SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal partai menjelang agenda politik mendatang.

Muscam kedua tersebut digelar di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu (24/5/2026), dan berlangsung khidmat di Desa Kota Karang.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H. Ivan Wirata, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin, Sekretaris DPD Partai Golkar Muaro Jambi Sartono, Bendahara Muhammad Ridho, jajaran pengurus partai, serta peserta Muscam Kecamatan Kumpe Ulu.

Ketua Panitia Muscam, Ardianto, menjelaskan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Surat Instruksi Nomor: SI-01/DPP/MJ/Golkar/V/2026 terkait perencanaan dan penyelenggaraan Muscam Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi.

“Muscam ini terlaksana berdasarkan surat instruksi dan seluruh anggaran berasal dari DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Ardianto.

Ia menilai Pengurus Kecamatan (PK) memiliki peran penting sebagai ujung tombak partai dalam membangun komunikasi politik di tengah masyarakat sekaligus menjalankan roda organisasi.

Karena itu, Muscam diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang memiliki loyalitas, integritas, kapasitas, dan semangat pengabdian terhadap partai maupun masyarakat.

“PK merupakan ujung tombak partai dalam membangun komunikasi di masyarakat dan menjalankan program organisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PK Golkar Kecamatan Kumpe Ulu periode 2021-2026, Sopian, mengaku banyak mendapatkan pengalaman dan pemahaman politik selama dipercaya memimpin organisasi di tingkat kecamatan.

“Berkat Partai Golkar, saya memahami dunia politik dan mendapat pengalaman yang sangat berharga,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H. Ivan Wirata menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan sebagai langkah strategis menghadapi dinamika politik ke depan.

Menurutnya, pengurus kecamatan memiliki peran besar dalam menjaga soliditas partai sekaligus memperluas dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin menekankan bahwa pelaksanaan Muscam harus berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ia mengatakan, keberhasilan partai dapat diukur dari perolehan suara dalam setiap kontestasi politik.

Karena itu, Muscam menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.

“Muscam ini merupakan penggerak roda organisasi untuk menghadapi 2029 nanti. Saat ini kita memiliki lima kursi DPRD, namun belum bisa menjadi unsur pimpinan karena selisih suara,” ungkap Asikin.

Meski demikian, ia optimistis Golkar Muaro Jambi mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029 mendatang.

“Saya yakin dengan kekompakan dan kebersamaan yang dibangun sejak dini, Golkar Muaro Jambi mampu meraih posisi pimpinan DPRD pada 2029 nanti,” tutupnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru, Jumat (1/5/2026).

Momentum ini langsung dijadikan titik awal konsolidasi dan penguatan mesin partai menuju target besar Pemilu 2029.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, didampingi Sekretaris Ivan Wirata.

SK tersebut diterima oleh Ketua DPD II Golkar Muaro Jambi, H. Asikin bersama jajaran pengurus.

Dalam arahannya, Cek Endra menegaskan bahwa SK bukan sekadar formalitas, melainkan perintah untuk langsung bergerak di tengah masyarakat.

“Tidak ada lagi alasan untuk tidak bekerja. Semua pengurus harus turun dan bekerja nyata untuk rakyat,” tegasnya.

Golkar Muaro Jambi pun memasang target ambisius pada Pemilu 2029, yakni meningkatkan perolehan kursi DPRD sekaligus merebut posisi pimpinan DPRD sebagai tujuan utama.

Ketua DPD II, H. Asikin, menegaskan komitmen seluruh pengurus untuk bekerja maksimal sesuai tugas masing-masing.

“Jangan hanya nama di struktur. Kita harus buktikan siap bekerja dan berjuang bersama membesarkan Golkar,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Golkar Muaro Jambi akan menggelar rapat kerja (raker) untuk menyusun strategi politik dan memperkuat soliditas internal partai.

Langkah lanjutan juga akan difokuskan pada konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa, sekaligus menginventarisasi calon legislatif potensial dari berbagai kalangan.

Tak hanya legislatif, Golkar Muaro Jambi juga menargetkan peran besar dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang.

Dengan struktur baru yang telah terbentuk, partai berlambang pohon beringin ini optimistis mampu tampil lebih solid, progresif, dan menjadi kekuatan politik yang semakin diperhitungkan di Muaro Jambi.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Erick Abdullah kembali dipercaya memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sarolangun untuk periode 2026–2031.

Penetapan ini dilakukan dalam musyawarah serentak DPC PPP se-Provinsi Jambi yang berlangsung di Hotel Rumah Kito, Sabtu (28/3/2026) malam.

Proses pemilihan berjalan lancar dan penuh suasana kekeluargaan. Dalam sidang pleno yang diikuti oleh 11 Pengurus Anak Cabang (PAC), seluruh peserta sepakat memberikan dukungan kepada Erick Abdullah.

Ia pun ditetapkan secara aklamasi tanpa melalui proses pemungutan suara.

Pemilihan dipimpin oleh tim formatur yang melibatkan unsur DPP, DPW, DPC, serta perwakilan PAC.

Hasil musyawarah tersebut menunjukkan soliditas internal partai yang kuat di tingkat daerah.

Saat dikonfirmasi, Erick Abdullah menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin PPP Sarolangun lima tahun ke depan.

“Ini merupakan amanah besar yang akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Ke depan, ia menegaskan fokus utama akan diarahkan pada penguatan konsolidasi internal partai serta peningkatan peran aktif kader di tengah masyarakat.

Selain itu, PPP Sarolangun juga menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD pada Pemilihan Legislatif mendatang.

“Target kami menambah kursi, dari lima menjadi enam kursi di DPRD. Dengan kerja sama dan kekompakan kader, kami optimistis target tersebut dapat tercapai,” tegas Erick.

Ia juga menegaskan komitmen partai untuk terus mendukung kepemimpinan H. Hurmin hingga dua periode.

Diketahui, di bawah kepemimpinan Erick Abdullah sebelumnya, PPP Sarolangun mencatatkan hasil positif pada Pemilu 2024 dengan meraih kemenangan di legislatif serta berkontribusi dalam kemenangan pemilihan kepala daerah.

Dengan kepemimpinan yang berlanjut, PPP Sarolangun diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat pengaruh politiknya di daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa, ia akan mengikuti seluruh proses hukum terkait kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

“Republik Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan bangsa, yang berjuang demi negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sudah inkrah, negara ini tidak akan berdiri kokoh,” ujar Hasto setelah menghadiri sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3).

Menurut Hasto, jika proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa didaur ulang kembali karena kepentingan politik, maka cita-cita untuk membangun negara dan menarik investasi akan menjadi sia-sia.

Hasto mengaku sudah mendengarkan dengan seksama seluruh surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan dakwaan tersebut, ia meyakini bahwa kasus yang menjeratnya merupakan kriminalisasi hukum yang bertujuan untuk membongkar perkara yang sudah inkrah dan kembali diproses karena kepentingan politik tertentu.

“Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia,” tambah Hasto.

Dalam kasus ini, Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019-2024.

Ia diduga menginstruksikan Harun Masiku untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air, setelah penangkapan tangan oleh KPK terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Tidak hanya itu, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi terhadap upaya paksa penyidik KPK.

Selain tuduhan menghalangi penyidikan, Hasto didakwa bersama dengan beberapa pihak lainnya, termasuk advokat Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku, memberikan suap sejumlah 57.350 dolar Singapura (sekitar Rp600 juta) kepada Wahyu Setiawan pada 2019-2020.

Suap ini diduga diberikan untuk mempengaruhi keputusan KPU agar menyetujui pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I, yang awalnya diberikan kepada Riezky Aprilia, untuk diserahkan kepada Harun Masiku.

Hasto Kristiyanto kini terancam pidana berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dengan berjalannya proses hukum ini, Hasto berharap seluruh proses akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, demi tegaknya keadilan di Indonesia.(*)