompa menyelesaikan gangguan layanan air bersih.

Kinerja publik menjadi perhatian menjelang 2029

Aktivitas Kemas dan Diza di tengah persoalan warga memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan duet keduanya pada Pilkada Kota Jambi 2029.

Akan tetapi, agenda bersama tidak serta-merta membuktikan adanya kesepakatan politik.

Keduanya belum menyampaikan pernyataan resmi yang memastikan pencalonan bersama.

Konfigurasi politik menuju 2029 juga masih dapat berubah seiring perkembangan situasi dan dukungan partai politik.

Di luar spekulasi mengenai pasangan calon, keselamatan warga di sekitar proyek infrastruktur dan kepastian layanan air bersih merupakan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut nyata.

Bagi masyarakat Kota Jambi, ukuran kinerja tidak berhenti pada kehadiran pejabat dalam kegiatan sosial.

Kejelasan penanganan insiden, keterbukaan informasi, serta perbaikan layanan yang dapat dirasakan langsung akan menjadi tolok ukur penting bagi para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, wacana Pilkada 2029 masih memerlukan kepastian politik, sedangkan persoalan keselamatan dan layanan dasar masyarakat menuntut jawaban yang lebih konkret sekarang.(*0

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai memproses pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., menyerahkan dokumen tersebut di Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari rencana Pemkab Kerinci untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu pusat pelayanan.

Pemerintah daerah menargetkan MPP mulai terwujud paling lambat pada akhir Semester I 2027.

Monadi datang bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kerinci, Miftahul Jannah, S.T., M.Si. Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si., menerima dokumen tersebut dalam audiensi bersama jajaran kementerian.

Setelah penyerahan dokumen, Pemkab Kerinci menunggu proses verifikasi dari KemenPAN-RB.

Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu paling lama 30 hari.

Hasil verifikasi akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan proses pembentukan MPP.

Karena itu, target realisasi pada Semester I 2027 masih bergantung pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan tahapan berikutnya.

Pemkab Kerinci juga perlu menyiapkan aspek kelembagaan, sarana, dan kebutuhan operasional agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai target.

Bupati Monadi menegaskan bahwa pembentukan MPP tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung.

Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memastikan pusat pelayanan tersebut mampu memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan.

“Kita ingin pelayanan publik di Kabupaten Kerinci semakin mudah, cepat dan terintegrasi. MPP ini kita dorong bukan hanya sebagai tempat pelayanan, tetapi menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Monadi.

Pernyataan tersebut menempatkan kemudahan akses dan keterpaduan layanan sebagai tujuan pembentukan MPP.

Namun, manfaatnya bagi warga nantinya akan bergantung pada jenis layanan yang tersedia, mekanisme pelayanan, kesiapan petugas, serta koordinasi antarinstansi.

Kehadiran MPP diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mendatangi sejumlah kantor berbeda ketika mengurus keperluan administrasi.

Melalui integrasi layanan, warga berpeluang memperoleh akses yang lebih praktis dalam satu lokasi.

Meski demikian, Pemkab Kerinci masih perlu melewati tahapan verifikasi dan persiapan sebelum masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut.

Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan jenis layanan yang akan tersedia, lokasi operasional, serta mekanisme pengurusan dokumen setelah MPP terbentuk.

Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami manfaat yang akan mereka peroleh, bukan hanya mengetahui rencana pembangunan fasilitas baru.

Pemkab Kerinci menargetkan pembentukan MPP dapat terwujud paling lambat pada akhir Semester I 2027.

Untuk mencapai target tersebut, perangkat daerah terkait perlu menindaklanjuti hasil verifikasi dan memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Tahap selanjutnya akan menentukan kesiapan pemerintah daerah dalam mengoperasikan pusat pelayanan terpadu tersebut.

Dengan target waktu yang telah disampaikan, masyarakat kini menanti perkembangan proses pembentukan MPP Kerinci.

Ukuran keberhasilannya kelak bukan hanya berdirinya fasilitas pelayanan, melainkan juga kemudahan prosedur, kepastian waktu, transparansi biaya, dan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan warga.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat koordinasi dengan Pertamina untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah SPBU di wilayahnya.

Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika turun langsung ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Lubuk Linggau, Kamis 8 Oktober 2026, guna membahas kesinambungan pasokan hingga ke masyarakat.

Pertemuan di Kantor PPN TBBM Lubuk Linggau Ilir tersebut melibatkan jajaran Pertamina, pengelola terminal, serta manajer SPBU dari wilayah Singkut, Pelawan, Bernai, dan Pelayang.

Koordinasi ini menjadi langkah Pemkab untuk memperkuat komunikasi dalam rantai distribusi BBM, mulai dari terminal hingga titik penjualan.

Bagi masyarakat, kelancaran distribusi BBM menyangkut lebih dari sekadar ketersediaan bahan bakar.

Pasokan yang terjaga turut mendukung mobilitas warga, transportasi, kegiatan usaha, dan berbagai layanan publik yang bergantung pada energi.

Wabup Gerry Trisatwika menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan penyaluran BBM berlangsung lancar dan berkesinambungan.

Ia juga meminta seluruh pihak segera menyampaikan kendala di lapangan agar masalah distribusi dapat ditangani tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun ingin memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan. Karena BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gerry.

Pemkab minta komunikasi distribusi diperkuat

Dalam pertemuan tersebut, Gerry menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola TBBM, dan manajemen SPBU.

Menurutnya, koordinasi yang responsif dapat membantu setiap pihak mengenali potensi hambatan distribusi lebih dini.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kelancaran distribusi. Jika ada kendala di lapangan, harus segera dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi,” tegasnya.

Pemkab Sarolangun juga mendorong pengelola SPBU menjaga kualitas pelayanan dan menjalankan penyaluran BBM sesuai ketentuan.

Langkah ini penting agar distribusi tidak hanya mengandalkan ketersediaan pasokan dari terminal, tetapi juga berjalan baik pada tingkat pelayanan langsung kepada konsumen.

Wabup Gerry hadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sarolangun, Bustra Desman, serta Kepala Bagian Ekonomi Setda Sarolangun, Davidman Setiawan.

Dari pihak Pertamina, pertemuan tersebut dihadiri jajaran Sales Pertamina Branch Jambi dan Kepala TBBM Lubuk Linggau, Wawan Prabawa.

Para manajer SPBU dari beberapa wilayah di Sarolangun juga mengikuti koordinasi untuk memperkuat komunikasi antara pemasok dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar.

Koordinasi antara Pemkab Sarolangun dan Pertamina menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelancaran pasokan BBM.

Namun, efektivitas langkah tersebut pada akhirnya perlu terlihat melalui distribusi yang konsisten, pelayanan SPBU yang tertib, serta penanganan cepat apabila muncul kendala di lapangan.

Pemkab menyatakan akan melanjutkan koordinasi dan pengawasan bersama Pertamina serta pengelola SPBU.

Pemerintah daerah berharap upaya tersebut dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mendukung stabilitas kegiatan ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Sarolangun.

Bagi masyarakat, indikator terpenting bukan hanya pertemuan antarpihak, melainkan kepastian bahwa distribusi berjalan sesuai kebutuhan dan BBM dapat diakses melalui SPBU dengan pelayanan yang baik.

Pemkab Sarolangun berharap sinergi tersebut mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah menuju Sarolangun Maju.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi dan Polresta Jambi memperkuat komitmen membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Penguatan kolaborasi itu ditandai dengan pertemuan silaturahmi Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang bersama jajaran pejabat utama (PJU) Polresta Jambi dengan pimpinan DPRD Kota Jambi, Kamis 6 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal mempererat koordinasi antara kepolisian dan lembaga legislatif guna mendukung terciptanya situasi Kota Jambi yang aman, kondusif, sekaligus menunjang kelancaran pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolresta Jambi yang baru menjabat.

Menurutnya, komunikasi yang baik antarinstansi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyambut baik silaturahmi Kapolresta Jambi beserta jajaran. Sinergi yang kuat antara DPRD dan Polresta sangat penting untuk mendukung pelayanan publik sekaligus menjaga keamanan di Kota Jambi,” ujar Kemas Faried.

Ia menilai kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas membangun komunikasi, tetapi juga membuka peluang kerja sama dalam berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Ke depan tentu banyak program yang bisa disinergikan bersama Polresta Jambi. Harapan kami, kerja sama ini semakin memperkuat pelayanan publik dan menciptakan situasi yang aman serta kondusif,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dengan DPRD Kota Jambi sebagai mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, menciptakan keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan pemerintah daerah.

“Kami hadir bersama para pejabat utama Polresta Jambi untuk membangun sinergitas dengan DPRD Kota Jambi. Harapannya semakin banyak program yang dapat dikolaborasikan demi kepentingan masyarakat,” ujar Ananto.

Ia menegaskan, tujuan utama dari kolaborasi tersebut adalah menciptakan situasi kamtibmas yang tetap aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani secara bersama,” tegasnya.

Melalui penguatan komunikasi antara DPRD Kota Jambi dan Polresta Jambi, kedua institusi berharap koordinasi dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan dapat berjalan lebih efektif demi terciptanya Kota Jambi yang aman dan kondusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi mengurangi produksi air bersih hingga 20 persen akibat meningkatnya tingkat kekeruhan air baku Sungai Batanghari selama musim kemarau.

Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kualitas air agar tetap memenuhi standar air minum yang diterima pelanggan.

Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan pengurangan produksi menjadi langkah antisipasi karena kondisi air baku saat ini mengalami tingkat kekeruhan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.

Menurutnya, jika produksi tetap dipaksakan pada kapasitas maksimal, proses pengolahan air berisiko menghasilkan kualitas yang tidak sesuai standar.

“Analogi sederhananya seperti membuat kopi. Kalau airnya terlalu sedikit atau terlalu keruh, hasilnya tidak sesuai. Karena itu kami mengurangi debit produksi agar proses pengolahan tetap menghasilkan air yang memenuhi standar kualitas,” ujar Arianto.

Ia menjelaskan, sebelumnya Perumdam Tirta Mayang hanya melakukan pengurangan produksi sekitar 10 persen ketika tingkat kekeruhan mulai meningkat.

Namun, kondisi terbaru membuat penyesuaian harus ditingkatkan menjadi sekitar 20 persen.

Dampak dari pengurangan produksi tersebut mulai dirasakan pelanggan, terutama masyarakat yang mendapat suplai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni dan IPA Tanjung Sari.

Tercatat sekitar 5.300 sambungan rumah (SR) terdampak akibat berkurangnya jam pelayanan.

Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga September 2026, mengikuti perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air baku.

Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Kelurahan Bakung Jaya, Takang Bakung, Wijayapura, Thehok, Pasir Putih, Simpang III Sipin, Sukakarya, Kebun Handil, Handil Jaya, Jelutung, Cempaka Putih, Beliung, Danau Sipin, Solok Sipin, Sungai Putri, Selamat, Legok, dan Telanaipura.

Arianto menyebut kondisi Sungai Batanghari saat ini masih berada pada level normal hingga waspada.

Namun, karakter sungai yang dinamis membuat tingkat kekeruhan dapat berubah cepat, terutama saat musim kemarau berkepanjangan.

Untuk mengurangi dampak terhadap pelanggan, Perumdam Tirta Mayang menyiapkan sejumlah langkah darurat.

Salah satunya dengan menyediakan layanan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki secara gratis bagi wilayah yang mengalami gangguan pelayanan.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pompa bergerak atau mobile pump yang dapat menyesuaikan perubahan tinggi muka air sungai.

Perumdam juga melakukan pemasangan pipa intake sebagai upaya menjaga keberlangsungan pasokan air baku.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Langkah ini kami lakukan agar kualitas air yang diterima masyarakat tetap terjaga,” kata Arianto.

Ia memastikan biaya pengolahan air untuk mengatasi peningkatan kekeruhan masih berada dalam kondisi normal.

Proses pengolahan mulai dari penyaringan air baku hingga distribusi tetap dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku.

Perumdam Tirta Mayang mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, sekaligus memastikan perusahaan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi Sungai Batanghari agar pelayanan dapat kembali normal ketika kondisi air baku membaik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mayang Kota Jambi mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi distribusi air bersih kepada pelanggan.

Selain mempercepat penanganan kebocoran jaringan, perusahaan daerah penyedia layanan air minum tersebut menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pasokan tetap berjalan, mulai dari pengerukan sedimentasi sumber air baku hingga penyediaan pompa fleksibel dan mobil tangki.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dengan mempercepat respons terhadap setiap laporan pelanggan.

“Kami berkomitmen merespons setiap keluhan pelanggan secara cepat, dari air yang tidak mengalir, kebocoran pipa hingga kondisi air yang keruh,” ujar Arianto.

Setiap laporan yang masuk, kata dia, langsung ditindaklanjuti dengan mengirim petugas ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan.

Debit Air Baku Jadi Perhatian Utama

Menghadapi potensi penurunan debit air akibat musim kemarau, Tirta Mayang telah melakukan sejumlah langkah teknis untuk menjaga kapasitas produksi air bersih.

Salah satunya dengan melakukan pengerukan sedimentasi di sekitar intake atau lokasi penyadapan air baku.

Langkah tersebut dilakukan agar aliran air menuju instalasi pengolahan tetap optimal.

“Kami sedang menyiapkan pompa fleksibel untuk mendukung distribusi air apabila debit air baku mengalami penurunan,” kata Arianto.

Selain itu, Tirta Mayang juga menyiagakan armada mobil tangki yang nantinya dapat digunakan untuk mendistribusikan air bersih secara gratis kepada pelanggan apabila terjadi gangguan pelayanan akibat kondisi kemarau.

Sejumlah Wilayah Diprediksi Alami Penurunan Tekanan

Arianto menjelaskan, beberapa wilayah yang berpotensi mengalami penurunan tekanan air berada di kawasan Jambi Timur, Paal Merah, ujung Pelayangan, serta wilayah Mayang bagian barat.

Namun, kondisi tersebut tidak sampai menyebabkan penghentian distribusi air secara menyeluruh.

Menurutnya, jika diperlukan, pihaknya hanya akan melakukan penyesuaian waktu pengaliran agar seluruh pelanggan tetap mendapatkan pasokan air.

“Kami hanya melakukan penyesuaian jam pengaliran dari delapan jam menjadi enam jam per hari dengan pembagian jadwal siang dan malam agar pasokan air tetap menjangkau seluruh pelanggan,” jelasnya.

Pemkot Minta Pelayanan Terus Diperkuat

Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan, meminta Perumda Tirta Mayang terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan distribusi air bersih.

Ia mendorong perusahaan daerah tersebut mempercepat penanganan kebocoran pipa, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat.

Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, Tirta Mayang berharap pelayanan air bersih di Kota Jambi tetap berjalan optimal meskipun menghadapi kondisi musim kemarau.

Bagi pelanggan yang mengalami gangguan seperti air tidak mengalir, air keruh, atau kebocoran pipa, laporan dapat disampaikan melalui layanan WhatsApp pengaduan di nomor 0821-2121-9692 untuk segera ditindaklanjuti petugas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali membuktikan konsistensinya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., berbagai penghargaan berhasil diraih, termasuk penghargaan terbaru berupa predikat Sangat Baik dalam PENKIN Tahun 2026 melalui DPMPTSP Kota Jambi.

Pencapaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 204.S Tahun 2026, tanggal 30 Juli 2026, tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,046.

Keberhasilan tersebut sekaligus menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia, bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lainnya, seperti Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Malang.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Penghargaan ini juga menegaskan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Wali Kota Jambi, dokter Maulana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Sangat Baik pada evaluasi PENKIN Tahun 2026 ini.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi berada pada jalur yang tepat (on the track). Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, hasil PENKIN Tahun 2026 tidak hanya menjadi ukuran terhadap kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

“Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun investasi. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta tim penilai independen yang telah melaksanakan proses evaluasi secara objektif, komprehensif, dan profesional.

Menurutnya, proses penilaian yang dilakukan, mulai dari verifikasi administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga kunjungan lapangan (fact finding) ke DPMPTSP Kota Jambi, telah memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Melalui proses evaluasi ini, kami dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penilai yang telah melaksanakan proses evaluasi secara profesional dan objektif. Indikator pelayanan publik yang terus meningkat ini, menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin baik, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran DPMPTSP Kota Jambi bersama perangkat daerah terkait lainnya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan ini bukanlah tujuan, melainkan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” singkatnya.

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PENKIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan efektivitas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Pelaksanaan penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), kualitas pelayanan DPMPTSP, hingga dukungan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui pengisian data secara mandiri, penyampaian dokumen pendukung, hingga verifikasi lapangan yang melibatkan tim independen.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi kinerja daerah, yang terdiri atas kategori Sangat Baik, Baik, dan Kurang Baik.

Klasifikasi tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan, pembinaan, hingga insentif kepada pemerintah daerah.

Melalui mekanisme penilaian ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, memperkuat tata kelola pemerintahan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat daya saing daerah serta menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin menarik dan kompetitif di tingkat nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman Republik Indonesia akan mulai melakukan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik atau Opini Ombudsman 2026 pada Agustus hingga September mendatang.

Menjelang proses tersebut, Ombudsman RI menggelar entry meeting di Jambi sebagai langkah menyamakan persepsi dengan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal yang menjadi objek penilaian.

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa 29 Juli 2026, dihadiri Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher dan dibuka Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.

Nuzran mengatakan entry meeting menjadi tahapan awal sebelum tim penilai turun ke lapangan.

Menurutnya, seluruh penyelenggara pelayanan publik perlu memahami indikator penilaian sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

“Kegiatan ini merupakan diskusi pendahuluan sebelum tim melakukan penilaian pada Agustus mendatang. Kami berharap Provinsi Jambi mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,” ujar Nuzran.

Ia menjelaskan, penilaian tahun ini akan mencakup berbagai layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), hingga pelayanan pada sejumlah instansi vertikal.

Instansi yang masuk dalam cakupan penilaian di antaranya Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, serta Kantor Pertanahan.

Menurut Nuzran, kualitas pelayanan publik menjadi ukuran nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

Karena itu, Ombudsman lebih mengedepankan fungsi pencegahan daripada sekadar mencari kesalahan penyelenggara layanan.

“Kalau ingin melihat kehadiran negara, lihatlah kualitas pelayanannya. Ombudsman hadir di hulu untuk mencegah maladministrasi. Kami bukan mencari kesalahan, tetapi memberikan pendampingan agar seluruh penyelenggara mampu menghadirkan pelayanan prima,” tegasnya.

Ia menambahkan, Opini Ombudsman merupakan instrumen untuk mendeteksi sejak dini potensi maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat, sehingga setiap instansi dapat segera melakukan perbaikan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Bungo, dan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pendampingan dalam upaya pencegahan maladministrasi di lingkungan pemerintah daerah.(*)