JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

Program ini menjadi bagian penting dari fase transisi pascatanggap darurat guna menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi ribuan keluarga korban bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Namun, ia mengakui proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Anggarannya sudah dialokasikan, tetapi memang akan memakan waktu untuk pembangunannya,” ujar Prabowo saat mengunjungi penyintas banjir di Aceh.

Dalam rapat kabinet pada akhir Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Targetnya adalah membuat sebanyak 15.000 rumah dalam tiga bulan ke depan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir,” kata Teddy.

Percepatan pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihak swasta telah berkomitmen membangun sekitar 2.000 unit rumah tambahan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini merupakan wujud gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujar Maruarar.

Di tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk hunian sementara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

“Kita harus mempercepat pembangunan hunian sementara. Masyarakat yang terdampak butuh tempat tinggal yang aman dan manusiawi sekarang juga,” katanya saat meninjau persiapan lahan di Padang Pariaman.

Saat ini, pembangunan huntara telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Agam dan Aceh Tamiang, dengan sistem kerja dua shift untuk mempercepat progres konstruksi.

BNPB juga memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan sebagai lokasi huntara, dengan memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan huni.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar sekitar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum dapat menempati huntara.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan dukungan sosial tersebut, pemerintah berharap kehidupan para penyintas banjir dan longsor di Sumatera dapat segera pulih, sembari menyiapkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen di masa mendatang.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pasokan listrik di Aceh telah pulih hingga 97 persen.

Pernyataan ini disampaikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat kunjungan kerja beberapa hari setelah bencana banjir dan longsor melanda provinsi tersebut.

“Mal malam ini listrik di Aceh sudah menyala semua, 97 persen,” kata Bahlil.

Namun, klaim tersebut mendapat tanggapan berbeda dari pemerintah daerah dan warga.

Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan bahwa pemulihan listrik di lapangan baru mencapai 60–70 persen.

Di beberapa kabupaten seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur, suplai listrik bahkan masih di bawah 40 persen.

Sementara di ibu kota Banda Aceh, terang yang menyala diperkirakan baru 35–40 persen.

Sejumlah warga mengaku masih mengalami pemadaman listrik total dan harus mengandalkan genset atau pergi ke tempat umum untuk mengakses listrik.

Anggota DPR RI juga menilai klaim 97 persen tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Perbedaan data ini kemungkinan disebabkan oleh metode perhitungan berbeda, di mana klaim Bahlil mungkin mengacu pada wilayah yang sudah menerima suplai dasar.

Sedangkan distribusi listrik ke rumah tangga dan desa terpencil masih berlangsung secara bertahap.

Pemerintah daerah bersama PLN terus bekerja mempercepat pemulihan listrik di seluruh Aceh, memastikan setiap rumah tangga dapat kembali menikmati layanan listrik dengan aman dan stabil.(*)