KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Hermansyah yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD.

Dalam penyampaiannya, Hermansyah menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025, kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi fiskal maupun dinamika ekonomi.

“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan dengan baik. Berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif di berbagai sektor,” ungkap Hermansyah saat membacakan sambutan Bupati.

Capaian tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, membaiknya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta terkendalinya inflasi daerah.

Selain itu, perekonomian masyarakat juga menunjukkan penguatan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

LKPJ Tahun 2025 sendiri memuat sejumlah aspek penting, mulai dari kebijakan umum pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, realisasi program dan kegiatan, hingga pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan belanja.

Selain itu, laporan juga memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya.

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan indikator sosial ekonomi lainnya yang menunjukkan tren perbaikan.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Hamdani dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Momentum ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH meminta seluruh ASN dan PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja maksimal, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Pernyataan ini disampaikan pada Apel Kedisiplinan dan Halal Bihalal ASN pasca libur Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026, yang digelar di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (30/3/2026).

Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, para Staf Ahli Gubernur, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada ASN yang telah bekerja maksimal meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

“Saya melihat semua telah bekerja maksimal untuk tugas-tugas yang diembannya. Meski masih ada beberapa masalah, ada juga yang perlu peningkatan kinerja, dan untuk itu perlu keseriusan dalam bekerja,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi terlihat dari indikator ekonomi yang cukup meyakinkan, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93%, rasio kemiskinan dan pengangguran yang membaik.

Gubernur menekankan ASN harus mempercepat realisasi program kerja dan seluruh kegiatan tanpa menunda-nunda.

Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi riil masyarakat melalui belanja pemerintah.

“Segera realisasikan program kerja supaya tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang berdampak terhadap kualitas pekerjaan. Persiapkan segala sesuatu dengan baik dan cermat,” lanjutnya.

Al Haris juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dengan efisien, meski dana terbatas.

Ia menegaskan, pemerintah menerima kritik dan saran demi kemajuan pembangunan Provinsi Jambi.

Usai apel, kegiatan diakhiri dengan bersalaman dan bermaaf-maafan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, ASN, dan PPPK.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pelayanan di Samsat tetap berjalan meskipun dalam suasana libur dan penerapan kebijakan work from anywhere (WFA).

Pemantauan langsung dilakukan guna memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa hambatan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menegaskan bahwa petugas Samsat tetap diwajibkan hadir untuk memberikan pelayanan, meskipun sebagian instansi menerapkan sistem kerja fleksibel.

Menurutnya, langkah ini penting agar pelayanan publik tetap optimal dan tidak mengganggu kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Selain itu, Pemprov Jambi juga memperhatikan dampak libur cuti bersama Idulfitri terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selama periode libur, banyak masyarakat yang tidak sempat melakukan pembayaran karena layanan terbatas.

Sebagai solusi, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan denda administrasi bagi wajib pajak yang jatuh tempo pada periode 18 hingga 24 Maret 2026.

Masyarakat diberikan waktu tambahan selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Maret, untuk melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 27 Maret, maka ketentuan denda akan kembali diberlakukan seperti biasa.

Pemprov Jambi pun mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan masa relaksasi tersebut agar terhindar dari sanksi administrasi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pasca libur Lebaran.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Usai libur panjang Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Merangin langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah unit pelayanan publik, Rabu (25/03).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh A. Khafidh. Dalam kunjungan ke beberapa instansi, Wabup masih menemukan sejumlah ASN yang belum hadir tepat waktu, bahkan ada yang terlambat masuk kerja.

Uniknya, dalam setiap lokasi yang dikunjungi, Wabup menemukan fenomena yang disebut sebagai “juru penyelamat”, yakni ASN yang hadir dan berusaha menutupi ketidakhadiran rekan kerja lainnya.

Saat melakukan pengecekan, Wabup sempat mempertanyakan keberadaan ASN yang belum hadir.

Jawaban dari petugas menyebutkan bahwa sebagian masih dalam perjalanan, sementara yang lain sedang keluar untuk keperluan tertentu.

Namun, tak lama kemudian, salah satu ASN yang dimaksud akhirnya datang dan langsung menghadap Wabup, memicu suasana cair hingga diwarnai tawa bersama jajaran pejabat yang hadir.

“Ibuk baru datang ya?,” tanya Wabup.

“Iya pak,” jawab ASN.

Sontak Wabup A. Khafidh beserta Kepala OPD pun tertawa.

“Nah ini, selalu ada juru penyelamat. Tadi katanya sudah masuk terus ngisi minyak. Ternyata memang belum datang. Terlambat buk ya?,” tanya Wabup dijawab dengan anggukan sembari tersipu malu.

Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKPSDMD, Kepala Dinas Kesehatan, serta perwakilan Inspektorat.

Mereka mengunjungi lima unit pelayanan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani, beberapa puskesmas, Dinas Dukcapil, hingga PDAM Tirta Merangin.

Menurut Wabup, sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, administrasi, dan layanan air bersih.

Ia menegaskan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN sudah cukup baik, dan pelayanan publik mulai kembali berjalan normal pasca libur panjang.

Sementara itu, Kepala BKPSDMD menjelaskan bahwa sistem kerja ASN saat ini dibagi antara Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) berdasarkan penugasan dari masing-masing instansi.

“Bagi yang WFO tapi tidak hadir, nanti akan ada teguran dari Kepala Dinas masing-masing yang kemudian disampaikan kepada BKPSDMD,” singkatnya.

ASN yang seharusnya WFO namun tidak hadir akan dikenakan teguran melalui atasan langsung sebelum ditindaklanjuti ke BKPSDMD sebagai bagian dari penegakan disiplin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Merangin memastikan seluruh layanan publik kembali berjalan normal.

Hal tersebut ditegaskan oleh H A Khafidh saat melakukan pengecekan langsung ke sejumlah fasilitas pelayanan, Rabu (25/3).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati bersama rombongan meninjau beberapa titik layanan publik, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Kol Abundjani Bangko, Puskesmas Pematang Kandis, Puskesmas Bangko, hingga PDAM Tirta Merangin.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal pasca libur Lebaran.

Dari hasil pemantauan, tingkat kehadiran pegawai tercatat berada di angka sekitar 70 persen. Sebagian ASN dan pegawai masih belum kembali ke daerah karena alasan mudik.

Meski demikian, Wabup menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

“Saya ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik berjalan normal setelah Lebaran,” ujarnya.

Sebagai langkah pembinaan, pemerintah daerah akan menerapkan sanksi bertahap bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Teguran lisan akan diberikan terlebih dahulu, sebelum kemudian dilanjutkan dengan teguran tertulis apabila pelanggaran terus terjadi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin bagi ASN, PPPK, maupun tenaga kerja lainnya di lingkungan Pemkab Merangin.

Wabup juga telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan kehadiran pegawai di hari kerja pasca libur Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) belum diberlakukan di lingkungan Pemkab Merangin.

Seluruh pegawai diminta tetap bekerja dari kantor seperti biasa.

Namun demikian, Wabup memberikan pengecualian bagi pegawai yang sedang bertugas di luar daerah.

Mereka tetap diperbolehkan menjalankan pekerjaan dari lokasi masing-masing, selama tugas dan tanggung jawab tetap diselesaikan sesuai jadwal.

“Yang terpenting adalah pekerjaan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Anwar Sadat memimpin apel gabungan perdana setelah perayaan Idulfitri 1447 Hijriah yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (25/03).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal memperbaiki diri sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun daerah.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menyatukan langkah demi mewujudkan visi pembangunan daerah.

Menurutnya, kebersamaan dan semangat baru pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh masyarakat, seraya mengajak untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi.

Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, Bupati menyebut berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif.

Sejumlah capaian dan penghargaan dari berbagai pihak menjadi indikator kemajuan yang telah diraih.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan ke depan masih membutuhkan kerja keras dan sinergi semua pihak. Kolaborasi dan percepatan pembangunan dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika yang ada.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sorotan utama. Bupati meminta seluruh ASN untuk mengedepankan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas, mulai dari orientasi pelayanan hingga sikap adaptif dan kolaboratif.

Di akhir arahannya, ia menegaskan bahwa disiplin ASN merupakan fondasi utama keberhasilan pemerintahan.

Ia mengingatkan pentingnya kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga etika sebagai pelayan masyarakat.

“ASN harus mampu menjadi solusi di tengah masyarakat, bukan justru menjadi penghambat dalam pelayanan,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan internal serta memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana secara resmi melantik jajaran direksi baru PERUMDAM Tirta Mayang pada Senin (16/3/2026) lalu.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan layanan air bersih di Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 sekaligus tantangan yang harus segera diselesaikan oleh manajemen baru.

Secara umum, kinerja operasional dinilai cukup stabil dengan total 107.044 sambungan rumah (SR), termasuk penambahan sekitar 5.100 pelanggan baru dalam satu tahun terakhir.

Capaian tersebut mendorong tingkat pelayanan air bersih di Kota Jambi mencapai 67,20 persen.

Meski demikian, masih terdapat ketimpangan distribusi layanan antar wilayah yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Beberapa kecamatan mencatatkan capaian tinggi, seperti Kota Baru, Pasar Jambi, dan Jelutung.

Sementara wilayah lain seperti Danau Sipin, Telanaipura, dan Alam Barajo berada pada kategori menengah.

Di sisi lain, sejumlah daerah masih tertinggal, di antaranya Pelayangan, Jambi Timur, dan Danau Teluk.

Adapun Jambi Selatan dan Paal Merah menjadi wilayah dengan cakupan terendah, sehingga menjadi pekerjaan rumah besar bagi direksi baru untuk segera meningkatkan akses layanan air bersih secara merata.

Dari sisi teknis, kapasitas produksi air tercatat mencapai lebih dari 34 juta meter kubik, namun distribusi yang terealisasi sedikit lebih rendah.

Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang masih berada di kisaran 35,91 persen.

Angka tersebut masih jauh di atas standar nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Permen PU No. 20 Tahun 2006, yakni maksimal 20 persen.

Wali Kota menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya soal memperluas cakupan layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi air.

Dengan konsumsi rata-rata pelanggan sekitar 18,5 meter kubik per bulan dan tarif Rp4.400 per meter kubik, keseimbangan antara harga terjangkau dan kualitas layanan harus tetap dijaga.

Ia juga mendorong direksi baru untuk tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi mulai membuka peluang pendanaan dari luar, termasuk investasi.

“Pertumbuhan perumahan di Jambi sangat pesat. Layanan air bersih harus mampu mengimbangi. Saya minta direksi berani mencari sumber pembiayaan baru, sekaligus menekan kebocoran air agar target layanan 100 persen bisa tercapai,” tegasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan bahwa kepala daerah berpotensi dikenai sanksi apabila tetap melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode libur Lebaran.

Peringatan tersebut berkaitan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang meminta para kepala daerah tetap berada di daerah masing-masing saat Idulfitri.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang mengabaikan instruksi dari pemerintah pusat dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Menurutnya, sanksi yang dapat diberikan kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri atau program nasional bisa dimulai dari teguran tertulis.

Jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat meningkat hingga pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Ahmad Irawan berharap seluruh kepala daerah dapat mematuhi instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak perlu ada langkah disipliner dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang menjalankan instruksi dengan baik.

Menurutnya, pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk lebih serius menjalankan tugas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa libur Lebaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menunda perjalanan ke luar negeri selama periode libur Idulfitri.

Kebijakan tersebut bertujuan agar para kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, kehadiran kepala daerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama masa mudik dan libur Lebaran.

Dengan tetap berada di daerah, kepala daerah diharapkan dapat memantau langsung berbagai hal, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, kelancaran arus mudik, hingga pengawasan aktivitas wisata yang biasanya meningkat saat libur panjang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di jajaran Polda Jambi.

Berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor: ST/440/II/Kep./2026 tertanggal 27 Februari 2026 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar, sebanyak 54 personel mengalami promosi dan pergantian posisi strategis.

Salah satu perubahan penting terjadi di Kapolres Bungo. AKBP Natalena Eko Cahyono dimutasi sebagai Pamen di Polda Jambi, sementara posisi Kapolres Bungo kini dipercayakan kepada AKBP Zamri Elfino, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari manajemen organisasi Polri, termasuk pembinaan karier dan penyegaran jabatan.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi untuk pembinaan karier serta penyegaran di tubuh Polri. Langkah ini juga bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Ia menambahkan, pergantian pejabat, termasuk di tingkat Kapolres, tidak akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Jambi.

Sebaliknya, mutasi diharapkan membawa semangat baru dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kapolda Jambi berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat,” tutup Kombes Pol. Erlan Munaji.

Mutasi ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas layanan publik, dan efektivitas operasional di seluruh wilayah hukum Polda Jambi.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)