JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Sebanyak 356 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Jambi resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Selasa sore (10/2/2026).

Dari total pejabat yang dilantik, 270 aparatur dikukuhkan dalam jabatan yang sama, sementara 86 pejabat lainnya mengalami rotasi dan promosi jabatan.

Perombakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta optimalisasi kinerja perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan tersebut mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, camat, lurah, kepala bidang, hingga kepala UPTD.

Langkah ini menandai komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat pencapaian program prioritas daerah.

“Penataan ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja aparatur yang lebih solid, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Jambi ke depan,” ujar Maulana dalam sambutannya.

Berikut daftar 86 pejabat yang mengalami rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi:

SEKRETARIS:

1. Achmad Faisal – Sekretaris BPKAD Kota Jambi
2. Pahlewi – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Noviardi – Sekretaris BKPSDM
4. Fernada Tawaffal – Sekretaris Diskominfo
5. Rosdalia – Sekretaris DPMPPA
6. Mardiansyah – Sekretaris Dinas Pendidikan
7. Harnita – Sekretaris Dinas Kesehatan
8. Harwin – Sekretaris BPBD

KABAG:

9. Yuliantoro – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi

CAMAT:

10. Widdy Frima – Camat Telanaipura
11. Andika Wahyu Ramadhanuz – Camat Alam Barajo

KABID:

12. Yunius – Kabid Sumber Daya Air PUPR
13. Suhendri – Kabid Tata Kelola TIK Diskominfo
14. Syayuti – Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo
15. Suhaiemi Saman – Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
16. Benny Setiawan – Kabid Pemenuhan Hak Anak DPMPPA
17. Zulafni – Kabid Pembinaan SMP
18. Tolangabidin – Kabid Pembinaan SD
19. Nanang Sunarya – Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan
20. Nonsie Wahyuni Muslim – Kabid Pembudayaan Olahraga
21. Berlianto Harahap – Kabid Layanan Kepemudaan Dispora
22. Yudhi Novriyandra – Kabid Angkutan dan Sarana Dishub
23. Nico Kristian Mendrofa – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol
24. Suryadi – Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPRD
25. Oriza Dafriatman – Kabid Pemberdayaan Sosial
26. Andhika Murphy – Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata
27. Andrian Pratama – Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD
28. Muhammad Hepny – Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD
29. Idet Harianto – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes
30. Milya Timeida – Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes
31. Lisa Rakhmawati – Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman
32. Ronal Amson – Kabid PSU Perkim
33. Novarita Aqwaria – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Perkim
34. Fitria Dwi Wahyuningsih – Kabid Sistem Informasi Pendapatan Daerah
35. Padjeriosnop – Kabid Pengelolaan Arsip
36. Amriyanto – Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan
37. Noftaaturiya Isma – Sekretaris Camat Telanaipura
38. Husin – Sekretaris Camat Paal Merah
39. Mayuhardi – Sekretaris Camat Alam Barajo
40. Ariya Kamandanu – Sekretaris Camat Pelayangan
41. Said Faizal – Kabid Trantibum Satpol PP
42. Rustam – Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP
43. Prayogi Pangestu – Kasubbid Anggaran II BPKAD
44. Erwin Rosiyan – Kasi PTK PAUD dan PNF
45. Endrizal – Kasi Trantibum Kecamatan Jambi Selatan
46. Monalisa – Kasubbag Keuangan Damkar
47. Dedi Kurniawan – Kasi Pemerintahan Talang Banjar
48. Yeni Afrianti – Kasi Kesos Kenali Besar
49. Ridho – Sekretaris Kelurahan Pasir Putih
50. Rina Susanti – Kasi PAUD Dinas Pendidikan
51. Hendra Saputra – Kasi Penataan Bangunan PUPR
52. Fitri Yulianti – Kasi Surveilans dan Imunisasi
53. Aldi Firmansyah – Kasi Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan
54. Sri Wahyuni – Kasubbag Keuangan Dinsos
55. Rahmat Hidayat – Kasi Pemeliharaan Jalan
56. Nur Aini – Kasi Kesehatan Lingkungan
57. Yusnita Siregar – Kasi PM Kecamatan Jambi Timur
58. Arpan – Kasi Pengoperasian Prasarana Dishub
59. Kemas Achmad Arifai – Kepala UPTD Prasarana Perhubungan
60. Rini Indrasari – Kasi Pemerintahan Kecamatan Paal Merah
61. Wan Muhammad Sharif Rizka – Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
62. Maimun – Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman
63. Wisti Oktafitri – Sekretaris Lurah Paal Merah
64. Ida Lestari Mahanani – Kasubbag TU Balai Produksi Benih Tanaman
65. Inka Delpinia – Kasubbag TU Pusat Kesehatan Hewan
66. Deny Pasurya – Kasi PM Kelurahan Selamat
67. Tenti Sagita – Kasi PEP Kasang Jaya
68. Sri Oji Wahyu Surya Ningsih – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Danau Sipin
69. Aan Riadi – Kasi Trantibum Kelurahan Lebak Bandung
70. Trimarlini – Kasi PEP Talang Jauh
71. Riyan Fernanda – Kasubbag TU UPTD Prasarana Perhubungan
72. Roy Marten – Sekretaris Lurah Sungai Putri
73. Zamzami – Kasi Trantibum Kelurahan Jelmu
74. Marlina Octavia Napitupulu – Sekretaris Lurah Tahtul Yaman
75. Susana – Kasi PM Talang Banjar
76. Regina Caeli Noverlyana – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jelutung
77. Rominta Naibaho – Kasi PM Kelurahan Eka Jaya

LURAH:

78. Agoes Budhiantho – Lurah Kenali Besar
79. Iwan Setiawan – Lurah Kenali Asam Bawah
80. Andi Usman – Lurah Simpang III Sipin
81. Gunawan – Lurah Tanjung Pinang
82. Ahmad Rizki – Lurah Rawasari
83. Aryani Puspasari – Lurah Sulanjana
84. Laurencus Butsi Siagian – Lurah Pinang Merah
85. Sagap Ali Solihin – Lurah Tanjung Pinang
86. Jang Sahriluddin – Lurah Jelmu.

Download lengkap nama-nama pejabat yang dilantik di sini pelantikan pejabat kota jambi 10 Februari 2026(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses seleksi kepala sekolah, Direktur PDAM Tirta Mayang, serta seleksi pejabat eselon yang tengah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Kota Jambi.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi proses seleksi tersebut agar berjalan transparan dan bebas dari dugaan jual beli jabatan.

Permintaan itu disampaikan Kemas Faried saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bagi pimpinan dan anggota DPRD se-Provinsi Jambi yang digelar di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (27/11/2025).

Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen lembaga legislatif dalam menghadapi berbagai isu korupsi di daerah.

Kemas Faried hadir bersama Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Jefrizen, sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Di hadapan perwakilan KPK, Kemas Faried menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian publik, terutama terkait proses seleksi jabatan strategis di Pemkot Jambi.

“Terutama seleksi kepala sekolah, Direktur PDAM Tirta Mayang, dan seleksi pejabat eselon. Kami minta atensi KPK agar mendeklarasikan secara tegas supaya tidak muncul persepsi negatif terkait dugaan jual beli jabatan,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa, proses seleksi harus melibatkan panitia profesional, independen, akuntabel, dan transparan.

“Panitia seleksi harus jadi garda terdepan menjaga integritas. Jangan jadikan seleksi ini sebagai ajang uji coba,” tegasnya.

Kemas Faried juga menyinggung persoalan dalam seleksi sebelumnya di BUMD Kota Jambi.

“Pengalaman kemarin, seleksi sudah selesai dan baru tiga bulan berjalan, Direktur PT Siginjai Sakti malah mundur. Sampai hari ini kami belum mendapat penjelasan alasannya,” ujarnya.

Ia berharap seleksi selanjutnya benar-benar dilakukan profesional, sesuai kebutuhan jabatan, dan bebas dari kepentingan terselubung.

Menanggapi hal tersebut, Kasatgas Korsupgah KPK, Uding Juharidin, memastikan bahwa KPK terus melakukan monitoring sesuai ketentuan.

“Monitoring yang kami lakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Indikatornya jelas, dan kami meminta lembaga menempatkan orang yang profesional,” katanya.

Uding menegaskan bahwa KPK mengawasi agar tidak ada intervensi kedekatan ataupun kepentingan tertentu dalam proses seleksi jabatan.

“Kami selalu memantau, namun jangkauan kami terbatas sehingga membutuhkan masukan. Kami hadir di sini agar korupsi tidak terjadi. Jika sampai terjadi, itu kegagalan bagi kami,” tegasnya.

Saat ini, Pemkot Jambi sedang melaksanakan seleksi pejabat Eselon II, seleksi kepala sekolah, serta seleksi Direksi PDAM Tirta Mayang.(*)

Oleh:Jamhuri-Direktur Eksekutive LSM Sembilan.

Pelantikan seluruh kepala dan wakil kepala daerah sebagai pemenang turnamen pengumpulan suara beberapa waktu yang lalu dijadikan sebagai agenda nasional.

Sayangnya kesakralan proses menghadirkan Tuhan sebagai saksi tersebut dinodai dengan penerapan pemikiran multy tafsir terhadap instrumen hukum.

Sepertinya pejabat daerah Provinsi Jambi ramai-ramai sepakat untuk mengabaikan amanat Point ke (2) Diktum ke (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Baca juga: Pilkada-MK Usai “Move On” Lah

Baca juga: ARSIRAN LUKISAN TANPA WUJUD

Di mana kebijakan perintah internal Presiden tersebut memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (Lima Puluh persen).

Pejabat Daerah Provinsi Jambi bahkan terkesan lebih mengedepankan budaya setor wajah cari muka, yang diikuti dengan keyakinan jika melakukan penerapan budaya tersebut maka jabatan akan berada pada posisi terjamin aman.

Padahal kehadiran Kepala Dinas dan Pejabat Esselon III dan IV sebagai penganut budaya sesat tersebut menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai syarat guna menghalalkan penggunaan APBD

Walau tidak termasuk dalam daftar undangan resmi dari pemilik dan/atau penyelenggara hajatan (Presiden Prabowo Subiyanto), akan tetapi kehadiran mereka lebih mengedepankan kebijakan sebagai penakluk atau setidak-tidaknya diyakini merupakan hierarki hukum yang tertinggi.

Suatu pandangan yang mengandung bahaya latin terhadap proses pencapaian tujuan negara sebagaimana amanat konstitusional, bahkan lebih cenderung berfungsi sebagai lahan subur bagi hidup dan tumbuh kembangnya budaya Pemerintahan Plutokrasi.

Seakan-akan jika tidak melakukan ritual budaya yang dimaksud, terdapat kekhawatirkan akan kehilangan jabatan dengan begitu akan berada pada posisi tarap hidup rendahan atau tidak dapat hidup enak dengan gaya hedon.

Suatu sikap politik jabatan yang berlebihan dengan menerapkan pandangan pengkultusan (penokohan) yang berlebihan, seakan-akan penguasa adalah sumber jabatan dan kekuasaan adalah sesembahan tempat berlindung dan bernaung dari kemiskinan dan kehina dinaan.(*)