JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Workshop Multimedia Digital Marketing bagi Milenial Kota Jambi yang diikuti sekitar 100 pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 26–27 Juni 2026, di Auditorium Amphiteater CloudNine Coffee & Eatery itu secara resmi dibuka Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.

Workshop tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Jambi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar digital yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Diza menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah pola pemasaran dan perilaku konsumen.

Karena itu, pelaku usaha, khususnya generasi muda, dituntut memiliki kemampuan digital marketing agar mampu meningkatkan daya saing produk.

“Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Melalui workshop ini kami ingin melahirkan pelaku usaha kreatif yang tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mampu memasarkan produknya secara efektif melalui berbagai platform digital,” ujar Diza.

Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis teknologi.

Ia berharap generasi muda Kota Jambi tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai sarana membangun bisnis dan menciptakan lapangan kerja.

Diza juga memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang dinilai menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan workshop sebagai ruang belajar sekaligus membangun jejaring kolaborasi yang dapat memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

“Ilmu yang diperoleh hendaknya diterapkan dalam mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi kreatif Kota Jambi,” katanya.

Workshop tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi bekerja sama dengan Gekrafs Kota Jambi.

Sejumlah narasumber dari berbagai bidang turut dihadirkan, di antaranya Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Husni Abdal, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian, serta praktisi ekonomi kreatif Amsal Sitepu dari Gekrafs Kota Karo.

Peserta mendapatkan materi mengenai strategi digital marketing, penguatan branding, optimalisasi media sosial, hingga teknik membuat konten multimedia untuk mendukung pengembangan usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, mengatakan pelaku ekonomi kreatif saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk.

Kemampuan membangun identitas merek dan memanfaatkan teknologi digital menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan.

Menurutnya, workshop ini dirancang untuk membekali para pelaku ekonomi kreatif dengan keterampilan digital yang relevan sehingga mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai jual produk, bahkan menembus pasar nasional hingga internasional.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, komunitas ekonomi kreatif, dan praktisi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat sekaligus mendukung visi Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang modern.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan sejumlah platform e-commerce yang mulai membebankan biaya layanan logistik atau ongkos kirim kepada para penjual.

Kebijakan tersebut memicu berbagai keluhan dari pelaku usaha online karena dinilai dapat mengurangi margin keuntungan, terutama bagi penjual produk lokal dan UMKM.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa setiap penerapan biaya layanan di platform digital harus dilakukan secara adil dan transparan.

“Pada prinsipnya hal tersebut harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya yang menjual produk lokal,” ujar Iqbal.

Ia juga meminta pengelola marketplace untuk membuka ruang dialog dengan para seller sebelum kebijakan baru diberlakukan secara luas agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan pelaku usaha digital.

Menurut Kemendag, pemerintah saat ini tengah mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 guna menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat dan seimbang.

Dalam aturan baru tersebut, platform e-commerce nantinya diwajibkan menjelaskan secara rinci seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada penjual, termasuk biaya logistik dan potongan layanan lainnya.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada praktik sepihak yang berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil di tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat.

Kebijakan biaya layanan logistik mulai diterapkan beberapa marketplace besar sejak awal Mei 2026, termasuk TikTok Shop dan Shopee.

TikTok Shop diketahui mulai mengenakan biaya layanan logistik berdasarkan berat paket dan jarak pengiriman.

Biaya tersebut dipotong langsung dari pendapatan penjual dan tidak ditampilkan kepada pembeli saat checkout.

Sementara itu, Shopee juga melakukan penyesuaian biaya layanan pada program Gratis Ongkir XTRA dengan skema potongan yang berbeda tergantung kategori produk dan ukuran barang.

Kondisi tersebut membuat sebagian seller mulai mempertimbangkan untuk keluar dari marketplace dan beralih ke situs penjualan mandiri guna menjaga margin keuntungan usaha mereka.

Kemendag menegaskan akan terus memantau dinamika persaingan di pasar digital agar tetap kondusif bagi pertumbuhan produk dalam negeri serta keberlangsungan UMKM.

Pemerintah berharap adanya regulasi baru nantinya dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara platform digital dan para pelaku usaha online di Indonesia.(*)