JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan bahwa kepala daerah berpotensi dikenai sanksi apabila tetap melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode libur Lebaran.

Peringatan tersebut berkaitan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang meminta para kepala daerah tetap berada di daerah masing-masing saat Idulfitri.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang mengabaikan instruksi dari pemerintah pusat dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Menurutnya, sanksi yang dapat diberikan kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri atau program nasional bisa dimulai dari teguran tertulis.

Jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat meningkat hingga pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Ahmad Irawan berharap seluruh kepala daerah dapat mematuhi instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak perlu ada langkah disipliner dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang menjalankan instruksi dengan baik.

Menurutnya, pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk lebih serius menjalankan tugas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa libur Lebaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menunda perjalanan ke luar negeri selama periode libur Idulfitri.

Kebijakan tersebut bertujuan agar para kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, kehadiran kepala daerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama masa mudik dan libur Lebaran.

Dengan tetap berada di daerah, kepala daerah diharapkan dapat memantau langsung berbagai hal, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, kelancaran arus mudik, hingga pengawasan aktivitas wisata yang biasanya meningkat saat libur panjang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di jajaran Polda Jambi.

Berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor: ST/440/II/Kep./2026 tertanggal 27 Februari 2026 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar, sebanyak 54 personel mengalami promosi dan pergantian posisi strategis.

Salah satu perubahan penting terjadi di Kapolres Bungo. AKBP Natalena Eko Cahyono dimutasi sebagai Pamen di Polda Jambi, sementara posisi Kapolres Bungo kini dipercayakan kepada AKBP Zamri Elfino, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari manajemen organisasi Polri, termasuk pembinaan karier dan penyegaran jabatan.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi untuk pembinaan karier serta penyegaran di tubuh Polri. Langkah ini juga bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Ia menambahkan, pergantian pejabat, termasuk di tingkat Kapolres, tidak akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Jambi.

Sebaliknya, mutasi diharapkan membawa semangat baru dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kapolda Jambi berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat,” tutup Kombes Pol. Erlan Munaji.

Mutasi ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas layanan publik, dan efektivitas operasional di seluruh wilayah hukum Polda Jambi.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)

JJAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – OPD Kota Jambi menegaskan komitmen dalam mewujudkan 11 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2026, melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) yang berlangsung pada Kamis (29/1/2026).

Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza, menegaskan bahwa kolaborasi antar-OPD menjadi kunci kesuksesan program “Kota Jambi Bahagia.”

Penandatanganan PK ini tidak hanya formalitas, tetapi juga sebagai penguat akuntabilitas dan sinergi seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berkumpul bersama staf ahli, asisten, kepala OPD, hingga camat, untuk memastikan 11 program prioritas berjalan optimal,” sebutnya.

“Semua OPD bekerja sama dengan koordinasi melalui staf ahli atau asisten yang membidangi program tertentu. Secara umum, program-program ini sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Maulana.

Salah satu program unggulan, Bank Harkat, dirancang untuk membantu UMKM dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online atau rentenir.

Program ini bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan dana sebesar Rp110 miliar, meski realisasi saat ini baru mencapai sekitar Rp300 juta.

“Kami ingin mendorong pembiayaan UMKM agar tidak terjerat pinjol atau rentenir. Sebagian masyarakat masih memiliki tunggakan sebelumnya,” kata Maulana.

“Tapi ke depan kami akan berinovasi bersama OJK dan perbankan agar UMKM mendapatkan modal yang layak,” tambah Maulana.

Selain itu, program Kampung Bahagia di sektor kesehatan juga disebut telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja antar-OPD ini diharapkan memperkuat sinergi, memastikan program prioritas dapat terlaksana sesuai target, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kota.

“Setiap OPD memiliki peran penting dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia.

Dengan koordinasi yang baik, kami optimis program ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Provinsi Jambi mencetak prestasi gemilang dalam penilaian pelayanan publik nasional tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Berdasarkan hasil penilaian yang dikenal dengan Opini Ombudsman, Provinsi Jambi berhasil menduduki peringkat pertama dan meraih predikat Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi.

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026).

Dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya dua provinsi yang berhasil meraih predikat tertinggi, yakni Jambi dan Jawa Timur.

Namun Jambi berada di posisi pertama dan diberikan kesempatan menyampaikan testimoni di acara penganugerahan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, mengapresiasi pencapaian Pemprov Jambi.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pencapaian Pemprov Jambi tidak boleh berhenti di sini. Harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pelayanan publik untuk masyarakat akan terus meningkat, termasuk bagi pemerintah daerah lainnya di Jambi agar dapat bersaing dan memenuhi harapan masyarakat,” ujar Saiful pada Jumat (30/1/2026).

Saiful menambahkan, penilaian Ombudsman tidak hanya menitikberatkan pada kualitas pelayanan, tetapi juga kepedulian pemerintah daerah terhadap pengaduan masyarakat.

Menurutnya, fasilitas pelayanan yang baik harus diimbangi dengan pengelolaan pengaduan yang efektif agar masyarakat benar-benar puas.

Salah satu indikator utama penilaian adalah kepuasan masyarakat, yang diperoleh melalui wawancara langsung oleh tim penilai Ombudsman.

“Komponen kepuasan masyarakat menjadi bagian penting. Dan Pemprov Jambi berhasil memenuhi standar tersebut,” tutup Saiful.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di Jambi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan berkompetisi di tingkat nasional.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, menyoroti belum tersedianya akses sinyal internet di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo.

Ia menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkrit agar masyarakat desa bisa menikmati layanan internet yang memadai.

Pernyataan ini disampaikan Robinson saat menerima kunjungan anggota DPRD lintas fraksi di kediamannya di Desa Tanjung Katung, Senin (26/1/2026).

Turut hadir antara lain Alfin Junaidi (PKB), Jonaidi P. Naenggolan (PAN), Usman Halik (PDI-P), Ramadhan Mahir dan Maimunah (Demokrat), serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Robinson Sirait membandingkan kondisi Desa Tanjung Katung dengan wilayah Sungai Bahar yang secara geografis lebih jauh dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, namun sudah memiliki akses internet kuat dan stabil.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa internet bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Internet kini menjadi kebutuhan utama untuk pendidikan, usaha, administrasi, hingga komunikasi. Desa Tanjung Katung tidak boleh tertinggal dalam hal ini,” ujar Robinson.

Ia mendorong seluruh anggota DPRD, khususnya dari Daerah Pemilihan I, untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan layanan internet di desa dan wilayah sekitarnya.

Usulan DPRD ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat, yang berharap ketersediaan internet dapat menunjang aktivitas sehari-hari, pendidikan, serta membuka peluang ekonomi baru.

Dengan meningkatnya kebutuhan digital, ketersediaan akses internet di Desa Tanjung Katung dinilai krusial untuk mendukung kemajuan desa, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memperluas akses informasi di era modern.(*)

SURABAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong transformasi tata kelola birokrasi dengan memperkuat sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait pengelolaan manajemen ASN berbasis teknologi.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada Jumat (23/1/2026) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) masing-masing daerah. Dokumen PKS ditandatangani langsung oleh Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, dan Kepala BKPSDMD Kota Surabaya, Ira Tursilowati.

Kesepakatan ini turut disaksikan oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi, S.T, M.T.

Kerja sama tersebut difokuskan pada replikasi sistem pengelolaan manajemen ASN milik Pemkot Surabaya untuk diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, sebelum PKS diteken, pihaknya telah melakukan kajian teknis secara mendalam.

Bahkan, tim Pemkot Jambi telah berada di Surabaya selama dua hari untuk mempelajari sistem secara langsung.

“Tim kami benar-benar mempelajari aspek teknisnya, mulai dari IT, BKPSDMD, Inspektorat hingga staf ahli. Setelah itu barulah hari ini kita tandatangani kerja sama dan selanjutnya bisa diterapkan di Kota Jambi,” ujar Maulana.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan setiap ASN memiliki akun kinerja masing-masing, sehingga pimpinan daerah dapat memantau kinerja pegawai secara real time dan objektif.

“Dengan sistem ini, monitoring kinerja ASN akan lebih transparan dan terukur. Setiap pegawai dinilai secara individu, bukan lagi sekadar berdasarkan unit kerja,” jelasnya.

Maulana juga menambahkan, Pemkot Jambi berencana mengundang tim ahli dari Surabaya untuk melakukan peluncuran resmi sistem manajemen ASN di Kota Jambi dalam waktu dekat.

Tak hanya soal manajemen ASN, kerja sama ini juga membuka peluang bagi Jambi untuk belajar dari Surabaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami melihat Surabaya memiliki pengalaman yang sangat baik dalam memaksimalkan PAD. Ini penting bagi Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa agar semakin mandiri secara ekonomi,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Maulana menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua APEKSI.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi ini. Apa yang baik dan sudah terbukti di Surabaya akan kami adaptasi dengan cepat di Jambi demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa kerja sama ini berkaitan erat dengan penerapan manajemen talenta ASN, di mana kinerja dinilai berdasarkan capaian individu.

“Melalui sistem ini, bisa terlihat beban kerja, capaian, dan keberhasilan setiap ASN secara jelas. Inilah yang nanti akan diterapkan di Kota Jambi,” kata Eri.

Ia juga menilai kerja sama antar daerah menjadi ruang saling belajar.

Menurutnya, Surabaya pun akan mengadopsi sejumlah inovasi dari Jambi, salah satunya pengembangan susur sungai yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut PKS, Pemkot Surabaya melalui BKPSDMD akan memberikan pelatihan, pendampingan, serta melakukan monitoring terhadap implementasi sistem manajemen ASN di Kota Jambi.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBi.ID – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan empat pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (21/1/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Muaro Jambi.

Acara pelantikan dihadiri pejabat administrator, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi sebagai saksi resmi.

Empat pejabat yang dilantik adalah:

• Herry Zulsani, Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Muaro Jambi

• Mentaflison, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi

• Fahruddin, Kepala UPTD Alat Berat Dinas PUPR Muaro Jambi

• Junaidi, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Muaro Jambi

Dalam sambutannya, Wabup Junaidi menegaskan bahwa seluruh pelantikan telah melalui prosedur resmi dan mendapat rekomendasi dari instansi kepegawaian negara sesuai peraturan perundang-undangan.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik. Jabatan ini adalah amanah dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta pengabdian,” tegasnya.

Ia juga menepis isu praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Muaro Jambi, menegaskan seluruh proses pengangkatan dilakukan profesional dan bebas dari intervensi.

“Tidak ada cerita jual beli jabatan. Tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok. Semua berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tambah Wabup dengan tegas.

Selain itu, pejabat yang dilantik diminta bekerja maksimal, menjunjung integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Ini kesempatan untuk membuktikan kinerja. Bekerjalah dengan sepenuh hati dan profesional,” pungkas Junaidi H. Mahir.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo melakukan sistem jemput bola ke desa-desa untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Kegiatan ini bagian dari upaya proaktif menyukseskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026.

Disdukcapil Tebo turun langsung ke 15 desa pemekaran, khususnya bagi warga yang masih menggunakan alamat desa induk, agar memiliki dokumen kependudukan sesuai domisili baru dan dapat menggunakan hak pilih pada Pilkades mendatang.

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Tebo, Ali Bato, menjelaskan bahwa pencetakan e-KTP desa pemekaran menjadi prioritas utama mengingat masih banyak warga yang belum memperbarui alamat e-KTP mereka.

“Pada Juni 2026 Kabupaten Tebo akan melaksanakan Pilkades serentak. Oleh karena itu, desa-desa pemekaran yang warganya masih menggunakan KTP desa lama kita dorong untuk segera mencetak KTP dengan alamat desa baru, supaya mereka memiliki hak pilih,” ujar Ali Bato.

Proses pencetakan dilakukan dengan memutakhirkan data dari e-KTP lama ke alamat desa pemekaran, dan seluruh layanan dilakukan langsung di desa agar memudahkan masyarakat tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Kegiatan jemput bola ini telah dimulai sejak 13 Januari 2026, dimulai di Desa Tegal Asri, kemudian dilanjutkan ke Desa Perintis Makmur hingga 15 Januari 2026.

Disdukcapil membagi petugas ke dalam tiga tim, masing-masing beranggotakan 11 orang, didampingi perangkat desa setempat, agar seluruh warga desa pemekaran dapat terlayani sebelum Pilkades.

Ali Bato menegaskan, ketersediaan blanko e-KTP aman dan mencukupi, serta berharap kepala desa terus mengimbau warganya agar segera memanfaatkan pelayanan ini.

Target pencetakan massal dijadwalkan selesai akhir April 2026.

“Dengan pembagian tim ini, kami optimistis seluruh warga desa pemekaran bisa terlayani tepat waktu sebelum Pilkades berlangsung,” pungkas Ali Bato.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memanfaatkan momentum peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 H/2026 M untuk memaparkan sejumlah program unggulan Pemkot Jambi yang telah berjalan selama 10 bulan terakhir.

Peringatan ini digelar Kamis malam (15/01/2026) di Masjid Raya Magatsari Pasar Jambi, bekerja sama dengan Badan Pengurus Masjid (BPM) setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyoroti program Kartu Bahagia, yang memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi warga kurang mampu.

Ia menekankan bahwa tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk jaminan bebas pungutan di sekolah negeri.

Selain itu, Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan Sekolah Rakyat, sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sebagai upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.

“Dalam 10 bulan kepemimpinan kami, berbagai program sudah berjalan. Kartu Bahagia memastikan warga tidak terhambat kesehatan dan pendidikan, sementara Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu,” ujar Maulana.

Ia menekankan bahwa semua program tersebut bertujuan mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia bagi seluruh warganya.

Selain paparan program, peringatan Isra’ Mi’raj ini juga diisi kegiatan keagamaan, termasuk santunan kepada anak-anak yatim di sekitar Masjid Raya Magatsari.

Santunan diserahkan langsung oleh Wali Kota Maulana sebagai simbol kepedulian sosial pemerintah kota.

Ceramah agama disampaikan oleh H. Abdullah Firdaus, Lc., MA., Ph.D., yang mengingatkan jamaah tentang pentingnya salat lima waktu sebagai sumber ketenangan dan pedoman hidup.

“Mereka yang menunaikan salat memiliki corak hidup berbeda. Rasulullah SAW menekankan untuk memperbanyak dan memperbaiki kualitas salat sebagai jalan menuju kesejahteraan dan ketenangan hidup,” ujarnya.

Maulana juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kerukunan di Kota Jambi, serta meningkatkan kualitas ibadah sebagai fondasi membangun masyarakat yang sejahtera.

“Momentum Isra’ Mi’raj ini mari kita jadikan refleksi iman sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Dengan keimanan dan program nyata, Kota Jambi akan terus menjadi kota aman, nyaman, dan bahagia,” tegasnya.

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai keislaman, mempererat silaturahmi antarumat Muslim.

Sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Jambi dalam menjalankan program sosial dan pendidikan bagi warganya.(*)