JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pengembangan wilayah Papua sebagai kawasan penanaman kelapa sawit guna mendukung program swasembada energi nasional.

Kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bioenergi yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM) nabati, sehingga mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah dari Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Desember 2025.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya setiap daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan secara mandiri.

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemanfaatan komoditas lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menekan impor energi.

Selama ini, impor BBM disebut menguras anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Jika daerah mampu memproduksi energi sendiri, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lain.

Selain mendorong kemandirian energi, pengembangan perkebunan sawit di Papua juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Namun, wacana ini memunculkan perhatian dan perdebatan dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak lingkungan dan tata kelola lahan.

Sejumlah anggota DPR RI, khususnya dari Komisi IV, menekankan perlunya kajian lingkungan yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

Mereka mengingatkan agar pengembangan sawit tidak mengorbankan fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem dan daerah resapan air.

Organisasi lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Papua dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Sehingga perluasan perkebunan sawit dikhawatirkan dapat mengancam habitat alami serta ruang hidup masyarakat adat jika tidak direncanakan dengan cermat.

Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan seluruh masukan dari berbagai pihak.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa swasembada energi tetap menjadi prioritas nasional, dengan komitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.(*)

JAYAPURA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Jayapura, Papua, memicu perhatian nasional dan gelombang kecaman terhadap sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, meninggal bersama bayinya setelah dilaporkan ditolak oleh empat rumah sakit saat membutuhkan penanganan darurat.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 16 November 2025, ketika Irene mulai mengalami kontraksi dan dilarikan keluarganya ke RSUD Yowari.

Namun, rumah sakit tersebut tidak dapat memberikan layanan darurat karena dokter kandungan sedang tidak bertugas.

Keluarga kemudian berupaya mencari pertolongan ke RS Dian Harapan dan dua fasilitas kesehatan lainnya, tetapi layanan darurat untuk obstetri tidak tersedia.

Ketiadaan dokter spesialis kandungan dan fasilitas memadai membuat Irene tidak mendapatkan penanganan penting yang dibutuhkan.

Setelah berulang kali ditolak, kondisi Irene memburuk.

Ia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit berikutnya pada Senin, 17 November 2025. Bayinya juga tidak dapat diselamatkan.

Kasus ini memicu kecaman luas. Banyak pihak menilai insiden ini sebagai bukti ketimpangan dan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Papua.

Anggota DPR dari PDI-P, Misnawan, mengecam penolakan terhadap pasien ibu hamil dalam kondisi gawat darurat sebagai pelanggaran serius terhadap hak pasien dan standar pelayanan medis.

Pemerintah bergerak cepat. Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus ke Papua untuk menyelidiki dugaan penolakan layanan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” tegas Jubir Kemenkes.

Kemenkes menekankan bahwa layanan gawat darurat tidak boleh menunda pasien dengan alasan administrasi atau rujukan seluruh peserta JKN wajib dilayani.

Presiden Prabowo Subianto turut merespons dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit di Papua.

Audit ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan prosedur penanganan darurat agar tragedi serupa tidak terulang.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi layanan kesehatan di daerah tersebut.

Tragedi Irene Sokoy dan bayinya menjadi pengingat bahwa layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan situasi darurat, masih perlu perbaikan besar di wilayah terpencil.

Investigasi dan audit pemerintah diharapkan menjadi langkah awal menuju layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan manusiawi di Papua.(*)