MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 April 2026.

ASN diperbolehkan bekerja dari rumah satu hari setiap pekan, yaitu setiap hari Jumat, sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi kinerja.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Namun, di tingkat daerah, implementasinya masih menunggu arahan resmi. Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, mengaku belum menerima surat edaran tersebut secara langsung.

“Kami baru mendapat informasi dari pemberitaan. Nanti akan kami laporkan ke Bupati, dan jika sudah ada kepastian, akan segera disampaikan,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Sindi. Ia menyebut bahwa surat edaran sedang diproses untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah.

“Kita tunggu arahan pimpinan, apakah WFH akan diterapkan atau tidak,” jelasnya.

Penerapan WFH ini diharapkan dapat meningkatkan work-life balance ASN, sekaligus mendorong efisiensi dan produktivitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Meski demikian, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan sistem kerja dan mekanisme pengawasan kinerja tetap berjalan dengan baik.

Dengan kebijakan ini, ASN akan mendapatkan fleksibilitas kerja yang lebih tinggi, namun pelayanan publik harus tetap optimal meski sebagian pegawai bekerja dari rumah pada hari tertentu.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo, Dedy Putra, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2027, Selasa (31/03/2026), di Aula Cempaka Kuning, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.

Acara ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menekankan fokus pembangunan pada infrastruktur dan optimalisasi pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung pada konektivitas antar wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Dedy Putra.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, Pemkab Bungo juga menekankan revitalisasi kawasan perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kota dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan serta jasa.

Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pusat perdagangan modern, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung.

Di sektor perkebunan, Program Sawit Rakyat menjadi prioritas strategi pemerintah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit melalui dukungan pelatihan, akses permodalan, dan peningkatan kualitas hasil produksi.

Musrenbang RKPD 2027 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kasubdit Transportasi Jalan Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, serta perwakilan masyarakat.

Forum ini memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan konstruktif demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan digelarnya Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pelayanan publik tetap optimal selama Ramadan 2026.

Sidak dimulai pukul 14.30 WIB, Jumat 6 Maret 2026, dan dilakukan secara langsung tanpa didampingi pejabat lain.

Alfin meninjau satu per satu ruangan kerja untuk memantau kehadiran aparatur, aktivitas pegawai, serta kelancaran pelayanan masyarakat hingga batas jam kerja Ramadan, yaitu pukul 15.00 WIB.

Beberapa OPD strategis yang dikunjungi meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik (Kominfosta), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemerintahan Desa.

Alfin memberikan apresiasi khusus kepada Dinas Kominfosta karena tingkat kehadiran pegawai mencapai 90 persen hingga pukul 15.00 WIB.

Ia menilai ini sebagai bentuk kedisiplinan dan komitmen aparatur dalam menjaga kualitas pelayanan di bulan suci.

“Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru ini momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tegas Wali Kota Alfin.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelayanan di masing-masing OPD berjalan normal dan sesuai ketentuan jam kerja Ramadan.

Kehadiran pegawai relatif baik, dan aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasanya.

Langkah sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)