JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan menyediakan data, mengunggah kegiatan, atau menyampaikan pengumuman resmi.

Pemerintah harus memastikan setiap informasi benar-benar menjangkau masyarakat, relevan dengan kebutuhan mereka, serta mampu menarik perhatian dan mudah dipahami.

Penegasan tersebut disampaikan Diza saat memaparkan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi, Rabu 4 November 2026.

Menurut Diza, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya memastikan ketersediaan informasi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antara informasi yang disampaikan dan informasi yang benar-benar diterima masyarakat.

Sebab, banyak informasi mengenai program, kebijakan, hingga bantuan pemerintah yang berpotensi tidak diketahui warga akibat keterbatasan jangkauan dan kurang tepatnya strategi distribusi informasi.

“Keterbukaan informasi publik tidak semata-mata dilakukan ketika pemerintah menghadapi momentum tertentu atau berhubungan dengan media. Lebih dari itu, penyampaian informasi kepada masyarakat harus menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari,” tegas Diza.

Ia menilai, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses informasi.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah menyesuaikan cara berkomunikasi agar pesan yang disampaikan tidak hanya tersedia, tetapi juga sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Diza juga menekankan pentingnya mengukur efektivitas komunikasi publik.

Menurutnya, informasi yang akurat belum tentu memberikan dampak apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaannya, tidak tertarik mengaksesnya, atau kesulitan memahami isi pesan.

“Informasi yang akurat memang penting, tetapi bagaimana informasi tersebut bisa menarik perhatian masyarakat sehingga mau melihat dan memahaminya juga menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.

Karena itu, Pemkot Jambi perlu memperhatikan jangkauan informasi atau reach, jumlah penonton atau viewers, serta tingkat interaksi atau engagement dalam mengembangkan komunikasi melalui platform digital.

Bagi Diza, indikator tersebut bukan sekadar angka statistik media sosial.

Lebih dari itu, data jangkauan dan interaksi dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apakah informasi pemerintah sudah menjangkau masyarakat secara efektif.

Pemerintah juga perlu memilih saluran komunikasi berdasarkan karakteristik penerima informasi.

Dengan strategi tersebut, informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, maupun bantuan pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih tepat.

Dalam pemaparan tersebut, Diza turut menjelaskan berbagai upaya Pemkot Jambi sepanjang 2025 dan 2026 dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.

Ia berharap penilaian KI Provinsi Jambi tidak hanya menjadi pengukuran administratif, tetapi juga menghasilkan evaluasi dan masukan yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan informasi ke depan.

“Kami memaparkan berbagai hal yang telah dilakukan selama 2025 dan 2026. Kami berharap melalui penilaian ini, tim dapat memberikan masukan dan kritik agar upaya keterbukaan informasi di Kota Jambi terus berkembang dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menjelaskan bahwa penilaian keterbukaan informasi publik merupakan evaluasi rutin untuk mengukur komitmen badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi dan memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Menurutnya, evaluasi berkelanjutan penting untuk melihat perkembangan sekaligus konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemkot Jambi dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkot Jambi diharapkan tidak hanya mampu memenuhi indikator penilaian, tetapi juga memperkuat kualitas komunikasi pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi pada akhirnya bukan semata-mata seberapa banyak informasi yang pemerintah publikasikan, melainkan seberapa jauh masyarakat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh menghadirkan inovasi baru untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

Melalui program Sungai Penuh Melayani, kini pelayanan Dukcapil diperluas dengan kehadiran mobil pelayanan yang mengusung konsep jemput bola.

Program tersebut resmi diluncurkan Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Sungai Penuh, Selasa 3 November 2026.

Mengusung semangat JUARA MAS atau Jemput dan Antar Urusan Administrasi Kependudukan untuk Masyarakat, inovasi ini dirancang agar warga lebih mudah mendapatkan layanan dokumen kependudukan tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan mobilitas.

Wakil Wali Kota Azhar Hamzah mengatakan, kehadiran mobil pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin mudah, cepat, efektif, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dapat diakses tanpa hambatan.

Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan solusi bagi warga yang kesulitan datang langsung ke kantor pelayanan.

“Kita ingin memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak pelayanan administrasi kependudukan,” ungkap Azhar Hamzah.

Ia menjelaskan, program mobil pelayanan Dukcapil ini secara khusus diharapkan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, warga yang sedang sakit, serta masyarakat dengan keterbatasan waktu dan akses transportasi.

Dengan sistem pelayanan jemput dan antar, pemerintah ingin memangkas berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Selain memperluas jangkauan pelayanan, kehadiran mobil tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan responsivitas petugas Dukcapil dalam memenuhi kebutuhan administrasi warga.

Peluncuran program Sungai Penuh Melayani ditandai dengan prosesi pemotongan pita oleh Wakil Wali Kota Azhar Hamzah.

Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Sosial, serta sejumlah pejabat dan jajaran terkait.

Melalui inovasi JUARA MAS, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi hanya terpusat di kantor dinas, tetapi semakin dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, mudah dijangkau, dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh warga Kota Sungai Penuh.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurusan kenaikan pangkat, cuti, hingga pensiun aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini mendapat dukungan sistem digital melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIPENA).

Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat meluncurkan aplikasi tersebut untuk mendorong pelayanan administrasi yang lebih cepat, tertib, dan transparan.

Peluncuran SIPENA berlangsung di Gedung Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu 28 Okotber 2026.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mengembangkan aplikasi ini sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus memberikan kemudahan nyata bagi ASN, terutama dalam mengakses layanan administrasi dan memenuhi hak kepegawaiannya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakan SIPENA secara optimal.

Menurutnya, ketepatan dan kelengkapan data kepegawaian menjadi faktor penting agar proses administrasi tidak terhambat dan tidak merugikan pegawai.

“Keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan, dan komitmen bersama.

Karena itu, seluruh ASN harus meningkatkan profesionalisme dan menjalankan tugas sesuai kewenangan serta berorientasi pada hasil,” tegas Anwar Sadat.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saldi, S.H., menjelaskan bahwa SIPENA dirancang sebagai sistem pelayanan kepegawaian mandiri dan terpadu berbasis teknologi informasi.

Aplikasi ini menyediakan sejumlah layanan administrasi, antara lain pengajuan kenaikan pangkat, pencantuman gelar akademik, cuti, pensiun, dan kebutuhan administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memfasilitasi pengurusan administrasi, SIPENA juga mendukung pengelolaan data pelatihan, pemetaan kompetensi, serta pemutakhiran data kepegawaian secara cepat dan real time.

Menurut Saldi, pengembangan aplikasi tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, menghemat waktu dan anggaran, serta mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

SIPENA juga menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.

Di balik penerapan sistem digital, Pemkab Tanjung Jabung Barat menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh ASN dan pengelola kepegawaian mampu menggunakan aplikasi secara konsisten.

Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau belum diperbarui dapat menghambat proses administrasi.

Karena itu, Anwar Sadat meminta setiap perangkat daerah menjaga kualitas data pegawai sekaligus meningkatkan kedisiplinan dalam memanfaatkan sistem tersebut.

Penerapan SIPENA juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga agar perubahan dari prosedur administrasi sebelumnya berjalan lancar.

Dengan demikian, keberhasilan aplikasi ini tidak cukup diukur dari peluncurannya, tetapi juga dari kemudahan penggunaan, kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan data, dan kepastian proses administrasi yang diterima ASN.

Untuk mendukung penerapan aplikasi, Pemkab Tanjung Jabung Barat menggelar sosialisasi yang diikuti 45 peserta.

Mereka terdiri atas kepala subbagian umum dan kepegawaian serta pengelola kepegawaian dari masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber, dan tamu undangan lainnya.

Anwar Sadat juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan keuangan daerah.

Ia mendorong penguatan koordinasi, penetapan prioritas, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik.

Bupati turut mengapresiasi BKPSDMD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan SIPENA.

Ia berharap pengelola terus menyempurnakan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan kepegawaian.

Melalui SIPENA, Pemkab Tanjung Jabung Barat menargetkan tata kelola administrasi ASN yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.

Tantangan berikutnya ialah memastikan sistem tersebut benar-benar mempermudah pegawai, mempercepat proses layanan, dan menjaga agar pemenuhan hak kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Merangin mulai menerapkan buku tamu elektronik berbasis barcode untuk mempermudah pendataan pengunjung.

Melalui sistem ini, tamu cukup memindai barcode menggunakan telepon seluler, lalu mengisi data kunjungan secara digital tanpa perlu menulis di buku tamu manual.

Kepala Diskominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin, meluncurkan inovasi tersebut pada Kamis 29 Oktober 2026.

Program ini merupakan inisiatif Sekretaris Dinas Kominfo Merangin, Teguh J Jagat, sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkantoran.

Khoiruddin, yang akrab disapa Akhoi, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk membuat proses pencatatan pengunjung lebih praktis, tertib, dan mudah ditelusuri kembali.

“Jadi, setelah scan barcode, tamu diarahkan untuk mengisi data yang diminta melalui aplikasi buku tamu elektronik sampai selesai mengikuti petunjuk,” ujar Akhoi.

Penggunaan buku tamu elektronik cukup sederhana. Pengunjung hanya perlu memindai barcode yang tersedia di meja resepsionis menggunakan kamera telepon seluler berbasis Android.

Setelah itu, sistem mengarahkan pengunjung ke formulir digital untuk mengisi informasi yang diperlukan.

Setelah proses registrasi selesai, sistem mencatat kunjungan tersebut.

Data yang tersedia meliputi identitas sesuai isian pengunjung, foto, tanda tangan, tanggal dan waktu kedatangan, serta keperluan kunjungan.

Informasi tersebut masuk ke dalam catatan kunjungan elektronik sehingga petugas dapat melakukan pendataan tanpa harus mengandalkan pencatatan tulisan tangan.

Menurut Akhoi, penerapan sistem ini diharapkan membantu petugas resepsionis mengelola data pengunjung secara lebih efektif sekaligus memudahkan pencarian catatan kunjungan ketika diperlukan.

Sekretaris Diskominfo Merangin, Teguh J Jagat, mengatakan buku tamu elektronik tersebut menjadi salah satu upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung administrasi perkantoran.

Melalui digitalisasi ini, proses pencatatan kunjungan dapat berlangsung melalui satu sistem.

Petugas juga memiliki catatan elektronik yang dapat membantu pengelolaan administrasi harian.

Meski demikian, manfaat sistem digital tidak hanya bergantung pada kemudahan penggunaannya.

Pengelola juga perlu memastikan keamanan data pribadi pengunjung, membatasi akses informasi sesuai kebutuhan, serta menjaga agar sistem tetap dapat digunakan ketika terjadi kendala teknis.

Hal ini penting karena data kunjungan dapat mencakup identitas, foto, tanda tangan, waktu kedatangan, dan tujuan pengunjung.

Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai fungsinya, pegawai Diskominfo Merangin turut mencoba pengisian buku tamu elektronik setelah apel.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengenalan awal terhadap mekanisme registrasi digital yang akan digunakan.

Nita Febria, yang terlibat dalam pembuatan aplikasi, turut mendampingi penerapan sistem tersebut.

Diskominfo Merangin berharap inovasi ini dapat mendukung budaya kerja yang lebih adaptif terhadap teknologi serta meningkatkan ketertiban administrasi perkantoran.

Penerapan buku tamu elektronik ini menjadi langkah digitalisasi pada lingkungan Diskominfo Merangin.

Ke depan, efektivitasnya dapat dilihat dari kemudahan akses bagi pengunjung, ketepatan pencatatan, keamanan data, dan konsistensi penggunaan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, melantik lima pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Rabu 21 Oktober 2026.

Pelantikan ini menempatkan lima pejabat pada sejumlah posisi strategis, mulai dari Kesatuan Bangsa dan Politik hingga Perdagangan dan Perindustrian.

Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh. Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, serta sejumlah pejabat lainnya turut menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Azhar menekankan pentingnya tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas bagi setiap pejabat yang menerima amanah jabatan.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jadikan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian serta amal kebaikan bagi masyarakat,” pesan Azhar.

Ia juga meminta para pejabat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mendorong inovasi dalam menjalankan program kerja.

Menurutnya, kinerja birokrasi perlu berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lima Pejabat yang Dilantik

Lima pejabat eselon II yang dilantik mengisi posisi pimpinan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berikut daftar pejabat beserta jabatan yang diemban:

1. Zanti Ismawan Sulti, S.Sos., M.Si. — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
2. Desrizal, S.Pd., M.M. — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bovi Handriyanto, S.Pd., M.M. — Kepala Dinas Pendidikan.
4. Sansri Harsa, S.Sos., M.Si. — Kepala Dinas Perhubungan.
5. Jumadil, S.E., M.Si. — Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Penempatan pada lima perangkat daerah tersebut berkaitan dengan sejumlah bidang pelayanan dan urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, penanggulangan bencana, transportasi, stabilitas sosial-politik, serta perdagangan dan perindustrian.

Pelantikan pejabat bukan hanya berkaitan dengan pengisian jabatan struktural.

Masyarakat juga menantikan hasil kerja yang terukur dari setiap perangkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program dan peningkatan mutu pelayanan.

Azhar berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membangun koordinasi yang lebih baik, menghasilkan inovasi, serta menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

Kinerja mereka selanjutnya akan terlihat melalui pelaksanaan program, efektivitas pelayanan, dan kemampuan perangkat daerah menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pelantikan ini dapat mendukung peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Namun, capaian tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan tugas dan hasil kerja masing-masing pejabat setelah menjalankan amanah baru.(*)

JAMBI, SEPUCKJAMBI.ID — Proyeksi pendapatan daerah Kota Jambi pada 2027 turun sekitar Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Penurunan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Jambi dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus memastikan program pemerintah tetap menjawab kebutuhan masyarakat meski proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan.

Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar dan nota keuangan RAPBD Kota Jambi 2027 di Aula Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,6 triliun, turun 8,01 persen atau Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,671 triliun.

Angka tersebut turun sekitar 7,56 persen dibandingkan anggaran belanja murni 2026 yang mencapai Rp1,808 triliun.

DPRD Cermati Dampak Penurunan Anggaran

Kemas Faried mengatakan penurunan proyeksi pendapatan dan belanja menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas secara cermat.

DPRD, menurutnya, akan mengawal pembahasan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Meskipun ada proyeksi penurunan angka pendapatan dan belanja, di mana pendapatan turun sekitar 8 persen dan belanja turun sekitar 7 persen, kami di DPRD memastikan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menekankan bahwa pembahasan RAPBD tidak cukup hanya melihat besaran anggaran.

DPRD juga perlu mencermati manfaat setiap program, efektivitas penggunaan dana, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan warga.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan evaluasi belanja agar pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program prioritas.

Kesehatan dan Infrastruktur Masuk Perhatian

Dalam pembahasan RAPBD 2027, DPRD turut menyoroti keberlanjutan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses layanan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kemas Faried menegaskan bahwa efisiensi belanja harus dilakukan secara terukur. Penghematan anggaran, menurutnya, tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

“Prinsipnya, meski ruang fiskal terbatas, efektivitas program pembangunan tidak boleh surut. Pelayanan publik harus tetap prima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Jambi,” tegasnya.

Namun, rincian program yang akan mengalami penyesuaian maupun sektor yang memperoleh alokasi prioritas belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.

Hal ini akan menjadi bagian penting untuk dicermati dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.

Fraksi DPRD Akan Sampaikan Pandangan Umum

Setelah penyampaian nota pengantar dan nota keuangan, pembahasan RAPBD Kota Jambi 2027 akan berlanjut ke tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Melalui tahapan itu, setiap fraksi dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, masukan, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah kota.

DPRD selanjutnya akan mendalami rancangan tersebut bersama pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Penurunan proyeksi pendapatan dan belanja membuat rincian alokasi anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Publik dapat mencermati bagaimana pemerintah menetapkan prioritas, mengoptimalkan PAD, dan menjaga kesinambungan program pelayanan selama tahun anggaran 2027.

Hasil pembahasan RAPBD nantinya akan menentukan arah alokasi belanja daerah dan dukungan anggaran bagi berbagai program pembangunan Kota Jambi.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan predikat kinerja minimal “Baik” sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mulai 2027.

Kebijakan ini menandai berakhirnya toleransi terhadap hasil evaluasi berkategori Cukup, Buruk, dan Sangat Buruk yang masih berlaku sepanjang 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., menyampaikan ketentuan tersebut saat memimpin apel pagi sekaligus menyerahkan sejumlah surat keputusan (SK) di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin 19 Oktober 2026.

Hermansyah meminta seluruh PPPK Paruh Waktu memanfaatkan masa toleransi yang masih berlaku tahun ini untuk memperbaiki kedisiplinan dan capaian kerja.

Ia menegaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan perubahan persyaratan tersebut agar pegawai memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.

“Toleransi ini hanya berlaku untuk tahun 2026 saja. Saya sampaikan secara terbuka dan resmi hari ini, agar tidak ada lagi alasan di tahun 2027 mengaku baru diberitahu atau tidak tahu aturan. Manfaatkan kesempatan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah secara loyal dan terus berjuang,” tegas Hermansyah.

Pemkab Tanjung Jabung Barat menggunakan sejumlah indikator untuk mengevaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu.

Penilaian tersebut mencakup kedisiplinan mengikuti apel, tingkat kehadiran melalui aplikasi SIMEKA, riwayat sanksi atau surat teguran, serta kelengkapan laporan kinerja harian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi ASN Digital.

Indikator tersebut menjadi perhatian karena perpanjangan perjanjian kerja tidak hanya berkaitan dengan masa pengabdian, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pegawai atas tugas yang mereka jalankan.

Dengan batas minimal predikat Baik mulai 2027, pegawai perlu memastikan kehadiran, kepatuhan terhadap ketentuan kerja, serta pelaporan kinerja berjalan konsisten.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut perlu berjalan dengan penilaian yang terukur, indikator yang jelas, serta prosedur evaluasi yang dapat dipahami oleh pegawai.

Kejelasan mekanisme penilaian juga penting agar setiap keputusan perpanjangan kontrak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam apel yang sama, Hermansyah menyerahkan SK Perpanjangan Perjanjian Kerja kepada 159 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

. Mereka telah melewati tahapan evaluasi kinerja yang berlaku untuk periode tersebut.

Hermansyah menyebut perpanjangan masa kerja sebagai bentuk kepercayaan pemerintah daerah yang harus dijawab dengan dedikasi dan kinerja nyata.

Selain itu, pemerintah daerah menyerahkan SK Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada 47 pegawai negeri sipil (PNS).

Penyesuaian ini mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 282 Tahun 2025 dan SK Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 519/KEP.BUP/ORG/2025.

Menurut Hermansyah, perubahan nomenklatur jabatan tidak boleh berhenti pada penyesuaian administrasi.

Setiap perubahan perlu diikuti kesesuaian uraian tugas agar pembagian tanggung jawab lebih jelas dan tata kelola organisasi semakin efektif.

Apel pagi tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat fungsional, ASN, serta Tenaga Kerja Mandiri di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penegasan mengenai standar kinerja PPPK Paruh Waktu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong disiplin dan profesionalisme aparatur.

Namun, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada konsistensi penilaian, kejelasan target kerja, dan dukungan pembinaan bagi pegawai.

Dengan berakhirnya masa toleransi pada 2026, PPPK Paruh Waktu perlu memperhatikan seluruh komponen evaluasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh mencanangkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam Apel Kerja Senin yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin 19 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, S.E., M.M., bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Alpian menegaskan, tanggung jawab ASN tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan administratif.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan warga.

“ASN bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang mengemban amanah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh,” tegasnya dalam arahan.

Menurut Alpian, penerapan nilai dasar ASN perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Nilai BerAKHLAK mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semangat “Bangga Melayani Bangsa”.

Penerapan nilai tersebut diharapkan mendorong aparatur bekerja lebih bertanggung jawab, meningkatkan kompetensi, serta membangun koordinasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Empat Pejabat Terima Pin ASN BerAKHLAK

Dalam kegiatan tersebut, Alpian secara simbolis menyematkan Pin ASN BerAKHLAK kepada empat perwakilan pejabat, yakni Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD MHA Thalib, dan seorang camat.

Penyematan pin tersebut menjadi bagian dari pencanangan nilai dasar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Namun, penguatan budaya kerja tidak cukup melalui kegiatan seremonial.

Konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari penerapannya.

Disiplin, akuntabilitas, dan profesionalisme juga perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dalam memberikan informasi, menangani kebutuhan warga, serta menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan.

Alpian turut mengapresiasi petugas upacara dan mengucapkan selamat memperingati Hari Kesadaran Nasional kepada seluruh peserta apel.

Pencanangan BerAKHLAK menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi birokrasi dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan tersebut dihadiri para staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala OPD, camat, serta jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Melalui momentum ini, seluruh aparatur diharapkan semakin memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

Penguatan nilai BerAKHLAK pada akhirnya perlu terlihat melalui kinerja yang terukur, pelayanan yang responsif, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, semangat “Bangga Melayani Bangsa” tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pedoman kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Sungai Penuh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo bersama Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto turun langsung mengatur lalu lintas pada Senin pagi 19 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik strategis Kota Jambi untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat pada jam sibuk.

Kapolda Jambi bertugas di Simpang Adipura, sedangkan Wakapolda mengatur pergerakan kendaraan di Simpang Bukit Baling.

Sejumlah Pejabat Utama Polda Jambi juga ditempatkan di persimpangan lain di wilayah kota.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian membantu mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan di persimpangan.

Kehadiran pimpinan kepolisian di lapangan menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama saat aktivitas pagi mulai meningkat.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan Kapolda menekankan pentingnya kehadiran polisi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Polri harus selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui pelayanan langsung yang membantu aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujar Erlan saat menyampaikan pesan Kapolda Jambi.

Kapolda di Simpang Adipura, Wakapolda di Bukit Baling

Pengaturan lalu lintas melibatkan pimpinan dan personel Polda Jambi di beberapa titik strategis.

Kapolda memantau sekaligus membantu pergerakan kendaraan di Simpang Adipura, sementara Wakapolda bertugas di Simpang Bukit Baling.

Penempatan petugas di persimpangan tersebut ditujukan untuk membantu pengguna jalan melintasi kawasan yang membutuhkan pengaturan arus kendaraan.

Personel juga berupaya menjaga ketertiban agar aktivitas masyarakat pada pagi hari dapat berlangsung dengan aman.

Polda Jambi menyebut kegiatan ini sebagai penerapan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.

Melalui keterlibatan langsung pimpinan, institusi tersebut ingin menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab seluruh jajaran, bukan hanya petugas yang bertugas di lapangan.

Namun, efektivitas pengaturan lalu lintas juga bergantung pada kepatuhan pengguna jalan, kondisi kendaraan yang melintas, serta koordinasi petugas di setiap persimpangan.

Erlan menjelaskan bahwa keterlibatan pimpinan dalam pengaturan lalu lintas diharapkan menjadi contoh bagi personel untuk mengedepankan disiplin, tanggung jawab, dan sikap profesional saat melayani masyarakat.

Kapolda juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat.

Menurut pesan yang disampaikan melalui Kabid Humas, pelayanan kepolisian harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sebatas slogan.

“Tidak boleh ada sekat antara polisi dan masyarakat. Setiap personel, apa pun pangkat dan jabatannya, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata Erlan.

Polda Jambi berharap kegiatan serupa dapat berlangsung secara berkelanjutan, khususnya di persimpangan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya institusi untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat.

Untuk menilai dampaknya secara lebih terukur, informasi mengenai perubahan kepadatan kendaraan, waktu tempuh, atau evaluasi lalu lintas setelah kegiatan dapat menjadi data pendukung yang penting.

Polda Jambi menyatakan akan terus mendorong pelayanan yang profesional, responsif, dan humanis guna mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kota Jambi bersiap menjadi tuan rumah Forum Nasional Kota Cerdas atau Smart City 2026 pada 18–19 November mendatang.

Pemerintah Kota Jambi menargetkan agenda ini tidak hanya memperkuat transformasi digital pemerintahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, dan jasa lokal.

Wali Kota Jambi, Maulana memimpin rapat koordinasi persiapan bersama jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, perangkat daerah, serta pihak penyelenggara di Ruang Rapat Wali Kota Jambi, Rabu 14 Oktober 2026.

Forum nasional tersebut akan berlangsung setelah Jambi Smart City Festival pada 15–17 November 2026.

Dua agenda ini akan menghadirkan rangkaian kegiatan yang menggabungkan inovasi digital, partisipasi masyarakat, dan promosi potensi daerah.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi RI, Aris Kurniawan, menyebut forum serupa pada tahun sebelumnya di Yogyakarta menarik sekitar 2.500 peserta.

Menurutnya, jumlah peserta dalam kegiatan tersebut turut membuka peluang bagi berbagai sektor usaha di daerah penyelenggara.

“Persiapan kegiatan berskala nasional tentu tidak ringan. Namun, kegiatan ini juga memberikan peluang bagi daerah untuk menggerakkan perekonomian dan memperluas kerja sama,” ujar Aris.

Meski demikian, besarnya dampak ekonomi bagi Kota Jambi akan bergantung pada jumlah peserta yang benar-benar hadir, lama kunjungan, serta seberapa besar belanja mereka mengalir ke usaha lokal.

Pemkot Jambi menjadwalkan Jambi Smart City Festival pada 15–17 November 2026 di kawasan Taman Banjuran Budayo. Festival ini mengusung tema “Smart City for Better Future – Inovasi Digital Menuju Kota Jambi Bahagia”.

Sementara itu, Forum Nasional Kota Cerdas akan berlangsung pada 18–19 November 2026 di BW Luxury Hotel Kota Jambi dengan tema “Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital”.

Kedua agenda tersebut akan mempertemukan pemerintah daerah, praktisi teknologi, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk membahas digitalisasi pemerintahan, inovasi pelayanan publik, pengelolaan data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital menunjuk Kota Jambi sebagai tuan rumah melalui surat Nomor B-91/DJTPD.5/AI/01.02.02/2026 tentang Penunjukan Kota Jambi dalam Penyelenggaraan Forum Kota Cerdas.

Wali Kota Jambi, Maulana menyebut kepercayaan tersebut sebagai kesempatan untuk memperkenalkan inovasi pelayanan publik sekaligus memperluas kolaborasi dengan daerah lain.

“Ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Kota Jambi. Saat ini, pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai daerah. Karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maulana.

Selain menjadi lokasi penyelenggaraan forum, Kota Jambi akan memanfaatkan agenda nasional tersebut untuk memperkenalkan sejumlah inisiatif digital yang telah dikembangkan pemerintah daerah.

Beberapa inovasi yang akan diperkenalkan antara lain CCTV berbasis komunitas yang terintegrasi, aplikasi pelayanan publik, dan berbagai inisiatif pemerintahan digital.

Maulana menegaskan bahwa, penggunaan teknologi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi bagian dari promosi pemerintah.

“Kita ingin menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pelayanan yang lebih mudah hingga lingkungan yang lebih aman,” katanya.

Ia juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berpotensi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau perangkat yang tersedia.

Kemudahan akses, keamanan data, kecepatan pelayanan, dan manfaat yang dirasakan warga juga menjadi bagian penting dari penerapannya.

Jambi Smart City Festival 2026 akan melibatkan pelajar, generasi muda, komunitas digital, dan pelaku inovasi melalui berbagai kegiatan.

Panitia merencanakan sejumlah agenda, antara lain:

1. Lomba Mewarnai, untuk mengembangkan kreativitas anak sekaligus mengenalkan konsep kota cerdas sejak dini.
2. Jambi Smart City Application Challenge, untuk mendorong lahirnya gagasan dan inovasi aplikasi digital.
3. Lomba Kampung Digital, untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di lingkungan masyarakat.
4. E-Sport Tournament, melalui kompetisi Mobile Legends dan PUBG.
5. Ideathon, sebagai ruang pengembangan gagasan untuk menjawab tantangan perkotaan.
6. Photo Competition, untuk mengangkat kreativitas dan potensi Kota Jambi.

Data kegiatan yang disampaikan juga menyebut festival akan mengusung konsep luar ruang dengan memadukan identitas budaya lokal dan inovasi digital.

Namun, daftar awal yang tersedia hanya memuat enam jenis kegiatan, sehingga agenda ketujuh perlu dikonfirmasi kepada panitia sebelum publikasi.

Pemkot Jambi berharap festival tersebut dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kota cerdas, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperkenalkan gagasan dan karya mereka.

Di luar agenda forum, Maulana mengusulkan kunjungan delegasi ke kawasan Candi Muaro Jambi pada sore hari, 19 November 2026, setelah agenda utama selesai.

Pemkot menilai kawasan cagar budaya tersebut memiliki potensi untuk memperkenalkan sejarah dan pariwisata Jambi kepada peserta dari berbagai daerah.

Pemanfaatan informasi digital juga berpeluang memperkaya pengalaman wisata sejarah.

Pemkot turut menawarkan fasilitasi transportasi bagi peserta yang berminat. Dinas Perhubungan akan dikoordinasikan untuk menyiapkan tiga unit bus listrik, dengan kemungkinan dukungan kendaraan lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan.

Selain Candi Muaro Jambi, pemerintah kota mengusulkan rute wisata kota atau city tour yang mencakup sentra batik dan lokasi lain yang merepresentasikan budaya serta ekonomi kreatif daerah.

Meski demikian, kunjungan tersebut masih berupa usulan yang memerlukan koordinasi dengan panitia pusat. Kepastian agenda dan transportasi perlu menunggu hasil koordinasi lanjutan.

Aris Kurniawan mengapresiasi persiapan Pemkot Jambi dan menilai forum nasional ini dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan serta penguatan kerja sama antardaerah.

Ia juga menyebut capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dukungan sumber daya manusia sebagai modal bagi Kota Jambi untuk mengembangkan konsep kota cerdas.

Menurut Aris, tema forum tahun ini menekankan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi dan digitalisasi pemerintahan.

Ia berharap kegiatan tersebut mendorong penerapan teknologi yang lebih efektif dalam pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan persiapan terus berjalan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Persiapan itu mencakup kebutuhan teknis, pengamanan, pelayanan tamu, dan dukungan transportasi.

Sementara itu, Maulana meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyelesaikan tugas sesuai kewenangannya.

Ia menekankan kesiapan fasilitas, kebersihan kawasan, penerangan, akses jalan, dan kenyamanan tamu selama kegiatan berlangsung.

Bagi Kota Jambi, penyelenggaraan Forum Nasional Kota Cerdas 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi daerah sekaligus menguji kesiapan pemerintah dalam menghubungkan teknologi dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan rangkaian acara berjalan sesuai rencana dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Keberhasilan forum tidak hanya bergantung pada pelaksanaan acara, tetapi juga pada tindak lanjut kerja sama, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peluang ekonomi yang benar-benar dirasakan pelaku usaha dan masyarakat lokal.(*)