Di Sarolangun, Wagub Jambi Tekankan Pencegahan Radikalisme dan Bullying Harus Dimulai dari Sekolah

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pesatnya perkembangan teknologi digital dinilai membawa dua sisi bagi dunia pendidikan.

Di satu sisi membuka akses pengetahuan tanpa batas, namun di sisi lain menjadi pintu masuk penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme (IRET), pengaruh True Crime Community (TCC), hingga maraknya perundungan yang menyasar kalangan pelajar.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat membuka Sosialisasi Akbar Pencegahan Paham IRET, TCC dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan Kabupaten Sarolangun di GOR Sarolangun, Kamis 6 Agustus 2026.

Menurut Abdullah Sani, sekolah memiliki posisi strategis sebagai benteng pertama dalam membangun karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh berbagai ideologi maupun aktivitas negatif yang berkembang di ruang digital.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 221 juta orang atau setara 79,5 persen dari total populasi.

Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang masyarakat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran propaganda kekerasan, paham radikal hingga glorifikasi tindak kriminal melalui komunitas tertentu apabila tidak disikapi secara kritis.

“Ruang digital harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan meningkatkan kapasitas diri, bukan justru menjadi tempat berkembangnya paham yang mengancam persatuan bangsa maupun masa depan generasi muda,” kata Abdullah Sani.

Selain ancaman di ruang digital, ia juga menyoroti masih tingginya angka perundungan di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang 2025 tercatat 641 kasus perundungan di Indonesia dan sekitar 57 persen terjadi di sekolah. Sementara itu, Provinsi Jambi mencatat persentase sebesar 0,49 persen.

Menurutnya, perundungan tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele karena berdampak langsung terhadap kesehatan mental, prestasi belajar hingga perkembangan psikologis peserta didik.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Pemprov Jambi telah menerbitkan Instruksi Gubernur tentang percepatan sosialisasi penolakan terhadap paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dini.

Abdullah Sani mengajak pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga pendidik, orang tua hingga masyarakat membangun kolaborasi agar lingkungan pendidikan tetap aman dan kondusif.

Ia juga mengingatkan para pelajar untuk menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, siswa diminta menghormati perbedaan, lebih bijak menggunakan media sosial, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menolak ujaran kebencian maupun ajakan kekerasan, serta berani melapor apabila menemukan indikasi penyebaran paham radikal.

“Fokus utama pelajar adalah menuntut ilmu. Pendidikan menjadi bekal penting untuk meraih masa depan. Hindari hoaks, pergaulan negatif, maupun pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Abdullah Sani mengajak generasi muda Jambi mengambil peran sebagai penjaga persatuan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai serta berkarakter.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sarolangun Hurmin juga mengingatkan para pelajar agar mengikuti sosialisasi tersebut secara serius.

Ia menilai tantangan yang dihadapi remaja saat ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran paham radikal melalui media sosial, ajakan bergabung ke komunitas negatif, penyalahgunaan narkoba hingga kasus perundungan di sekolah.

Menurut Hurmin, masa depan daerah sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi pelajar dari berbagai pengaruh negatif.

Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) serta Kepala Satuan Tugas Wilayah Jambi Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Acara juga diikuti unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala sekolah, guru serta ribuan pelajar dari SMA, SMK, MA, MTs hingga SMP negeri dan swasta di Kabupaten Sarolangun.(*)




Hadiri Sosialisasi BPIP, Wali Kota Jambi Tekankan Pancasila sebagai Fondasi Pembangunan Karakter

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menilai perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan karakter bangsa.

Menurutnya, kemajuan digital tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikan Maulana saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Guru se-Provinsi Jambi yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia di Swiss-Belhotel Jambi, Sabtu 4 Juli 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Menuju Indonesia Raya” itu dibuka langsung oleh Kepala BPIP RI, Yudian Wahyudi.

Acara turut diisi dengan penyerahan buku Pendidikan Pancasila kepada para peserta sebagai bahan pembelajaran di lingkungan pendidikan.

Dalam sambutannya, Maulana mengatakan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks akibat pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.

Menurutnya, Pancasila harus tetap menjadi pedoman agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menyaring berbagai pengaruh dari luar tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi, tetapi juga bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman,” ujarnya.

Maulana juga mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pembangunan di Kota Jambi. Ia menyebut semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila menjadi salah satu landasan pelaksanaan Program Kampung Bahagia yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

Menurutnya, konsep kota yang bahagia tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, saling menghargai, toleran, serta memiliki semangat kebersamaan.

“Kota yang bahagia adalah kota yang masyarakatnya hidup dalam persatuan, pemerintahnya melayani secara adil, serta generasi mudanya memiliki kreativitas dan integritas,” katanya.

Ia berharap para guru dan kepala sekolah dapat menjadi ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sehingga mampu membentuk generasi yang berkarakter di tengah derasnya perkembangan teknologi.

Sementara itu, Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menjelaskan Indonesia memiliki empat tonggak penting yang menjadi fondasi berdirinya bangsa, yakni Sumpah Pemuda 1928, lagu Indonesia Raya, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Menurut Yudian, empat peristiwa tersebut menjadi “mukjizat politik” yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui dunia pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

BPIP bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga membagikan puluhan buku Pendidikan Pancasila yang akan menjadi referensi bagi guru, kepala sekolah, dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Melalui kegiatan tersebut, BPIP berharap para pendidik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sehingga lahir generasi yang berintegritas, cinta tanah air, serta siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan identitas kebangsaan.(*)




Ketua MPR Soroti Toleransi Indonesia di Forum Dunia Islam, Sebut Pancasila Fondasi Abadi

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pandangannya mengenai ketahanan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat berbicara dalam acara Liga Muslim Dunia (World Muslim League) di Makkah, Arab Saudi.

Dalam pidatonya, Muzani menegaskan keyakinannya bahwa Pancasila akan tetap menjadi fondasi negara hingga hari kiamat.

“Indonesia bisa bertahan selama 80 tahun merdeka ini karena Pancasila dan akan terus bertahan sampai yaumul qiyamah,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Muzani menjelaskan bahwa Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa telah menjadi dasar kuat dalam menjamin kebebasan beragama serta memberikan ruang bagi seluruh warga untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menurutnya harus menjadi contoh global dalam menciptakan toleransi, persatuan, dan kerukunan di tengah keberagaman.

Indonesia memiliki lebih dari 300 suku etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, belasan ribu pulau, serta berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara harmonis.

“Indonesia menghormati agama lain untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Rasulullah mengajarkan kita menghormati perbedaan. Karena itu di tengah keimanan yang berbeda, kita harus menemukan kerukunan, persatuan, dan persahabatan,” terang Muzani.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan dukungan terhadap platform digital Minhaj yang baru diluncurkan oleh Liga Muslim Dunia.

Platform ini dinilai sebagai upaya penting untuk menyebarkan pemahaman Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian.

Ia menuturkan bahwa, dengan jumlah umat Islam mencapai lebih dari dua miliar jiwa di seluruh dunia, dibutuhkan wadah bersama untuk memperkuat persatuan, persahabatan, dan kerja sama lintas negara.

“Platform digital ini adalah ikhtiar penting dari Sekjen Liga Muslim Dunia Dr. Al Issa untuk menjaga kepentingan umat Islam serta memperkuat persatuan dalam perbedaan,” kata Muzani.(*)




Ditbinmas Polda Jambi Bekali Purna Paskibraka 2025, dengan Wawasan Kebangsaan dan Nilai Pancasila

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Ditbinmas Polda Jambi terus memperluas model pembinaan masyarakat berbasis kolaborasi lintas sektor.

Terbaru, Polda Jambi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan penambahan dan pembekalan wawasan kebangsaan bagi Purna Paskibraka Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (7/11/2025) di Shang Ratu Hotel Jambi ini mengusung tema “Membangun Purna Paskibraka yang Berkarakter Pancasila, Disiplin, Tangguh, dan Berintegritas.”

Sebanyak 45 peserta Purna Paskibraka dan 5 orang panitia ikut ambil bagian dalam pembekalan tersebut.

Narasumber utama sekaligus pemateri, AKBP Dr. Dadang Djoko Karyanto, M.H., M.Pd., membawakan materi bertajuk “Sinergisitas Polri dan Purna Paskibraka sebagai Teladan Ketangguhan dan Ketertiban” dengan konsep “Sinergi Tangguh”.

Dalam paparannya, Dadang menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan Purna Paskibraka sebagai bentuk konkret teladan moral, disiplin, dan ketertiban bagi generasi muda.

“Sinergi ini berakar dari semangat satu hati untuk negeri. Purna Paskibraka memiliki nilai disiplin dan keteguhan,” sebutnya.

“Sedangkan Polri memiliki fungsi preemtif-humanis. Jika dipadukan, keduanya menjadi kekuatan moral dalam menjaga tatanan sosial,” jelas Dadang.

Ia juga memperkenalkan konsep growth mindset (pola pikir bertumbuh) yang dikembangkan oleh Dr. Carol S. Dweck, sebagai pendekatan penting dalam membangun karakter pemuda di era perubahan yang cepat.

Selain itu, Dadang memaparkan model kolaboratif lintas pemangku kepentingan yang saat ini tengah ia jalankan sebagai Project Leader penguatan karakter siswa di Jambi.

Program ini merupakan kerja sama Ditbinmas Polda Jambi dengan Dinas Pendidikan dan MKKS SMK se-Kota Jambi, berfokus pada tiga nilai utama: Value, Sustainable Culture, dan Exemplary.

“Pertahanan dan ketertiban nasional bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama,” kata dia.

“Purna Paskibraka adalah ikon keteladanan disiplin, dan Polri hadir sebagai mitra edukatif dalam membangun kesadaran hukum. Itulah makna sinergi tangguh,” tegasnya.

Secara strategis, kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional 2025–2029, khususnya dalam penguatan karakter bangsa dan peningkatan Kamtibmas berbasis pencegahan.

Sinergi antara Polri dan Purna Paskibraka menjadi contoh model kepemimpinan kolaboratif, yang tidak hanya menekankan aspek disiplin fisik.

Tetapi juga keteguhan moral kebangsaan sebagai kompas utama generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital.(*)