SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh mencanangkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam Apel Kerja Senin yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin 19 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, S.E., M.M., bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Alpian menegaskan, tanggung jawab ASN tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan administratif.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan warga.

“ASN bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang mengemban amanah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh,” tegasnya dalam arahan.

Menurut Alpian, penerapan nilai dasar ASN perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Nilai BerAKHLAK mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semangat “Bangga Melayani Bangsa”.

Penerapan nilai tersebut diharapkan mendorong aparatur bekerja lebih bertanggung jawab, meningkatkan kompetensi, serta membangun koordinasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Empat Pejabat Terima Pin ASN BerAKHLAK

Dalam kegiatan tersebut, Alpian secara simbolis menyematkan Pin ASN BerAKHLAK kepada empat perwakilan pejabat, yakni Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD MHA Thalib, dan seorang camat.

Penyematan pin tersebut menjadi bagian dari pencanangan nilai dasar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Namun, penguatan budaya kerja tidak cukup melalui kegiatan seremonial.

Konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari penerapannya.

Disiplin, akuntabilitas, dan profesionalisme juga perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dalam memberikan informasi, menangani kebutuhan warga, serta menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan.

Alpian turut mengapresiasi petugas upacara dan mengucapkan selamat memperingati Hari Kesadaran Nasional kepada seluruh peserta apel.

Pencanangan BerAKHLAK menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi birokrasi dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan tersebut dihadiri para staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala OPD, camat, serta jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Melalui momentum ini, seluruh aparatur diharapkan semakin memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

Penguatan nilai BerAKHLAK pada akhirnya perlu terlihat melalui kinerja yang terukur, pelayanan yang responsif, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, semangat “Bangga Melayani Bangsa” tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pedoman kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Sungai Penuh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Jambi, Senin 13 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi sepanjang 2025.

Salah satu indikator yang mendapat perhatian adalah peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tercatat meningkat hingga 36 persen, sementara realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sekitar 4,7 persen.

Maulana mengatakan berbagai fraksi juga memberikan sejumlah masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

“Alhamdulillah hampir seluruh fraksi mengapresiasi peningkatan APBD dibandingkan tahun sebelumnya. Namun banyak juga saran yang konstruktif terkait penganggaran dan beberapa pos belanja yang dinilai masih perlu dioptimalkan,” ujar Maulana.

Temuan BPK Jadi Perhatian

Selain membahas capaian keuangan daerah, rapat paripurna juga menyoroti tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu catatan penting berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah daerah terhadap aset yang selama ini dimanfaatkan Perumda Tirta Mayang.

Menurut Maulana, sejumlah aset seperti jaringan pipa dan booster yang dibangun pemerintah sejak puluhan tahun lalu hingga kini belum seluruhnya tercatat sebagai penyertaan modal daerah.

Nilai aset tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar dan akan dilakukan penghitungan ulang agar tercatat secara akuntabel dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

“Secara administrasi keuangan itu harus dihitung kembali sehingga penyertaan modal pemerintah daerah menjadi lebih jelas sesuai rekomendasi BPK,” katanya.

Selain itu, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah agar tata kelola keuangan semakin baik.

Kelebihan Pembayaran Gaji Jadi Evaluasi

Maulana juga mengungkapkan adanya temuan terkait kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi karena data kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembayaran.

Beberapa kasus melibatkan pegawai yang sedang menjalani tugas belajar maupun tidak aktif bekerja, tetapi masih menerima pembayaran hak keuangan.

Untuk mencegah kejadian serupa, Pemkot Jambi berencana memperkuat sistem informasi kepegawaian agar terhubung langsung dengan sistem penggajian sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih akurat.

Retribusi Daerah Turun Akibat Perubahan Regulasi

Di sisi lain, Maulana menjelaskan penurunan sejumlah penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Melalui regulasi tersebut, sejumlah layanan publik yang sebelumnya dapat dipungut retribusi kini tidak lagi diperbolehkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Beberapa di antaranya berasal dari layanan uji berkala kendaraan bermotor dan pelayanan metrologi yang sebelumnya memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD.

Karena itu, Pemerintah Kota Jambi akan berupaya mencari sumber pendapatan baru yang masih sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama melalui optimalisasi sektor perpajakan dan potensi penerimaan lainnya.

Maulana menegaskan berbagai catatan yang disampaikan DPRD maupun rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, mengirim sinyal tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah lebih dari satu tahun memberikan ruang pembinaan, Maulana menyatakan akan mulai melakukan evaluasi kinerja secara objektif terhadap pejabat yang dinilai tidak mendukung program prioritas pemerintah.

Peringatan itu disampaikan saat memimpin apel pagi ASN di Lapangan Balaikota Jambi, Senin 15 Juni 2026.

Dalam arahannya, Maulana mengaku masih menemukan sejumlah program strategis daerah yang belum dijalankan secara optimal oleh OPD terkait.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah berupaya memenuhi hak-hak ASN, termasuk mempertahankan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh di tengah berbagai tantangan fiskal.

Namun, kata dia, perhatian terhadap kesejahteraan ASN harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan komitmen terhadap visi pembangunan daerah.

“Saya sudah memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan ASN. Kalau hak sudah dipenuhi, tentu kita juga harus melihat hasil kerjanya. Program pemerintah harus berjalan dan target pembangunan harus tercapai,” ujar Maulana.

Ia menilai kondisi Kota Jambi berbeda dengan sejumlah daerah lain yang terpaksa memangkas TPP atau bahkan tidak mampu membayarkannya karena keterbatasan anggaran.

Karena itu, seluruh ASN diminta menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam mendukung program pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengungkapkan bahwa selama sekitar 1,3 tahun masa kepemimpinannya, dirinya belum pernah memberikan penilaian kinerja di bawah ekspektasi kepada kepala OPD maupun melakukan demosi jabatan.

Namun fase tersebut disebut telah berakhir.

Ke depan, Pemkot Jambi akan menerapkan sistem evaluasi yang lebih ketat dan berbasis capaian kinerja.

ASN maupun pejabat yang dinilai tidak mampu memenuhi target kerja akan mendapatkan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

“Saya akan melakukan evaluasi secara objektif. Dalam aturan yang ada, ASN yang mendapat nilai di bawah ekspektasi bisa dikenakan pengurangan TPP hingga 30 persen. Namun saya meminta cukup 10 persen karena menyangkut kebutuhan keluarga dan kehidupan pegawai,” katanya.

Meski demikian, Maulana menegaskan pemotongan TPP bukanlah sanksi paling berat yang akan diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa pejabat yang terus menunjukkan kinerja rendah selama tiga bulan berturut-turut berpotensi menghadapi demosi atau penurunan jabatan.

“Kalau tiga bulan berturut-turut nilainya di bawah ekspektasi, tentu akan dievaluasi lebih lanjut. Termasuk kemungkinan demosi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain soal kinerja individu, Maulana juga menyoroti masih adanya OPD yang dinilai kurang responsif terhadap berbagai program prioritas daerah.

Ia mencontohkan program kebersihan kota yang menurutnya masih belum mendapat dukungan maksimal dari seluruh perangkat daerah.

Padahal, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, hasil dan perubahan seharusnya mulai terlihat secara nyata.

“Ada perangkat daerah yang bergerak cepat dan aktif. Tetapi ada juga yang terkesan pasif. Ini yang menjadi perhatian karena pembangunan membutuhkan kerja bersama,” ujarnya.

Pernyataan paling tegas disampaikan Maulana saat menyinggung kemungkinan pergantian pejabat.

Ia bahkan mempersilakan kepala OPD yang merasa tidak mampu mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk mengajukan pengunduran diri.

Menurut dia, jabatan harus diisi oleh figur yang memiliki semangat kerja, loyalitas terhadap program pembangunan, dan kemampuan menghasilkan kinerja nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin birokrasi yang bergerak cepat dan menghasilkan dampak. Jika ada yang tidak siap mengikuti ritme kerja ini, tentu akan ada evaluasi dan regenerasi,” katanya.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi ASN berprestasi untuk mendapatkan promosi jabatan.

Maulana menegaskan bahwa pejabat eselon III yang memiliki kinerja baik akan menjadi kandidat utama mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkot Jambi.

Langkah evaluasi yang mulai diterapkan ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Kota Jambi memasuki fase penguatan kinerja birokrasi.

Fokusnya bukan hanya pada disiplin aparatur, tetapi juga memastikan seluruh OPD bergerak dalam satu arah untuk mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, menerima kunjungan jajaran Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1/2026).

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut pertemuan Bupati Merangin dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta pada 22 Januari lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur PKAT Kemensos RI, I Ketut Supena, bersama timnya dijadwalkan meninjau langsung Desa Tambang Baru di Kecamatan Tabir Lintas dan Desa Tanjung Lamin di Kecamatan Pamenang Barat pada Selasa (27/1/2026).

Untuk memastikan semua berjalan lancar, Bupati M Syukur memimpin rapat koordinasi dengan Direktur PKAT dan jajaran pemerintah Kabupaten Merangin.

Fokus utama rapat adalah kesiapan teknis lapangan, optimalisasi potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

“Semua sarana dan prasarana harus siap agar kunjungan besok berdampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat,” ujar Bupati M Syukur.

Selama kunjungan, Direktur PKAT dijadwalkan meninjau fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Tanjung Lamin, serta memantau rencana pembangunan keramba ikan di Dam Betuk, Desa Tambang Baru.

Selain itu, evaluasi potensi ekonomi lokal melalui sektor perikanan juga menjadi agenda utama.

Rapat pematangan kunjungan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Kemensos RI, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merangin, termasuk Kadis Perikanan Dedy Darmantias, Sekdin Dinas Sosial Mas’ud, Kabag SDA Haidir, serta Kabag Prokompim Antin.

Dengan persiapan matang ini, diharapkan kunjungan Kemensos dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adat di Merangin.(*)