JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meraih predikat Badan Publik Terbaik Nasional 2025 dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tertinggi ini, berupa Arkaya Wiwarta Prajanugraha, diberikan kepada badan publik dengan kinerja terbaik dalam penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Penghargaan diserahkan pada puncak acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa pencapaian ini menjadi dorongan sekaligus pengingat bagi OJK.

“Predikat ini menjadi pengingat bagi OJK untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Friderica.

Dalam proses penilaian, KIP mengevaluasi 21 badan publik dari berbagai kategori, termasuk kementerian, lembaga negara atau pemerintah non-kementerian (LN/LPNK), pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan lembaga non-struktural.

Dari jumlah tersebut, hanya tujuh badan publik yang meraih predikat terbaik nasional, salah satunya OJK.

Selain predikat terbaik nasional, OJK juga menempati peringkat kedua terbaik untuk kategori LN/LPNK dengan nilai 98,70 poin, mencerminkan kualitas tinggi dalam keterbukaan informasi, pelayanan permohonan informasi, dan dokumentasi publik.

Selama beberapa tahun terakhir, OJK konsisten memperkuat sistem keterbukaan informasi publik melalui inovasi digital.

Termasuk layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), platform digital untuk akses informasi.

Serta sarana layanan yang ramah bagi masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Penghargaan ini memperkuat posisi OJK sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi sektor jasa keuangan.

Tetapi juga berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, terbuka, dan dapat dipercaya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, kembali meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus peraturan penagihan utang oleh pihak ketiga.

Permintaan ini muncul setelah sejumlah kasus penagihan utang berujung tindak pidana dan menelan korban jiwa, salah satunya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis (11/12/2025).

Abdullah menilai Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak efektif dan berpotensi disalahgunakan.

Ia menegaskan bahwa UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan mandat langsung bagi pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang, melainkan hanya kepada kreditur.

Politikus yang akrab disapa Abduh menegaskan bahwa OJK harus bertanggung jawab penuh.

Tidak cukup hanya membuat regulasi, OJK perlu melakukan pengawasan ketat dan mitigasi risiko agar penagihan utang tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Abdullah mendesak agar penagihan utang dikembalikan sepenuhnya kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan, tanpa melibatkan pihak ketiga

Ia juga menyinggung kasus penagihan utang dengan ancaman dan kekerasan di Jalan Juanda, Depok pada Sabtu (13/12/2025).

“Kembalikan penagihan utang kepada pelaku usaha jasa keuangan tanpa pihak ketiga. Perbaiki tata kelola penagihan utang dengan fokus pada perlindungan konsumen dan hak pelaku usaha, serta minim celah tindak pidana,” tegas Abdullah.

Selain itu, Abdullah meminta OJK bersama kepolisian untuk menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan penagihan utang secara melanggar hukum, dengan sanksi baik etik maupun pidana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan yang semakin canggih.

Khususnya yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Peringatan ini disampaikan oleh OJK Kalimantan Tengah seiring maraknya penipuan digital yang kini kian sulit dikenali.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan penipuan.

Menurutnya, pelaku tidak lagi mengandalkan metode konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi AI untuk merekayasa suara seseorang sebagai sarana mengelabui korban melalui panggilan telepon maupun pesan suara.

Primandanu menjelaskan, dengan teknologi yang ada saat ini, suara seseorang dapat direkam, ditiru, dan digunakan kembali secara meyakinkan.

Modus ini membuat korban sulit membedakan antara suara asli dan suara hasil rekayasa, terutama jika penipu meniru suara orang yang dikenal dekat oleh korban.

“Dengan teknologi sekarang, suara pun bisa direkayasa. Suara seseorang bisa direkam dan digunakan kembali untuk menipu korban,” kata Primandanu saat menghadiri Sharing Session OJK Kalimantan Tengah bersama insan pers.

OJK mengungkapkan bahwa penipuan berbasis AI ini umumnya menyasar korban dengan meniru suara anggota keluarga, atasan, atau rekan kerja.

Pelaku kemudian menciptakan situasi mendesak, seperti alasan darurat atau kebutuhan mendadak, agar korban segera mentransfer dana tanpa sempat melakukan verifikasi.

Teknologi kecerdasan buatan memungkinkan pelaku menyesuaikan intonasi, tempo bicara, hingga gaya komunikasi sehingga suara terdengar sangat alami dan meyakinkan.

Kondisi tersebut sering membuat korban lengah dan percaya bahwa permintaan tersebut benar-benar berasal dari pihak yang mereka kenal.

Selain rekayasa suara, OJK juga mencatat pelaku penipuan semakin lihai memanfaatkan kebocoran data pribadi.

Informasi seperti nama lengkap, hubungan keluarga, hingga latar belakang pekerjaan korban digunakan untuk menyusun skenario penipuan yang tampak autentik dan sulit dicurigai.

Sebagai langkah pencegahan, OJK mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai permintaan uang atau data pribadi, meskipun disampaikan melalui suara yang terdengar familiar.

Masyarakat disarankan melakukan verifikasi melalui saluran komunikasi lain serta tidak membagikan kode OTP, PIN, maupun data perbankan kepada siapa pun.

Peringatan ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam melindungi konsumen jasa keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan digital.

Seiring meningkatnya risiko kejahatan siber di tengah pesatnya transformasi teknologi di sektor keuangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru yang bertujuan memperkuat ketahanan, likuiditas, dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua regulasi ini adalah POJK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang agar perbankan syariah Indonesia semakin tangguh, efisien, dan sesuai dengan standar internasional Basel III serta Islamic Financial Services Board (IFSB).

Melalui POJK Nomor 20 Tahun 2025, OJK mewajibkan BUS dan UUS untuk senantiasa memelihara Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) minimal sebesar 100 persen.

Penerapannya dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028.

Kebijakan ini memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek yang memadai dan pendanaan jangka panjang yang stabil.

Sehingga bank syariah memiliki kemampuan lebih baik menghadapi dinamika ekonomi dan volatilitas pasar.

Selain itu, BUS dan UUS diwajibkan melakukan perhitungan dan pelaporan rasio likuiditas serta pendanaan stabil bersih secara berkala baik di tingkat individu maupun konsolidasi.

Langkah ini memperkuat transparansi dan manajemen risiko likuiditas dalam sistem keuangan syariah.

POJK ini disusun dengan mengacu pada Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools dan The Net Stable Funding Ratio, serta Guidance Note GN-6 dari IFSB.

Dengan regulasi baru ini, perbankan syariah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas serta memperkuat daya tahan terhadap berbagai skenario ekonomi tanpa mengganggu fungsi intermediasi.

Aturan ini juga menjadi bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, khususnya Pilar I (penguatan struktur dan ketahanan industri) dan Pilar V (penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan).

POJK Nomor 21 Tahun 2025 memperkuat ketahanan struktur permodalan BUS dengan memperkenalkan indikator tambahan berupa Leverage Ratio sesuai standar Basel III (2014 dan 2017) dan IFSB-23 (2021).

Leverage ratio berfungsi meningkatkan kesadaran industri untuk mengelola pertumbuhan bisnis secara proporsional terhadap kapasitas modal, tanpa mengandalkan pembobotan risiko aset (risk-weighted assets).

BUS diwajibkan memelihara leverage ratio minimum sebesar 3 persen setiap waktu.

Kewajiban pelaporan dimulai pada akhir triwulan I tahun 2026, sedangkan publikasi hasil rasio dimulai September 2026.

POJK ini mulai berlaku sejak 17 September 2025. BUS yang belum memenuhi ketentuan dapat mengajukan rencana tindak (action plan) kepada OJK, sementara pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, baik berupa denda maupun non-denda.

Dengan penerapan POJK Leverage Ratio, OJK menegaskan komitmennya dalam membangun perbankan syariah yang kuat, sehat, dan berdaya saing global, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Secara bertahap program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dibawah kepemimpinan Maulana-Diza yang langsung menyentuh kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan.

Terbaru, pada Senin siang (1/9/2025), bertempat di Aula Griya Mayang, Wali Kota Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, secara resmi melaunching sekaligus melakukan kick off Program Banharkat (Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat). Program ini merupakan salah satu dari 11 program unggulan “Kota Jambi Bahagia”, yang dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus memperluas akses permodalan masyarakat.

Sebagai tanda dimulainya implementasi program tersebut, secara simbolis diserahkan Surat Persetujuan Putusan Kredit (SP2K) kepada lima orang perwakilan pelaku usaha UMKM, yang menjadi penerima manfaat tahap awal.

Wali Kota Jambi, Maulana menjelaskan bahwa inovasi Banharkat merupakan wujud nyata kolaborasi Pemerintah Kota Jambi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dalam rangka memberikan solusi keuangan yang sehat bagi masyarakat. Program ini dihadirkan untuk melawan maraknya praktik pinjaman online (Pinjol) ilegal dan rentenir yang selama ini merugikan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

“Dalam implementasinya, kami bekerja sama dengan OJK serta dua bank mitra, yaitu Bank BTN dan Bank Jambi. Potensi pembiayaan yang tersedia melalui program ini sangat besar, mencapai hingga Rp110 miliar. Bahkan, kelompok usaha terkecil sekalipun dapat mengakses pinjaman, di mana setiap individu bisa memperoleh pembiayaan hingga Rp5 juta tanpa agunan. Ini adalah jawaban dari Kota Jambi Bahagia dari aspek UMKM,” ungkap Wali Kota Maulana.

Ia menegaskan, program Banharkat dirancang agar tidak memberatkan para pelaku UMKM yang tengah didorong untuk naik kelas menuju level pengusaha. Selain tanpa agunan, skema pinjaman yang ditawarkan juga sangat ringan, dengan suku bunga hanya sebesar 3 persen per tahun.

“Secara bertahap, jika usaha kecil ini berjalan baik, maka plafon pinjaman akan otomatis meningkat ke level super mikro. Pada tahap ini, pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman hingga Rp10 juta, dengan bagi hasil yang tetap sama, yakni 3 persen. Begitu pula seterusnya, plafon pinjaman bisa terus naik hingga mencapai Rp100 juta per orang,” jelasnya.

Maulana berharap, dengan resmi diluncurkannya Program Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat (Banharkat), para pelaku UMKM di Kota Jambi dapat memanfaatkannya secara optimal, khususnya generasi muda yang sedang merintis usaha agar mampu berkembang lebih jauh.

“Ada sekitar 60 ribu pelaku UMKM di Kota Jambi, mulai dari kalangan anak muda, ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Karena itu, saya berharap program ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sekaligus dikolaborasikan antar kelompok usaha. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah, sejalan dengan tekad kita membangun sektor ekonomi berbasis pariwisata,” ungkap Maulana.

Kata Maulana, hadirnya Program Banharkat bukan sekadar inovasi pembiayaan, melainkan juga bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat peran UMKM dan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

“Program ini lahir dari semangat untuk menghadirkan akses permodalan yang mudah, cepat, dan tepat sasaran. Harapannya, para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, serta mandiri, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada OJK Provinsi Jambi beserta seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) yang telah memberikan dukungan serta menjadi mitra kolaborasi yang baik, sehingga Program Banharkat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

“Terima kasih kepada OJK dan seluruh mitra dari Industri Jasa Keuangan yang telah bersama-sama berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi. Tanpa dukungan dan sinergi ini, tentu program Banharkat tidak akan dapat berjalan optimal. Saya yakin dengan kebersamaan kita, manfaat program ini akan semakin besar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Jambi. Saya percaya momentum launching hari ini akan menjadi motor penggerak baru bagi ekonomi kerakyatan di kota Jambi,” pungkas Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi yang menghadirkan Program Banharkat sebagai upaya mendukung tumbuh kembang UMKM melalui kolaborasi bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jambi.

“Dengan adanya gebrakan ini, tentu kita berharap masyarakat dapat terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir. Melalui kolaborasi ini, IJK berkomitmen memberikan suku bunga yang rendah untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Program Banharkat diharapkan tidak hanya mampu memperluas akses permodalan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM. “Melalui Banharkat, mari kita bersama-sama mengakselerasi pertumbuhan UMKM, agar mereka dapat naik kelas hingga ke level pengusaha, sekaligus menjaga keberlanjutan program ini di Kota Jambi,” singkatnya.

Dalam momentum tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Kota Jambi dengan Bank BTN Cabang Jambi, yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Jambi bersama pimpinan BTN Cabang Jambi, Fidelis Zebua.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi dengan Bank BTN Cabang Jambi serta Bank Jambi. Kerja sama tersebut mencakup pemberian fasilitas kredit kepada UMKM binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, sekaligus penguatan skema penyaluran kredit maupun pembiayaan bagi pelaku UMKM di bawah binaan dinas tersebut.

Perjanjian Kerja sama tersebut, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Moncar Widaryanto bersama Pimpinan Bank Jambi Cabang Sutomo Rahma Derita dan Branch Manager PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi Fidelis Zebua.

Turut hadir dalam launching tersebut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwabrata, Staff Ahli Wali Kota dan Asisten Sekda, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemkot Jambi, serta udangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, didampingi Wawako Diza Hazra Aljosha secara resmi meluncurkan program Banharkat (Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat Kota Jambi) dalam acara kick-off yang digelar di Aula Griya Mayang, Senin (1/9/2025).

Program Banharkat merupakan bagian dari sebelas program prioritas dalam inisiatif Kota Jambi Bahagia.

Fokus utama program ini adalah memberdayakan pelaku UMKM melalui pembiayaan mudah, murah, dan tanpa agunan, sebagai alternatif dari praktik pinjaman yang merugikan seperti rentenir dan pinjaman online ilegal.

Maulana menyampaikan bahwa Banharkat hadir berkat kolaborasi antara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komunitas jasa keuangan, serta dukungan dua bank daerah yakni Bank Jambi dan Bank BTN.

“Bank Jambi telah menyiapkan dana sebesar Rp71 miliar dan Bank BTN sebesar Rp40 miliar. Ini adalah potensi besar untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil di Kota Jambi,” ungkap Maulana.

Lewat Banharkat, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman modal hingga Rp5 juta tanpa agunan, dengan sistem bagi hasil ringan hanya 3 persen per tahun.

Bagi usaha kelompok seperti komunitas beranggotakan 20 orang, total pinjaman bisa mencapai Rp100 juta.

Program ini dirancang bertahap. Jika tahap awal berhasil, plafon kredit akan ditingkatkan hingga Rp10 juta untuk kategori super mikro, tetap dengan bunga rendah.

Selanjutnya, UMKM yang telah berkembang akan diarahkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon maksimal Rp100 juta dan bagi hasil 6 persen per tahun, jauh di bawah bunga pinjaman konvensional.

Maulana menekankan bahwa ribuan pelaku UMKM akan menjadi target penerima manfaat program ini, termasuk generasi muda, ibu rumah tangga, dan para pelaku usaha kreatif. Sektor yang disasar antara lain pariwisata, kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal.

“Dengan infrastruktur tol yang sudah terkoneksi, arus wisatawan ke Kota Jambi meningkat. UMKM kita harus siap berkembang tanpa bergantung pada rentenir. Banharkat adalah solusi nyata menuju Kota Jambi Bahagia, di mana masyarakat diberdayakan secara ekonomi,” tegas Maulana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah.

Peluncuran ini dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

IKAD hadir sebagai alat untuk memetakan kondisi inklusi keuangan secara lebih akurat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan keuangan secara merata dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia.

“Indeks ini disusun agar seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran menyeluruh mengenai akses keuangan daerah. IKAD merupakan hasil kolaborasi untuk mempercepat layanan keuangan yang inklusif,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

Peluncuran IKAD juga melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Perekonomian.

Indeks ini disusun dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset, menggunakan pendekatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

IKAD mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan menjadi jembatan antara data dengan kebijakan, terutama dalam mencapai target inklusi keuangan nasional 98 persen di tahun 2045.

Menurut Friderica, penguatan akses keuangan yang inklusif menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKAD dirancang sebagai alat ukur kinerja daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi efektivitas program TPAKD.

IKAD juga mendukung program strategis nasional, seperti Satu Rekening Satu Penduduk (SRSB) dan penguatan literasi serta penggunaan produk dan layanan keuangan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia yang terdiri atas 38 TPAKD provinsi dan 514 TPAKD kabupaten/kota.

IKAD diharapkan mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan indeks literasi keuangan Indonesia menjadi 66,46 persen, dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Capaian ini meningkat dibandingkan SNLIK 2024 yang mencatat masing-masing 65,43 persen dan 75,02 persen.

Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

SNLIK 2025 dilakukan sebagai bagian dari komitmen OJK dan BPS untuk memotret perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara komprehensif.

Survei ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan edukasi keuangan dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif ke depan.

Dua Metode Pengukuran SNLIK 2025

SNLIK 2025 menggunakan dua metode pengukuran:

1. Metode Keberlanjutan: Mengukur sembilan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, fintech lending, dan sistem pembayaran.

2. Metode Cakupan DNKI: Memperluas cakupan dengan menambahkan sektor seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Melalui Metode Cakupan DNKI, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.

Selain itu, literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah berada di angka 13,41 persen.

Profil Responden dan Metodologi

Survei ini dilakukan pada 10.800 responden di 34 provinsi, mencakup 120 kota/kabupaten. Pengumpulan data dilakukan sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2025.

Responden berusia antara 15 hingga 79 tahun, dipilih menggunakan metode stratified multistage cluster sampling.

Indeks literasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, sedangkan inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan keuangan.

Temuan Penting Berdasarkan Karakteristik Responden

Berdasarkan Wilayah:

• Perkotaan mencatat literasi 70,89 persen dan inklusi 83,61 persen.

• Perdesaan tercatat lebih rendah, yaitu 59,60 persen (literasi) dan 75,70 persen (inklusi).

Berdasarkan Jenis Kelamin:

• Laki-laki: literasi 67,32 persen, inklusi 80,73 persen.

• Perempuan: literasi 65,58 persen, inklusi 80,28 persen.

Berdasarkan Usia:

• Usia 26–35 tahun memiliki literasi dan inklusi tertinggi.

• Usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun mencatat angka terendah.

Berdasarkan Pendidikan:

• Lulusan perguruan tinggi memiliki literasi 90,63 persen dan inklusi 99,10 persen.

• Tidak tamat SD: literasi 43,20 persen dan inklusi 56,95 persen.

Berdasarkan Pekerjaan:

• Pegawai/profesional dan pengusaha memiliki indeks tertinggi.

• Petani, nelayan, dan tidak bekerja tercatat paling rendah.

Fokus OJK ke Depan

Hasil SNLIK 2025 menjadi acuan OJK dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

OJK akan memprioritaskan kelompok dengan indeks terendah seperti perempuan, penduduk pedesaan, usia remaja dan lansia, serta masyarakat berpendidikan rendah dan pekerjaan informal.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023–2027, serta mendukung RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, yang menjadi pedoman penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) secara bertanggung jawab di sektor perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, AI kini memegang peran sentral dalam transformasi digital perbankan. Pemanfaatannya terus meluas tidak hanya pada layanan pelanggan, tetapi juga untuk pengembangan produk, penetapan harga, kepatuhan, manajemen risiko, deteksi penipuan, hingga analisis data pasar perbankan.

“Namun, penerapan AI harus diiringi manajemen risiko yang efektif serta prinsip kehati-hatian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan,” kata Dian saat peluncuran panduan tata kelola AI di Jakarta, Selasa (28/4/2025).

Tata Kelola AI ini dirancang menyeluruh, mencakup siklus hidup AI dan siklus bisnis perbankan, serta mengacu pada praktik terbaik global seperti AI Act Uni Eropa dan panduan dari Basel Committee.

Panduan ini juga melengkapi berbagai regulasi OJK lainnya seperti Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, POJK No. 11/2022, serta panduan ketahanan siber dan maturitas digital perbankan.

Menurut Dian, kemampuan bank dalam mengelola teknologi menjadi faktor penentu daya saing di masa depan. Oleh karena itu, bank diharapkan menyusun langkah strategis, termasuk konsolidasi, guna memperkuat daya saing dan efisiensi.(*)

Dalam rangka memperkuat literasi keuangan syariah di masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan program Training of Trainers (ToT) bertajuk Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) di Jakarta, Senin (28/4). Kegiatan ini diikuti oleh 100 perencana keuangan perempuan dari berbagai daerah.

Dengan tema “Kartini di Era Digital: Perencana Keuangan Perempuan sebagai Penggerak Literasi Keuangan Syariah”, program ini bertujuan membekali para profesional dengan pemahaman mendalam terkait keuangan syariah agar dapat menjadi agen edukasi di tengah masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Ismail, menyebut bahwa peran Certified Financial Planner (CFP) sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.

“Kami berharap para perencana keuangan perempuan ini mampu menjadi Duta Literasi Keuangan Syariah yang aktif dan berdampak luas,” ujarnya.

Acara juga dihadiri oleh berbagai tokoh dari FPSB Indonesia, IARFC Indonesia, IFPA, dan AFSI, serta ditandai dengan penyerahan simbolis dukungan program dari mitra asosiasi perencana keuangan.

Program SICANTIKS ini terintegrasi dengan inisiatif OJK PEDULI guna memantau dampak edukasi masyarakat melalui Training of Community (ToC) oleh para duta.

Sejak diluncurkan tahun 2023, program ini telah melahirkan 2.350 Duta Literasi Keuangan Syariah dari berbagai komunitas perempuan di Indonesia.(*)