RAPBD Kota Jambi 2027 Menyusut, Kemas Faried Tekankan Pelayanan Publik

JAMBI, SEPUCKJAMBI.ID — Proyeksi pendapatan daerah Kota Jambi pada 2027 turun sekitar Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Penurunan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Jambi dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus memastikan program pemerintah tetap menjawab kebutuhan masyarakat meski proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan.

Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar dan nota keuangan RAPBD Kota Jambi 2027 di Aula Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,6 triliun, turun 8,01 persen atau Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,671 triliun.

Angka tersebut turun sekitar 7,56 persen dibandingkan anggaran belanja murni 2026 yang mencapai Rp1,808 triliun.

DPRD Cermati Dampak Penurunan Anggaran

Kemas Faried mengatakan penurunan proyeksi pendapatan dan belanja menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas secara cermat.

DPRD, menurutnya, akan mengawal pembahasan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Meskipun ada proyeksi penurunan angka pendapatan dan belanja, di mana pendapatan turun sekitar 8 persen dan belanja turun sekitar 7 persen, kami di DPRD memastikan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menekankan bahwa pembahasan RAPBD tidak cukup hanya melihat besaran anggaran.

DPRD juga perlu mencermati manfaat setiap program, efektivitas penggunaan dana, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan warga.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan evaluasi belanja agar pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program prioritas.

Kesehatan dan Infrastruktur Masuk Perhatian

Dalam pembahasan RAPBD 2027, DPRD turut menyoroti keberlanjutan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses layanan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kemas Faried menegaskan bahwa efisiensi belanja harus dilakukan secara terukur. Penghematan anggaran, menurutnya, tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

“Prinsipnya, meski ruang fiskal terbatas, efektivitas program pembangunan tidak boleh surut. Pelayanan publik harus tetap prima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Jambi,” tegasnya.

Namun, rincian program yang akan mengalami penyesuaian maupun sektor yang memperoleh alokasi prioritas belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.

Hal ini akan menjadi bagian penting untuk dicermati dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.

Fraksi DPRD Akan Sampaikan Pandangan Umum

Setelah penyampaian nota pengantar dan nota keuangan, pembahasan RAPBD Kota Jambi 2027 akan berlanjut ke tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Melalui tahapan itu, setiap fraksi dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, masukan, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah kota.

DPRD selanjutnya akan mendalami rancangan tersebut bersama pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Penurunan proyeksi pendapatan dan belanja membuat rincian alokasi anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Publik dapat mencermati bagaimana pemerintah menetapkan prioritas, mengoptimalkan PAD, dan menjaga kesinambungan program pelayanan selama tahun anggaran 2027.

Hasil pembahasan RAPBD nantinya akan menentukan arah alokasi belanja daerah dan dukungan anggaran bagi berbagai program pembangunan Kota Jambi.(*)