JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Masyarakat yang ingin mengurus kebutuhan layanan air minum di Kota Jambi dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pelanggan Benteng Perumda Tirta Mayang di Jalan Sultan Agung.

Selain melayani pembayaran tagihan dan pengajuan sambungan baru, kantor ini berada di kawasan yang berdekatan dengan Menara Air Benteng, salah satu bangunan bersejarah di Kota Jambi.

Keberadaan kantor tersebut memberikan nilai tersendiri bagi pelayanan publik.

Masyarakat dapat mengurus administrasi air minum sekaligus mengenal lebih dekat bangunan yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah daerah.

Kantor Pelayanan Pelanggan Benteng menyediakan sejumlah layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Layanan tersebut mencakup pembayaran rekening air melalui loket, pengajuan sambungan baru, serta konsultasi terkait prosedur dan persyaratan pelayanan.

Kantor ini juga menyediakan layanan customer service untuk membantu pelanggan menyampaikan keluhan, mengajukan pertanyaan, dan memperoleh informasi mengenai pelayanan air minum.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang, Arianto, menekankan pentingnya kemudahan akses pelayanan bagi pelanggan.

Menurutnya, keberadaan kantor pelayanan menjadi salah satu sarana bagi perusahaan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mempermudah pelanggan memperoleh informasi dan menyelesaikan kebutuhan administrasi.

Ia juga menilai kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan melalui kemudahan prosedur, kejelasan informasi, dan respons terhadap kebutuhan pelanggan.

“Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan air minum secara lebih nyaman dan memperoleh penjelasan yang dibutuhkan secara langsung,” sebutnya.

Berada Dekat Menara Air Benteng

Daya tarik Kantor Pelayanan Pelanggan Benteng tidak hanya terletak pada jenis layanan yang tersedia.

Lokasinya yang berdekatan dengan Menara Air Benteng turut menghadirkan sisi historis di tengah aktivitas pelayanan sehari-hari.

Menara Air Benteng dikenal sebagai salah satu bangunan bersejarah di Kota Jambi.

“Dalam narasi sejarah lokal, bangunan tersebut berkaitan dengan momentum berkibarnya bendera Merah Putih pada masa awal kemerdekaan Indonesia di Jambi,” terang Arianto.

Keberadaan bangunan bersejarah di kawasan ini memperlihatkan hubungan antara aktivitas pelayanan publik dan perjalanan Kota Jambi dari masa ke masa.

Bagi masyarakat yang datang untuk membayar tagihan atau mengurus administrasi air minum, kawasan tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk mengenal salah satu bagian dari warisan sejarah daerah.

Tirta Mayang Dorong Pelayanan yang Lebih Responsif

Pelayanan air minum berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Karena itu, kemudahan mengakses informasi, kejelasan prosedur, dan respons terhadap keluhan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan,” tegasnya.

Arianto menegaskan bahwa, pelayanan pelanggan perlu terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Perumda Tirta Mayang memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai layanan, prosedur administrasi, serta mekanisme penyampaian pengaduan.

Upaya peningkatan pelayanan juga perlu berjalan seiring dengan evaluasi terhadap proses administrasi dan penanganan keluhan, sehingga pelanggan dapat menyelesaikan kebutuhannya secara efektif.

Kantor Pelayanan Pelanggan Benteng menjadi salah satu titik akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan secara langsung, mulai dari pembayaran rekening hingga konsultasi mengenai sambungan baru.

Dengan memadukan fungsi pelayanan air minum dan kedekatan dengan kawasan bersejarah, Kantor Pelayanan Pelanggan Benteng memiliki karakter tersendiri di Kota Jambi.

Perumda Tirta Mayang diharapkan terus memperkuat kualitas pelayanan melalui akses yang mudah, informasi yang transparan, serta respons yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Masyarakat pun dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia sekaligus mengenal lebih dekat salah satu bagian dari identitas sejarah Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi melalui audiensi yang berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Humaidi, A.PTNH., M.M., QCRO., beserta jajaran. Kegiatan berlangsung di Ruang Kerja Wakapolda Jambi dan turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si.

Audiensi ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan instansi pertanahan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing serta mendukung pelayanan publik di Provinsi Jambi.

Sejumlah pejabat Kanwil BPN Provinsi Jambi turut menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Kabag TU Dedy Rubianto, S.E., QRMP.; Kabid Survei dan Pemetaan Hary Susetio, S.T., M.H., QRMP.; Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Aan Sugiono, S.H., M.H.; serta Kabid Penataan dan Pemberdayaan Eko Very Firmansyah, S.Kom.

Hadir pula Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Herwinsyah, S.SIT., M.H.; Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Eko Windarto, S.ST., M.H.; Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Ridho Gunarsa Ali, S.ST., M.H.; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Dede Wahyudi, S.T., M.P.W.K.

Melalui pertemuan tersebut, Polda Jambi dan BPN Provinsi Jambi menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Koordinasi lintas instansi dinilai menjadi salah satu unsur penting untuk membangun hubungan kerja yang baik, terutama dalam menjalankan kewenangan masing-masing lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kepolisian senantiasa membuka ruang komunikasi dengan berbagai instansi guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas.

Menurutnya, hubungan kelembagaan yang terjalin dengan baik diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang optimal serta membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Provinsi Jambi.

Erlan menambahkan, kolaborasi antarinstansi perlu terus dipelihara dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Komunikasi yang efektif juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat, tanpa mengesampingkan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Polda Jambi berharap hubungan kerja dengan BPN Provinsi Jambi dapat terus berkembang melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkesinambungan.

Melalui sinergi tersebut, kedua instansi diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dampak kabut asap di Kota Jambi tidak hanya menjadi persoalan kualitas udara, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengakui distribusi air bersih belum berjalan dalam kapasitas normal, sementara pendataan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunjukkan peningkatan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha mengatakan pemerintah terus mengevaluasi langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menjaga agar layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi tersebut.

“Dampak kabut asap ini sangat terasa. Pemerintah kota terus mengevaluasi program-program yang ada dan berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” ujar Diza.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkot Jambi ialah keterbatasan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Diza mengakui pasokan air saat ini belum dapat menjangkau warga dalam jumlah seperti pada kondisi normal.

“Fokus kami bukan hanya mengevaluasi penanganan karhutla dan memberikan bantuan, tetapi juga bagaimana distribusi air bersih tetap berjalan. Memang, kondisi saat ini belum memungkinkan distribusi sebanyak seperti saat normal,” katanya.

Diza menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan pelayanan tersebut. Ia memastikan pemerintah terus berupaya mencari langkah agar kebutuhan warga tetap mendapat perhatian.

Namun, keterangan yang disampaikan belum merinci penyebab teknis keterbatasan distribusi, wilayah yang paling terdampak, jumlah pelanggan yang mengalami gangguan, maupun target pemulihan layanan.

Informasi tersebut penting bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi pasokan di wilayah masing-masing dan memperkirakan kapan pelayanan dapat kembali normal.

Selain air bersih, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Diza menyebut pendataan kasus ISPA menunjukkan peningkatan dan meminta fasilitas kesehatan tetap mengoptimalkan pelayanan.

“Pendataan ISPA juga meningkat. Karena itu, kami tetap mengoptimalkan pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas agar masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan bisa terlayani,” ungkapnya.

Kesiapan rumah sakit dan puskesmas menjadi bagian penting dalam merespons keluhan kesehatan selama kualitas udara memburuk.

Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan sebaiknya segera mencari pertolongan medis, terutama jika gejala memburuk atau disertai kesulitan bernapas.

Diza menegaskan, Pemkot Jambi akan terus mengevaluasi langkah penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

Di sisi lain, penanganan kabut asap membutuhkan langkah yang tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga pengendalian sumber kebakaran.

Koordinasi antarlembaga dan upaya pencegahan karhutla menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko berulangnya kabut asap.

Publik kini membutuhkan informasi lebih terperinci mengenai perkembangan kualitas udara, langkah pengendalian kebakaran, jangkauan distribusi air bersih, serta data kasus ISPA yang diperbarui secara berkala.

Keterbukaan informasi mengenai indikator pemulihan dan hasil evaluasi akan membantu masyarakat memahami perkembangan situasi sekaligus menilai efektivitas langkah pemerintah dalam menangani dampak kabut asap di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Memburuknya kualitas udara akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Pemerintah Kota Jambi menyiapkan perlindungan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) yang masuk kelompok rentan.

Pemkot Jambi memberikan kelonggaran bagi ASN yang sedang hamil serta ASN yang mengalami gangguan pernapasan atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) ketika nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Jambi berada di atas 200.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pemberitahuan yang disampaikan Pemkot Jambi kepada jajaran perangkat daerah.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi udara yang terdampak karhutla di Provinsi Jambi.

Namun, kebijakan tersebut bukan berarti seluruh ASN otomatis diperbolehkan bekerja dari rumah.

ASN yang masuk kategori tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan atau izin dari pimpinan maupun kepala perangkat daerah masing-masing.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi kesehatan ASN di tengah memburuknya kualitas udara.

Menurut A. Ridwan, ASN yang sedang hamil maupun mengalami gangguan pernapasan membutuhkan perhatian lebih ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

“Meski demikian, fleksibilitas bekerja dari rumah tetap harus berjalan seiring dengan tanggung jawab kedinasan,” kata dia, Rabu 7 Oktober 2026.

ASN yang memperoleh izin WFH tetap wajib menjalankan tugas dan memastikan pekerjaan pelayanan pemerintahan tidak terhenti.

A. Ridwan juga menegaskan bahwa, penerapan WFH tidak berlaku otomatis bagi seluruh ASN. Mekanisme tersebut tetap membutuhkan persetujuan pimpinan perangkat daerah masing-masing.

“Meski bekerja dari rumah, ASN tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan,” timpalnya.

Pemkot Jambi juga mewajibkan ASN yang memperoleh izin WFH tetap melakukan presensi sesuai mekanisme yang berlaku.

Presensi dilakukan melalui aplikasi Siap Kota maupun Absen Lapangan, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya mencari titik tengah antara perlindungan kesehatan ASN dan kebutuhan menjaga pelayanan kepada masyarakat.

“Ketentuan tersebut berlaku ketika kualitas udara Kota Jambi menunjukkan nilai ISPU di atas 200,” sebutnya.

Artinya, penerapan WFH bersifat situasional dan mengikuti perkembangan kualitas udara.

Ketika kondisi udara kembali membaik, ASN kembali menjalankan pekerjaan dari kantor seperti biasa.

Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi Pemkot Jambi dalam menghadapi dampak karhutla yang berpengaruh terhadap kualitas udara.

Bagi pemerintah daerah, perlindungan terhadap ASN yang rentan tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.

“Karena itu, keputusan WFH tetap berada dalam koordinasi pimpinan perangkat daerah,” jelasnya.

Kepala perangkat daerah bertanggung jawab terhadap ASN yang menjalankan tugas dari rumah. Pimpinan juga perlu memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai target dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

ASN yang mendapatkan izin WFH tetap wajib melakukan presensi melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Jika kualitas udara kembali membaik dan situasi memungkinkan, ASN kembali melaksanakan aktivitas kedinasan di kantor.

Pemberitahuan mengenai ketentuan WFH tersebut telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kebijakan ini menjadi langkah Pemkot Jambi untuk melindungi ASN yang rentan terhadap dampak kualitas udara buruk sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemarau mulai menekan akses air bersih sebagian warga Kota Jambi.

Di sejumlah permukiman, debit sumur tanah menurun, sementara gangguan distribusi air turut membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly. Ia turun langsung ke kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Selasa 6 Oktober 2026.

Kemas datang bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Arianto, serta jajaran OPD terkait untuk memantau penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga.

Namun, kedatangan Kemas tidak berhenti pada penyaluran air dari mobil tangki.

Ia memilih berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Sejumlah warga menyampaikan kondisi sumur yang mulai sulit menghasilkan air hingga gangguan distribusi pelayanan.

Bagi Kemas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah teknis distribusi.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air, pemerintah harus hadir,” kata Kemas.

Menurutnya, distribusi air melalui mobil tangki memang menjadi langkah cepat untuk membantu warga yang membutuhkan.

Namun, pemerintah juga perlu membenahi persoalan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses air secara berkelanjutan.

“Bantuan air harus terus kita lakukan untuk wilayah yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama persoalan sistem distribusinya juga harus kita benahi,” tegasnya.

12.000 Liter Air untuk Warga

Dalam penyaluran tersebut, sekitar 12.000 liter air bersih dibagikan kepada masyarakat di dua titik kawasan Kelurahan Simpang Tiga Sipin.

Kemas meminta wilayah yang paling terdampak menjadi prioritas.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sampai tingkat RT dan kelurahan agar distribusi air tidak berjalan secara umum tanpa melihat tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, laporan dari lingkungan paling bawah dapat menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan lebih cepat.

“Yang paling terdampak harus menjadi prioritas. Kita perlu mengetahui kebutuhan di tingkat RT dan kelurahan supaya bantuan bisa diberikan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kota Jambi sendiri menghadapi persoalan kekeringan yang cukup serius.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan pada 24 Agustus 2026 dan menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih menggunakan armada tangki.

Di sisi lain, persoalan warga tidak hanya berkaitan dengan kondisi sumur.

Gangguan pada sistem pelayanan Perumdam Tirta Mayang juga ikut memengaruhi kelancaran distribusi air bagi sebagian pelanggan.

Pemerintah kota menyebut gangguan booster menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengaliran air.

Kondisi tersebut, menurut Kemas, membutuhkan penanganan bersama antara DPRD, pemerintah kota, Perumdam Tirta Mayang, serta perangkat wilayah.

“Kita harus duduk bersama. DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan di lapangan, pemerintah kota mengambil langkah penanganan, dan Perumdam juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki,” katanya.

Keluhan Warga Tak Boleh Berhenti sebagai Catatan

Kemas menilai kunjungan langsung ke permukiman menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD.

Ia ingin keluhan warga yang muncul saat kunjungan tidak berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini harus menjadi catatan. Jangan sampai warga sudah menyampaikan keluhan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kita ingin ada solusi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Jambi bersama Perumdam Tirta Mayang dan OPD terkait yang turun langsung mendistribusikan air.

Namun, Kemas menilai pemerintah tetap perlu memikirkan solusi yang lebih panjang.

Distribusi air menggunakan mobil tangki dapat menjadi respons darurat, tetapi kebutuhan air masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang mampu bertahan menghadapi kondisi kemarau.

“Kita apresiasi langkah cepat pemerintah. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Selama masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, maka kita harus terus mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat, perangkat RT dan kelurahan, pemerintah kota, serta Perumdam ketika terjadi gangguan pelayanan.

Bagi Kemas, keberadaan wakil rakyat tidak cukup hanya terlihat dalam ruang rapat.

Persoalan pelayanan publik perlu dilihat langsung dari lapangan agar kebijakan dan pengawasan DPRD sesuai dengan kondisi yang masyarakat alami.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka menghadapi persoalan, ada pemerintah dan DPRD yang hadir. Kita dengarkan keluhannya, kita kawal tindak lanjutnya, dan kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.

Penyaluran 12.000 liter air menjadi bantuan langsung bagi warga yang menghadapi keterbatasan air di tengah kemarau.

Namun, bagi Kemas, persoalan utamanya jauh lebih besar: memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Sebab ketika mobil tangki meninggalkan lokasi, kebutuhan warga tidak ikut berhenti. Air bukan sekadar bantuan, melainkan kebutuhan hidup.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian Gubernur Jambi, Al Haris dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Di tengah ancaman bencana tersebut, ia meminta para camat tidak hanya fokus pada rutinitas pembangunan dan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi wilayahnya terpantau dan persoalan di lapangan dapat segera ditangani.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa 29 September 2026.

Al Haris mengatakan, camat berada di posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ketika terjadi karhutla maupun persoalan sosial, camat dituntut mengetahui kondisi wilayah dan mampu menggerakkan koordinasi dengan pihak terkait.

“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” ujar Al Haris.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh membuat agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terhenti.

Sebaliknya, pemerintah di tingkat kecamatan harus mampu menjalankan beberapa fungsi sekaligus, mulai dari mengawal pembangunan, menangani persoalan masyarakat hingga merespons kondisi darurat.

Dalam situasi seperti itu, Al Haris menilai penguasaan wilayah menjadi kemampuan mendasar yang harus dimiliki setiap camat.

Ia meminta camat memahami persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing, termasuk mengetahui potensi bencana maupun konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik,” tegasnya.

Bagi Al Haris, camat tidak seharusnya hanya menunggu laporan dari bawah.

Posisi sebagai pejabat kewilayahan menuntut adanya pemahaman langsung terhadap dinamika masyarakat dan kemampuan mengoordinasikan perangkat pemerintahan ketika persoalan muncul.

“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” katanya.

Al Haris menempatkan karhutla sebagai bagian dari tantangan pemerintahan daerah yang membutuhkan kesiapsiagaan.

Namun pada saat yang sama, pemerintah tetap harus memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan.

Selain bencana, camat juga menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat.

Karena itu, koordinasi antara kecamatan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, perangkat daerah, hingga unsur terkait lainnya dinilai penting.

Rakor Camat se-Provinsi Jambi 2026 pun diarahkan untuk memperkuat koordinasi tersebut.

Forum itu diikuti camat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Al Haris juga mengajak para camat menyatukan persepsi dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan.

“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi karhutla, rapat koordinasi tersebut membahas penguatan kapasitas camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Al Haris, tuntutan terhadap pelayanan publik terus berkembang. Pemerintah kecamatan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penerapan layanan berbasis digital dan koordinasi lintas sektor.

Sejumlah agenda yang dibahas meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta sinkronisasi program kecamatan dengan prioritas pemerintah provinsi.

Kecamatan juga diharapkan menjadi titik penting dalam memastikan program pemerintah dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah.

Gubernur Jambi menegaskan, kekuatan pemerintahan di tingkat kecamatan akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Karena itu, ia meminta camat membangun pemerintahan yang responsif, mampu membaca persoalan dan bekerja bersama seluruh unsur di wilayah.

“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.

Menurutnya, camat menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sekaligus penghubung pemerintah dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui rakor tersebut, Pemprov Jambi mendorong agar koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan semakin kuat, terutama dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan respons cepat seperti karhutla, konflik sosial, pelayanan publik, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, camat tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan.

Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan di masyarakat, camat diminta benar-benar menguasai wilayah kerja, memahami persoalan hingga tingkat bawah, serta mampu mengambil peran dalam penyelesaiannya.

Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa 29 September 2026.

Menurut Al Haris, posisi camat sangat strategis karena berada di antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Camat berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kewilayahan sekaligus membina kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik. Harus bisa mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah,” tegas Al Haris.

Al Haris mengatakan, perubahan kebutuhan masyarakat membuat tugas camat semakin kompleks.

Persoalan yang dihadapi di tingkat kecamatan tidak lagi sebatas urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, persoalan sosial, pembangunan, bencana, hingga potensi konflik di tengah masyarakat.

Karena itu, camat dituntut mampu bergerak cepat dan membangun koordinasi lintas sektor.

“Camat adalah pejabat di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” ujarnya.

Ia menilai, penguatan kapasitas camat menjadi penting agar berbagai kebijakan pemerintah tidak berhenti di tingkat perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang dirasakan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Al Haris juga mendorong seluruh camat menyatukan persepsi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” katanya.

Al Haris turut menyoroti tantangan yang harus dihadapi camat di tengah kondisi daerah saat ini.

Selain memastikan pembangunan berjalan, aparatur kewilayahan juga dituntut siap menghadapi bencana dan persoalan sosial.

Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah di tingkat wilayah.

“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa,” jelasnya.

Menurut Al Haris, kondisi tersebut membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi sekaligus membangun koordinasi secara cepat.

Camat harus mengetahui situasi wilayahnya sehingga persoalan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Rapat koordinasi camat se-Provinsi Jambi tersebut mengusung tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, digitalisasi layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, hingga harmonisasi tata kelola pemerintahan.

Al Haris mengatakan, kecamatan harus menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Beberapa strategi yang didorong antara lain peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, percepatan digitalisasi pelayanan, pendampingan ekonomi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Menurutnya, camat juga menjadi salah satu garda terdepan pelayanan masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dengan masyarakat hingga tingkat kelurahan dan desa.

“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Luthpiah.

Rakor tersebut diikuti camat dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.

Forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan program pembangunan dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat kecamatan.

Bagi Al Haris, penguatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada akhirnya bermuara pada satu hal: memastikan pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan maupun ketika persoalan muncul di wilayah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman RI Perwakilan Jambi membuka ruang bagi masyarakat yang terdampak polemik zona merah untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan pertanahan.

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara konkret apakah terdapat dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan yang dialami warga, termasuk persoalan pemblokiran sertifikat.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi mengatakan hingga saat ini persoalan zona merah tersebut belum pernah dilaporkan secara resmi kepada Ombudsman.

Karena itu, ia meminta masyarakat yang merasa dirugikan atau mengalami kendala dalam pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menggunakan kanal pengaduan Ombudsman.

“Polemik tersebut belum pernah dilaporkan ke Ombudsman. Padahal kita terus mengimbau agar warga yang mengalami kendala layanan di BPN untuk melapor,” ujar Saiful.

Menurutnya, laporan masyarakat penting agar Ombudsman tidak hanya melihat persoalan dari pemberitaan atau informasi yang berkembang, tetapi dapat memeriksa kasus konkret, dokumen, proses pelayanan, serta pihak yang terlibat.

Dari laporan tersebut, Ombudsman dapat menilai apakah terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang masuk dalam kewenangannya, termasuk apabila terdapat dugaan maladministrasi.

Polemik zona merah di Kota Jambi sebelumnya mencuat karena adanya sertifikat tanah masyarakat yang disebut terdampak pemblokiran.

Anggota Komisi III DPRD Kota Jambi sekaligus anggota Pansus Zona Merah, Joni Ismed, menyebut terdapat 5.506 sertifikat tanah warga yang terdampak pemblokiran.

Menurut Joni, kondisi tersebut berpengaruh terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, seperti jual beli tanah, pemecahan sertifikat, pengurusan waris hingga penggunaan sertifikat sebagai agunan perbankan.

Di tengah persoalan tersebut, Ombudsman menempatkan mekanisme pengaduan sebagai pintu untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Artinya, dugaan maladministrasi tidak serta-merta dapat disimpulkan hanya dari adanya pemblokiran sertifikat.

Ombudsman membutuhkan laporan dan dokumen untuk memeriksa proses pelayanan secara konkret.

“Polemik tersebut belum pernah dilaporkan ke Ombudsman,” kata Saiful.

Saiful mengatakan, masyarakat yang mengalami kendala layanan pertanahan dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada Ombudsman.

Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Ombudsman untuk melihat bentuk pelayanan yang dipersoalkan dan menilai apakah persoalan tersebut berada dalam ruang lingkup pengawasan Ombudsman.

Dengan demikian, warga yang merasa pelayanan pertanahannya bermasalah memiliki jalur untuk membawa persoalan tersebut ke lembaga pengawas pelayanan publik.

Selain membuka ruang pengaduan, Ombudsman Jambi juga menyoroti pentingnya kejelasan mengenai objek dan batas tanah yang disebut masuk zona merah.

Saiful mengatakan penyebutan suatu kawasan sebagai zona merah harus diikuti dengan kejelasan bidang tanah yang masuk di dalamnya.

“Polemik zona merah tidak cukup hanya klaim kewilayahan saja. Harus ada patok merah yang ditentukan di tanah pada setiap diameter tanahnya,” ujarnya.

Menurut Saiful, kepastian batas tersebut penting agar masyarakat mengetahui secara konkret bidang tanah mana yang masuk dalam kawasan yang dipersoalkan.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan BPN untuk memastikan batas dan status bidang tanah masing-masing.

“Warga boleh menggunakan akses layanan BPN untuk memastikan diameter tanah mana saja yang masuk dalam objek polemik tersebut. Agar ketemu titik terangnya secara riil pada setiap sejengkal tanah yang diklaim merah,” katanya.

Dengan belum adanya laporan resmi, Ombudsman Jambi belum menyatakan terdapat maladministrasi dalam persoalan pemblokiran sertifikat yang dikaitkan dengan zona merah.

Lembaga tersebut menunggu masyarakat yang mengalami kendala untuk menyampaikan laporan beserta fakta dan dokumen yang dimiliki.

Dari laporan itu, Ombudsman dapat melihat secara lebih jelas apa bentuk pelayanan yang diberikan, bagaimana prosesnya, apa dasar tindakan administrasinya, serta apakah terdapat dugaan maladministrasi.

Di sisi lain, polemik yang menyangkut ribuan sertifikat membuat kepastian objek zona merah dan mekanisme pemblokiran menjadi persoalan yang terus mendapat perhatian.

Ombudsman pun membuka ruang bagi warga untuk membawa persoalan pelayanan pertanahan tersebut melalui mekanisme pengaduan agar dapat diperiksa berdasarkan fakta dan kasus konkret.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi mulai menggeser cara melihat kualitas pelayanan kesehatan.

Bagi rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi tersebut, ukuran keberhasilan pelayanan tidak cukup hanya dilihat dari tindakan medis, tetapi juga dari pengalaman masyarakat sejak datang hingga menyelesaikan layanan.

Karena itu, suara pasien mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses evaluasi.

Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dr. Anastasia Yekti Heningnurani, MARS, mengatakan masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan langsung pengalaman mereka selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi di Aula Lantai IV rumah sakit.

Anastasia menegaskan, forum tersebut tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut.

“Ini bukan kegiatan formalitas. Forum ini memberikan ruang untuk mendengarkan masyarakat, bagaimana pelayanan yang kami berikan dan apa saja yang perlu kami perbaiki,” katanya.

Menurut Anastasia, perubahan cara pandang menjadi penting karena masyarakat bukan sekadar pihak yang datang untuk menerima pelayanan.

Mereka juga memiliki pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana dari sistem pelayanan yang masih perlu dibenahi.

Pengalaman Pasien Jadi Ukuran Pelayanan

Anastasia mengatakan kualitas rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan dokter menangani penyakit pasien.

Aspek kenyamanan, kemudahan memperoleh layanan, sikap petugas hingga perlakuan yang diterima pasien juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan rumah sakit bukan hanya dari sisi pelayanan medis, tetapi juga bagaimana pasien merasa nyaman. Paradigma masyarakat bukan hanya sebagai penerima pelayanan, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan,” ujarnya.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD H. Abdul Manap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dapat diakses masyarakat secara layak, bermutu dan tanpa diskriminasi.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena sebagian besar masyarakat yang datang ke rumah sakit merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Anastasia memastikan status pembiayaan tidak menjadi dasar untuk membedakan pelayanan.

“Kami tidak membedakan BPJS atau tidak. Semua kami layani secara inklusif tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Ia berharap semakin luasnya cakupan jaminan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan ketika membutuhkan penanganan medis.

Layanan Jantung Mulai Diperkuat

Pembenahan pelayanan tidak hanya dilakukan dari sisi pengalaman pasien. RSUD H. Abdul Manap juga memperluas kemampuan medis, salah satunya melalui pengembangan layanan jantung.

Rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan penguatan layanan prioritas KJSU, meliputi kanker, jantung, stroke dan uroneurologi.

Untuk layanan jantung, RSUD H. Abdul Manap telah menerima fasilitas catheterization laboratory atau cathlab dari Kementerian Kesehatan.

Fasilitas tersebut memungkinkan rumah sakit mengembangkan pelayanan kateterisasi jantung. Setelah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, layanan tersebut mulai berjalan sejak 26 Mei 2026.

“Untuk jantung, kami sudah mendapatkan alat dari Kementerian Kesehatan, yaitu cathlab untuk kateterisasi jantung. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pelayanan sudah dimulai sejak 26 Mei,” jelas Anastasia.

Namun, pengembangan layanan tersebut belum sepenuhnya tanpa kendala.

RSUD H. Abdul Manap masih belum memiliki dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular (BTKV).

Keterbatasan sumber daya manusia itu membuat kemampuan pelayanan harus disesuaikan dengan tenaga medis yang tersedia, khususnya ketika menghadapi kasus yang membutuhkan tindakan segera.

Artinya, penguatan fasilitas medis harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia agar peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rumah Sakit Berusia 20 Tahun, Fasilitas Terus Dirawat

Dari sisi kapasitas, RSUD H. Abdul Manap saat ini memiliki 120 tempat tidur.

Sebanyak 14 tempat tidur digunakan untuk ruang intensif, enam tempat tidur untuk perinatologi dan 100 tempat tidur lainnya untuk pelayanan rawat inap.

Dengan usia rumah sakit yang telah beroperasi sejak 2006, pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan yang tidak bisa diabaikan.

Anastasia mengakui sejumlah fasilitas membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan.

“Memang kami tidak menampik rumah sakit ini sudah lama, sejak 2006. Karena itu, maintenance dan perbaikan memang perlu terus dilakukan,” katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan tidak hanya bergantung pada penambahan alat kesehatan.

Infrastruktur, kenyamanan ruang pelayanan, kapasitas rawat inap hingga kesiapan tenaga kesehatan juga harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Targetnya Bukan Hanya Menambah Layanan

Ke depan, RSUD H. Abdul Manap tidak ingin peningkatan pelayanan hanya diterjemahkan sebagai penambahan fasilitas atau layanan medis baru.

Evaluasi terhadap pengalaman pasien akan menjadi bagian penting dalam melihat apakah perubahan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi rumah sakit, pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya soal pasien mendapatkan diagnosis dan pengobatan.

Ada pengalaman yang terbentuk sejak pasien memasuki rumah sakit, berinteraksi dengan petugas, menjalani pemeriksaan hingga kembali ke rumah.

Karena itu, keterbukaan terhadap masukan masyarakat menjadi salah satu kunci agar pembenahan pelayanan tidak berhenti pada kebijakan internal, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan orang yang menggunakan layanan tersebut.

Di saat yang sama, pengembangan cathlab, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan lanjutan yang harus berjalan bersamaan.

Dengan pendekatan tersebut, RSUD H. Abdul Manap berupaya membangun pelayanan yang tidak hanya kuat dari sisi medis, tetapi juga lebih responsif terhadap pengalaman, kebutuhan dan harapan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif.

Tetapi harus hadir sebagai garda terdepan yang mampu memberikan pelayanan cepat sekaligus solusi nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Maulana saat menjadi keynote speaker dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026 bertema “Jambi Bahagia: Sigap Layani, Tuntas Beri Solusi” yang digelar secara daring dan dipusatkan di Ruang Kerja Wali Kota Jambi, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan yang diinisiasi BKPSDMD Kota Jambi tersebut diikuti lebih dari 1.100 ASN dari lingkungan Pemkot Jambi serta peserta dari instansi luar daerah.

Dalam pemaparannya, Maulana menekankan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang “Bahagia”, sebagaimana tertuang dalam regulasi daerah terbaru.

Ia menjelaskan, konsep “Bahagia” bukan sekadar slogan, melainkan akronim dari Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera yang menjadi arah pembangunan kota.

“Pelayanan publik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ASN bukan hanya bekerja, tetapi harus menghadirkan solusi,” ujar Maulana.

10 Ribu ASN Jadi Kekuatan Layanan Publik

Maulana juga menyoroti kekuatan besar birokrasi Kota Jambi yang kini memiliki 10.067 ASN, terdiri dari PNS dan PPPK.

Jumlah tersebut, menurutnya, merupakan potensi besar jika dikelola dengan semangat pelayanan yang benar.

Ia mencontohkan, jika setiap ASN mampu memberikan satu pelayanan berkualitas setiap hari, maka ribuan layanan akan langsung dirasakan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi soal komitmen. ASN harus berangkat kerja dengan niat melayani,” tegasnya.

Tantangan Baru: Publik Kian Kritis dan Digital

Dalam kesempatan itu, Maulana juga mengingatkan bahwa era digital dan media sosial telah mengubah wajah pelayanan publik.

Masyarakat kini lebih cepat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, bahkan dari satu layanan yang dianggap kurang memuaskan.

“Standar pelayanan kita harus semakin tinggi. Satu kesalahan bisa viral, maka disiplin SOP menjadi kunci,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ASN saat ini adalah tuntutan transparansi, kecepatan layanan, serta integrasi sistem digital di seluruh sektor pelayanan publik.

Transformasi Layanan Menuju Digital Terpadu

Pemerintah Kota Jambi, lanjut Maulana, terus mempercepat transformasi layanan berbasis digital.

Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, pajak, hingga pengaduan masyarakat kini diarahkan dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk mempercepat respon pemerintah.

“Ke depan, masyarakat cukup satu aplikasi untuk semua layanan. Ini bagian dari transformasi besar kita,” jelasnya.

Integritas ASN Jadi Sorotan

Selain soal layanan, Maulana juga menekankan pentingnya integritas ASN. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun.

Menurutnya, ASN sudah mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan kinerja, sehingga seluruh pelayanan harus diberikan secara profesional.

“Jangan ada yang menyalahgunakan jabatan. Fokus kita adalah melayani masyarakat,” ujarnya.

Program Kota Jambi Bahagia Diperkuat

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan sejumlah program unggulan daerah seperti Kartu Bahagia, Kampung Bahagia, Lansia Bahagia, hingga Call Center 112.

Program Kampung Bahagia disebut menjadi salah satu strategi mendekatkan layanan hingga tingkat RT dengan dukungan teknologi seperti CCTV terintegrasi yang terhubung ke pusat kendali kota.

Tahap awal program ini telah berjalan dan akan diperluas dengan pemasangan ribuan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan.

BKPSDMD: ASN Harus Adaptif

Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Ia menegaskan bahwa konsep “sigap melayani dan tuntas memberi solusi” harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan.

“ASN harus responsif, profesional, dan benar-benar hadir untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” ujarnya.(*)